<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/IMG-20211207-WA0211_copy_1024x840.jpg" alt="Danrem 162/WB Brigjen Ahmad Rizal Ramdhani (kanan) dan Dirsamapta Polda NTB Kombespol Fredo Situmorang (kiri) dibantu warga ikut mengevakuasi jenazah korban banjir bandang di Dusun Batulayar Utara, Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lomb" width="100%">
<figcaption>Danrem 162/WB Brigjen Ahmad Rizal Ramdhani (kanan) dan Dirsamapta Polda NTB Kombespol Fredo Situmorang (kiri) dibantu warga ikut mengevakuasi jenazah korban banjir bandang di Dusun Batulayar Utara, Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lomb</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Keputusan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menunjuk Mayjen TNI Rizal Ramdhani menjadi direktur utama (dirut) Perum Bulog menuai polemik publik. Untuk merespons polemik itu, Mabes TNI harus mempercepat proses pensiun Mayjen Rizal dari institusi TNI.&nbsp; Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas menyampaikan hal itu kepada awak media di Jakarta. Dia menyatakan bahwa di tengah gugatan formil uji materi Undang-Undang (UU) TNI di Mahkamah Konstitusi (MK), panglima TNI harus segera memutuskan Rizal tidak lagi prajurit aktif.&nbsp; &rdquo;Percepatan proses pensiun dini Mayjen Rizal setidaknya dapat menepis kegelisahan publik terkait kualitas pengelolaan karir prajurit militer,&rdquo; kata dia pada Rabu (8/9).&nbsp; Anton menyatakan bahwa preseden yang terjadi pada Letjen TNI Novi Helmy Prasetya harusnya tidak diulang kembali. Menurut dia, hal itu sangat krusial. Khususnya untuk memberikan kepastian karir prajurit TNI tetap berdasar pada prinsip profesionalisme dan kepatuhan terhadap aturan undang-undang.&nbsp; &rdquo;Bagaimanapun juga ambiguitas dalam standarisasi dan proses pensiun dini personel harus diakhiri guna memelihara moralitas prajurit,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Dalam konteks penunjukkan Mayjen Rizal menjadi dirut Bulog, penyederhanaan dan transparansi mekanisme pemisahan dan penyaluran prajurit menjadi kunci untuk direview. Anton menilai, pembaruan tersebut juga penting untuk menjaga kepercayaan dan ekspektasi publik terhadap TNI. &rdquo;Penting untuk diingat, berlarutnya proses pensiun dini prajurit yang duduk di jabatan sipil justru dapat membuka ruang untuk melemahkan posisi pemerintah dalam konteks uji materi di MK,&rdquo; ujarnya. Karena itu, masih kata Anton, pengabaian terhadap semangat kepatuhan atas UU TNI berpotensi menjadi bumerang dan menjadi fakta yang memvalidasi materi gugatan dalam persidangan uji materi yang masih terus berjalan di MK.&nbsp; &nbsp;

Keputusan BUMN menunjuk Mayjen Rizal Ramdhani sebagai Dirut Bulog memicu polemik, Mabes TNI diminta percepat pensiun.

Respons Polemik Publik, Mabes TNI Harus Percepat Pensiun Mayjen Rizal Ramdhani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/01/IMG_1115JPG-1686779566.jpg" alt="Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Penunjukkan Mayjan TNI Rizal Ramadhani menjadi direktur utama (dirut) Perum Bulog kembali menuai sorotan. Sebabnya tidak lain karena perwira tinggi (pati) bintang dua TNI AD itu masih aktif berdinas di institusi militer. Karena itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin meminta agar Mayjen Rizal pensiun sebelum menduduki jabatan barunya di Perum Bulog. Hal tersebut ditegaskan oleh Sjafrie saat ditanyai oleh awak media di Jakarta pada Rabu (9/7). &rdquo;Mereka (Mayjen Rizal) penggantinya (Letjen) Novi, namanya Rizal. Tapi, harus pensiun, langsung pensiun,&rdquo; tegas Sjafrie. Saat ditanya mekanisme pensiun yang harus dilakukan oleh Mayjen Rizal, Sjafrie menyampaikan bahwa hal itu harus dilakukan segera. Dia ingin lulusan Akademi Militer (Akmil) 1993 itu sudah pensiun sebelum bertugas di Bulog. &rdquo;Sebelum menjabat (dirut Bulog) harus pensiun,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa jabatan dirut Bulog yang semula kosong dan diisi oleh pelaksana tugas. Rizal menggantikan Letjen TNI Novi Helmy Prasetya yang memilih melanjutkan tugas di TNI.&nbsp; &rdquo;Kan kemarin Pak Novi diminta panglima (TNI) untuk bertugas lagi di TNI. Ada dirut baru lagi, penugasan,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; &nbsp;

