<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/20/voTjJSCZ4MZH0ZTQSrGTxnWmXZmH6uKA5enNjJDZ-1-2867522516.jpg" alt="Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid. (Humas Kementerian Komdigi)" width="100%">
<figcaption>Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid. (Humas Kementerian Komdigi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, akhirnya buka suara terkait fitur live pada platform TikTok yang tiba-tiba tak bisa diakses sejak Sabtu (30/8) malam.&nbsp; Meutya pun mengungkapkan bahwa penutupan fitur live di Indonesia tersebut dilakukan secara sukarela oleh TikTok. &ldquo;Kami pun melihat pemberitahuan yang dilakukan oleh TikTok, bahwa mereka melakukan secara sukarela untuk penutupan fitur live,&rdquo; kata Meutya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8). Meutya menjelaskan, pemerintah sejatinya mengharapkan penangguhan ini tidak berlangsung lama. Sebab, terdapat UMKM yang turut menggunakan fitur tersebut untuk berjualan. "Jadi kalau kondisi berangsur baik, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi fitur live TikTok. Pada saat ini negara, kami memahami bahwa ada UMKM yang terdampak yang berjualan secara live, tapi mudah-mudahan tetap bisa e-commerce tanpa live,&rdquo; ungkap dia. &ldquo;Sekali lagi kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kondisi membaik, sehingga fitur live TikTok bisa kembali," imbuhnya. Di sisi lain, TikTok Indonesia pun telah membenarkan fitur live di TikTok tak bisa digunakan. Fitur ini akan sukarela ditangguhkan dalam beberapa hari ke depan. &ldquo;Sebagai bagian dari langkah ini, kami secara sukarela menangguhkan fitur TikTok live selama beberapa hari ke depan di Indonesia. Kami juga terus menghapus konten yang melanggar panduan komunitas dan memantau situasi yang ada," tulis juru bicara TikTok dalam keterangannya, Sabtu (30/8). Langkah tersebut juga diakui sebagai respons dari meningkatnya kekerasan pada aksi unjuk rasa di Indonesia. "Kami mengambil langkah-langkah pengamanan tambahan untuk menjaga TikTok tetap menjadi ruang yang aman dan beradab," jelasnya.

Menkominfo Meutya Hafid mengungkapkan bahwa TikTok menangguhkan fitur Live secara sukarela, berdampak pada UMKM.

