<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/03/1000349728-3289276601.jpg" alt="Ilustrasi Mata Uang Digital (bismarcktribune.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Mata Uang Digital (bismarcktribune.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Regulasi mata uang digital memasuki babak baru di tahun 2025. Lebih dari 100 yurisdiksi di dunia telah menerapkan regulasi khusus untuk aset kripto, menandai titik balik dalam pengawasan dan legalitas teknologi blockchain secara global. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan pusat keuangan Asia, seperti Singapura dan Hong Kong kini berlomba menetapkan kerangka hukum yang jelas demi melindungi investor sekaligus mendorong inovasi. Menurut laporan PwC Global Crypto Regulation Report 2025, Amerika Serikat mengalami pergeseran signifikan dalam pendekatan regulasi. Presiden Donald Trump disebut mengadopsi posisi yang lebih ramah terhadap kripto, meninggalkan pendekatan "regulasi melalui penegakan hukum" yang diterapkan pemerintahan sebelumnya. &ldquo;Legislator kini tengah meninjau ulang sejumlah rancangan undang-undang kripto untuk menciptakan pengawasan yang lebih transparan,&rdquo; tulis laporan tersebut. Sementara itu, Uni Eropa telah resmi memberlakukan regulasi Markets in Crypto-Assets (MiCAR), meski masa transisi hingga pertengahan 2026 memungkinkan perusahaan tetap beroperasi di bawah aturan negara anggota masing-masing. Hal ini menciptakan ketimpangan regulasi antarnegara yang berpotensi memengaruhi strategi bisnis dan akses pasar &ldquo;Tim kepatuhan harus memantau perbedaan antarnegara anggota agar tidak terjebak dalam blind spot strategis,&rdquo; tulis Crystal Intelligence dalam ringkasan laporan PwC. Di Asia, Singapura dan Hong Kong menjadi pionir dalam menetapkan lisensi pertukaran kripto dan kerangka kerja stablecoin. Langkah ini dinilai mampu menjaga perlindungan konsumen tanpa menghambat pertumbuhan sektor. &ldquo;Kedua kota ini menetapkan standar internasional dalam tata kelola lisensi dan pertukaran aset digital,&rdquo; tulis Crystal Intelligence. Wilayah Timur Tengah juga menunjukkan kemajuan pesat. Uni Emirat Arab dan Bahrain memimpin dengan kerangka regulasi menyeluruh yang menarik investasi fintech. Tren ini bahkan mulai diikuti oleh negara berkembang seperti Afrika Selatan. Menurut CoinRank, Dubai kini menjadi salah satu kota pelopor dalam sektor kripto, sementara Swiss terus memperkuat posisinya sebagai &ldquo;crypto nation&rdquo; melalui kebijakan progresif di Kanton Zug. Dengan semakin jelasnya arah regulasi global, pelaku industri kripto diharapkan mampu menyesuaikan strategi bisnis dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. &ldquo;Regulasi bukan untuk membatasi, tapi untuk menciptakan jalur adopsi yang berkelanjutan,&rdquo; ujar Paul Atkins, Co-Chair Token Alliance, yang disebut-sebut akan menggantikan Gary Gensler sebagai Ketua SEC di AS. Tahun 2025 menjadi momen krusial bagi masa depan mata uang digital. Di tengah kompleksitas regulasi lintas negara, transparansi dan adaptasi menjadi kunci agar inovasi tetap berjalan tanpa mengorbankan stabilitas finansial dan perlindungan konsumen. (*)

Regulasi mata uang digital memasuki babak baru di tahun 2025. Lebih dari 100 yurisdiksi di dunia telah menerapkan regulasi khusus kripto.