Penunjukan Mayjen TNI Rizal Ramadhani sebagai dirut Perum Bulog memicu sorotan. Menteri Pertahanan meminta pensiun sebelum menjabat.

Tuai Polemik, Menhan Sjafrie Minta Mayjen TNI Rizal Ramadhani Pensiun Sebelum Jabat Dirut Bulog

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/13/WhatsApp-Image-2024-09-13-at-084945-3127579787.jpeg" alt="Dansatgas BKO Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian RI Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani mengunjungi langsung masyarakat Kampung Wogikel dan Kampung Wanam, Distrik Wanam, Kamis (12/9/2024). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Dansatgas BKO Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian RI Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani mengunjungi langsung masyarakat Kampung Wogikel dan Kampung Wanam, Distrik Wanam, Kamis (12/9/2024). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Posisi jabatan direktur utama Perum Bulog telah terisi oleh Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhani menggantikan Letnan Jenderal Novi Helmy Prasetya yang kembali bertugas di militer.&nbsp; Hal ini sebagaimana telah dikonfirmasi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir seiring dengan keputusan Panglima TNI yang meminta Letjen Novi Helmy untuk kembali bertugas di TNI.&nbsp; Erick juga menyebut, sebagai gantinya Mayjen TNI Ahmad Rizal diutus menjadi Dirut Perum Bulog seiring dengan berlanjutnya penugasan negara terhadap TNI terkait penyerapan gabah dari petani untuk beras Bulog.&nbsp; "(Jabatan dirut Bulog sudah terisi?) Sudah. kan kemarin Pak Novi diminta panglima untuk bertugas lagi di TNI. Ada dirut baru lagi, penugasan," kata Erick Thohir kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Rabu (9/7).&nbsp; "Iya (Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhani jadi Dirut Bulog baru)," tambahnya. Lantas, siapa itu Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani yang menjabat sebagai Dirut Bulog baru pengganti Letjen TNI Novi Helmy?&nbsp; Mengutip berbagai sumber, Mayjen TNI Ahmad Rizal merupakan seorang perwira bintang II yang lahir di Jakarta, 19 November 1970. Tercatat sebagai lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1993, Rizal pernah bertugas di Batalyon Zeni Tempur.&nbsp; Lalu, ia juga pernah menjabat sebagai Pasi Intel Komando Distrik Militer (Kodim) 0202/BS Medan. Kariernya moncer hingga membuat dirinya turut berkiprah sebagai Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Pemilihan Umum dan Penguatan Politik Partai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam).&nbsp; Kemudian, ia juga tercatat pernah bertugas sebagai Staf Komando Kepala Staf Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II dan menjadi Staf Khusus Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).&nbsp; Rupanya, Mayjen TNI Ahmad Rizal bukan orang baru dalam urusan pangan. Pasalnya, ia tercatat pernah menjadi Komandan Satgas Bawah Kendali Operasi (BKO) Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan).&nbsp; Dalam jabatan terakhirnya sebelum menjadi Dirut Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal pernah menemani Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerjanya di Desa Wanam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, pada tahun lalu dalam rangka meninjau secara langsung pengembangan program pertanian berkelanjutan bersama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.&nbsp; Rencananya, ada sekitar 100 ribu hektare lahan pertanian yang akan dicetak di kawasan itu dimulai dari Wanam hingga Muting, dengan total target mencapai 1 juta hektar. Bahkan, pemerintah juga akan membangun sejumlah infrastruktur pendukung berupa dermaga di Wanam dan jalan sepanjang 135 kilometer dari Wanam ke Muting. Infrastruktur tersebut akan memberikan akses bagi petani untuk mengangkut alat-alat pertanian dan hasil panen.

