<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/01/IMG-20240501-WA0010-3213280258.jpg" alt="Ketua Umum PP FSP RTMM-SPSI, Sudarto AS." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PP FSP RTMM-SPSI, Sudarto AS.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Pada hari Buruh Sedunia 1 Mei, Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP RTMM-SPSI) mewakili suara pekerja tembakau meminta kepedulian pemerintah lewat penundaan pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang (UU) tentang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Penundaan ini dimaksudkan agar pasal-pasal tembakau yang dinilai merugikan keberlangsungan pekerja tembakau dapat dipisahkan dari RPP Kesehatan atau agar ditinjau kembali substansinya.</p> <p>Ketua Umum PP FSP RTMM-SPSI, Sudarto AS, memaparkan pernyataan sikap serikat pekerja terhadap pemerintah agar peduli terhadap industri tembakau dan pekerjanya. Sudarto menegaskan bahwa keberlangsungan tenaga kerja sangat bergantung terhadap sikap pemerintah yang bertanggung jawab atas kewenangannya.</p> <p>Momentum Hari Buruh ini pun bertujuan untuk menyuarakan keresahan serikat pekerja agar lebih peduli terhadap industri. "RTMM juga menegaskan kepada pemerintah untuk mengantisipasi draf RPP kesehatan yang menghambat produksi, distribusi, maupun penjualan yang akan berdampak pada penurunan kesejahteraan dan pemutusan hubungan kerja. Selain itu, antisipasi kenaikan cukai di tahun 2025 sesuai realitas, situasi, dan kondisi dalam negeri dan ketenagakerjaan saat ini," tegasnya dalam perayaan Hari Buruh yang digelar PP FSP RTMM-SPSI di Jakarta, Rabu (1/5).</p> <p>Terkait RPP Kesehatan, Sudarto mengaku RTMM masih belum mendapatkan draf terbaru berkaitan dengan pasal-pasal tembakau, bahkan belum dilibatkan sekalipun dalam proses perumusannya. Hingga saat ini, terdapat 147 ribu pekerja tembakau yang tergabung di RTMM dan akan terdampak apabila RPP Kesehatan disahkan.</p> <p>"Untuk itu terkait RPP Kesehatan, kami khawatir karena RPP Kesehatan itu secara akses kesempatan itu nampak gelap. Dalam artian kami aksesnya tidak diberi ruang," ungkapnya.</p> <p>Sudarto menegaskan RPP Kesehatan akan berdampak langsung pada penurunan proses produksi hingga ke daya beli. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan iklan, promosi, dan sponsor rokok yang dapat menekan produksi, padahal industri hasil tembakau (IHT) masih harus mengejar ketertinggalan setelah pandemi. Maka, Sudarto menilai pengesahan RPP Kesehatan dengan pasal tembakau berpotensi mengancam keberlangsungan pekerja pada pemutusan hubungan kerja (PHK).</p> <p>Selain itu, keterlibatan berbagai pihak juga diperlukan untuk menampung aspirasi pekerja dalam RPP Kesehatan. "Kami minta ikut dilibatkan karena isinya akan berdampak pada proses produksi dan proses penjualan," tegasnya.</p> <p>Dalam hal ini, Sudarto menegaskan agar RPP Kesehatan untuk ditunda terlebih dahulu pengesahannya supaya pasal tembakau dapat dipisahkan dan substansinya dapat ditinjau kembali.</p> <p>"Kami meminta kepada pemerintah agar terus mempedulikan berbagi hal-hal yang baik, bukan hanya memikirkan pemasukan negara tanpa melihat tenaga kerja dan industri yang berdampak, termasuk dari sisi penjualannya juga produksi. Karena kami sadar bahwa untuk mensejahterakan anggota kami, kami juga harus <em>aware</em> dengan kondisi industrinya," ujarnya.</p>

Momentum Hari Buruh ini pun bertujuan untuk menyuarakan keresahan serikat pekerja agar lebih peduli terhadap industri.

