<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/15/WhatsApp-Image-2025-02-15-at-23733-PM-2016128024.jpeg" alt="Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). (Salman Toyibi/JawaPos)." width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). (Salman Toyibi/JawaPos).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto diyakini dapat bersikap objektif dalam menyikapi berbagai tudingan yang menyasar Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Terlebih, belakangan ini muncul isu matahari kembar setelah ramainya menteri Kabinet Merah Putih mengunjungi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. "Pak Prabowo dapat objektif dalam merespon beragam isu yang menyasar ke Pak Jokowi. Menurut saya tidak ada matahari kembar di sini. Pak Prabowo telah terpilih bersama Mas Gibran. Pada konteks ini pula, tidak ada intervensi Pak Jokowi kepada pemerintahan Presiden Prabowo," kata Koordinator Gerakan #IndonesiaCerah, Febri Wahyuni Sabran di Jakarta, Kamis (24/4). Ia menegaskan, tidak ada matahari kembar pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mengingat, dwi tunggal itu telah sah terpilih sebagai pemimpin bangsa Indonesia. "Semua pihak telah memberikan hak suaranya di Pemilu 2024 dan Pak Prabowo bersama Mas Gibran yang dipilih oleh mayoritas pemilih yang mempunyai hak suara. Lalu, kenapa Pak Jokowi yang masih menjadi sasaran tembaknya," cetusnya. Tak hanya soal isu matahari kembar, Jokowi juga belakangan ini diterpa isu ijazah palsu. Jokowi memilih menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang yang menyudutkannya itu. Ia mempertanyakan terhadap pihak-pihak yang menyudutkan Jokowi, meski kini sudah tidak lagi berkuasa. Ia menduga, ada kepentingan politik dibalik isu-isu tersebut. "Ada kepemtingan politik yang saling bertarung untuk memperebutkan kedekatan Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo. Bisa jadi pula sebagai jalan untuk memuluskan kelompok ini menggapai kepentingan politiknya di Pemilu 2029," pungkasnya. &nbsp; &nbsp;

Presiden Prabowo diyakini bersikap objektif merespons isu matahari kembar yang menyasar Joko Widodo (Jokowi).

Presiden Prabowo Diyakini Bersikap Objektif Merespons Isu Matahari Kembar yang Menyasar Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/15/WhatsApp-Image-2025-02-15-at-23730-PM-2820047883.jpeg" alt="Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). (Salman Toyibi/JawaPos)." width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). (Salman Toyibi/JawaPos).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memastikan, tidak ada matahari kembar di dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Jokowi menegaskan, matahari di pemerintahan Kabinet Merah Putih hanya satu, yakni Presiden Prabowo. Pernyataan itu disampaikan Jokowi merespons isu mencuatnya dugaan matahari kembar, setelah ramainya menteri Kabinet Merah Putih mengunjungi kediamannya di Solo, Jaw Tengah. "Sudah saya sampaikan bolak balik, tidak ada matahari kembar, matahari cuma satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto," kata Jokowi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/4). Jokowi juga merespons ramainya kritik terkait kedatangan perwira polisi peserta Didik Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Serdik Sespimmen) Polri Pendidikan Reguler (Dikreg) ke-65 ke kediamannya beberapa waktu lalu. Ia menegaskan, tidak hanya anggota Polri yang datang, tapi juga dari Taruna Nusantara dan prajurit militer. Jokowi menyebut, dirinya hanya menyampaikan soal kepemimpinan dan pengalamannya saat masih berkecimpung di pemerintahan. "Kita ini di rumah kan yang datang banyak, ada yang dari Taruna Nasantara, ada juga yang dari angkatan laut, Taruna Angkatan Laut, kemarin yang dari Sespim datang menanyakan mengenai berkaitan dengan leadership, berkaitan dengan urusan-urusan yang sebetulnya nanti ke depan akan seperti apa. Saya sampaikan, yang saya tahu, yang saya nggak tahu nggak mungkin," pungkasnya. &nbsp;

Jokowi menegaskan tidak ada matahari kembar di pemerintahan Prabowo Subianto, hanya ada satu matahari, yaitu Presiden Prabowo.

