<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/20/JKT_KPK-TAHAN-WALIKOTA-SEMARANG-DAN-SUAMI_SALMAN-TOYIBI-5JPG-403671896.jpg" alt="Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri (kiri) yang juga suami dari Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (kanan) berjalan untuk memasuki ruangan konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (19/2/2025). (Salman Toyibi/Ja" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri (kiri) yang juga suami dari Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (kanan) berjalan untuk memasuki ruangan konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (19/2/2025). (Salman Toyibi/Ja</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><br /><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menindaklanjuti fakta persidangan kasus dugaan suap yang menjerat mantan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita. Sebab, dalam persidangan terungkap ada aliran uang ke pihak Kejaksaan dan Kepolisian.</p> <p>Hal itu diungkapkan mantan Camat Gajahmungkur, Ade Bhakti Ariawan, yang mengaku pernah menyerahkan uang Rp 350 juta kepada Kanit Tipikor Polrestabes Semarang dan Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada April 2023 lalu.</p> <p>"Ya nanti JPU setelah putusan pasti akan membuat laporan putusan dan menguraikan tentang semua itu untuk kemudian apakah akan dilakukan pengembangan penuntutan terhadap pihak-pihak lain yang dpt dimintai pertanggungjawaban pidana," kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, kepada JawaPos.com, Kamis (5/6).</p> <p>Meski demikian, Fitroh menekankan pengembangan itu tergantung alat bukti yang diperoleh dari hasil pengembangan kasus tersebut.</p> <p>"Semua tergantung alat bukti yang ada," tegas Fitroh.</p> <p>Sebelumnya, mantan Camat Gajahmungkur, Ade Bhakti Ariawan, mengungkapkan bahwa ada tradisi pemberian uang pada aparat penegak hukum di wilayah tersebut. Pernyataan itu disampaikan Ade Bhakti Ariawan saat memberikan kesaksian dalam sidang kasus dugaan suap yang menjerat mantan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita.</p> <p>Ade mengaku dirinya pernah menemani mantan Ketua Paguyuban Camat Kota Semarang, Eko Yuniarto saat menyerahkan uang sebesar Rp 350 juta kepada Kanit Tipikor Polrestabes Semarang dan Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada April 2023 lalu.</p> <p>Ia menyebut, uang tersebut merupakan bagian dari fee pekerjaan penunjukan langsung (PL) di Kota Semarang. Bahkan, Ade yang juga Koordinasi Lapangan (Korlap) Kecamatan Gajahmungkur pernah memberikan uang komitmen fee Rp 148 juta yang diserahkan kepada Lina Anggraeni, selaku staf terdakwa Martono di PT Chimarder 777.</p> <p>"Kalau yang menyerahkan Mas Eko, saya hanya menemani," ungkap Ade Bhakti saat memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana dikutip dari Radar Semarang (Jawa Pos Group), Rabu (4/6).</p> <p>Menurutnya, Ade juga membeberkan jatah nominal kedua APH tersebut.&nbsp;</p> <p>"Untuk Unit Tipikor Polrestabes Semarang Rp 200 juta, untuk Kasi Intel Kejari (Kejaksaan Negeri) Kota Semarang Rp 150 juta," ujar Ade.</p> <p>Selain itu, Ade Bhakti juga mengaku hanya menemani Eko. Ketika penyerahan di Polrestabes Semarang, Eko memasuki ruang Kanit Tipikor, sementara dirinya menunggu di luar ruangan.</p> <p class="class-paragraph">"Saya nunggu di ruang penyidik," paparnya.</p> <p>Sedangkan, Ade Bhakti saat menemani Eko menyerahkan ke kantor Kejari Kota Semarang, datang terlambat.&nbsp;</p> <p>"Saya terlambat. Pas di ruangan Mas Eko sudah sama Pak Iman," pungkasnya.</p>

KPK menindaklanjuti fakta persidangan kasus suap mantan Wali Kota Semarang, aliran uang ke Kejaksaan dan Kepolisian terungkap.

