<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/28_iran.jpg" alt="Mourners gather to pay homage to slain Iranian military commander Qasem Soleimani, Iraqi paramilitary chief Abu Mahdi al-Muhandis and other victims of a US attack, in the capital Tehran on January 6, 2020. - Mourners packed the streets of Tehran for cerem" width="100%">
<figcaption>Mourners gather to pay homage to slain Iranian military commander Qasem Soleimani, Iraqi paramilitary chief Abu Mahdi al-Muhandis and other victims of a US attack, in the capital Tehran on January 6, 2020. - Mourners packed the streets of Tehran for cerem</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah Iran baru saja menentukan langkah balasan pertama atas pembunuhan komandan pasukan khusus Iran Mayjen Qasem Soleimani. Negeri Para Mullah itu menyatakan tak lagi mematuhi kesepakatan nuklir 2015.  Iran bakal mengabaikan seluruh poin dalam Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Artinya, mereka tak lagi membatasi pengembangan dan penelitian terkait dengan nuklir. ”Iran akan melanjutkan pengayaan nuklir tanpa batasan, tapi sesuai dengan kebutuhan teknis,” tulis pemerintah Iran dalam pernyataan resmi yang dilansir BBC.  Di bawah JCPOA, Iran seharusnya membatasi pengembangan nuklir sebagai ganti pengangkatan sanksi. Namun, sejak Presiden AS Donald Trump mundur dari kesepakatan tersebut, Iran berangsur melanggar isi perjanjian.  Pernyataan Iran langsung ditanggapi peserta JCPOA lainnya. Beberapa jam setelah pengumuman, Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengeluarkan pernyataan bersama. ”Kami siap untuk bertemu dengan semua pihak untuk meredam situasi,” ujar mereka kepada Agence France-Presse.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/65_iran_1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> SAHABAT: Pemimpin tertinggi Iran Ayathollah Ali Khamenei (empat dari kanan) memimpin salat jenazah untuk Qassem Soleimani di Teheran, Senin (6/1) (AFP)  Sejumlah pakar di AS memperkirakan bahwa Iran membutuhkan waktu 3–4 bulan untuk mencapai uranium dengan level pengayaan 80 persen. Iran membutuhkan waktu setengah tahun untuk mempunyai senjata nuklir sendiri.  Sementara itu, Trump kemarin mengancam Iraq dengan sanksi ekonomi superbesar. Ancaman itu muncul setelah Iraq meloloskan mosi untuk mengusir tentara AS pasca tewasnya Qasem Soleimani.  Taipan berusia 73 tahun itu menjelaskan, AS sudah banyak berkorban dalam membantu Iraq menumpas ISIS selama lima tahun terakhir. Karena itu, Gedung Putih tak akan diam begitu saja jika rezim Adel Abdul Mahdi benar-benar mengusir tentara AS.  ”Markas di sana menghabiskan miliaran dolar. Kami tak akan pergi sebelum mereka melunasi apa yang sudah kami habiskan,” ungkapnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/75_iran_2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Jika nekat, lanjut Trump, Iraq bakal kembali menderita dengan sanksi ekonomi. Suami Melania itu bahkan menegaskan sanksi tersebut bakal lebih besar dari negara mana pun.  ”Hukuman kepada Iraq bakal jauh lebih hebat daripada sanksi yang dialami Iran selama ini,” imbuhnya.  Pemerintah Iraq memang cenderung memihak Iran. Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi menjelaskan bahwa mendiang Soleimani datang ke Iraq atas undangan pribadinya. Mereka seharusnya bertemu untuk membahas proposal Arab Saudi untuk menurunkan tensi konflik di Iraq. ”Dia seharusnya membawa pesan dari Iran untuk membalas pihak Saudi,” ujarnya kepada The Guardian.  Iraq belum menentukan apakah tentara AS langsung diusir atau harus melalui masa transisi.