Regulasi Internasional Mata Uang Digital: Apa yang Harus Kita Tahu di 2025?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/27/CRYPTO-27-4103861984.jpg" alt="Ilustrasi cryptocurrency (Freepik)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi cryptocurrency (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Cryptocurrency adalah mata uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk keamanan transaksi dan mengontrol penciptaan unit baru. Berbeda dengan uang tradisional yang dikelola oleh bank sentral, cryptocurrency beroperasi secara terdesentralisasi melalui teknologi blockchain. Konsep Dasar Cryptocurrency Cryptocurrency pertama kali diperkenalkan pada tahun 2009 dengan peluncuran Bitcoin oleh sosok misterius bernama Satoshi Nakamoto. Mata uang digital ini dirancang sebagai alternatif sistem keuangan tradisional, menghilangkan kebutuhan perantara seperti bank. Transaksi cryptocurrency tercatat di buku besar digital yang disebut blockchain, yang bersifat transparan dan tidak dapat dimanipulasi. Bagaimana Cryptocurrency Bekerja? Setiap transaksi cryptocurrency diverifikasi oleh jaringan komputer yang disebut node. Proses ini dikenal sebagai mining (penambangan), di mana miner memecahkan masalah matematika kompleks untuk menambahkan blok transaksi baru ke blockchain. Sebagai imbalannya, miner menerima sejumlah cryptocurrency. Blockchain sendiri adalah rangkaian blok data yang saling terhubung dan diamankan dengan kriptografi. Setiap blok menyimpan informasi transaksi, timestamp, dan hash kriptografis dari blok sebelumnya, membuatnya hampir mustahil untuk diretas atau diubah. Jenis-Jenis Cryptocurrency Populer 1. Bitcoin (BTC) &ndash; Crypto pertama dan paling bernilai. 2. Ethereum (ETH) &ndash; Memungkinkan pembuatan smart contract &amp; aplikasi terdesentralisasi (DApps). 3. Solana (SOL) &ndash; Blockchain cepat dengan biaya transaksi rendah. 4. Ripple (XRP) &ndash; Fokus pada pembayaran lintas bank. 5. Stablecoin (USDT, USDC)&ndash; Nilainya dipatok ke mata uang fiat seperti dolar AS. Keunggulan Cryptocurrency Salah satu daya tarik utama cryptocurrency adalah desentralisasi, artinya tidak ada otoritas tunggal yang mengendalikannya. Selain itu, transaksi cryptocurrency cenderung lebih cepat dan lebih murah dibandingkan transfer bank internasional. Beberapa cryptocurrency seperti Ethereum bahkan memungkinkan pengembangan smart contract, kontrak otomatis yang dieksekusi ketika kondisi tertentu terpenuhi. Meskipun menjanjikan, cryptocurrency juga memiliki risiko, seperti volatilitas harga yang tinggi dan potensi penyalahgunaan untuk aktivitas ilegal. Regulasi yang belum jelas di berbagai negara juga menjadi tantangan bagi adopsi massal. Masa Depan Cryptocurrency Perkembangan teknologi blockchain terus mendorong inovasi di sektor keuangan digital. Banyak perusahaan dan institusi kini mulai menerima pembayaran dengan cryptocurrency, sementara pemerintah berbagai negara mengeksplorasi pembuatan Central Bank Digital Currency (CBDC) sebagai bentuk mata uang digital resmi. Dengan pemahaman yang tepat, cryptocurrency bisa menjadi bagian dari portofolio investasi modern atau alat transaksi masa depan. Namun, pengguna disarankan untuk selalu melakukan riset dan memahami risiko sebelum terlibat dalam perdagangan aset digital ini.

