<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/SUMARDIANSYAH-PERDANA-KUSUMA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>DI berbagai media cetak dan elektronik, kita sering mendengar sebagian elite masyarakat dengan mudahnya mengucapkan sejarah sebatas alat pembenaran diri dan kelompoknya. Munculnya klaim kerajaan-kerajaan baru dalam bentuk Keraton Agung Sejagad, Sunda Empire, dan sebagainya merupakan bukti betapa pemahaman sejarah masih minim.  Kita juga pernah mendengar ada sekelompok orang yang menggugat Pancasila dengan cara membentur-benturkannya dengan agama, budaya, maupun ideologi lain. Atau, masih ada sekelompok orang yang ingin mengubah bentuk NKRI menjadi bentuk lain, semisal kerajaan, kekhalifahan, federasi, dan sebagainya. Itu adalah bentuk gambaran ahistoris.  Menghancurkan sebuah bangsa tidak harus melalui pertempuran fisik. Hilangkan ingatan mereka akan sejarahnya, maka datangnya kehancuran tinggal menunggu waktu.  Sartono Kartodirdjo pernah mengungkapkan, bangsa yang tidak mengenal sejarahnya dapat diibaratkan seorang individu yang kehilangan memorinya. Dialah orang pikun atau sakit jiwa, di mana ia kehilangan identitas atau kepribadiannya. Karena itu, hal paling esensial dari mempelajari sejarah adalah mengenal jati diri kita sebagai manusia, dari mana kita berasal, di mana posisi kita sekarang, dan ke depan mau berjalan ke arah mana.  Sejarah menjadi saksi mengenai pembentukan keindonesiaan. Mulai asal usul dan kehidupan awal manusia di kepulauan Nusantara, kegemilangan klasik pada masa kerajaan Hindu-Buddha dan Islam, hingga berjuang bersama dalam merebut kemerdekaan, mempertahankan kedaulatan, serta menjaga keutuhannya hingga dewasa ini. Tentu kita tidak ingin generasi muda menjadi amnesia sejarah. Lupa, bahkan tidak tau dari mana dirinya berasal. Terkikis jati dirinya serta gagal menjadi manusia yang berkarakter dan berbudaya.  Belajar Berpikir dari Sejarah  Soekarno selalu mengatakan ”jas merah” (jangan sekali-kali meninggalkan sejarah) dalam setiap pidatonya. Begitu pun Cicero yang selalu mengungkapkan historia vitae magistra. Bahwasanya sejarah adalah guru kehidupan. Ungkapan-ungkapan ini mencoba menegaskan bahwa sejarah akan selalu lekat dengan kehidupan manusia. Sebab, di balik segala realitas yang kita hadapi, tidak serta-merta tercipta begitu saja, melainkan selalu ada asbabunnuzul yang mengantarkan kita pada keadaan sekarang, dan bisa saja hal ini turut memengaruhi kehidupan kita di masa depan. Karena itu, hikmah akan selalu mengiringi perjalanan hidup manusia, untuk diambil sebagai pelajaran, sehingga mengantarkan manusia menjadi pribadi yang arif dan bijaksana.  Tantangannya adalah, sebagai bagian dari kehidupan masa lalu, sejarah adalah sesuatu yang sudah lewat. Bahkan tidak pernah dialami secara empiris oleh generasi yang hidup di masa sekarang. Keadaan ini membuat sejarah menjadi ”asing” atau bahkan ”abstrak” dalam pikiran generasi muda. Karena itu, sarana untuk mentransformasikan narasi-narasi masa lalu yang paling efektif adalah melalui pembelajaran sejarah.  Di sinilah peran guru sejarah menjadi penting untuk membangun jembatan antara masa lalu dan masa kini dengan merangsang daya nalar murid-muridnya (imajinatif, kreatif, kritis, dan reflektif). Guru sejarah harus menepis pandangan sejarah dogmatis dengan membawanya ke arah perbincangan ilmiah. Artinya, ruang kelas dibuka lebar untuk memfasilitasi ragam pemikiran yang muncul ketika membahas tema-tema sejarah.  Implikasi moral terjadinya perdebatan adalah konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Posisi guru sebagai fasilitator dan menengahi adalah cermin keteladanan yang terpancar dalam ”gestur” guru untuk mengajari murid-muridnya arti kebijaksanaan.  