<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/14/IMG_20250814_122334-1279547470.jpg" alt="Enam dari tujuh tersangka kasus dugaan mafia tanah yang menimpa Mbah Tupon&nbsp; di Mapolda DIY, Sleman, DI Jogjakarta. (Luqman Hakim/Antara)" width="100%">
<figcaption>Enam dari tujuh tersangka kasus dugaan mafia tanah yang menimpa Mbah Tupon&nbsp; di Mapolda DIY, Sleman, DI Jogjakarta. (Luqman Hakim/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Jogjakarta menyerahkan enam dari tujuh orang tersangka kasus dugaan mafia tanah yang menimpa Tupon Hadi Suwarno alias Mbah Tupon ke Kejaksaan Tinggi Jogjakarta. Kepala Bidang Humas Polda DI Jogjakarta Komisaris Besar Polisi Ihsan mengatakan, penyerahan tersangka beserta barang bukti menandai masuknya perkara ke tahap II. Selanjutnya menjadi kewenangan jaksa penuntut umum. &rdquo;Penyidik Ditreskrimum Polda DI Jogjakarta telah menyerahkan enam tersangka berikut barang bukti kepada Kejaksaan Tinggi DIY pada 12 Agustus 2025. Ini bentuk komitmen kami untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan kami akan terus mengawal proses hukumnya,&rdquo; tandas Ihsan. Ihsan menyebut satu tersangka lainnya belum diserahkan ke kejaksaan karena berkas perkaranya belum dinyatakan lengkap atau P-21. Polda berkomitmen terhadap perlindungan hak-hak masyarakat, khususnya dalam hal kepemilikan tanah yang sah secara hukum dengan memberantas praktik mafia tanah. Ihsan pun mengimbau masyarakat mewaspadai berbagai modus penipuan atau penggelapan tanah serta tidak ragu melapor ke polisi jika menemukan indikasi praktik mafia tanah di wilayahnya. Kasus tersebut berawal dari laporan yang dibuat pada 14 April 2025, dengan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan melalui modus pecah bidang terhadap objek Sertifikat Hak Milik (SHM) milik korban. Mbah Tupon, warga Ngentak, Bangunjiwo, menjadi korban penggelapan sertifikat tanah, setelah sertifikat tanah miliknya seluas 1.655 meter persegi diketahui beralih nama menjadi milik orang lain dan dijadikan agunan kredit Rp 1,5 miliar di sebuah lembaga keuangan tanpa sepengetahuannya. Dalam kasus itu, penyidik Polda DIY menetapkan tujuh tersangka berinisial BR, Tk, VW, Ty, MA, IF, dan AH yang diduga berperan dalam menguasai tanah korban secara melawan hukum. Para tersangka dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan, pasal 372 KUHP tentang penggelapan, pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, dan pasal 266 KUHP tentang keterangan palsu dalam akta otentik. Mereka juga dijerat dengan pasal 3, 4, dan 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Ancaman pidananya bervariasi, mulai dari empat hingga tujuh tahun penjara untuk tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pemalsuan, serta maksimal 20 tahun penjara dan denda hingga Rp 10 miliar untuk pencucian uang.

Polda Jogjakarta serahkan enam dari tujuh orang tersangka kasus dugaan mafia tanah yang menimpa Mbah Tupon ke Kejaksaan tinggi Jogjakarta