Menkomdigi Meutya Hafid Klaim TikTok Matikan Fitur Live Secara Sukarela, Berharap Tak Berlangsung Lama Lantaran UMKM Terdampak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/27/Proving-Flight-di-Bandara-YIA-0205119-AFA-07_1-1-1-3456827871.jpg" alt="Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulonprogo, DIY, berpotensi terdampak bika kereta cepat Jakarta-Surabaya terealisasi dan beroperasi. (Andreas Fitri Atmoko/Antara)" width="100%">
<figcaption>Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulonprogo, DIY, berpotensi terdampak bika kereta cepat Jakarta-Surabaya terealisasi dan beroperasi. (Andreas Fitri Atmoko/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Rencana pembangunan kereta cepat Jakarta&ndash;Surabaya mendapat kritik keras dari pakar transportasi Djoko Setijowarno. Ia menilai proyek ambisius ini berpotensi mengulang masalah yang sudah terjadi pada kereta cepat Jakarta&ndash;Bandung, mulai dari okupansi penumpang yang rendah hingga risiko menyingkirkan moda transportasi lain. Menurut Djoko, salah satu dampak paling serius adalah ancaman terhadap keberlangsungan angkutan udara. apalagi, Jakarta-Surabaya selama ini dikenal sebagai rute gemuk.&nbsp; &ldquo;Begini, kereta cepat itu menghilangkan angkutan udara. Di mana-mana begitu. Paris&ndash;Brussel, tiga bulan hilang. Korea juga sama, Seoul&ndash;Busan, udaranya hilang,&rdquo; ujarnya saat dihubungi JawaPos.com. Djoko menyoroti kondisi sejumlah bandara internasional yang kini terbengkalai setelah dibangun dengan investasi besar, seperti Kertajati di Majalengka, Yogyakarta International Airport (YIA), Ahmad Yani di Semarang, hingga Dhoho di Kediri.&nbsp; Kehadiran kereta cepat Jakarta&ndash;Surabaya, menurutnya, bisa membuat bandara-bandara itu semakin tak berfungsi. Lagi-lagi, hanya buang uang, sudah APBN tekor, ketambahan pemborosan bandara mangkrak. &ldquo;Jangan sampai bandara sudah mangkrak, kereta cepatnya juga mangkrak. Nggak ada yang naik, tapi bayar utang jalan terus,&rdquo; tegas Djoko. <h2>Tarif Tinggi dan Risiko Tidak Laku</h2> Bila harga tiket bersaing, maka masyarakat berpotensi beralih dari angkutan udara ke kereta. Namun sebaliknya, bila harga tiket terlalu tinggi, akan sulit memenuhi okupansi. Djoko memperkirakan harga tiket kereta cepat Jakarta&ndash;Surabaya bisa mencapai Rp 1 juta lebih, setara harga tiket pesawat. Kondisi ini dinilai rawan membuat masyarakat enggan beralih ke kereta. Jika penumpang sepi, beban utang justru akan semakin berat. Lebih jauh, Djoko mempertanyakan sumber pendanaan proyek yang diperkirakan akan tetap membebani APBN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). &ldquo;Kalau APBN tekor, siapa yang mau membiayai? Konsorsium luar negeri pun tetap minta jaminan APBN,&rdquo; katanya. Ia juga mengkritik arah pembangunan yang disebutnya terlalu 'Java Sentris', sementara kebutuhan transportasi di luar Jawa masih banyak yang terabaikan. Padahal, banyak wilayah penghasil mineral seperti Morowali dan Halmahera masih minim akses transportasi umum. Djoko juga mengingatkan, keberhasilan kereta cepat di negara lain seperti Shanghai&ndash;Beijing di Tiongkok tidak bisa dijadikan patokan. Atau di negara manapun yang sudah sukses dengan kereta cepatnya, semua punya masalahnya sendiri-sendiri. &ldquo;Negara yang cocok menggunakan kereta cepat ya negara kontinental. Kalau negara kepulauan seperti kita, kurang cocok,&rdquo; ujarnya. Sebagai contoh nyata, ia menyebut kereta cepat Jakarta&ndash;Bandung yang kini membuat PT KAI harus menanggung kerugian besar karena okupansi penumpang jauh dari target. Hal senada diutarakan oleh pengamat infrastruktur dan tata kota, Yayat Supriatna. Yayat mengamini kalau rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya tak matang kajiannya, berpotensi menyebabkan sektor lainnya terdampak, bukan hanya soal anggaran. "Kalau kereta api ini dibangun, dikaji tidak dengan melihat potensi, misalnya matinya penerbangan, pesawat kita kan sudah cukup banyak ya, apalagi biaya tarifnya juga sangat bersaing. Bandara-bandara internasional yang sudah dibangun dan belum balik modal, akan dikemanakan?" kata Yayat. Belum lagi pembangunan jalan tol yang masif. Membangun di sana-sini tapi tumpang tindih dengan infrastruktur transportasi lainnya. "Harusnya dipikirkan, bagaimana itu bisa disinergikan dan tidak jadi proyek yang buang-buang anggaran. Kalau tidak kita kaji sampai ke sana, repot kita," pungkasnya.

Pakar transportasi mengkritik rencana pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya, menyoroti dampak negatif terhadap transportasi udara.

Pakar Peringatkan Kereta Cepat Jakarta–Surabaya Bisa Matikan Angkutan Udara dan Bikin Bandara jadi Mangkrak

Matikan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Matikan

Berita Terkini

Menkomdigi Meutya Hafid Klaim TikTok Matikan Fitur Live Secara Sukarela, Berharap Tak Berlangsung Lama Lantaran UMKM Terdampak

Pakar Peringatkan Kereta Cepat Jakarta–Surabaya Bisa Matikan Angkutan Udara dan Bikin Bandara jadi Mangkrak

Download Aplikasi JawaPos.com