Jenderal Senior Tewas, Iran Batalkan Kesepakatan Nuklir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/063_1197359206.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Amerika Serikat tak gentar dengan ancaman <a href="https://www.jawapos.com/internasional/06/01/2020/iran-langgar-perjanjian-nuklir-wujud-serangan-balasan-untuk-trump/">Iran</a> yang akan melakukan balas dendam usai tewasnya Mayor Jenderal Qassem Soleimani dalam serangan udara di Baghdad, Irak, Jumat (3/1) lalu. Bahkan, Presiden <a href="https://www.jawapos.com/internasional/06/01/2020/kematian-jenderal-iran-dan-kepentingan-politik-trump-jelang-pemilu-as/">Donald Trump</a> menegaskan akan melakukan serangan balik secara cepat apabila Iran menyerang warga negara AS.  "Keterangan di media sosial ini akan berfungsi sebagai pemberitahuan kepada Kongres AS bahwa jika Iran menyerang setiap warga negara AS, kami akan melakukan serangan balik dengan cepat," ujar Trump melalui akun Twitter resminya.  Trump menambahkan bahwa serangan balik AS kepada Iran akan dilakukan dengan cara yang tidak proporsional. Artinya, AS akan melakukan serangan balik yang lebih besar dari serangan balas dendam Iran.  Seperti diketahui, Menteri Pertahanan Iran Amir Hatami menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan balas dendam atas pembunuhan <a href="https://www.jawapos.com/internasional/06/01/2020/bunuh-jenderal-iran-trump-disorot-hukum-internasional/">Mayor Jenderal Qassem Soleimani</a>, komandan Pasukan Elit Quds. Hal tersebut seperti dilansir Kantor Berita IRNA.  “Balas dendam akan kami lakukan terkait pembunuhan tidak adil terhadap Soleimani. Kami akan membalas semua yang terlibat dan bertanggung jawab atas pembunuhan itu,” ujar Hatami.  Sementara itu, Presiden Iran Hassan Rouhani dan Pemimpin Agung Iran Ayatollah Ali Khamenei sama-sama memberikan respons senada terkait kematian Soleimani akibat serangan roket oleh pasukan AS di Bandara Internasional Baghdad. Keduanya menyebut bahwa Iran akan lebih menentang AS.  "Kematian syahid Soleimani akan membuat Iran menjadi lebih tegas menentang ekspansi AS serta membela nilai-nilai Islam. Tanpa keraguan, Iran dan negara-negara lain yang mencari kemerdekaan di kawasan akan mengambil jalan pembalasan," beber Rouhani.  Sementara itu, Khamenei menyatakan bahwa semua musuh harus sadar bahwa perlawanan jihad akan berlanjut dengan motivasi yang berlipat ganda. Dia menambahkan bahwa kemenangan yang nyata tengah menanti para pejuang dalam perang suci. Selain itu, Khamenei juga menyerukan hari berkabung nasional selama tiga hari pascakematian Soleimani.