Polda Jogjakarta Serahkan Enam Tersangka Kasus Mafia Tanah Mbah Tupon ke Kejaksaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/18/IMG_20250618_112539-280802994.jpg" alt="Kapolda DI Jogjakarta Inspektur Jenderal Anggoro Sukartono. (Luqman Hakim/Antara)" width="100%">
<figcaption>Kapolda DI Jogjakarta Inspektur Jenderal Anggoro Sukartono. (Luqman Hakim/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Daerah Istimewa Jogjakarta (Polda Jogjakarta) telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan mafia tanah yang menimpa Mbah Tupon, 68, warga Pedukuhan Ngentak, Kalurahan Bangunjiwo, Bantul, D.I. Jogjakarta. Kapolda DIY Inspektur Jenderal Anggoro Sukartono menyebutkan, tiga dari tujuh tersangka, yakni BB, TR, dan FT, mulai menjalani penahanan hari ini (18/6). &rdquo;Kasus Mbah Tupon hari ini dilakukan penahanan terhadap tiga tersangka, dan beberapa tersangka yang dipanggil akan datang hari ini. Perkembangannya akan terus dilaporkan,&rdquo; ujar Anggoro Sukartono seperti dilansir dari Antara. Menurut Anggoro, penahanan terhadap tiga tersangka tersebut atas pertimbangan penyidik untuk mempercepat pemeriksaan dan menuntaskan perkara sesuai dengan harapan masyarakat. &rdquo;Menurut penilaian penyidik, diperlukan penahanan untuk mempercepat proses supaya pemeriksaannya bisa diselesaikan sesuai dengan harapan masyarakat,&rdquo; ucap Anggoro Sukartono. Ketujuh tersangka, lanjut dia, merupakan bagian dari Laporan Polisi Nomor 248 Tahun 2025 yang dilayangkan Heri Setiawan. Mereka diduga terlibat dalam rangkaian upaya pengambilalihan hak atas tanah milik Mbah Tupon secara melawan hukum. &rdquo;Saya belum tahu ya perannya apa nih yang tiga ini, tetapi semuanya terlibat dalam kasus,&rdquo; ujar Kapolda Anggoro Sukartono. Selain tiga tersangka yang ditahan, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua tersangka lain berinisial T dan ID yang telah dipanggil kembali hari ini (18/6). Sementara itu, satu tersangka lain masih belum terkonfirmasi kehadirannya. &rdquo;Dilakukan panggilan kedua untuk dilakukan pemeriksaan terhadap T, ID, dengan satu lagi belum terkonfirmasi, jadi yang hari ini akan rencana datang itu T dengan ID. Saya sudah kasih surat panggilan,&rdquo; tandas Anggoro Sukartono. Sebelumnya, Polda Jogjakarta meningkatkan status dugaan mafia tanah yang menimpa Tupon Hadi Suwarno alias Mbah Tupon ke tingkat penyidikan. Dalam penanganan kasus itu, polisi menggunakan tiga pasal, yakni pasal 372 KUHP tentang penggelapan, 378 KUHP tentang penipuan, dan 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Mbah Tupon, warga Pedukuhan Ngentak, Bangunjiwo, diduga menjadi korban penggelapan sertifikat tanah setelah sertifikat tanah miliknya seluas 1.655 meter persegi diketahui beralih nama menjadi milik orang lain dan dijadikan agunan kredit sebesar Rp 1,5 miliar di sebuah lembaga keuangan tanpa sepengetahuannya. Keluarga Mbah Tupon hingga kini menunggu pengembalian hak dan keadilan atas sertifikat tanah yang mereka anggap telah disalahgunakan pihak yang dipercayai. Kasus tanah tersebut kemudian dilaporkan keluarga Mbah Tupon ke Polda Jogjakarta.

Polda Jogjakarta tetapkan tujuh tersangka kasus dugaan mafia tanah yang menimpa Mbah Tupon, warga Kabupaten Bantul