Mayor Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhani resmi menjabat sebagai Dirut Perum Bulog menggantikan Letjen Novi Helmy Prasetya. Simak profilnya!

Profil Mayjen Ahmad Rizal Ramdhani, Perwira Aktif TNI yang Ditunjuk Jadi Dirut Bulog Gantikan Letjen TNI Novi Helmy

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/10/JKT_PERKENALAN-DIRUT-BULOG-YANG-BARU-ali1-199694338.jpg" alt="Menteri Pertanian Amran Sulaiman (kanan) menerima Direktur Utama Perum Bulog Mayjen Novi Helmy Prasetya (kiri). (Muhamad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertanian Amran Sulaiman (kanan) menerima Direktur Utama Perum Bulog Mayjen Novi Helmy Prasetya (kiri). (Muhamad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan menilai, penempatan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog melanggar UU TNI. Ia menilai, penunjukan itu semakin memperlihatkan ketiadaan visi reformasi TNI di awal pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama dalam aspek memastikan TNI fokus sebagai alat negara di bidang pertahanan, sebagaimana amanat Konstitusi dan UU TNI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penempatan prajurit TNI sebagai Direktur Bulog menambah daftar pengingkaran dan/atau pelanggaran atas ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI) di awal pemerintahan Prabowo-Gibran. Kukuhnya pemerintah dalam menempatkan militer pada jabatan sipil meskipun melanggar ketentuan UU TNI," kata Halili kepada JawaPos.com, Senin (10/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia juga menilai, penempatan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Dirut Perum Bulog memperlihatkan pemerintah tidak melakukan evaluasi atas berbagai kritikan publik dalam penempatan prajurit TNI sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) yang diemban Mayor Teddy Indra Wijaya memiliki problematika serupa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Persoalan ini merupakan bentuk keberulangan dan keberlanjutan dari era kepemimpinan sebelumnya. Artinya, harapan bahwa pemimpin baru dapat memperbaiki kondisi regresi reformasi militer dalam 5-10 tahun era Presiden sebelumnya, sejauh ini masih sebatas imajinasi," tegas Halili.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut, penempatan TNI pada jabatan sipil, dalam pemerintahan Prabowo-Gibran</div> <div dir="auto">semakin melibatkan militer pada ranah sipil, yakni dalam konteks peran-peran di luar bidang pertahanan. Bahkan, pada awal pemerintahan ini, militer telah dilibatkan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), penertiban kawasan hutan, hingga wacana pembentukan 100 batalion teritorial pembangunan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kebijakan ini bertentangan dengan kodrat militer sebagai alat negara di bidang pertahanan. Pemaksaan paradigma pertahanan dalam isu-isu demikian hanya memperlihatkan gejala militerisme pada kerja-kerja di ruang sipil," cetus Halili.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015629743/dirut-bulog-mayjen-novi-helmy-dipromosikan-jadi-danjen-akademi-tni-bakal-naik-pangkat-jadi-jenderal-bintang-tiga">Dirut Bulog Mayjen Novi Helmy Dipromosikan jadi Danjen Akademi TNI, Bakal Naik Pangkat Jadi Jenderal Bintang Tiga</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Halili menegaskan penguatan militerisme pada ruang-ruang sipil di awal pemerintahan Prabowo memperlihatkan watak dan substansi dwifungsi militer yang masih kental. Sebab, pemerintah menempatkan militer sebagai solusi atas semua problematika pembangunan, sehingga pelibatan militer dianggap menjadi manifestasi akselerasi pembangunan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Paradigma ini memperlihatkan pejabat pemerintahan masih menempatkan kondisi Orde Baru sebagai patokan dalam pembangunan melalui dwifungsi ABRI ketika itu. Padahal berbagai perkembangan konsep pemerintahan, seperti good governance hingga collaborative governance dapat menjadi konsep menuju pembangunan yang demokratis," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan menilai, penempatan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Dirut Bulog melanggar UU TNI