Donald Trump: Iran Serang Warga Negara AS, Kami Serang Balik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/000_1NF6F5.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Langkah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mengarahkan untuk membunuh Kepala Pasukan Elit Quds Iran, Mayor Jenderal Qassem Soleimani membuat Timur Tengah bergejolak. Peristiwa itu kemudian dikaitkan dengan kepentingan politik di AS yang akan menggelar Pemilu pada 3 November 2020.  Dilansir dari Financial Times, Minggu (5/1), para pejabat administrasi dan anggota parlemen Partai Republik memuji serangan Trump sebagai langkah berani terhadap ancaman Soleimani terhadap kepentingan AS. Sementara itu Ketua DPR AS Nancy Pelosi justru mengkritik tindakan Trump.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/06/01/2020/bunuh-jenderal-iran-trump-disorot-hukum-internasional/">Bunuh Jenderal Iran, Trump Disorot Hukum Internasional</a>  "Prioritas tertinggi para pemimpin Amerika adalah melindungi kehidupan dan kepentingan Amerika. Tapi tentu tidak bisa membahayakan nyawa anggota layanan Amerika, diplomat, dan lainnya dengan terlibat dalam tindakan provokatif dan tidak proporsional," sebut Pelosi.  Sementara itu, mantan wakil presiden dan bakal calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden dalam pemilihan November mendatang ikut bereaksi. Dia mengatakan Trump seolah telah melemparkan dinamit ke dalam kotak rokok.  "Saya berharap pemerintah telah memikirkan konsekuensi urutan kedua dan ketiga dari jalan yang mereka pilih," kata Biden.  Jika ditarik ke belakang, pemakzulan Trump oleh DPR AS masih terus bergulir. Nasib Trump akan ditentukan pada Januari ini dalam proses voting di Kongres AS. Alasan Trump dimakzulkan mengacu pada dua pasal, yakni penyalahgunaan kekuasaan dan penghambatan penyelidikan Kongres. Trump dituding menggunakan kekuasaannya untuk menjegal langkah politik pesaingnya, Joe Biden, di Pilpres 2020. Dia juga dituding meminta Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk menyelidiki kasus pengemplangan pajak perusahaan minyak Burisma.  Kini, langkah Trump untuk mengarahkan serangan yang menewaskan komandan militer Iran telah meningkatkan ketegangan antara kedua negara. Sejumlah spekulasi menduga ini bagian dari strategi Trump.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/06/01/2020/iran-langgar-perjanjian-nuklir-wujud-serangan-balasan-untuk-trump/">Iran Langgar Perjanjian Nuklir, Wujud Serangan Balasan untuk Trump</a>  Dilansir dari BBC, Minggu (5/1), Mantan Asisten Menteri Luar Negeri AS dan penulis Red Line: American Foreign Policy in a Time of Fractured Politics and Failing States, PJ Crowley menilai Trump telah lama berjanji untuk membawa pasukan Amerika keluar dari Timur Tengah. Namun, di bawah kepemimpinannya, hubungan AS dengan Iran menjadi lebih tegang karena dia telah memberlakukan sanksi dan menarik diri dari kesepakatan nuklir yang dulu disepakati sejak era Barack Obama.  Hal itulah yang diyakini para pakar kebijakan luar negeri AS ada kepentingan di belakang keputusan Trunp untuk membunuh Qaseem Soleimani. "Trump bukan ahli strategi besar," katanya.  Iran telah berjanji untuk merespons dan akan membalas dendam. Mereka cukup mengerti tentang politik Amerika untuk mengetahui bahwa kunci kampanye pemilihan ulang Trump adalah ekonomi AS. Jika mereka dapat mengacaukannya, Iran akan berhasil.