Polda Jogjakarta Tetapkan Tujuh Tersangka Kasus Mafia Tanah Mbah Tupon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/07/IMG_20250507_143755-97892555.jpg" alt="Bupati Bantul Daerah Istimewa Jogjakarta Abdul Halim Muslih. (Hery Sidik/Antara)" width="100%">
<figcaption>Bupati Bantul Daerah Istimewa Jogjakarta Abdul Halim Muslih. (Hery Sidik/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyebut kasus tanah yang menimpa warga di Kelurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Jogjakarta berbeda dengan kasus yang dialami Mbah Tupon, warga Ngentak, Bangunjiwo, Kasihan. &rdquo;Kasus tanah di Sewon yang dilaporkan itu benar-benar berbeda dengan kasusnya Mbah Tupon. Itu ternyata benar-benar dilakukan akta jual beli tanah (AJB), namun baru dibayar sebagian,&rdquo; kata Bupati Halim menanggapi adanya kasus tanah di Sewon Bantul seperti dilansir dari Antara, Senin (12/5). Menurut dia, kasus tersebut merupakan hutang piutang dan pemilik tanah belum menerima seluruh pembayaran uang dari akta jual beli tanah itu. Sehingga kasus tersebut bukan seperti kasus penggelapan dan penipuan yang dialami Mbah Tupon. &rdquo;Jadi, kalau itu kasusnya jelas jual beli biasa. Dari sisi jual beli tanahnya clear, cuma dari sisi pembayaran yang belum lunas tapi ternyata sudah dibalik nama. Hanya itu, lain kasusnya dengan Mbah Tupon dan Bryan,&rdquo; ungkap Abdul Halim Muslih. Sementara itu, Kepala Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Bantul Tri Harnanto mengatakan, sertifikat tanah dari kasus di Panggungharjo Sewon, itu sudah dilakukan permohonan pemblokiran dari Polda DI Jogjakarta. &rdquo;Nah, itu lagi kami pelajari, kami kaji terlebih dulu, dan kami kabulkan sesuai dengan regulasi Peraturan Menteri Agraria Nomor 20 Tahun 2021,&rdquo; terang Tri Harnanto. Kendati demikian, dia tidak membeberkan identitas korban. Namun disebutkan bahwa kasus itu bermula saat ada kesepakatan jual beli dan ada AJB. Tapi terdapat sistem pembayaran jual beli tanah yang belum lunas. &rdquo;Itu kan hukum perdatanya yang jalan, sehingga biar polisi yang menangani. Kalau dari aspek pertanahannya memang sudah jelas ada peralihan, karena sudah sepakat itu, cuma bayarnya diangsur dan sampai sekarang belum lunas,&rdquo; ujar Tri Harnanto.

Bupati Bantul sebut kasus tanah di Kelurahan Panggungharjo, berbeda dengan kasus yang dialami Mbah Tupon, warga Ngentak, Bangunjiwo, Kasihan