Berbeda dengan uang tradisional yang dikelola oleh bank sentral, cryptocurrency beroperasi secara terdesentralisasi melalui teknologi blockc

Mengenal Cryptocurrency dan Cara Kerjanya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/PLN-BOCOR.jpg" alt="Caption: Direktur Jendral Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan dalam webinar, Jumat (10/9/2021). (ANTARA/Livia Kristianti)" width="100%">
<figcaption>Caption: Direktur Jendral Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan dalam webinar, Jumat (10/9/2021). (ANTARA/Livia Kristianti)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kominfo mendorong Perpuri untuk melebarkan sayap layanannya. Tidak hanya pada percetakan uang fisik. Tetapi juga masuk dalam ekosistem digital, khususnya pengembangan digital currency atau mata uang digital.  Pesan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan dalam Rapat Pimpinan Peruri di Jakarta. Dalam paparannya Semuel mengatakan, agar Peruri mengambil peran sebagai BUMN Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE).  Sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Semuel mengatakan nantinya Peruri memiliki potensi dalam pengembangan ekosistem digital Indonesia. "Misalnya pengembangan digital currency (mata uang digital) dan peningkatan keamanan ekosistem digital melalui penggunaan Digital ID," kata Semuel dalam keterangannya, Jumat (17/2).  Selain itu, sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik juga bisa berperan mendukung program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Program ini digencarkan pemerintah untuk meningkatkan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel dalam layanan berbasis teknologi informasi.  Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya menyambut baik masukan dari Kominfo itu. Dia mengatakan pentingnya untuk meningkatkan produktivitas, pelayanan, dan fokus pada kepuasan pelanggan. Tujuannya untuk mewujudkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.  Dia mengatakan salah satu yang menjadi fokus Peruri saat ini adalah melakukan peningkatan kompetensi dan kapabilitas internal dalam bidang digital pada aspek people atau SDM. "Guna mendukung transformasi perusahaan untuk mendukung produktivitas perusahaan di era industri 4.0," kata Dwina.  Untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, Peruri akan mengoptimalkan revenue sharing dari skema kerja sama (partnership) dengan mitra bisnis. Serta pengelolaan atau pengendalian biaya yang mengedepankan cost leadership, termasuk driver atas biaya tenaga kerja yang akan menjadi landasan dalam peningkatan reward karyawan.  Sejak 2022 Peruri terus mendorong pengembangan kompetensi digital kepada 1.598 karyawan organik melalui program Digital Talent Hub. Data per Januari 2023 Peruri telah mengikutsertakan 1.370 karyawan atau sebesar 85 persen. Angka ini merupakan persentase tertinggi di BUMN menurut data yang dirilis oleh Forum Digital Indonesia (Fordigi).

Kominfo Dorong Peruri Terlibat dalam Pengamanan Mata Uang Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/PERRY-WARJIYO.jpg" alt="Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. ( YT Bank Indonesia)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. ( YT Bank Indonesia)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) menerbitkan high-level design pengembangan digital rupiah dalam bentuk white paper pada pertemuan tahunan BI kemarin (30/11). Di dalamnya menguraikan rumusan central bank digital currency (CBDC) atau mata uang digital yang diterbitkan bank sentral bagi Indonesia. Tentu, dengan mempertimbangkan asas manfaat dan risiko.  Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, penerbitan white paper tersebut merupakan langkah awal Proyek Garuda. Yakni, memayungi berbagai inisiatif eksplorasi atas berbagai pilihan desain arsitektur digital rupiah. Dengan demikian, bisa sebagai salah satu dari kebijakan sistem pembayaran untuk akselerasi digitalisasi.  "Digital rupiah akan diimplementasikan secara bertahap, dimulai dari wholesale CBDC untuk penerbitan, pemusnahan, dan transfer antarbank. Kemudian diperluas dengan model bisnis operasi moneter dan pasar uang, dan akhirnya pada integrasi wholesale digital rupiah dengan ritel digital rupiah secara end-to-end," papar pria asal Sukoharjo itu.  Pengembangan CBDC, kata Perry, memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Termasuk kerja sama dengan bank sentral lain dan lembaga internasional. Perkembangan mata uang digital bank sentral di masa depan bukanlah pilihan, melainkan keniscayaan.  Pengembangan digital rupiah akan dibagi ke dalam tiga tahapan. Yakni, immediate state, intermediate state, dan end state. Sekuens akan dimulai dari konsultasi publik yang meliputi consultative paper dan focus group discussion. Lalu, eksperimen teknologi mulai dari proof of concept, prototyping, sampai piloting/sandboxing. Dan diakhiri peninjauan ulang atas stance kebijakan.