Kematian Jenderal Iran dan Kepentingan Politik Trump Jelang Pemilu AS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Soleimani-EPA-EFE.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Iran berjanji akan membalas serangan Amerika Serikat yang turut menewaskan pimpinan militer pasukan elite Mayor Jenderal Qaseem Soleimani. Aksi awalan membalas tindakan Presiden Donald Trump adalah dengan melanggar perjanjian nuklir. Iran mengumumkan bahwa mereka tidak lagi mematuhi batasan pengayaan uranium yang diatur dalam perjanjian nuklir 2015.  Hal itu disampaikan Iran menyusul tewasnya Qasem Soleimani dalam serangan udara yang diluncurkan AS di Baghdad, Irak, pada Jumat (3/1). Pernyataan itu ditegaskan pihak Iran, Minggu (5/1). Artinya Iran mengabaikan ketentuan-ketentuan utama dari perjanjian yang dinegosiasikan antara Iran, lima anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB, dan Jerman yang mencegah Iran membuat senjata atom. Padahal perjanjian itu sudah disepakati sejak era Presiden Barack Obama.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/06/01/2020/bunuh-jenderal-iran-trump-disorot-hukum-internasional/">Bunuh Jenderal Iran, Trump Disorot Hukum Internasional</a>  Dilansir dari Al Jazeera, Senin (6/1), pengumuman tersebut merupakan ancaman proliferasi nuklir paling jelas yang pernah dibuat oleh Iran sejak Trump secara bilateral menarik diri dari perjanjian pada Mei 2018. Keputusan ini juga semakin meningkatkan ketegangan regional. Maklum saja, musuh lama yakni Israel berjanji tidak akan pernah mengizinkan Iran menghasilkan bom atom.  Reaksi Negara Eropa  Sementara itu, para pemimpin Prancis, Jerman, dan Inggris mendesak Iran untuk mematuhi perjanjian. "Kami menyerukan Iran untuk menarik semua langkah yang tidak sejalan dengan perjanjian nuklir," kata Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan dalam sebuah pernyataan bersama.  Pengumuman Iran itu dibuat setelah pejabat Iran mengatakan akan mempertimbangkan langkah balas dendam atas pembunuhan Qassem Soleimani.  Badan Energi Atom Internasional Pengawas PBB yang mengamati program Iran, belum bereaksi. Pembunuhan Soleimani telah meningkatkan krisis antara Teheran dan Washington. Perselisihan awal berakar pada keputusan Trump untuk menarik diri dari perjanjian atom Iran dan menjatuhkan sanksi yang telah melumpuhkan ekonomi Iran.  Pelanggaran Kesepakatan  Pada November lalu, Iran meningkatkan aktivitas di pabrik nuklir Fordow bawah tanah. Dengan kehadiran inspektur dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Iran mulai menyuntikkan gas (uranium) ke sentrifugal di Fordow.  Iran menegaskan bahwa langkah itu bukan pelanggaran kesepakatan nuklir, tetapi didasarkan pada Pasal 26 dan 36 dari perjanjian. Kesepakatan nuklir tersebut melarang aktivitas nuklir di Fordow, sebuah pabrik yang berlokasi di dekat kota Qom dan membatasi tingkat kemurnian uranium yang diperkaya sebesar 3,67 persen. Para pejabat mengatakan Teheran dapat kembali memperkaya uranium hingga 20 persen, tetapi saat ini tidak perlu.  Dalam laman BBC disebutkan, Trump meninggalkan kesepakatan tersebut pada tahun 2018. Dia ingin memaksa Iran untuk menegosiasikan kesepakatan baru yang akan menempatkan pembatasan yang tidak terbatas pada program nuklirnya dan menghentikan pengembangan rudal balistiknya.  Iran menolak dan sejak itu secara bertahap Iran juga mendobrak komitmennya berdasarkan perjanjian. Iran akan melanjutkan pengayaan nuklirnya tanpa batasan dan berdasarkan kebutuhan teknis.