KPK Pastikan Dalami Fakta Sidang Mantan Wali Kota Semarang Mba Ita soal Aliran Uang Ratusan Juta ke Kejaksaan dan Kepolisian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/12/20250211_181004-1112333619.jpg" alt="Juru bicara KPK, Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK, Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. (Muhammad Ridwan/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>JawaPos.com</strong>-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita dan suaminya yang merupakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Alwin Basri, pada hari ini, Rabu (19/2).</p> <p>Keduanya bakal diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. &rdquo;Benar, tersangka HGR dan AB dipanggil sebagai tersangka hari ini,&rdquo; kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto dikonfirmasi, Rabu (19/2).</p> <p>Panggilan pemeriksaan tersebut merupakan penjadwalan ulang, setelah Mbak Ita dan suaminya Alwin Basri tidak memenuhi panggilan pemeriksaan, pada Selasa (11/2). Keduanya diimbau untuk kooperatif menjalani proses hukum di KPK.</p> <p>Selain menetapkan Mbak Ita dan Alwin Basri, KPK juga menjerat Direktur PT Chimarder777 dan PT Rama Sukses Mandiri sekaligus Ketua Gapensi Semarang, Martono; dan Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa, P. Rachmat Utama Djangkar, sebagai tersangka.</p> <p>Martono diduga merupakan pihak penerima gratifikasi bersama-sama dengan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti alias Mbak Ita dan suaminya yang juga menjabat Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Alwin Basri (AB).</p> <p>Sementara, Rachmat Utama Djangkar (RUD) selaku Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa diduga merupakan pihak pemberi gratifikasi. Diduga, Rachmat Utama Djangkar memberikan gratifikasi kepada Mba Ita dan Alwin Basri. <strong>(*)</strong></p>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita dan suami

KPK Panggil Ulang Wali Kota Semarang Mbak Ita dan Alwin Basri Hari Ini

<div id="m#msg-f:1823732911741250512" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/02/JKT-1-KPK-RIKSA-WALIKOTA-SEMARANG-2JPG-3538400080.jpg" alt="Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu tiba di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (1/8/2024). (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu tiba di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (1/8/2024). (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1823732911741250512-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com-</strong>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan pada Selasa (11/2) hari ini terhadap Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti alias Mbak Ita, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyidik KPK juga turut memanggil suami Mbak Ita, Alwin Basri, keduanya merupakan politikus PDI Perjuangan tersangkut perkara yang sama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015631895/hadiri-latihan-kader-tingkat-nasional-ganjar-pranowo-puji-anggota-hmi-yang-bersikap-kritis">Hadiri Latihan Kader Tingkat Nasional, Ganjar Pranowo Puji Anggota HMI yang Bersikap Kritis</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Betul (agenda pemeriksaan sebagai tersangka)," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika dikonfirmasi, Selasa (11/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemanggilan ini dilakukan setelah Mbak Ita kalah praperadilan melawan KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Selasa (14/1). Namun, saat ini sidang praperadilan terhadap Alwin Basri masih berlangsung di PN Jaksel, yang rencananya akan diputus hari ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain menetapkan Mbak Ita dan Alwin Basri, KPK juga menjerat Direktur PT Chimarder777 dan PT Rama Sukses Mandiri sekaligus Ketua Gapensi Semarang, Martono; dan Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa, P. Rachmat Utama Djangkar, sebagai tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Disinyalir pemanggilan Mbak Ita dan Alwin Basri pada hari ini untuk segera dilakukan penahanan. Sebab, dua tersangka lainnya Martono dan Rachmat Utama Djangkar telah dilakukan penahanan di rumah tahanan (Rutan) KPK, Jakarta, sejak Jumat (17/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Martono diduga merupakan pihak penerima gratifikasi bersama-sama dengan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti alias Mbak Ita dan suaminya yang juga menjabat Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Alwin Basri (AB).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Rachmat Utama Djangkar (RUD) selaku Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa diduga merupakan pihak pemberi gratifikasi. Diduga, Rachmat Utama Djangkar memberikan gratifikasi kepada Mba Ita dan Alwin Basri. (*)</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan pada Selasa (11/2) hari ini terhadap Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti

  KPK Panggil Wali Kota Semarang Mbak Ita dan Suaminya, Alwin Basri,  Apakah akan Ditahan?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/02/JKT-1-KPK-RIKSA-WALIKOTA-SEMARANG-2JPG-3538400080.jpg" alt="Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu tiba di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (1/8/2024). (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu tiba di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (1/8/2024). (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu (HGR) alias Ita, pada Jumat (17/1). Selain Ita, penyidik lembaga antirasuah juga memanggil suaminya, yang merupakan Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Alwin Basri (AB).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jl Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta Selatan," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardika kepada wartawan, Jumat (17/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya Ita dan Alwin Basri, penyidik KPK juga memanggil dua nama yang juga bakal menjalani pemeriksaan kasus dugaan korupsi berupa penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka yakni, Martono (M) selaku Direktur PT Chimarder777 dan PT Rama Sukses Mandiri, yang juga Ketua Gapensi Kota Semarang. Kemudian, Rachmat Utama Djangkar (PRUD) selaku Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keempat orang itu diduga telah menyandang sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemkot Semarang. Namun, sampai saat ini KPK belum memberikan keterangan secara resmi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemanggilan terhadap Hevearita Gunaryanti setelah dirinya kalah praperadilan melawan KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Selasa (14/1).</div> <div dir="auto">Proses penyidikan KPK terhadap Hevearita, yang merupakan kader PDIP itu sah menurut hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam proses penyidikan berjalan, setidaknya sudah 10 rumah serta 46 kantor dinas dan organisasi perangkat daerah telah digeledah KPK sejak 17&ndash;25 Juli 2024 untuk mencari barang bukti terkait kasus dugaan korupsi&nbsp;di&nbsp;lingkungan Pemkot&nbsp;Semarang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tim penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti diduga terkait dengan perkara yang sedang diusut. Mulai dari dokumen APBD 2023&ndash;2024, dokumen pengadaan masing-masing dinas, hingga uang pecahan rupiah yang berjumlah Rp 1 miliar dan euro berjumlah 9.650.</div> </div>