BI Serius Desain CBDC, Rupiah Digital akan Diimplementasikan Bertahap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/A519E541-A075-4132-9E2B-2BC78CF7A3DE.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) tidak menyarankan bank-bank komersial bergantung pada mata uang digital bank sentral (CBDC) meskipun ada manfaat yang ditawarkan terutama untuk pengembangan layanan pembayaran. Division Chief in the Monetary and Capital Markets Department IMF Tommaso Mancini Griffoli menjelaskan CBDC punya keterbatasan apabila dibandingkan dengan mata uang konvensional.  Walaupun demikian, diakuinya, CBDC dapat memberi keuntungan. Misalnya kemudahan layanan pembayaran, mengingat saat ini banyak konsumen memanfaatkan pembayaran berbasis digital.  Namun, pertimbangan untuk menggunakan CBDC harus diukur dari faktor stabilitasnya, "Kita harus membandingkan deposito di bank komersial dan CBDC terutama dari segi stabilitasnya sebagai alat penyimpanan, dan dari segi kemudahannya sebagai alat pembayaran. Sejauh ini, belum jelas apakah CBDC lebih unggul (daripada deposito bank komersial)," kata Griffoli dalam diskusi, side event pertemuan ke-3 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBG) dan Deputi Bidang Keuangan dan Bank Sentral G20 (FCBD), di Badung, Bali, kemarin.  Ia menambahkan apabila CBDC, misalnya, tidak menawarkan suku bunga (interest rate) sementara deposito bank komersial memberikan jaminan yang lebih baik, maka alat yang kedua lebih aman. Jika situasinya demikian, maka bank-bank masih akan mempertahankan deposito.  Ia pun menegaskan CBDC hanya perlu dilihat sebagai pelengkap, bukan alat yang utama. "Jika melihat dari berbagai modelnya, CBDC bukan sekadar instrumen alat tukar digital, tetapi dia punya potensi menjadi sebuah jaringan, platform. Dan CBDC dapat menjadi dasar bagi sektor swasta untuk mengembangkan layanan pembayaran," lanjutnya dikutip dari Antara.  Dengan demikian, CBDC menurut pejabat IMF itu perlu diposisikan sebagai pelengkap bukan alat pembayaran utama. "Buat saya, kita kemungkinan tidak akan hanya mengandalkan CBDC. Saya tidak berpikir ke sama, dan saya tidak menyarankan demikian, karena ada banyak solusi yang tersedia untuk berbagai persoalan yang ada," tutup Griffoli.