Bupati Bantul Sebut Kasus Tanah di Sewon Berbeda dengan Mbah Tupon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/11/IMG_20250511_091734-1994133944.jpg" alt="Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. (Hery Sidik/Antara)" width="100%">
<figcaption>Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. (Hery Sidik/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid belum menyimpulkan adanya mafia tanah dalam kasus penipuan dokumen tanah. Kasus itu dialami Mbah Tupon dan korban kasus tanah lain di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Jogjakarta. &rdquo;Apakah ini (kasus tanah Mbah Tupon) bisa dikatakan mafia tanah, saya belum menyimpulkan. Pertama nilai ekonominya kecil, yang kedua sindikasinya,&rdquo; kata Menteri Nusron seperti dilansir dari Antara di Kabupaten Bantul, Minggu (11/5). Menurut dia, kasus tanah yang dialami Mbah Tupon warga Ngentak, Bangunjiwo, Bantul, tersebut masih dikategorikan penipuan terkait dokumen tanah. Kemudian dimanfaatkan pelaku untuk peralihan nama dalam sertifikat tanah tersebut. &rdquo;Ya mungkin ini pemalsuan biasa, penipuan biasa, kejahatan lah, tapi belum bisa dimasukkan kategori mafia tanah,&rdquo; ujar Nusron. Menteri Nusron mengatakan, kejahatan mafia tanah menyangkut tanah yang luasnya ratusan sampai ribuan hektare, yang kemudian dipalsukan dokumennya sampai menimbulkan kerugian ratusan miliar bahkan triliunan rupiah. &rdquo;Nah, itu mungkin bisa masuk kategori mafia tanah dan itu ada jejaringnya. Ini kan pelakunya dan korbannya baru satu, Mbah Tupon yang dilakukan orang itu. Tapi intinya ini kejahatan biasa, tidak ada unsur mensrea dari orang BPN, tidak ada,&rdquo; tandas Nusron. Menteri ATR BPN meyakini tidak ada mafia tanah dalam kasus Mbah Tupon. Sebab, proses peralihan nama atau balik nama sertifikat dari Mbah Tupon ke Indah Fatmawati tersebut terdapat tanda tangan pemilik dan dokumen lain, sehingga proses di BPN bisa berjalan. &rdquo;Ketika membalikkan nama sertifikat kan memang faktanya ada tanda tangan Mbah Tupon. Faktanya. Selain itu tidak mungkin orang BPN bertanya apakah ini proses dulunya penipuan tanda tangan apa tidak, tidak sampai ke situ,&rdquo; ungkap Nusron. Meski demikian, kata Menteri, karena kasus tanah Mbah Tupon sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, selanjutnya adalah aparat hukum yang melakukan penyelidikan dan mengusut kasus tanah tersebut. &rdquo;Kalau ada unsur rekayasa dan tanda tangan penipuannya melibatkan orang BPN pasti akan kami tindak orang BPN itu. Tapi ini pemalsuan dokumen, ini kan SPH (surat pelimpahan hak) melalui AJB (akta jual beli), Mbah Tupon tidak bisa baca, ditipu dan disuruh tanda tangan saja dan tanahnya dijual,&rdquo; terang Nusron. Mbah Tupon, warga Ngentak, Bangunjiwo menjadi korban penggelapan sertifikat tanah. Sertifikat tanah miliknya seluas 1.655 meter persegi diketahui beralih nama menjadi milik orang lain dan dijadikan agunan kredit sebesar Rp 1,5 miliar di PNM tanpa sepengetahuannya. Keluarga Mbah Tupon hingga kini menunggu pengembalian hak dan keadilan atas sertifikat tanah yang mereka anggap telah disalahgunakan pihak yang dipercayai. Kasus tanah tersebut sudah dilaporkan keluarga Mbah Tupon ke Polda DI Jogjakarta.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid belum menyimpulkan adanya mafia tanah dalam kasus penipuan dokumen tanah Mbah Tupon