May Day 2024, Serikat Pekerja Tembakau Minta Kepedulian Pemerintah Lewat Penundaan RPP Kesehatan

<p><strong>&nbsp;</strong></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/02/buruh_migran-4142762845.jpg" alt="LONG MARCH: Buruh dari berbagai elemen di Jabodetabek melakukan aksi saat peringatan Hari Buruh Internasional di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, kemarin (1/5)." width="100%">
<figcaption>LONG MARCH: Buruh dari berbagai elemen di Jabodetabek melakukan aksi saat peringatan Hari Buruh Internasional di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, kemarin (1/5).</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ribuan buruh bergeser ke Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK) usai melakukan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, sejak pukul 09.00 WIB. Sejumlah elemen seperti Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) hingga yang didominasi Partai Buruh berkumpul di sana.</p> <div dir="auto">Pantauan JawaPos.com di lokasi, hingga pukul 14.00 WIB, massa terus berdatangan dengan seragam didominasi oranye khas Partai Buruh. Tampak masih banyak space di Stadion Madya GBK yang belum terisi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Master of Ceremony melalui pengeras suara terus mengimbau agar peserta aksi May Day segera memasuki area tribun. Di sisi lain, diketahui bahwa massa sebelumnya melakukan long march dari Patung Kuda.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Belum ada keterangan lebih lanjut terkait agenda kegiatan May Day di Stadion Madya GBK. Hanya saja, salah satu yang diketahui adalah orasi dari Presiden Buruh Said Iqbal</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, dalam aksi May Day 2024 ini, ada dua tuntutan yang disuarakan para buruh. Pertama, permintaan untuk mencabut UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014603793/ditangkap-di-palembang-pembunuh-perempuan-dalam-koper-tidak-melawan">Ditangkap di Palembang, Pembunuh Perempuan dalam Koper Tidak Melawan </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan tuntutan keduanya mereka meminta kepada pemerintah untuk segera menghapus outsourching dan tolak upah murah atau yang biasa mereka singkat dengan istilah Hostum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dua isu tersebut yang menjadi persoalan buruh dalam 5 tahun terakhir," kata Said.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Pantauan JawaPos.com di lokasi, hingga pukul 14.00 WIB, massa terus berdatangan dengan seragam didominasi oranye khas Partai Buruh.

May Day 2024: Ribuan Buruh Geser dari Patung Kuda dan Kumpul di Stadion Madya GBK