Pandangan IMF terkait Rencana Penerbitan Mata Uang Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG_20220712_171657.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Ryan Rizaldy menegaskan penerbitan mata uang digital bank sentral atau Central Bank Digital Currency (CBDC) yang nantinya akan dinamakan rupiah digital tak menghilangkan peredaran uang tunai.  "Intinya tidak untuk menghilangkan tetapi menambah alat pembayaran, seperti dompet atau uang elektronik yang ada saat ini," ucap Ryan dalam media briefing kegiatan sampingan G20 Indonesia di Badung, Bali, kemarin.  Ia menjelaskan salah satu prinsip yang dipegang bank sentral dalam penerbitan rupiah digital adalah hidup berdampingan, agar masyarakat Indonesia bisa lebih berdaya tahan untuk bertansaksi dalam berbagai situasi. Dengan adanya CBDC di Indonesia, masyarakat diharapkan memiliki pilihan alat pembayaran untuk transaksi, sehingga rupiah digital bisa memperkaya kemungkinan tersebut.  Ryan menuturkan nantinya desain awal rupiah digital akan diluncurkan pada akhir tahun 2022 melalui white paper. Namun desain tersebut bukan merupakan desain final sehingga masih akan dibutuhkan masukan dari pelaku industri dalam consultated paper pada awal tahun 2023.  "Setelah itu barulah uji coba yang akan membutuhkan waktu lama. Negara lain paling cepat menerapkan uji coba selama enam bulan, adapula yang berkali-kali melakukan uji coba," jelasnya, dikutip dari Antara, Rabu (13/7).  Menurut dia, seluruh upaya tersebut dilakukan BI agar nantinya desain final rupiah digital bisa menyesuaikan dengan sistem keuangan di Tanah Air. Dirinya pun mengungkapkan rupiah digital nantinya tak akan jauh berbeda dengan uang elektronik.  Perbedaan utamanya hanya akan terletak pada lembaga penerbit, dimana CBDC akan diterbitkan oleh BI. Sementara itu, uang elektronik diterbitkan oleh bank umum dan dompet digital diterbitkan oleh lembaga non-bank.  Lantaran diterbitkan oleh BI, Ryan menyebutkan risiko CBDC tak akan sebesar uang elektronik lainnya karena risiko kredit bank sentral lebih rendah dibandingkan lembaga lainnya. "Uang itu dasarnya kepercayaan, sehingga masyarakat punya akses kepada kepercayaan yang diharapkan," tuturnya.  "Ini yang sebenarnya jadi bagian dari upaya kami untuk memberikan layanan publik pada masyarakat dan bagaimanapun penciptaan uang itu adalah fungsi bank sentral, sehingga kami menyesuaikan dengan zaman," ucap dia.

Jika Mata Uang Digital Terbit, Bagaimana Nasib Peredaran Rupiah Tunai?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Penukaraan-Uang-Baru-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Warga menukar uang baru di mobil kas keliling Bank Indonesia di Pasar Pramuka, Jakarta, Kamis (21/4/2022). Bank Indonesia kembali membuka layanan penukaran uang rupiah baru melalui mobil kas keliling yang berada di 5.013 titik yang meliputi 453 titik penu" width="100%">
<figcaption>Warga menukar uang baru di mobil kas keliling Bank Indonesia di Pasar Pramuka, Jakarta, Kamis (21/4/2022). Bank Indonesia kembali membuka layanan penukaran uang rupiah baru melalui mobil kas keliling yang berada di 5.013 titik yang meliputi 453 titik penu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamat ekonomi digital Heru Sutadi menilai wacana global terkait pelaksanaan Central Bank Digital Currency (CBDC) harus diikuti transformasi di tubuh bank sentral. CBDC atau mata uang digital ini didesain dapat beroperasi lintas batas dan diyakini mampu mempercepat pembayaran grosir.  "Di sisi lain sebenarnya memberikan tugas baru bagi Bank Indonesia. Hanya tinggal bagaimana kita menyikapi dan mengaturnya," kata Heru.  Direktur Eksekutif ICT Institute ini mengatakan, Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter harus benar-benar siap jika wacana tersebut nyata. Itu mengingat penggunaan mata uang digital ini berpotensi menggantikan transaksi pembayaran dengan model konservatif seperti sekarang.  Sebelumnya, mata uang digital untuk pembayaran sedang dikaji oleh otoritas moneter terkait manfaat dan peraturannya. Wacana penggunaan CBDC ini didorong karena pemanfaatan blockchain untuk efisiensi pembayaran, utamanya dalam sektor keuangan, yang dipicu oleh hadirnya bitcoin, uang krypto, dan mata uang digital lainnya.  Sementara itu, pengamat ekonomi digital Karim Taslim menilai keberadaan CBDC hanya akan bermanfaat terhadap kecepatan penyelesaian pembayaran atau transfer untuk transaksi-transaksi perdagangan internasional yang melibatkan negara-negara penerbit.  Mata uang Indonesia bisa mendapat keuntungan, jika Indonesia berani untuk menerapkan strategi yang digunakan oleh Rusia, yang memaksa negara-negara pembeli gas atau minyak bumi, untuk membayar dalam rubel.  Menurut dia, Indonesia punya daya tawar yang tinggi seperti ini karena memiliki komoditas unggulan. Sebagai vendor atau supplier, sah-sah saja jika Indonesia menerapkan atau menentukan syarat dan ketentuan CBDC sesuai dengan garis kebijakan atau regulasi.  "Jika hal ini bisa diterapkan, saya yakin, nilai tukar Rupiah akan menguat dan akan menjadi mata uang yang semakin diperhitungkan dalam kancah perdagangan global," jelas Karim dikutip dari Antara, Selasa (12/7).  Sebelumnya, lembaga riset yang didukung oleh City of London Corporation melemparkan wacana akan adanya aturan global yang akan memungkinkan mata uang digital bank sentral beroperasi lintas batas dengan lancar dan mempercepat pembayaran grosir. Sebagian besar bank sentral, termasuk Federal Reserve, Bank Sentral Inggris, dan Bank Sentral Eropa, sedang mempelajari potensi peluncuran versi digital mata uang mereka.