Tak hanya Ita dan Alwin Basri, penyidik KPK juga memanggil 2 nama yang juga bakal menjalani pemeriksaan kasus dugaan penerimaan gratifikasi.

KPK Panggil 'Mbak Ita' Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti dalam Kasus Dugaan Gratifikasi, Tiga Nama Lain Turut Dipanggil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/01/IMG-20240801-WA0025-2017521224.jpg" alt="Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mba Ita memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (1/8). (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mba Ita memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (1/8). (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi selama kurang lebih 2,5 jam. Politikus PDI Perjuangan itu enggan mengungkapkab materi pemeriksaannya, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik KPK.</p> <p>Mbak Ita mulai menjalani pemeriksaan sejak pukul 09.00 WIB dan keluar dari markas antirasuah pada pukul 11.37 WIB.</p> <p>"Saya hari ini memenuhi panggilan yang harusnya hari Selasa (30/7), karena ada kegiatan paripurna yang harus dihadiri kepala daerah. Jadi, hari ini saya memenuhi panggilan dan Alhamdulillah sudah sesuai prosedur dan mohon doanya saja," kata Mbak Ita saat keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (1/8).</p> <p>Mbak Ita enggan menjawab lebih jauh saat disinggung terkait pencalonan lagi sebagai Wali Kota Semarang.</p> <p>"Saya mohon doa semuanya sesuai prosedur. Kalau masalah pencalonan saya tidak komentar," ucap Mbak Ita.</p> <p>Mbak Ita memilih menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik, terkait proses hukum yang tengah diusut KPK di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.</p> <p>"Sudah-sudah, ke penyidik saja ya, tolong disampaikan ke penyidik saja," tegas Mbak Ita.</p> <p>Pada hari ini, KPK juga memeriksa Alwin Basri selaku Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah sekaligus suami Ita. Pemeriksaan terhadap Alwin merupakan yang kedua kali, setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan pada Selasa (30/7).</p> <p>"Betul saudara AB (Alwin Basri) dimintai keterangan," ucap juru bicara KPK Tessa Mahardhika dikonfirmasi.</p> <p>Ita dan Alwin Basri dimintai keterangan atas kasus dugaan korupsi pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang 2023-2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.</p> <p>Terdapat empat orang yang sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, keempat orang yang telah ditetapkan tersangka itu yakni Hevearita Gunaryanti Alwin Basri, serta dua orang pihak swasta bernama Martono dan Rachmat. Keempat orang itu juga telah dicegah untuk tidak bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan.</p> <p class="class-paragraph">Dalam proses penyidikan, KPK juga telah mengamankan barang bukti berupa dokumen APBD, serta uang Rp 1 miliar dan mata uang asing senilai 9.650 euro. Barang bukti itu diamankan setelah melakukan upaya paksa penggeledahan pada beberapa wilayah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Jawa Tengah. Penggeledahan itu dilakukan pada 17-25 Juli 2024.</p> <p>"Kegiatan penggeledahan dilakukan di Kota Semarang, Kudus, Salatiga, dan lainnya," ucap Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (30/7).</p> <p>Barang bukti itu akan didalami penyidik KPK, melalui pemeriksaan saksi-saksi.</p> <p>"Penyidik menyita dokumen-dokumen APBD 2023-2024 beserta perubahannya, dokumen pengadaan masing-masing dinas, dokumen APBD 2023 dan 2024, dokumen berisi catatan tangan, uang sekitar Rp 1 miliar dan mata uang asing 9.650 euro, barang bukti elektronik berupa handphone, laptop, dan media penyimpanan lainnya, serta puluhan unit jam tangan yang diduga terkait perkara tersebut," pungkas Tessa.</p>

Mbak Ita mulai menjalani pemeriksaan sejak pukul 09.00 WIB dan keluar dari markas antirasuah pada pukul 11.37 WIB.

