<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/HOTEL-PIXABAY2.jpg" alt="Ilustrasi hotel. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi hotel. (Istimewa)</figcaption>
</figure>TAHUN ini pengusaha relatif lebih optimistis melihat tren pariwisata. Utamanya karena ”nyawa” pariwisata, yakni mobilitas masyarakat, yang lebih leluasa jika dibandingkan dengan dua tahun terakhir.  Itu menjadi salah satu faktor yang membuka peluang sektor perhotelan dan restoran untuk bisa meningkatkan kinerja.  Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (<a href="https://www.jawapos.com/tag/phri/">PHRI</a>) menyambut baik pencabutan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh Indonesia oleh Presiden Jokowi sejak akhir Desember 2022. Dengan dicabutnya PPKM, kita bicara kegiatan yang normal lagi. Kita sudah mulai bergerak leluasa untuk menarik market.  Kondisi okupansi perhotelan saat ini masih belum seperti saat sebelum pandemi. Namun, momentum libur tahun baru dan Imlek lalu sedikit banyak telah mendorong peningkatan pengunjung hotel di awal tahun. Kondisi industri perhotelan sepanjang 2020–2021 cukup terpuruk. Dengan dicabutnya <a href="https://www.jawapos.com/tag/ppkm/">PPKM</a>, kami pada 2023 ini akan mulai berekspansi.  Ditambah lagi, tahun ini sudah memasuki persiapan tahun politik. Kami bisa mengekspektasikan ada efek positif pada perhotelan dan restoran. Kami selalu siap dengan berbagai tema momen. Jadi, misalnya, ketika banyak aktivitas partai untuk meeting atau keperluan menginap di hotel saat kunjungan, kami sudah siap.  Selain faktor di internal, faktor eksternal juga cukup mendukung. Misalnya, Tiongkok baru saja membuka border penerbangan internasional. Itu bisa menjadi peluang buat kita karena wisatawan Tiongkok yang masuk ke Indonesia jumlahnya cukup signifikan. Bali dan Manado menjadi contoh destinasi favorit yang mereka gemari.  Tentu dampaknya tidak instan. Perlu evaluasi bulanan. Dibuka bulan ini pun, belum langsung akan terasa dampaknya pada bulan depan. Di sisi lain, pengusaha akan mengantisipasi potensi peningkatan demand tersebut.  Adanya destinasi pariwisata superprioritas (DPSP) di luar Jawa-Bali seperti Labuan Bajo, Danau Toba, Mandalika, dan Likupang perlu lebih didorong promosinya oleh pemerintah. Sejauh ini destinasi-destinasi tersebut belum cukup signifikan menarik kunjungan wisatawan mancanegara seperti di Bali.  Tahun 2023 bukan berarti tanpa tantangan. Ke depan, ancaman krisis global juga menjadi tantangan bagi industri hotel dan restoran. Sebab, dampaknya akan memengaruhi harga dan daya beli masyarakat. Itu yang harus dijaga. Sebab, di sektor akomodasi dan restoran, sebenarnya penyokong terbesar adalah domestic traveler.  PHRI berharap tahun ini bisa berkolaborasi dengan pemerintah untuk mendorong pergerakan wisatawan domestik. Agar kegiatan di sektor pariwisata tetap tumbuh meski terdapat tantangan eksternal. Harapan itu dapat diwujudkan melalui adanya program-program untuk menggairahkan kembali sektor pariwisata yang sempat terdampak selama pandemi. Juga melalui regulasi atau kebijakan yang kondusif. (*)  *) Disarikan dari wawancara dengan Agfi Sagittian