Implementasi Mata Uang Digital Perlu Diikuti Transformasi Bank Sentral

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/lael-b-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Federal Reserve Lael Brainard mengatakan, membuat versi digital resmi dolar AS dapat membantu memastikan stabilitas sistem keuangan. Hal itu dikarenakan aset kripto dan mata uang digital yang dikembangkan oleh negara lain kini menjadi semakin populer.  "Saat kami menilai sistem keuangan digital masa depan, adalah bijaksana untuk mempertimbangkan bagaimana mempertahankan akses publik yang siap untuk uang bank sentral yang aman, mungkin melalui analog digital dari penerbitan mata uang fisik Federal Reserve," kata Brainard dalam kesaksian yang dirilis sebelum penampilannya tentang masalah ini di hadapan Komite Jasa Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat AS pada Kamis waktu setempat.  "Kami menyadari ada risiko tidak bertindak, sama seperti ada risiko bertindak," katanya, dikutip dari Antara.  Pembuat kebijakan Fed tetap terpecah tentang perlunya mata uang digital bank sentral (central bank digital currency-​​​​CBDC) dan baru saja menyelesaikan periode konsultasi publik tiga bulan untuk meminta umpan balik tentang gagasan tersebut. The Fed juga telah mengindikasikan tidak akan meluncurkannya tanpa dukungan yang jelas dari Gedung Putih dan anggota parlemen.  Itu menempatkannya di belakang rekan-rekan bank sentral global utama lainnya, termasuk Bank Sentral Eropa (ECB), Bank Sentral Jepang (BoJ) dan Bank Sentral Inggris (BoE), pada proses kemungkinan adopsi. China saat ini sedang menguji coba CBDC-nya sendiri dan secara total sembilan negara telah meluncurkan satu dan 87 negara lainnya sedang menjajaki opsi tersebut, menurut Dewan Atlantik.  Risiko mata uang kripto dan stablecoin yang diatur secara longgar, yang nilainya meledak selama pandemi Covid-19, telah menjadi fokus tajam dengan pasar kripto merosot tajam bulan ini setelah jatuhnya terraUSD "stablecoin" utama. Mata uang kripto terkemuka bitcoin telah turun lebih dari 50 persen sejak November.  "Peristiwa ini menggarisbawahi perlunya pagar pembatas peraturan yang jelas untuk memberikan perlindungan konsumen dan investor, melindungi stabilitas keuangan, dan memastikan tingkat persaingan dan inovasi di seluruh sistem keuangan," kata Brainard.  Tidak seperti uang kripto, yang biasanya dijalankan oleh aktor swasta, CBDC akan dikeluarkan dan didukung oleh bank sentral. Jika AS melanjutkan dengan menciptakannya, kata Brainard, itu harus dirancang agar bank komersial, mengingat sentralitasnya pada sistem keuangan, tidak terputus, misalnya dengan membatasi jumlah yang dapat dipegang atau ditransfer oleh seseorang.  Brainard juga berpendapat CBDC AS dapat melindungi kepentingan global dolar. Pembuat kebijakan Fed lainnya, termasuk Gubernur Fed Christopher Waller, lebih skeptis dan menunjukkan bahwa banyak transaksi dolar sudah digital, dan juga telah meningkatkan masalah privasi.