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Belum Simpulkan Ada Mafia Tanah Dalam Kasus Mbah Tupon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/09/IMG_20250509_133934-3002990292.jpg" alt="Bupati Bantul Abdul Halim Muslih (dua kiri) berkunjung ke kediaman Mbah Tupon, Jumat (9/5). (Kominfo Pemkab Bantul/Antara)" width="100%">
<figcaption>Bupati Bantul Abdul Halim Muslih (dua kiri) berkunjung ke kediaman Mbah Tupon, Jumat (9/5). (Kominfo Pemkab Bantul/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Jogjakarta, memastikan bahwa proses hukum penyelesaian kasus tanah yang dialami keluarga Tupon Hadi Suwarno (Mbah Tupon) sampai tingkat kejaksaan. Kasusnya sudah dilakukan penyelidikan oleh Kepolisian DI Jogjakarta. &rdquo;Untuk proses kasusnya Mbah Tupon sudah sampai ke kejaksaan. Jadi dari polda, kemudian ke kejati (kejaksaan tinggi), dan sebentar lagi ke pengadilan,&rdquo; kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih seperti dilansir dari Antara usai mengunjungi kediaman keluarga Mbah Tupon di Ngentak, Bangunjiwo, Bantul, Jumat (9/5). Pemkab Bantul telah memberikan bantuan pendampingan hukum kepada keluarga Mbah Tupon dengan membentuk tim advokasi. Tim akan mengawal kasus ini agar hak-hak keluarga Mbah Tupon yang sertifikat tanahnya telah beralih nama dapat segera kembali. &rdquo;Dalam proses yang cukup memakan waktu ini, kami sekadar bersilaturahmi, memastikan kesehatan Mbah Tupon dan sekeluarga. Alhamdulillah baik-baik saja sehingga proses hukum yang nanti pada akhirnya menghadirkan Mbah Tupon, Mbah Tupon sekeluarga siap,&rdquo; tutur Abdul Halim Muslih. Dalam kunjungan tersebut, selain memberikan dukungan moril, Bupati Bantul juga memberikan perhatian lain dalam bentuk bantuan materiil. Pemkab berkomitmen akan terus mengawal kasus ini hingga hak-hak Mbah Tupon dan keluarga kembali seperti semula. &rdquo;Alhamdulillah Mbah Tupon sekeluarga baik-baik saja. Jajaran forkopimda (forum koordinasi pimpinan daerah) akan terus mengawal ini sampai hak-hak Mbah Tupon itu kembali lagi seperti semula,&rdquo; tandas Abdul Halim Muslih. Bupati Bantul mengatakan tim hukum yang melakukan pendampingan pada keluarga Mbah Tupon dan juga keluarga Bryan Manov Qrisna Huri, yang juga menjadi korban mafia tanah, memastikan bahwa proses hukum tidak lama lagi akan sampai ke pengadilan. &rdquo;Pasti. Ini kan sudah di kejaksaan dan sebentar lagi dilimpahkan ke pengadilan. Kasus-kasus yang lain juga sudah dilaporkan ke polda sehingga kasus yang terkait dengan mafia tanah ini insya Allah akan selesai satu demi satu sehingga Bantul ini nanti bebas dari mafia tanah,&rdquo; ucap Abdul Halim Muslih. Mbah Tupon, warga Ngentak, Bangunjiwo, Kabupaten Bantul, menjadi korban penggelapan sertifikat tanah seluas 1.655 meter persegi. Sertifikat tanah miliknya beralih nama menjadi milik orang lain, kemudian dijadikan agunan kredit Rp 1,5 miliar di sebuah lembaga keuangan. Sementara Bryan, warga Tamantirto, Bantul, juga mengungkap kasus penipuan yang sama. Kasus itu bermula sekitar Agustus 2023 ketika ibunda Bryan, Endang Kusumawati, 67, mempunyai kenalan bernama Triono dan meminta bantuan untuk melakukan pecah sertifikat tanah. Namun, sertifikat tanah seluas 2.275 meter milik keluarga Bryan itu tiba-tiba beralih nama menjadi Muhammad Achmadi dan dijadikan agunan kredit di lembaga perbankan di Kabupaten Sleman. Dua korban penipuan kasus tanah itu saat ini menunggu pengembalian hak dan keadilan atas sertifikat tanah yang mereka anggap telah disalahgunakan pihak yang dipercayai. Kasus tanah tersebut telah dilaporkan keluarga ke Polda DI Jogjakarta.

Pemkab Bantul pastikan proses hukum penyelesaian kasus tanah yang dialami keluarga Mbah Tupon sampai tingkat kejaksaan

Bupati Bantul Sebut Proses Hukum Kasus Tanah Mbah Tupon Sudah Sampai Kejaksaan 

Mbah Tupon

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Mbah Tupon

Berita Terkini

Polda Jogjakarta Serahkan Enam Tersangka Kasus Mafia Tanah Mbah Tupon ke Kejaksaan

Polda Jogjakarta Tetapkan Tujuh Tersangka Kasus Mafia Tanah Mbah Tupon

Bupati Bantul Sebut Kasus Tanah di Sewon Berbeda dengan Mbah Tupon

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Belum Simpulkan Ada Mafia Tanah Dalam Kasus Mbah Tupon

Bupati Bantul Sebut Proses Hukum Kasus Tanah Mbah Tupon Sudah Sampai Kejaksaan

Download Aplikasi JawaPos.com