Optimistis karena Mobilitas Kembali Normal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Love-Light-Heart-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Simbol" width="100%">
<figcaption>Simbol</figcaption>
</figure>PEMERINTAH telah membuka pintu penerbangan internasional dari 19 negara ke Bali dan Kepulauan Riau (Kepri). Hal itu tentu layak diapresiasi. Ini adalah kebijakan yang sudah lama kita tunggu untuk sektor pariwisata. Apalagi, Bali maupun Kepri merupakan destinasi penyumbang kunjungan wisman yang besar.  Karena itu, suplai dari akomodasinya pun lebih besar berasal dari wisman daripada wisnus. Di Bali, 70 persen kunjungannya berasal dari wisman.  Kalau belum dibuka, okupansi tidak bisa terdongkrak tinggi. Lantas, apakah dalam waktu dekat bisa mengangkat okupansi hotel? Nah, inilah tantangannya.  Kalau kita bicara market, tidak mungkin sesaat setelah kita membuka pintu lalu demand-nya langsung muncul. Ini persoalan yang berbeda dengan wisnus. Sebab, pembukaan pintu bagi wisman ini berkaitan erat dengan airlines juga.  Airlines tidak mungkin hanya mengangkut satu atau dua orang. Mereka (airlines) juga akan melihat bagaimana kondisi pasar. Begitu ada keyakinan bahwa negara kita sudah membuka diri, mereka akan mau menjual destinasi-destinasi (ke Indonesia) tersebut. Kalau sudah ada demand, tentu akan ada direct flight-nya juga. Tentu proses ini harus dilalui.  Kemudian, para wholesaler ini juga punya mitra terkait dengan destinasi 19 negara itu (yang diizinkan masuk Bali-Kepri). Lalu, mereka tentu akan berupaya menjual bahwa Bali dan Kepri sudah boleh dibuka dengan batasan-batasannya.  Saat ini tentu para traveler punya banyak pertimbangan. Mengingat masih banyak batasan yang cukup ketat juga untuk kedatangan wisman.  Salah satu kebijakan yang pasti menjadi pertimbangan penting adalah masa karantina. Masa karantina ini akan menjadikan biaya traveling besar. Terlebih, mereka harus berkomitmen bisa karantina penuh di kamar hotel selama lima hari.  Kami berharap ada evaluasi kebijakan karantina bukan hanya di kamar, tapi juga bisa dilakukan di hotelnya. Sebab, kalau lima hari hanya di dalam kamar, pasti para traveler dari luar negeri ini bosan juga. Traveler ini tetap harus dikarantina, tapi juga tetap bisa menikmati fasilitas hotel.  Kami sangat mengapresiasi kebijakan pengurangan jumlah hari karantina. Ini semua agar masyarakat tidak menjadi korban. Pemerintah pasti juga terus melakukan evaluasi.  Kami melihat bahwa demand ini tidak bisa langsung normal membaik seperti sediakala. Sebab, ini semua terkait dengan banyak faktor. Kalau untuk pariwisata, tentu batasan-batasan traveling itu sangat berkaitan. Dulu sebelum Covid-19 muncul, kita mau traveling tidak perlu tes-tes segala macam. Namun, sekarang itu harus dilakukan. Itu memang kendala tersendiri karena setiap tes yang dilakukan juga ada biayanya.  Selain itu, ada kebijakan yang berbeda-beda di setiap negara. Indonesia terbilang cukup ketat memberikan batasan itu. Tentu ini memang menjadi pertimbangan berat bagi semua traveler.  Kemudian, ada pertimbangan terkait dengan daya saing. Bagaimana kita bisa berkompetisi dengan negara lain dalam membuka pintu bagi wisman. Apalagi, saingan kita (Indonesia) adalah negara tetangga yang mungkin lebih longgar kebijakannya. Pasti para traveler itu akan membandingkan Indonesia dengan negara-negara sekitarnya sebelum memilih destinasi tujuan.  Kami berharap pelan-pelan demand mulai terbentuk. Apalagi, ada momen akhir tahun yang mana biasanya orang-orang mulai liburan. Kalau ada kenaikan 5 atau 10 persen saja dari kunjungan wisman, itu sudah sangat baik. Memang kita tidak bisa berharap angka kenaikan yang lebih besar. (*)  *) Disarikan dari wawancara wartawan Jawa Pos Dinda Juwita dengan Sekjen PHRI Maulana Yusran

Karantina di Dalam Kamar Itu Membosankan

Maulana Yusran

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Maulana Yusran

Berita Terkini

Optimistis karena Mobilitas Kembali Normal

Karantina di Dalam Kamar Itu Membosankan

Download Aplikasi JawaPos.com