Soal Isu Matahari Kembar, Jokowi: Matahari Cama Satu Presiden Prabowo Subianto

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/15/WhatsApp-Image-2025-02-15-at-23727-PM-3157381839.jpeg" alt="Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada HUT ke-17 Partai Gerindra di SICC, Bogor, Jabar. (Salman Toyibi/JawaPos)." width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada HUT ke-17 Partai Gerindra di SICC, Bogor, Jabar. (Salman Toyibi/JawaPos).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tidak mempersoalkan aktivitas mantan Presiden Joko Widodo yang memberikan arahan kepada perwira polisi peserta didik sekolah staf dan pimpinan menengah atau Serdik Sespimmen Polri. Arahan itu diketahui dilakukan di kediaman Jokowi pada kamis (17/4). Istana menilai itu bukan bentuk matahari kembar di pemerintahan. "Oh enggak ada lah (matahari kembar) itu," ujarnya di Komplek Istana Jakarta, Senin (21/4). Pras juga meminta untuk tidak menafsirkan silaturahmi para menteri di kabinet Prabowo terhadap Jokowi sebagai aktivitas politik. Baginya, itu hanya silaturahmi biasa. "Kalaupun mohon maaf ya, ada para menteri yang sowan silaturohmi kepada Bapak Jokowi, saya kira itu wajar-wajar saja," ujarnya. Apalagi, Jokowi merupakan mantan Presiden sekaligus Kepala Pemerintahan yang menjabat dua periode. "Ya dalam suasana lebaran kan wajar-wajar saja bersilaturohmi," jelasnya. Presiden Prabowo, lanjutnya, juga tidak mempersoalkan silaturahmi tersebut. "Karena bagi beliau semangatnya kan silaturohmi," jelasnya. Pras memastikan, jajaran menteri di kabinet dalam keadaan solid. "Semua sedang bekerja keras di bidangnya masing-masing, dengan tugasnya masing-masing, dengan dinamika permasalahan di masing-masing, baik Kemenko maupun Kementerian, sedang bekerja keras menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan," pungkasnya. </div>

Mensesneg Prasetyo Hadi tidak mempersoalkan aktivitas mantan Presiden Joko Widodo yang memberikan arahan kepada perwira polisi

Jokowi Beri Arahan ke Sespimmen Polri, Istana Bantah Ada Matahari Kembar di Pemerintahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/21/Snapinstaapp_379171592_6978995855458543_8450924300396373951_n_1080-1011257696.jpg" alt="Wapres Maruf Amin" width="100%">
<figcaption>Wapres Maruf Amin</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Presiden (Wapres) ke-13 RI Ma'ruf Amin meyakini tidak ada matahari kembar dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini menyusul ramainya pejabat negara yang menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di kediamannya, Solo, Jawa Tengah. Ma'ruf menyatakan, kunjungan para pejabat negara ke rumah Jokowi hanya sekadar bagian dari silaturahmi. "Saya kira itu bagian harus diartikan sebagai dari silaturahmi itu tadi, dengan &nbsp;bekas presiden dengan bekas wapres, dengan yang lain-lain," kata Ma'ruf Amin saat menghadiri Halal Bihalal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta, Minggu (20/4) malam. Ma'ruf meyakini, kunjungan para pejabat negara ke rumah Jokowi itu tidak akan mengancam kepemimpinan Presiden Prabowo. "Ya kalau hatinya bersih semua tidak ada ancaman. Hatinya dibersihkan dulu," ucap Ma'ruf. Dalam kesempatan itu, Ma'ruf juga mengungkap isi pertemuannya dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ia mengaku, Gibran hanya bersilaturahmi. "Ya silaturahim juga," ujar Ma'ruf. Lebih lanjut, dalam pertemuannya dengan Gibran dirinya juga turut memberikan pemahaman sebagai orang yang lebih tua. "Ya ngobrol biasa lah. Saya sebagai orang yang lebih tua tentu berikan banyak hal pemahaman saja," pungkasnya. &nbsp; &nbsp;

