<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menengok-dampak-terparah-penggunaan-uang-virtual-di-dalam-negeri_m_186451.jpeg" alt="Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta memperingatkan agar dampak dari penggunaan uang virtual atau cryptocurrency terhadap ekonomi Indonesia jangan dianggap remeh. Saat ini, negara-negara terbesar yang membolehkan penggunaan uang virtual tersebut memiliki keterkaitan perekonomian yang besar terhadap Indonesia. Kondisi anjloknya nilai uang virtual yang terjadi saat ini, katanya, perlu diwaspadai karena berpotensi memengaruhi perekonomian dalam negeri. "Negara pengguna terbesar itu kan seperti Jepang dan Korea. Kalau sampai mengalami krisis pada mata uang mereka akibat cryptocurrency misalnya, Indonesia berpeluang terkena dampaknya," ujarnya di Jakarta, Senin (5/2). Arif mengakui transmisi pengaruh krisis yang disebabkan cryptocurrency memang panjang, bahkan masih jauh. Di antara indikasinya, kapitalisasi pasar dari cryptocurrency sangat kecil dibandingkan indeks saham, seperti Jakarta Composite Index (JCI), South Korea Stock Exchange (KRX), dan Tokyo Stock Exchange (JPX). Dari statistik yang ditunjukan oleh Bitcoinity.org, kapitalisasi pasar cryptocurrency senilai USD 153,36 miliar per 4 Februari 2018. Sementara kapitalisasi pasar market cap JPX sebesar USD 5,12 trilun, KRX USD 1.33 triliun, dan JCI Rp 7.390,39 triliun. Namun demikian, yang paling penting untuk dicermati adalah mengenai bahaya dari uang virtual, baik dari fungsinya sebagai alat pembayaran dan juga sebagai komoditas. Bank Indonesia menyebutkan, kepemilikan cryptocurrency sangat berisiko dan sarat spekulasi karena tidak diterbitkan oleh otoritas moneter, tidak memenuhi karakteristik uang, dan tidak mempunyai status hukum yang jelas. Kemudian, tidak memiliki underlying asset yang mendasari nilainya, volatilitas harga sangat tinggi, tidak ada administrator yang bertanggung jawab atas penerbitannya, dimanfaatkan sebagai regulatory arbitrage. Dengan profil yang seperti itu, cryptocurrency juga memiliki tingkat risiko yang tinggi dari segi keamanan karena rentan untuk diretas. Cryptocurrency juga bisa menjadi saluran untuk tindak&nbsp;money laundry bahkan pendanaan terorisme. "Jadi ini sangat bahaya sekali. Kalau dikatakan sebagai investasi uang virtual tidak memiliki batas atas dan bawah sehingga ketika harga anjlok wealth dari pemilik cryptocurrency akan tergerus," jelas Arif. Untuk itu, KEIN mendukung pelarangan penggunaan uang virtual baik dalam bentuk penjualan, pembelian, maupun perdagangan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Kendati demikian, pelarangan tersebut tidaklah cukup mengingat cryptocurrency ditransaksikan secara online. Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat mengambil peran untuk mewaspdai akses masyarakat Indonesia dari situs-situs yang memperdagangkan cryptocurrency. "Aturan Bank Indonesia sudah baik, akan tetapi juga diperlukan pemantauan terhadap situs-situs uang virtual sehingga bahayanya dapat diminimalisasi," kata Arif.

Menengok Dampak Terparah Penggunaan Uang Virtual di Dalam Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/soal-bitcoin-hphsi-minta-sikap-pemerintah-harus-begini_m_179099.jpeg" alt="ilustrasi bitcoin" width="100%">
<figcaption>ilustrasi bitcoin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Himpunan Pemerhati Hukum Siber Indonesia (HPHSI) mengkritik sikap pemerintah Indonesia terhadap fenomena bitcoin. Pihaknya menilai pemerintah lamban bergerak menyikapi mata uang virtual ini. Ketua HPHSI, Galang Prayogo mengatakan, pemerintah perlu membuat aturan ketat atas penggunaan bitcoin. Terlebih penggunaan bitcoin di Indonesia semakin meningkat dan sulit dibendung. "Penggunaan bitcoin, perlu adanya regulasi yang mengatur baik dari pemerintah atau dari Bank Indonesia," kata dia saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (3/1). Bahkan, kata Galang, Bitcoin kini menjadi pilihan populer untuk kalangan pebisnis dan investor di Indonesia. Para pebisnis dan investor ini beranggapan bahwa bitcoin memberikan keuntungan bagi para penggunanya. Meski menjadi pilihan populer di kalangan pebisnis dan investor, Indonesia dinilai belum mengakui bitcoin sebagai mata uang ataupun alat pembayaran yang sah di Indonesia. Padahal, beberapa transaksi di Indonesia diketahui menggunakan Bitcoin. "Bank Indonesia menyatakan bahwa bitcoin dan mata uang digital lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap bitcoin dan mata uang digital lainnya. Segala risiko terkait," katanya. Dengan tidak diakui sebagai mata uang ataupun alat pembayaran yang sah, bitcoin justru bisa memunculkan bahaya tersendiri. Galang menuturkan, bitcoin bisa saja dijadikan sebagai sarana bagi para penjahat keuangan untuk mempraktikkan pencucian uang. Ironisnya, praktik pencucian uang hasil kejahatan ini tidak bisa dicium auditor dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Virtual money untuk saat ini menjadi zona dimana aparat penegak hukum di Indonesia dan lembaga auditor keuangan pun sulit untuk melacak dan membuktikan aksi-aksi tersebut," lanjutnya. Seharusnya, kata dia, Indonesia bisa mencontoh beberapa negara menyikapi fenomena bitcoin. Seperti di Amerika Serikat, bitcoin dikategorikan sebagai properti untuk tujuan perpajakan. "Sama seperti Amerika Serikat, tetangganya yaitu Kanada juga mempertahankan sikap bersahabatnya terhadap bitcoin sambil memastikan bahwa cryptocurrency tidak digunakan sebagai media pencucian uang. Bitcoin dipandang sebagai komoditas oleh CRA dan ini berarti transaksi dipandang sebagai transaksi barter serta pendapatan yang dihasilkan akan dianggap sebagai pendapatan bisnis," pungkas Galang.