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/01/MAYDAY1-2394973314.jpg" alt="Sebanyak 4.786 personil Polda Jawa Tengah dan anggota Polres jajaran dikerahkan untuk melakukan pengamanan aksi peringatan May Day, Rabu (1/5/2025)." width="100%">
<figcaption>Sebanyak 4.786 personil Polda Jawa Tengah dan anggota Polres jajaran dikerahkan untuk melakukan pengamanan aksi peringatan May Day, Rabu (1/5/2025).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Sebanyak 4.786 personil Polda Jawa Tengah dan anggota Polres jajaran dikerahkan untuk melakukan pengamanan aksi peringatan May Day, Rabu (1/5/2025). Sedangkan jumlah keseluruhan masa peserta aksi peringatan hati buruh sedunia di Jawa Tengah ini mencapai sebanyak 18.950 orang.</p> <p>Berdasarkan data yang tercatat di Polda Jawa Tengah, jumlah unjuk rasa (Unras) terdiri dari 9 titik pada 6 Kabupaten/Kota. Perkiraan Jumlah massa sebanyak 4.450 orang. Selain Unras,b peringatan May Dya juga ada 25 titik pada 24 Kabupaten/Kota. Perkiraan jumlah massa sebanyak 18.950 orang.</p> <p>"Jumlah masa diperkirakan itu, dari seluruh Jawa Tengah. Itu jumlah yang tertulis dalam pengajuan ijin mengemukakan pendapat di muka umum, tertulis itu. Kemungkinan dalam pelaksanaan tidak sampai sebanyak itu," ungkap Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Satake Bayu, kepada Jawa Pos Radar Semarang, Rabu (1/5/2024).</p> <p>Kabid Humas menyebut, ada total jumlah personel pengamanan sebanyak 4.786 personil. Selain dari anggota Polres jajaran, juga diback up personil Brimob Polda Jawa Tengah.</p> <p>"Kalau anggota dari Polda sifatnya membantu, standby di Mako, Polres gabungan, ditambah satuan sabhara 1 kompi, kemudian Brimob yang standby di empat lokasi, ada di Semarang, Pekalongan," sambungnya.</p> <p>Satake menambahkan, aksi unjuk rasa dilakukan dalam batasan waktu hingga pukul 18.00 petang. Kabid Humas berharap, peserta unjuk rasa bisa melaksanakan kegiatan tersebut dengan tertib dan menjaga aturan yang yang telah ditentukan.</p> <p>"Kita berharap sebelum jam 6 sudah selesai. Peserta aksi juga bisa menjaga ketertiban," pungkasnya.</p> <p>Sementara terlihat, ribuan personel disiagakan dalam pengamanan aksi unjuk rasa yang dilakukan para buruh di depan Kantor Gubernur Jateng, Rabu (1/5/2024). Petugas bersiaga di depan gerbang. Beberapa sarana prasarana pengamanan demonstrasi juga disiapkan kepolisian.</p> <p>Wakapolrestabes Semarang, AKBP Wiwit Ari Wibisono mengatakan, total ada sekitar 1.400 personel gabungan yang diturunkan untuk menjaga demontrasi agar berjalan dengan tertib dan aman. Pihaknya memastikan pengamanan ini akan berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang.</p> <p>"Hari ini kita akomodir pengamanannya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kita masih menunggu hari ini ada dua kelompok lagi yang akan datang, dan kita siapkan sekitar 1.400 personel 950 personel dari Polrestabes dan sisa dibantu dari Polda," katanya.</p> <p class="class-paragraph">Selain melakukan pengamanan unjuk rasa, kepolisian juga melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah lokasi. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang sedang melakukan aktivitas tidak terganggu oleh kegiatan demonstrasi. Pihaknya menyebut ada 3000 massa peserta aksi unjuk rasa.</p> <p>"Iya tetap ada pengalihan arus lalu lintas ada penjagaan jalur yang dilewati agar tidak mengganggu," tegasnya.</p> <p>Pihaknya menghimbau kepada para demonstrasi selama mengemukakan pendapat dimuka umum dengan damai dan tertib. Kepolisian juga bakal mengedepankan pengamanan persuasif terlebih dahulu manakala ada hal-hal yang berpotensi menimbulkan ketegangan.</p> <p>"Kita minta aksi aman tanpa anarkis. Kita pengamanan kedepankan persuasif dan negosiasi, upaya persuasif kita lakukan agar menenangkan dan kita berusaha mendekatkan diri kepada massa," pungkasnya.</p> <p>Selain berorasi, para buruh juga membawa poster, termasuk pengeras suara untuk menyampaikan tuntutan di depan gedung pemerintah Jawa Tengah yang berdampingan dengan Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah. Terlihat, sampai sejauh aksi unras berlangsung aman dan damai. (mha)</p>

Selain berorasi, para buruh juga membawa poster, termasuk pengeras suara untuk menyampaikan tuntutan di depan gedung pemerintah Jawa Tengah.