Perlu dipahami bahwa sejarah bukanlah sebuah ”benda” yang sakral. Ia bersifat dinamis selama berhubungan dengan kebaruan-kebaruan sumber dan interpretasi. Mencari kebaruan sumber dan interpretasi tidak serta-merta diungkap begitu saja, melainkan harus didasari metodologi historis. Dibutuhkan keterampilan berpikir tingkat tinggi untuk dapat menguji otentisitas dan kredibilitas dari sumber-sumber yang ditemukan. Lalu diberikan satu interpretasi dalam bentuk analisis dan sintesis, kemudian bisa dirumuskan sebagai kesimpulan.  Belajar sejarah jangan sampai sebatas lambang pemujaan masa lalu. Di mana generasi muda hanya bisa terpesona atau menjadi penikmat dari masa lalu yang gemilang. Tanpa pernah berpikir untuk merencanakan bangunan masa depan mereka sendiri. Secara progresif, pembelajaran sejarah harus mampu mengontekstualisasikan berbagai peristiwa yang terjadi di masa lalu dengan berbagai peristiwa yang dialami sekarang. Untuk kita bisa saling merenungi, mengevaluasi, membandingkan, atau mengambil keputusan sekaligus sebagai orientasi untuk kehidupan masa depan yang lebih baik. Muara dari pembelajaran sejarah yang berorientasi pada keterampilan berpikir akan mendorong pembentukan manusia merdeka yang memiliki kesadaran sejarah.  Guru Sejarah Multidimensional  Bagi Bung Karno, menjadi guru adalah hal yang mulia. Menjadi guru tidak hanya dapat dikatakan mengabdi kepada bangsa dan negara. Tidak hanya dapat dikatakan menjemput sebuah kehormatan. Tidak hanya dapat dikatakan menuntaskan cita-cita kemerdekaan. Tetapi, menjadi guru adalah menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa.  Dari sisi pengajaran, guru sejarah dalam mengajar harus utuh dan komprehensif. Laksana orang menenun, sejarah harus disampaikan memanjang jalur atas bawah dan melebar jalur kiri kanan. Artinya, berbagai pendekatan diakronik maupun sinkronik perlu digunakan untuk menjelaskan peristiwa sejarah.  Narasi masa lalu juga harus diperkaya dengan muatan multidimensional. Misalnya, jika selama ini mempelajari sejarah lebih ditekankan pada muatan politik, kita bisa juga mengangkat muatan lokal, muatan sosial, muatan HAM, muatan feminis, muatan maritim, muatan agraris, muatan teknologi, muatan lingkungan, muatan mitigasi, muatan kesehatan, muatan fashion, muatan kuliner, dan lain-lain secara terintegrasi. Diperkuat oleh pengembangan ragam model dan media pembelajaran inovatif, pembelajaran sejarah akan semakin bermakna dan relevan bagi kehidupan anak bangsa.  <hr />  *) Sumardiansyah Perdana Kusuma, Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, Tim Pengembang Kurikulum Nasional Sejarah    Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=rBATdmjTk1M

Belajar Berpikir dari Sejarah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/BELAJAR-TATAP-MUKA_sofan-kurniawan_Radar-Mojokerto.jpg" alt="puluhan siswa mengikuti proses belajar mengajar tatap muka di SMKN 1 Dlanggu Mojokerto Jawa Timur , Selasa (18/08), Muharto Kepala Sekolah mengatakan, pembelajaran tatap muka ini merupakan Uji coba ditengah masa pandemi,SMK tersebut menjadi salah satu per" width="100%">
<figcaption>puluhan siswa mengikuti proses belajar mengajar tatap muka di SMKN 1 Dlanggu Mojokerto Jawa Timur , Selasa (18/08), Muharto Kepala Sekolah mengatakan, pembelajaran tatap muka ini merupakan Uji coba ditengah masa pandemi,SMK tersebut menjadi salah satu per</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana membentuk kurikulum pendidikan nasional yang baru yang akan digunakan pada 2021 mendatang. Di dalam draf penyederhanaan kurikulum dan asesmen nasional itu terdapat permasalahan, yaitu penghapusan mata pelajaran sejarah di SMK.  