Wakil Presiden (Wapres) ke-13 RI Ma'ruf Amin meyakini tidak ada matahari kembar dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Ma'ruf Amin Yakin Tak Ada Matahari Kembar: Kalau Hatinya Bersih Tidak Ada Ancaman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/psi-minta-polri-tindak-tegas-andi-arief-soal-hoax-surat-suara_m_.jpg" alt="Politikus PSI Guntur Romli di kantor DPP PSI, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Rabu (9/1)." width="100%">
<figcaption>Politikus PSI Guntur Romli di kantor DPP PSI, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Rabu (9/1).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- PDI Perjuangan menyentil aktivitas sejumlah menteri Prabowo Subianto yang berkunjung ke rumah mantan Presiden Joko Widodo. Apalagi, beberapa di antaranya masih menyebut Jokowi sebagai bos. Juru Bicara PDI Perjuangan Mohamad Guntur Romli mengatakan, manuver sejumlah menteri tersebut tidak menciptakan 'matahari kembar'. Sebab secara de facto dan de jure presiden saat ini adalah Prabowo Subianto. Baginya, fenomena ini sebagai loyalitas ganda. "Maka sikap menteri-menteri itu lebih menunjukkan pada loyalitas ganda," ujarnya Oleh karenanya, Guntur menilai, mereka yang masih menganggap Jokowi adalah bosnya, tidak memiliki loyalitas 100 persen pada Presiden Prabowo Subianto. Masih kuatnya loyalitas sejumlah menteri pada Jokowi, diduganya karena masih ada utang budi. "Bisa jadi karena merasa ada utang budi pada Jokowi, bisa jadi karena yang merekomendasikan mereka agar dipilih lagi menjadi menteri," jelasnya. Fenomena loyalitas ganda, baginya bukan hal positif. Sebab membuka potensi intervensi dari pihak mantan penguasa untuk terus cawe-cawe dalam pemerintahan saat ini. Misalnya demi kepentingan dan keuntungan pihaknya sendiri. Jika berlanjut, Guntur khawatir loyalitas ganda ini bisa menyebabkan 'gerhana matahari politik'. "Pemimpin yang sesungguhnya atau Sang Matahari bisa ditutupi oleh obyek lain, yakni mantan penguasa yang ingin terus cawe-cawe di orbit kekuasaan, seperti halnya terjadinya gerhana matahari karena ditutupi obyek lain (bulan)," tuturnya berilustrasi. Pada ujungnya, fenomena loyalitas ganda ini berpotensi mengganggu efektivitas pemerintahan Prabowo. Padahal sedang menghadapi pelbagai tantangan dan persoalan baik di dalam dan dari luar negeri. Sebelumnya, sejumlah menteri berkunjung ke Solo untuk menemui Joko Widodo dalam momen Lebaran 2025. Di antaranya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menilai tidak ada persoalan terkait silaturahmi tersebut. Apalagi dilakukan di momen lebaran. "Silaturahmi-silahturahmi lebaran jangan dibumbui tafsiran politik," terangnya.&nbsp;

PDIP menyoroti kunjungan menteri Prabowo ke Jokowi, menilai ini sebagai indikasi loyalitas ganda yang dapat mengganggu pemerintahan.