Soal Bitcoin, HPHSI Minta Sikap Pemerintah Harus Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/10-negara-terparah-terkena-serangan-komputer-ddos_m_153637.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Serangan DDoS kembali muncul pada kuartal kedua (Q2) 2017. Serangan ini menyasar pada komputer atau server di dalam jaringan internet. Target serangan DDoS di antaranya salah satu kantor berita terbesar, Al Jazeera, situs berita dari harian Le Monde dan Figaro, bahkan kabarnya, server Skype. Serangan terpanjang di kuartal ini berlangsung selama 277 jam (lebih dari 11 hari). Hal itu menunjukkan adanya kenaikan 131 persen jika dibandingkan dengan kuartal pertama (Q1). Sejauh ini serangan tersebut memecahkan rekor terlama untuk tahun ini, berdasarkan laporan Botnet 2017 dari para ahli Kaspersky Lab. Tujuannya adalah pelaku serangan DDoS berniat mendapatkan uang, bahkan membuat mereka melakukan manipulasi nilai tukar mata uang crypto. Penggunaan jenis serangan ini demi mendapatkan uang sangat menguntungkan seperti yang terlihat dari tren Ransom DDoS atau RDoS. Durasi bukanlah satu-satunya ciri khas serangan DDoS yang terjadi pada periode April hingga Juni. Perubahan dramatis juga terjadi pada geografi dari insiden tersebut, di mana organisasi berbasis online yang berada di 86 negara menjadi target pada kuartal kedua (dibandingkan dengan Q1 sebanyak 72 negara). Sebanyak 10 negara yang paling parah terkena dampaknya adalah Tiongkok, Korea Selatan, Amerika Serikat, Hong Kong, Inggris, Rusia, Italia, Belanda, Kanada dan Prancis. Italia dan Belanda menggantikan posisi Vietnam dan Denmark yang merupakan salah satu sasaran utama pada Q1. "Saat ini, jumlah perangkat terkoneksi berjumlah ratusan juta, tetapi segera akan bertambah menjadi miliaran perangkat. Tidak semua dari perangkat ini dilindungi dengan cukup baik, jadi mereka cenderung menjadi kaki tangan dari beberapa botnet. Dan botnet yang besar bahkan mampu melakukan beberapa aksi yang buruk," ungkap General Manager SEA Lab Kaspersky, Sylvia Ng, Senin (28/8). Pada kuartal kedua 2017, peningkatan mata uang crypto juga menyebabkan pelaku kejahatan siber mencoba memanipulasi harga melalui serangan DDoS. Bitfinex, bursa perdagangan Bitcoin terbesar, diserang bersamaan dengan peluncuran dari perdagangan mata uang crypto terbaru yang disebut IOTA token. Sebelumnya, agensi penukaran BTC-E melaporkan adanya perlambatan karena serangan DDoS yang kuat. Penjahat siber biasanya mengirim pesan kepada korban dan menuntut uang tebusan yang berkisar antara 5 sampai 200 bitcoin. Jika perusahaan menolak membayar, penyerang mengancam untuk melakukanserangan DDoS pada basis online milik korban yang sangat penting. Pesan tersebut bisa disertai serangan DDoS jangka pendek untuk mengkonfirmasi bahwa ancaman tersebut benar-benar nyata. Di akhir Juni, sebuah aksi RDoS skala besar dilakukan oleh kelompok yang disebut Armada Collective, dan mereka menuntut sekitar US$ 315.000 dari tujuh bank di Korea Selatan. Namun, akan selalu ada cara lain dan pernah cukup populer digunakan di kuartal terakhir yaitu serangan Ransom DDoS tanpa DDoS sama sekali. Jadi para penipu mengirimkan pesan ancaman ke sejumlah besar perusahaan dengan harapan seseorang akan mengambil langkah aman dengan mengirimkan uang tebusan daripada mereka menyesal. Pelaksanaan serangan pada dasarnya tidak akan pernah terjadi, namun jika ada satu perusahaan saja yang rela membayar, maka ini merupakan sebuah aksi yang medatangkan keuntungan dengan sedikit usaha dari penjahat siber. Para ahli Kaspersky Lab memperingatkan apabila perusahaan yang menjadi korban memutuskan untuk membayar tebusan, hal itu dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang selain kerugian moneter seketika. Reputasi 'pembayar' menyebar dengan cepat melalui jaringan dan dapat memicu serangan lanjutan dari penjahat siber lainnya.

10 Negara Terparah Terkena Serangan Komputer DDoS

mata uang crypto

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mata uang crypto

Berita Terkini

Menengok Dampak Terparah Penggunaan Uang Virtual di Dalam Negeri

Soal Bitcoin, HPHSI Minta Sikap Pemerintah Harus Begini

10 Negara Terparah Terkena Serangan Komputer DDoS

Download Aplikasi JawaPos.com