Mayjen TNI Novi Helmy jadi Dirut Bulog, SETARA: Langgar UU TNI dan Amanat Konstitusi

&nbsp; <h3 dir="ltr"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/10/JKT_PERKENALAN-DIRUT-BULOG-YANG-BARU-ali3-4035769552.jpg" alt="Sosok Direktur Utama Perum Bulog yang baru, Mayjen Novi Helmy Prasetya (kedua kiri). (Muhamad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sosok Direktur Utama Perum Bulog yang baru, Mayjen Novi Helmy Prasetya (kedua kiri). (Muhamad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> </h3> JawaPos.com - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto telah menerbitkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/133/I/2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan di tubuh TNI dalam jabatan. Keputusan itu diteken oleh Jenderal Agus sejak 31 Januari lalu. Dalam keputusan tersebut, Asisten Teritorial Panglima TNI Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya dipindahtugaskan menjadi Danjen Akademi TNI. Jenderal bintang dua Angkatan Darat yang belum lama ditunjuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjadi direktur utama (dirut) Bulog itu otomatis bakal dapat kenaikan pangkat. Sebab, danjen Akademi TNI merupakan jabatan perwira tinggi (pati) bintang tiga. Dengan jabatan barunya Novi Helmy akan naik pangkat dari mayjen menjadi letjen atau jenderal bintang tiga. &rdquo;Letjen TNI Rudianto dari danjen Akademi TNI menjadi pati Mabes TNI AD (dalam rangka pensiun), Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya dari Aster Panglima TNI menjadi danjen Akademi TNI,&rdquo; ungkap Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Hariyanto. Keputusan memindahtugaskan Novi Helmy dari jabatan asisten teritorial (aster) panglima TNI menjadi danjen Akademi TNI dilakukan oleh Jenderal Agus bersamaan dengan mutasi dan rotasi 65 perwira tinggi (pati) TNI lainnya. &rdquo;Rotasi dan mutasi ini telah ditetapkan oleh panglima TNI, sebanyak 30 perwira tinggi dari pati TNI AD, 24 pati TNI AL, dan 11 pati TNI AU,&rdquo; terang Hariyanto.&nbsp; Sebelumnya, Hariyanto menyatakan bahwa penugasan Novi Helmy menjadi dirut Bulog sudah mendapat persetujuan dari Jenderal Agus sebagai orang nomor satu di TNI. &rdquo;Panglima TNI telah menyetujui permintaan tersebut setelah mempertimbangkan aspek strategis dan kontribusi yang dapat diberikan oleh Mayjen TNI Novi Helmy di Bulog,&rdquo; kata dia.&nbsp; Hariyanto menyampaikan bahwa ada nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara TNI dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendasari keputusan tersebut. Sehingga Mayjen TNI Novi Helmy diizinkan menjadi dirut BUMN meski masih berstatus TNI aktif.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/015629536/erick-thohir-ogah-jawab-soal-potensi-langgar-uu-karena-tunjuk-tni-aktif-jadi-dirut-bulog"> Erick Thohir Ogah Jawab Soal Potensi Langgar UU karena Tunjuk TNI Aktif jadi Dirut Bulog</a> &rdquo;Penunjukan Mayjen TNI Novi Helmy sebagai Direktur Utama Bulog merupakan bagian dari kerja sama strategis antara TNI dan BUMN yang didasarkan pada nota kesepahaman (MoU) antara kedua institusi, yang telah dilaksanakan sebelumnya,&rdquo; ungkap Hariyanto.&nbsp;

Keputusan memindahtugaskan Novi Helmy dari jabatan asisten teritorial panglima TNI menjadi danjen Akademi TNI dilakukan oleh Jenderal Agus

Dirut Bulog Mayjen Novi Helmy Dipromosikan jadi Danjen Akademi TNI, Bakal Naik Pangkat Jadi Jenderal Bintang Tiga