Sebanyak 4.786 Polisi Kawal 18.950 Buruh pada Aksi May Day di Jawa Tengah

<div id="m#msg-f:1797811887574834751" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Demo-Gunakan-Kostum-Super-Hero-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Seorang demonstran  mengenakan kostum super hero saat aksi unjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (28/10/2021). Aksi Demo Buruh dan Mahasiswa dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, selain itu mereka menuntut pemerintah mencabut UU Nomor 11 Tah" width="100%">
<figcaption>Seorang demonstran  mengenakan kostum super hero saat aksi unjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (28/10/2021). Aksi Demo Buruh dan Mahasiswa dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, selain itu mereka menuntut pemerintah mencabut UU Nomor 11 Tah</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Polri bersama TNI, Pol PP, Damkar serta Dishub siap melakukan pengamanan Hari Buruh Internasional atau May Day. Unjuk rasa rencananya akan digelar di kawasan Monas, dak Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta Pusat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini kami siap mengamankan buruh dan elemen masyarakat yang akan menyampaikan pendapat dan kami menerjunkan 3.412 personel gabungan TNI, Polri yang dibantu Pol PP, Damkar serta Dishub yang nantinya akan di bagi di beberapa titik pengamanan di sekitaran Monas dan GBK," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, Rabu (1/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sementara itu untuk rekayasa lalu lintas nantinya bersifat situasional tergantung kondisi di lapangan. Apabila para pengunjuk rasa mulai berdatangan maka jalur yang akan kita tutup dan kita alihkan," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Rencana pengalihan arus lalu lintas antara lain:</div> <div dir="auto">- Traffic light (TL) Harmoni yang mengarah ke Jl. Merdeka Barat ditutup dialihkan ke Jl. Kesehatan.</div> <div dir="auto">- Jl. Perwira yang mengarah Jl. Merdeka Utara kita tutup, jalur dialirkan kearah Istiqlal dan lapangan Banteng.</div> <div dir="auto">- Jl. Merdeka Barat depan Gedung Sapta Pesona kita tutup.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk masyarakat yang akan melintas disekitar Monas agar mempertimbangkan mencari jalan alternatif, menghindari kemacetan. "Dikarenakan akan ada buruh dan elemen masyarakat yang akan menyampaikan pendapatnya di Patung Kuda maupun di GBK," kata Susatyo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para peserta unjuk rasa dininta tertib dalam menyampaikan pendapat. Selain itu, personel yang melakukan pengamanan pun dilarang membawa senjata api.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak ada anggota yang membawa senjata api maupun sangkur. Semua perintah dan kendali dari saya, tidak ada gerakan tambahan lainnya yang bersifat pribadi. Layani saudara kita yang akan menyampaikan pendapatnya dengan baik dan humanis," pungkas Susatyo.&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

"Sementara itu untuk rekayasa lalu lintas nantinya bersifat situasional tergantung kondisi di lapangan," katanya.

Dilarang Bawa Senjata Api, 3.412 Personel TNI-Polri Amankan Demo Buruh Hari ini

<div id="m#msg-f:1797808257555472666" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/13/content-20230228080009-1593797560.jpeg" alt="Petunjuk pembatasan ganjil genap./jakarta.go.id/" width="100%">
<figcaption>Petunjuk pembatasan ganjil genap./jakarta.go.id/</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Dinas Perhubungan DKI Jakarta meniadakan ketentuan Ganjil Genap hari ini, Rabu (1/5). Hal itu sehubungan tanggal merah atau hari libur nasional karena Hari Buruh Nasional alias May Day.&nbsp; <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehubungan dengan Hari Buruh Nasional, penerapan sistem Ganjil Genap pada tanggal 1 Mei 2024 ditiadakan," tulis akun Instagram resmi Dishub DKI, dikutip Rabu (1/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Peniadaan sistem ganjil-genap itu didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (3).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap tidak diberlakukan pada Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden," bunyi pasal itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Diimbau kepada pengguna jalan untuk menyesuaikan peraturan lalu lintas yang berlaku. Pantau terus informasi seputar penerapan Sistem Ganjil Genap di media sosial Dishub DKI Jakarta," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, penerapan sistem ganjil-genap biasanya berlaku di 26 ruas jalan berikut:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jakarta Pusat:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jalan Gajah Mada</div> <div dir="auto">Jalan Hayam Wuruk</div> <div dir="auto">Jalan Majapahit</div> <div dir="auto">Jalan Medan Merdeka Barat</div> <div dir="auto">Jalan MH Thamrin</div> <div dir="auto">Jalan Jenderal Sudirman</div> <div dir="auto">Jalan Balikpapan</div> <div dir="auto">Jalan Kyai Caringin</div> <div dir="auto">Jalan Salemba Raya sisi Barat</div> <div dir="auto">Jalan Salemba Raya sisi Timur mulai dari Simpang Jalan Paseban Raya sampai Jalan Diponegoro</div> <div dir="auto">Jalan Kramat Raya</div> <div dir="auto">Jalan Stasiun Senen</div> <div dir="auto">Jalan Gunung Sahari</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jakarta Selatan:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jalan Sisingamangaraja</div> <div dir="auto">Jalan Panglima Polim</div> <div dir="auto">Jalan Fatmawati</div> <div dir="auto">Jalan Suryopranoto</div> <div dir="auto">Jalan Gatot Subroto</div> <div dir="auto">Jalan HR Rasuna Said</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jakarta Timur:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jalan MT Haryono</div> <div dir="auto">Jalan D.I Pandjaitan</div> <div dir="auto">Jalan Jenderal Ahmad Yani</div> <div dir="auto">Jalan Pramuka</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jakarta Barat:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jalan Pintu Besar Selatan&nbsp;</div> <div dir="auto">Jalan Tomang Raya&nbsp;</div> <div dir="auto">Jalan Jenderal S Parman.</div> <div class="signature-text"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