Iran Langgar Perjanjian Nuklir, Wujud Serangan Balasan untuk Trump

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/000_1NF6F8.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tewasnya Mayor Jenderal Qassem Soleimani, komandan Pasukan Elit Quds Iran dalam serangan udara pimpinan Amerika Serikat di Baghdad, Irak, telah memicu kekhawatiran terjadinya Perang Dunia III. Soleimani terbunuh pada Jumat (3/1) dalam serangan udara yang disetujui oleh Presiden AS Donald Trump. Menurut AS, pembunuhan itu dilakukan untuk membuat dunia menjadi lebih aman. Pertanyaannya, apakah sah membunuh Soleimani berdasar hukum internasional?  Dilansir dari Express.co.uk, Senin (6/1), kematian Soleimani menimbulkan beberapa pertanyaan kontroversial tentang legalitas pembunuhan di dalam kerangka hukum internasional. Setelah kematian Soleimani, Pentagon membenarkan bahwa AS berada di balik serangan itu.  "Atas arahan Presiden Trump, militer AS telah mengambil tindakan defensif untuk melindungi personel AS di luar negeri dengan membunuh Qassem Soleimani. Ini bertujuan untuk menghalangi rencana serangan Iran di masa depan," kata pihak Pentagon.  "Amerika Serikat akan terus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi orang-orang kami dan kepentingan kami di seluruh dunia," lanjutnya  Presiden Trump membeberkan alasan serangan terhadap Soleimani. Trump menyatakan bahwa Soleimani sedang merencanakan serangan terhadap diplomat AS dan personel AS lainnya. "Tetapi kami mengetahui rencana itu dan menghentikannya," sebut Trump.  Menurut para ahli hukum internasional, legalitas keputusan Trump dalam lingkup hukum internasional dipertanyakan. AS mengklaim melakukannya karena harus bertindak untuk mencegah serangan yang segera terjadi.  Profesor Hukum di Universitas Amsterdam, Kevin Jon Heller mengatakan kepada Al Jazeera, Senin (6/1), bahwa kalimat Trump yang mengatakan berusaha menghentikan serangan yang akan terjadi adalah bukti bahwa AS berusaha melakukan pembenaran hukum untuk serangan itu. "Itu semacam alasan mematuhi hukum internasional," bebernya.  Sementara itu, Utusan Khusus PBB untuk eksekusi di luar proses hukum, Agnes Callamard meminta penyelidikan independen terhadap pembunuhan itu. Pihaknya sendiri masih menyelidiki hal itu. "Berdasarkan informasi yang kami miliki sejauh ini, tidak mungkin untuk menentukan apakah serangan itu sah berdasarkan Piagam PBB yang mengatur penggunaan kekuatan," jelasnya.  Antisipasi Pembelaan Diri  Pasal 51 Piagam PBB melarang (negara) penggunaan kekuatan kecuali dalam dua keadaan: ketika penggunaan kekuatan disahkan oleh Dewan Keamanan PBB dan ketika suatu negara bertindak (untuk) membela diri. "Pasal 51 hanya mengizinkan pertahanan diri sebagai tanggapan atas serangan yang telah terjadi atau sedang berlangsung. Bahwa pertahanan diri juga diperbolehkan dalam menanggapi serangan bersenjata yang akan terjadi," beber Heller.  Heller menambahkan bahwa legalitas serangan tergantung pada mendesaknya ancaman yang ingin dihindari. "Jika perencanaan yang dimaksud (Trump) untuk melancarkan serangan dalam waktu dekat, mungkin sah untuk bertindak membela diri," katanya.  Palang Merah Internasional sendiri mendefinisikan pertahanan diri sebagai hak yang melekat dari suatu negara untuk menggunakan kekuatan dalam menanggapi serangan bersenjata'. Pertahanan diri ketika serangan belum terjadi, tetapi diantisipasi, disebut pertahanan diri antisipatif. Pertahanan diri yang antisipatif harus dibedakan dari pertahanan diri preventif, yang berupaya menghentikan ancaman di masa depan dan sering kali tanpa adanya informasi yang tepat.  "Ada beberapa perdebatan tentang status pembelaan diri yang antisipatif," kata profesor hukum di Universitas Tel Aviv, Eliav Lieblich. "Pertahanan diri preventif jelas melanggar hukum," tukasnya.  Qassem Soleimani adalah seorang Mayor Jenderal Iran di Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC). Dia telah menjadi komandan Pasukan Elit Quds Iran, sebuah divisi yang bertanggung jawab atas operasi militer dan klandestin ekstrateritorial sejak 1998. Soleimani bertanggung jawab untuk menyebarkan pengaruh militer Iran di seluruh Timur Tengah. Dia terkenal karena peran kuncinya dalam aksi ofensif di Syria dan Irak.

Bunuh Jenderal Iran, Trump Disorot Hukum Internasional