Pejabat Fed Nilai Uang Digital Resmi Bantu Stabilitas Sistem Keuangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/berani-gunakan-bitcoin-ini-sanksinya_m_185287.jpeg" alt="ilustrasi bitcoin" width="100%">
<figcaption>ilustrasi bitcoin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mata uang digital saat ini banyak peminatnya dari seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Setelah Bitcoin, mata uang lainnya yang cukup populer di masyarakat yaitu Dogecoin (DOGE). Cuitan Elon Musk di akun sosial media Twitter berhasil membuat popularitas DOGE melesat.  Country Head Zipmex Indonesia, Yoga Sades Sugeharto mengungkapkan, cuitan koin digital yang tadinya hanya menjadi candaan di kalangan pegiat aset kripto tersebut kini menjadi aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar keenam di dunia.  Nilai DOGE yang tadinya hanya 0,32 dolar AS atau setara dengan Rp 4.570 per koinnya pada 2019 meroket dan mencapai all time high (ATH) atau puncak harga tertinggi pada 8 Mei 2021 di level harga 0,73 dolar AS atau sekitar Rp 10.427 per koinnya. Hasilnya, dalam waktu hanya beberapa bulan saja, kapitalisasi pasar DOGE meningkat hingga lebih dari 26 ribu persen.  “Industri aset kripto tengah berkembang pesat selama beberapa bulan terakhir, terutama sejak kuartal keempat tahun 2020 lalu. Dogecoin menjadi salah satu aset kripto yang paling banyak dilirik dan diinginkan oleh masyarakat, di luar dari Bitcoin yang dikenal sebagai top of mind. Terutama sejak Elon Musk dan cuitannya mengenai aset kripto dan Dogecoin, semakin banyak orang mulai melirik industri ini sebagai peluang investasi,” ujarnya dalam keterangannya, Jumat (18/6).  Ia menceritakan, Dogecoin (DOGE) diciptakan oleh pengembang bernama Billy Marcus dan Jackson Palmer pada akhir 2013 silam. Jackson Palmer adalah manajer produk Adobe Inc. di Sydney, Australia. Sementara Marcus adalah pengembang perangkat lunak di IBM, Portland, Oregon.  Awalnya DOGE dibuat hanya sebagai lelucon untuk menyindir tren aset kripto, terutama Bitcoin. Ia menggunakan meme Shiba Inu yang saat itu tengah ramai muncul di akun-akun meme, salah satunya adalah 9GAG. Menariknya, ketika Palmer mengumumkan logo meme populer Shiba Inu sebagai ikonnya, ia menuai banyak tanggapan positif.  “Sejak saat itu, DOGE mulai diminati pegiat aset kripto. Koin ikonik ini lantas digarap serius oleh pengembang,” ungkapnya.  Pada tahun 2015, lanjutnya, komunitas pencinta DOGE mulai tumbuh. DOGE kemudian dijadikan sebagai salah satu alat melakukan penggalangan dana untuk beragam event penting, mulai dari Olimpiade 2014 sampai NASCAR. “Salah satu pria terkaya di dunia, Elon Musk, bahkan menjulukinya sebagai people’s crypto atau kriptonya masyarakat,” imbuhnya.  Seiring dengan tingginya permintaan pasar, kata dia, pihaknya telah menghadirkan aset DOGE ke dalam platform Zipmex Indonesia dilakukan bersamaan dengan tiga aset kripto ternama lainnya, yakni Stellar Lumen (XLM), Cardano (ADA), dan Binance Coin (BNB).  “Diharapkan kehadiran DOGE dapat semakin memperbesar animo masyarakat, terutama pegiat kripto untuk berinvestasi di Zipmex. Bukan hanya itu saja, dalam satu hingga dua bulan mendatang, Zipmex juga akan me-listing 100 aset kripto lainnya,” ungkapnya.  Dengan semakin beragamnya aset kripto yang tersedia di Zipmex, Yoga berharap masyarakat akan semakin tertarik untuk berinvestasi di aset digital. “Zipmex memiliki beragam produk unggulan seperti ZipUp dan ZipLock. ZipUp dan ZipLock adalah produk simpanan atas aset digital yang memberikan bunga majemuk hingga 14 persen per tahunnya,” tandasnya.