"Sehubungan dengan Hari Buruh Nasional, penerapan sistem Ganjil Genap pada tanggal 1 Mei 2024 ditiadakan".

May Day 2024, Ganjil Genap di Jakarta Ditiadakan Hari ini

<div id="m#msg-f:1797811672001334526" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/11/JKT-1-DEMO-BURUH-TOLAK-OMNIBUSLAW-FED-15JPG-2753375439.jpg" alt="Massa buruh melakukan aksi Demo Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat (Jakpus). Aksi yang di iikuti Ribuan buruh gabungan ini menuntut untuk mencabut UU Omnibuslaw." width="100%">
<figcaption>Massa buruh melakukan aksi Demo Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat (Jakpus). Aksi yang di iikuti Ribuan buruh gabungan ini menuntut untuk mencabut UU Omnibuslaw.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan, May Day 2024 akan diselenggarakan di ratusan kota industri di seluruh Indonesia. Ia mengutarakan, terdapat dua tuntutan buruh yang akan disuarakan pada momentum hari buruh, Rabu (1/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, dua tuntutan itu yakni meminta penghapusan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan Hapus OutSourcing Tolak Upah Murah (Hostum). Menurutnya, terdapat sembilan alasan buruh menolak omnibus law dan upah murah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Pertama, tentang upah minimum yang kembali pada konsep upah murah. Kedua, faktor outsourcing seumur hidup, karena tidak ada batasan jenis pekerjaan yang boleh di outsourcing, pembatasannya harus diatur dalam Peraturan Pemerintah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu artinya, negara memosisikan diri sebagai agen outsourcing," kata Said Iqbal kepada wartawan, Rabu (1/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketiga, menyoroti tentang kontrak yang berulang-ulang, bahkan bisa 100 kali kontrak. Said Iqbal menuturkan, yang dimaksud kontrak seumur hidup, karena dikontrak berulang kali, meskipun ada pembatasan lima tahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keempat, pesangon yang murah. Dia membeberkan dalam aturan sebelumnya seorang buruh ketika dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa mendapatkan dua kali pesangon, tetapi saat ini hanya bisa mendapatkan 0,5 kali.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kelima, tentang PHK yang dipermudah. Easy hiring easy firing ditolak oleh Partai Buruh dan organisasi serikat buruh. Sehingga mudah untuk memecat, mudah merekrut orang membuat buruh tidak memiliki kepastian kerja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keenam, pengaturan jam kerja yang fleksibel. Ketujuh, pengaturan cuti. Hal ini menindaklanjuti tidak adanya kepastian upah, khususnya bagi buruh perempuan yang akan mengambil cuti haid atau cuti melahirkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedelapan, adalah tenaga kerja asing. Dalam Perpu yang menjadi UU, diatur boleh bekerja dulu baru diurus administrasinya sambil jalan. Kesembilan, dihilangkannya beberapa sanksi pidana dari UU Nomor 13 Tahun 2003 yang sebelumnya, di omnibus law cipta kerja dihapuskan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan terkait dengan, HOSTUM, semenjak adanya UU Cipta Kerja, banyak perusahaan melakukan PHK terhadap karyawan tetap, yang kemudian diganti karyawan outsourcing dengan upah murah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penggunaan outsourcing dan kontrak sudah masif di seluruh Indonesia," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain dengan UU Cipta Kerja, kebijakan upah di Indonesia menjadi kebijakan upah murah. Sebab, hampir 4 tahun yang lalu kenaikan upah selalu di bawah inflasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahkan di beberapa kota industri kenaikan upahnya nol persen," sesal Iqbal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mencontohkan, pada 2024, kenaikan upah di Kabupaten Tangerang 1,64 persen, Kabupaten Bekasi 1,59 persen, Kabupaten Karawang 1,57 persen, di mana kenaikan tersebut di adalah di bawah nilai inflasi 2024 sebesar 2,8 persen dan di bawah angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kebijakan upah murah ini mengakibatkan upah riil dan daya beli buruh turun sebesar 30-40 persen. Dengan kata lain, dalam 5 tahun terakhir, upah riil buruh turun dan tidak ada kenaikan upah. Padahal pertumbuhan ekonomi rata-rata naik 5 persen," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berarti buruh tidak menikmati peningkatan daya beli dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang hanya dinikmati orang kaya. Oleh karena itu, Partai Buruh dan KSPI dalam May Day 2024 menyuarakan HOSTUM: Hapus OutSourcing Tolak Ulah Murah," pungkasnya.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Dalam aturan sebelumnya seorang buruh ketika dilakukan PHK bisa mendapatkan dua kali pesangon, tetapi saat ini hanya 0,5 kali.