Masih Anggap Jokowi Bos, PDI Perjuangan Sentil Menteri Loyalitas Ganda

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/27/PDIP-Gelar-Peringatan-Peristiwa-Kudatuli-1996-Dery-Ridwansah-1-1240215249.jpg" alt="Ganjar Pranowo mengingatkan pejabat negara agar tidak memunculkan matahari kembar dalam kunjungan ke Jokowi, terkait banyaknya pejabat yang datang. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ganjar Pranowo mengingatkan pejabat negara agar tidak memunculkan matahari kembar dalam kunjungan ke Jokowi, terkait banyaknya pejabat yang datang. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengingatkan para pejabat negara yang duduk di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak memunculkan matahari kembar. Pernyataan itu disampaikan Ganjar menyinggung banyaknya pejabat negara yang terus-menerus berkunjung ke kediaman Joko Widodo di Sumber, Solo, Jawa Tengah. "Oh iya nggak boleh matahari kembar, masa mataharinya kembar. Nanti pemimpinya bingung, anak buahnya bingung," kata Ganjar ditemui di Gedung Kesenian Jakarta, Selasa (15/4) malam. Ia memahami, banyak dari mereka yang saat ini duduk di Kabinet Merah Putih mendapat rekomendasi dari Jokowi. "Tapi kan dia pasti dapat rekomendasi dari dia," ucapnya. Ganjar juga tak menginginkan, masih ada pihak-pihak yang menarasikan Jokowi dengan sebutan bos. Meski memang banyak dari mereka merupakan anak buah atau menteri saat Jokowi menjadi kepala negara. "Kan mereka dulu menterinya," pungkasnya. &nbsp; &nbsp;

Ganjar Pranowo mengingatkan pejabat negara agar tidak memunculkan matahari kembar dalam kunjungan ke Jokowi.

Ganjar Pranowo Ingatkan Jangan Ada Matahari Kembar di Tengah Ramainya Kunjungan Pejabat Negara ke Rumah Jokowi

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_6483441-14.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengingatkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) agar tidak menjadi matahari kembar dalam pemberantasan korupsi. Sebab, kedua institusi sudah memiliki batasannya masing-masing.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Fenomena matahari kembar antara KPK dengan Kejaksaan tidak hanya berpotensi menimbulkan gesekan antar institusi tapi juga kekacauan penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Haidar, Selasa (12/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK dan Kejaksaan sama-sama dapat menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Sedangkan Polri hanya terbatas pada fungsi penyelidikan dan penyidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/015304539/tips-mencegah-ban-selip-saat-hujan-pengemudi-mobil-wajib-tahu-kalau-nggak-mau-celaka">Tips Mencegah Ban Selip Saat Hujan, Pengemudi Mobil Wajib Tahu Kalau Nggak Mau Celaka</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Haidar, Undang Undang sebenarnya telah mengatur dengan jelas kewenangan masing-masing agar tidak tumpang-tindih. Berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, kasus korupsi dengan kerugian negara paling sedikit Rp1 miliar ditangani oleh KPK. Sementara yang di bawah Rp 1 miliar wajib ditangani atau diserahkan kepada Kejaksaan dan Polri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi pelaksanannya kacau-balau. KPK yang seharusnya menangani kasus besar malah sering menangani kasus kecil. Sebaliknya Kejaksaan yang seharusnya menangani kasus kecil malah mengambil kasus besar seperti Asabri, Jiwasraya, BTS kominfo, kasus Timah, dan lain-lain. Hanya Polri yang 'on the track', tertib sesuai Undang Undang," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oleh karena itu diharapkan Presiden Prabowo Subianto, Menko Polkam dan DPR bisa mengevaluasi KPK dan Kejaksaan. Sebab mustahil mewujudkan Indonesia Emas dengan kekacauan penegakan hukum karena tidak tertib dalam bernegara," pungkas Haidar.</div>

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengingatkan kepada KPK dan Kejaksaan Agung agar tidak menjadi matahari kembar.