Hal ini pun dirasa terburu-buru oleh banyak pihak. Padahal baru beberapa bulan kurikulum baru ini diusulkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim, di mana sebenarnya membuat kurikulum itu membutuhkan waktu yang lama, seperti kurikulum 2013 yang dibahas sejak 2011 dan baru diimplementasikan pada 2013.  Menanggapi adanya kejanggalan kenapa Kemendikbud terburu-buru dalam penyederhanaan kurikulum, Mantan Ketua Tim Pengembang K13 Said Hamid Hasan mengatakan dirinya mendapat informasi, penyesuaian kurikulum itu diinisiasi oleh Sampoerna Foundation.  "Pagi ini saya dapat informasi pemikirnya itu dari Sampoerna Foundation," ungkap dia kepada wartawan, Senin (21/9).  Pihak yang berwenang, seperti Pusat Kurikulum dan Buku (Puskurbuk) Kemendikbud pun kata dia tidak terlalu dilibatkan dalam pembahasan penyederhanaan mapel. Puskurbuk lebih ke teknisnya.  "Pertama yang saya ketahui ya mungkin, pengembangnya itu hanya sebagian dari teman Puskurbuk, tapi mereka sebetulnya lebih banyak teknisnya. Pemikirnya justru bukan dari Puskurbuk. Bukan orang kurikulum, bahkan ada yang baru lulus (pendidikan) tahun lalu, jadi ini suatu persoalan," ujarnya.  Bahkan, lebih parahnya Puskurbuk diminta untuk tidak terlalu banyak bicara mengenai hal ini. Semua yang terkait penyederhanaan kurikulum bersifat rahasia.  "Puskurbuk ada yang tahu, karena ada yang terlibat juga beberapa. Mereka juga mengatakan ini rahasia, ini rahasia," imbuhnya.  Menurutnya, perubahan kurikulum pun tidak ada masalah. Namun, yang terpenting dalam pembahasan ini adalah transparansi, padahal ini demi kebaikan pendidikan Indonesia.  "Saya perubahan kurikulum itu tidak masalah, tapi kan konsepnya itu harus jelas terbuka, karena perkembangan hidup kita menyebabkan kita harus berubah dalam kurikulum. Itu bekerjanya semacam satu secret, satu kerja rahasia, tidak boleh bocor. Kenapa harus menjadi rahasia. Ini untuk orang banyak, kenapa harus rahasia,” jelasnya.  Padahal, pada saat dia bersama timnya merancang K13, itu dilakukan secara terbuka meskipun hanya berbentuk draf. Semua pihak yang berkepentingan dilibatkan, namun sekarang kenapa pembahasan dilakukan secara diam-diam.  "Itu diangkat dan dibicarakan, didiskusikan. Itu bukan berarti dia menjadi rahasia, dia kita sebut draf satu bulan ini, jadi memang sifatnya terbuka. Kemudian kita sosialisasikan ke setiap perguruan tinggi, kemudian ke setiap wilayah," tutup Said.  Bantah  Head of Marketing &amp; Communications, Putera Sampoerna Foundation Ria Sutrisno memberikan pernyataan bahwa pihak sama sekali bukan inisiator perubahan kurikulum. Di mana, kata dia hal tersebut merupakan ranah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), bukan masyarakat ataupun sektor privat.  “PSF menyadari pentingnya kurikulum nasional sebagai panduan pendidikan nasional.  Namun PSF tidak berinisiatif melakukan perubahan atau penyederhanaan kurikulum nasional," terang dia kepada JawaPos.com, Selasa (22/9).  Kemudian, ia menuturkan bahwa pihaknya juga tidak pernah terlibat ataupun berpartisipasi dalam diskusi atau pembahasan kurikulum nasional dan perubahan-perubahannya, termasuk tidak mengusulkan wacana penghapusan mata pelajaran sejarah di SMK.  "PSF juga tidak mengusulkan penghapusan mata pelajaran sejarah.  PSF fokus melatih dan menyebarkan praktik baik pendidikan ke seluruh penjuru Indonesia,” tegasnya.  Sebagai lembaga, pihaknya tidak diminta pemerintah dan tidak mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan pengkajian, analisis atau penyusunan naskah akademik.  "PSF menyesalkan adanya berita berisikan tudingan keterlibatan PSF dalam pembahasan kurikulum tanpa adanya konfirmasi atau pengecekan fakta terlebih dahulu," terang dia.