May Day 2024, Partai Buruh Suarakan Hapus Omnibus Law Cipta Kerja dan Tolak Upah Murah

<div id="m#msg-f:1797812299440052626" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/30/hari-buruh-3008208665.jpg" alt="Ribuan buruh melakukan konvoi di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, Jawa Timur, Senin (1/5/2023). (ANTARA FOTO/Didik Suhartono/pras)" width="100%">
<figcaption>Ribuan buruh melakukan konvoi di Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, Jawa Timur, Senin (1/5/2023). (ANTARA FOTO/Didik Suhartono/pras)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-header spacer"><strong>JawaPos.com</strong> - Demo buruh akan dilaksanakan di Patung Kuda, dan Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta Pusat hari ini, Rabu (1/5). Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk menghindari kawasan tersebut agar tidak terjebak kemacetan.</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk masyarakat yang akan melintas disekitar Monas agar mempertimbangkan mencari jalan alternatif untuk menghindari kemacetan dikarenakan akan ada buruh dan elemen masyarakat yang akan menyampaikan pendapatnya di Patung Kuda maupun di GBK," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun buruh bakal melakukan aksi dimulai pukul 08.00 hingga 18.00 WIB. Susatyo menambhkan, dalam rangka pengamanan, Polri bersama TNI, Satpol PP, Damkar serta Dishub siap melakukan pengamanan dan memperlancar jalannya aksi kegiatan penyampaian pendapat tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini kami siap mengamankan buruh dan elemen masyarakat yang akan menyampaikan pendapat dan kami menerjunkan 3.412 personel gabungan TNI, Polri yang dibantu Pol PP, Damkar serta Dishub yang nantinya akan di bagi di beberapa titik pengamanan di sekitaran Monas dan GBK," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Diketahui, dua konfederasi buruh akan memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day pada Rabu, 1 Mei 2023. Dua organisasi itu Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani Nena Wea dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pimpinan Said Iqbal .&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aksi massa diperkirakan akan diikuti oleh 48,3 ribu buruh, atau nyaris 50 ribu. "Kita akan jaga betul-betul keamanan dan ketertiban selama peringatan May Day berlangsung," kata Presiden KSPSI Andi Gani.</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

"Untuk masyarakat yang akan melintas disekitar Monas agar mempertimbangkan mencari jalan alternatif untuk menghindari kemacetan," katanya.

Ada Demo Buruh, Warga Harus Hindari Kawasan Monas dan GBK

May Day 2024

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#May Day 2024

Berita Terkini