Cegah Gesekan Antar Institusi, KPK dan Kejaksaan Agung Diingatkan Tidak Jadi Matahari Kembar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/bingung-penampakan-matahari-kembar_m_165680.jpeg" alt="MATAHARI KEMBAR: Pesan berantai tentang adanya matahari kembar." width="100%">
<figcaption>MATAHARI KEMBAR: Pesan berantai tentang adanya matahari kembar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Istilah matahari kembar biasanya sering kita dengar menggambarkan adanya dua kepemimpinan dalam satu organisasi. Tapi, oleh penyebar hoax, matahari kembar diwujudkan dalam bentuk yang sebenarnya. Mereka mengistilahkannya dengan hunters moon. Informasi palsu tentang hunters moon itu banyak menyebar via <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/10/29/165359/whatsapp-sediakan-fitur-hapus-pesan-terkirim-begini-caranya" target="_blank">WhatsApp</a>. Isi pesannya seperti ini, &rdquo;Keajaiban terjadi hari ini: Amerika dan Kanada melihat dua matahari. Inilah yang disebut: hunters moon. Ini terjadi karena perubahan orbit. Matahari terbenam dan bulan terbit pada saat bersamaan keduanya berhadapan satu sama lain pada sudut dan derajat tertentu. Bulan memantulkan cahaya matahari dengan begitu terangnya sehingga terasa seperti ada dua matahari&rdquo;. Pesan itu juga dilengkapi rangkaian gambar pemandangan siluet dengan latar belakang dua sinar seperti matahari. Tujuannya adalah menguatkan bahwa kejadian semacam itu benar-benar ada. Setelah diteliti, ternyata pesan itu hoax. Istilah hunters moon bukan menggambarkan adanya matahari kembar. Juga bukan matahari yang terbenam dan bulan yang terbit bersamaan. Hunters moon merupakan istilah untuk bulan purnama yang terjadi setelah harvest moon. Di belahan bumi bagian utara, harvest moon biasa terjadi pada September atau Oktober. Dengan begitu, hunters moon biasa berlangsung antara Oktober dan November. Hoax tentang matahari kembar ternyata sering menyebar di luar negeri. Terutama di hari-hari menjelang November. Situs Snopes.com pernah mengulasnya pada November 2015. Foto-foto yang ada di Snopes juga 'plek' seperti hoax yang tersebar di tanah air lewat pesan-pesan WhatsApp. Dikutip dari Snopes.com, para ilmuwan menegaskan bahwa munculnya sinar seperti matahari kembar biasanya disebabkan fenomena matahari terbit yang memantulkan sinar ke kristal es dan terakumulasi di atmosfer. Pantulan sinar itulah yang kemudian menimbulkan cahaya seperti matahari. Portal berita Mirror.co.uk juga pernah mengangkat penampakan seperti matahari kembar di Rusia. Berita itu dibuat berdasar rekaman video warga yang melintas di jalanan Nizhny Novgorod, Rusia. Dalam rekaman video yang dipasang di dashboard mobil itu, terlihat adanya dua sinar yang menyerupai matahari. Menurut keterangan Head of the Weather Forecast Department Nizhny Novgorod Hydrometeorological Center Olga Mokeeva, penampakan itu sejenis fatamorgana yang langka. Penyebabnya adalah cahaya matahari yang dibiaskan setelah memasuki atmosfer. &rdquo;Sangat mungkin ini disebabkan udara dingin yang mengakibatkan terjadinya kristal es,&rdquo; katanya. Meski sama-sama memperlihatkan dua cahaya bulat mirip matahari, gambar di rekaman video di Rusia itu berbeda dengan pesan-pesan yang tersebar di Indonesia. Penampakan di Rusia itu lebih terlihat seperti fenomena sun dogs, yakni fenomena optik berupa penampakan titik-titik terang di langit, biasanya muncul di cincin matahari. Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaluddin menduga gambar-gambar yang tersebar di Indonesia itu adalah hasil olah digital. Yang pasti, menurut Thomas, pesan yang disampaikan dari gambar-gambar yang tersebar tersebut keliru. &rdquo;Kalau bulan berdekatan dengan matahari, yang terjadi tidak seperti itu. Mungkin hanya terlihat sebagai hilal yang tipis,&rdquo; katanya. Thomas menambahkan, gambar-gambar yang disebut hunters moon oleh netizen itu berbeda dengan penampakan sun dogs. &rdquo;Saya simpulkan gambar itu kemungkinan hasil rekayasa digital,&rdquo; katanya. FAKTA Istilah hunters moon bukan merujuk pada fenomena alam menyerupai matahari kembar. Tapi sebutan untuk bulan purnama yang terjadi setelah harvest moon. Di belahan bumi bagian utara, harvest moon biasa terjadi pada September atau Oktober.

Bingung Penampakan Matahari Kembar

matahari kembar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#matahari kembar

Berita Terkini