Dari Lelucon Kini Aset Dogecoin Diminati, Ini Sejarahnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/4-jenis-investasi-ini-cocok-buat-pemula_m_.jpg" alt="investasi bitcoin." width="100%">
<figcaption>investasi bitcoin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mata uang digital saat ini sedang mencuat dan berkembang pesat. Bahkan di beberapa negara pun telah menerapkan dan mengizinkan mata uang digital digunakan untuk bertransaksi, seperti misalnya bitcoin.  Bank Indonesia (BI) berencana membuat rupiah baru dalam bentuk digital. Untuk mengembangkan rupiah digital itu BI juga bakal berkoordinasi dengan bank sentral di negara lainnya.  Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan terdapat dua hal penting untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertama dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa di Indonesia hanya ada satu mata uang yakni rupiah.  "Jadi seluruh pembayaran menggunakan uang koin, uang kertas, menggunakan uang (rupiah) digital, itu harus menggunakan rupiah dan wewenangnya ada di BI. Itu yang pertama," ujarnya secara virtual, Kamis (25/2).  Dengan demikian, meskipun bitcoin sudah hadir di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk investasi, namun mata uang tersebut belum diperbolehkan untuk alat bertransaksi atau pembayaran di Indonesia. Hal yang sama juga berlaku terhadap mata uang lainnya selain rupiah.  Kedua, lanjutnya, BI dalam proses perumusan central bank digital currency. Pihaknya juga akan mengedarkan dengan perbankan dan juga jasa keuangan digital. "kami sedang rumuskan yang nanti BI akan kemudian menerbitkan central bank digital currency. Kami juga akan edarkan dengan bank-bank dan juga fintech, secara wholesale maupun ritel," jelasnya.  Selain itu, Perry juga menyampaikan, BI juga tengah menjalin kerja sama dengan bank sentral di negara lainnya dalam menyusun dan mengeluarkan mata uang (rupiah) digital itu.  Sebagai informasi, negara yang telah jauh lebih dulu membuat rencana tersebut adalah Tiongkok. Yuan digital sudah disiapkan jauh-jauh hari. Mata uang itu digadang-gadangkan akan menggeser posisi dolar AS sebagai mata uang global.  Pada September 2020, People's Bank of China (PBOC) disebut sudah melakukan uji coba di sejumlah wilayah di Tiongkok. Penambang Bitcoin asal Tiongkok Chandler Guo menyebut sistem pembayaran yang dibuat oleh Tiongkok yang disebut dengan DCEP. Guo menyebutkan DCEP ini akan menjadi mata uang resmi Tiongkok dalam versi digital dan akan menjadi mata uang global yang mendominasi.  "Suatu hari nanti semua orang di dunia akan menggunakan DCEP," pungkasnya.  Sama seperti Bitcoin, DCEP menggunakan teknologi blockchain untuk memverifikasi transaksi. Dalam praktiknya blockchain ini tidak memerlukan bank jika ingin melakukan pembayaran satu sama lain.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=9lBaNPr82Ig

Bitcoin Jadi Trend, BI Juga Rencana Bikin Rupiah Digital

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mata uang digital

Berita Terkini