Diperiksa KPK Selama 2,5 Jam, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu Memohon Doa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/03/WhatsApp-Image-2023-08-03-at-082830-2730139625.jpeg" alt="Camat Gajahmungkur viral usai dimutasi ke Damkar Semarang." width="100%">
<figcaption>Camat Gajahmungkur viral usai dimutasi ke Damkar Semarang.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mutasi bagi aparatur sipil negara (ASN) adalah hal yang biasa. Semua itu bagian dari bentuk pengabdian atas tugasnya. Lalu, bagaimana mutasi ASN itu berangkat dari hal sepele.</p> <p>Camat Gajahmungkur Ade Bhakti di Kota Semarang baru saja dimutasi menjadi Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran. Lucunya, mutasi itu jadi viral di media sosial.</p> <p>Diduga Ade Bhakti dimutasi karena unggahan dia di media sosial. Waktu itu Ade Bhakti sempat mengunggah video yang dianggap menyindir lomba nasi goreng yang digagas Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita. Lomba tersebut dalam rangka HUT Ke-78 Kota Semarang.</p> <p>Lantas beberapa hari kemudian Ade Bhakti mengunggah yang menyatakan dirinya sudah sah dilantik menjadi Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang. &ldquo;Hari ini pagi tadi sudah dilantik Ade Bhakti bukan camat lagi, saya ditugaskan di Dinas Pemadam Kebakaran,&rdquo; ungkapnya dikutip pada Kamis (3/8).</p> <p>Kabar mutasi itu viral karena Ade Bhakti aktif bermedia sosial. Melalui akun Instagram pribadi @adebhakti mem-posting tangkapan layar sebuah berita yang berjudul 'Usai Sindir Nasi Goreng Ala Mbak Ita, Camat Gajahmungkur Dicopot'.</p> <p>"STNK: Siap Tok No Kulo (Siap saja kalau saya)," tulis Ade Bhakti dalam keterangan unggahannya.</p> <p>Selain bercerita tentang profesi barunya, Eks Camat Gajahmungkur itu membeberkan prestasi yang telah diraihnya selama menduduki jabatan tersebut.</p> <p>&ldquo;Evaluasi kinerja kecamatan tiga bulan sekali dari 16 kecamatan yo peringkat satu. Dari 51 dinas ya peringkat lima. Stunting aku masuk 60-an sekian sekarang tinggal 30-an. Urban farmingnya ya entuk CSR seko BRI ratusan juta,&rdquo; papar Ade.</p> <p>Menurut dia, apa pun tugasnya sebagai ASN harus siap ditempatkan di mana saja. Saat ini sudah ada ribuan komentar yang membanjiri kolom komentarnya. Banyak warganet yang menyesalkan mutasi tersebut.</p> <p>&ldquo;Gara-gara nasi goreng camat terbaik selama ini d kota Semarang kok malah dipindahtugaskan apa salahnya Cuma nasi goreng,&rdquo; ungkap @juli***</p> <p>&ldquo;Tetap semangat pak Ade, ojo sampe nglokro meski dipindah masyarakat wis ngerti yen prestasine jenengan luwih akeh dibanding nasi goreng kae,&rdquo; cuit @firm****</p> <p>Selain dibanjiri pujian oleh warganet, Ade Bhakti juga mendapat ucapan selamat dari akun resmi @damkarsemarang.</p> <p>&ldquo;Selamat bergabung dan bertugas bapak Ade Bhakti. Semoga bisa menjadikan Dinas Pemadam Kebakaran lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemadaman dan penyelamatan,&rdquo; ungkap @damkarsemarang</p>

Camat Gajahmungkur Ade Bhakti di Kota Semarang baru saja dimutasi menjadi Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran. Lucunya, mutasi itu jadi viral

Diduga Karena Nasi Goreng Mbak Ita, Camat Gajahmungkur Dimutasi

mbak ita

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mbak ita

Berita Terkini

KPK Pastikan Dalami Fakta Sidang Mantan Wali Kota Semarang Mba Ita soal Aliran Uang Ratusan Juta ke Kejaksaan dan Kepolisian

KPK Panggil Ulang Wali Kota Semarang Mbak Ita dan Alwin Basri Hari Ini

KPK Panggil Wali Kota Semarang Mbak Ita dan Suaminya, Alwin Basri, Apakah akan Ditahan?

KPK Panggil 'Mbak Ita' Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti dalam Kasus Dugaan Gratifikasi, Tiga Nama Lain Turut Dipanggil

Diperiksa KPK Selama 2,5 Jam, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu Memohon Doa

Diduga Karena Nasi Goreng Mbak Ita, Camat Gajahmungkur Dimutasi

Download Aplikasi JawaPos.com