Penyederhanaan Kurikulum Diinisiasi Sampoerna Foundation?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Guspardi-Gaus.jpg" alt="Anggota DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus . (DPR.go.id)" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus . (DPR.go.id)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana penghapusan mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran (mapel) wajib bagi pelajar di SMK dan hanya sebagai mata pelajaran pilihan, bagi pelajar di SMA dikritisi sejumlah kalangan. Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim itupun langsung menuai kontroversi.  Anggota DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus pun menanggapi hal tersebut dengan menyayangkan langkah Kemendikbud yang berencana menghilangkan pelajaran Sejarah dalam kurikulum terbaru untuk SMK dan hanya menjadi pilihan di SMA.  "Lebih baik Nadiem mengambil alternatif kebijakan lain daripada menghapus mapel sejarah, jika memang ingin memperbaiki kurikulum pendidikan," terang dia dalam keterangan resmi kepada JawaPos.com, Senin (21/9).  Menurut dia, jika benar mapel sejarah akan dihapus, maka itu adalah langkah mundur dan justru akan melemahkan visi pendidikan dan mental bangsa. Kebijakan itu akan membuat generasi muda Indonesia terancam krisis identitas yang pada gilirinnya akan menghilangkan jati diri bangsa dan rasa nasionalisme.  "Para pelajar seharusnya memahami sejarah dari berbagai versi dan diajarkan dari berbagai tingkatan sehingga peserta didik betul-betul paham arti penting sejarah bangsanya sendiri," imbuhnya.  Pelajaran sejarah itu sarat dengan makna dan banyak nilai-nilai yang terkandung dalam mempelajarinya dan merupakan salah satu kunci pengembangan karakter kebangsaan. Tanpa mengenal sejarah, itu akan mengakibatkan generasi bangsa tidak tahu latar belakang sebuah peristiwa terjadi dan tidak mampu melihat perubahan zaman dari masa lalu hingga sekarang.  "Bahkan tanpa mengisahkan sejarah masa lalu bangsa ini akan berakibat fatal kepada generasi penerus. Pelajaran sejarah harus tetap dipertahankan dan menjadi mapel wajib bukan mapel pilihan dengan pola critical thinking dan jangan dengan metode hafalan," tegas dia.  Oleh karena itu, dalam merumuskan visi dan misi pendidikan ke depan, Mendikbud seharusnya melakukan kajian mendalam supaya tidak mudah begitu saja menghilangkan atau menjadikan pelajaran sejarah dari kurikulum sebagai mata pelajaran pilihan.  “Menghilangkan mata pelajar sejarah dalam ‘modus’ menjadi mata pelajaran pilihan bukan mata pelajaran wajib, adalah tindakan yang berbahaya dan mereduksi nilai-nilai kesejarahan terkait keteladanan, kepahlawanan dan nasionalisme akan melemah yang pada akhirnya akan menciptakan generasi yang tidak tahu sejarah," pungkas Guspardi.

Pembatasan Mapel Sejarah Jadi Modus Penghilangan Karakter Bangsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Screenshot_20200511_221207.jpg" alt="Koleksi tetap Galeri Nasional Indonesia menjadi salah satu sumber pengetahuan sejarah dan perkembangan seni rupa di Indonesia. (Dok. GNI for Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Koleksi tetap Galeri Nasional Indonesia menjadi salah satu sumber pengetahuan sejarah dan perkembangan seni rupa di Indonesia. (Dok. GNI for Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wacana penghapusan wacana mata pelajaran (mapel) Sejarah menimbulkan berbagai penolakan dari para pemangku kepentingan di dunia pendidikan. Salah satunya Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi pun mengatakan, pihaknya menolak rencana yang asal tersebut. Sebab mapel sejarah sendiri berkontribusi penting untuk memberikan pemahaman nilai perjalanan suatu bangsa kepada generasi selanjutnya. "PGRI menolak rencana menghapus pelajaran sejarah di jenjang SMA dan SMK. Pelajaran sejarah sangat penting bagi pembentukan peserta didik yang berkarakter baik sesuai jati diri bangsa sesuai Pancasila dan UUD 1945," ungkapnya tertulis kepada JawaPos.com, Senin (21/9). "Pelajaran sejarah berkontribusi penting untuk memberikan pemahaman dan penanaman nilai perjalanan suatu bangsa kepada generasi selanjutnya sehingga terbentuk watak yang baik dari suatu bangsa. Jangan sampai generasi penerus melupakan jati diri dan identitas bangsanya," sambung Unifah. Kata dia, pendidikan harus dimaknai dalam pengertian yang lebih luas. Yakni pendidikan yang memanusiakan manusia. Tidak hanya berorientasi kepada menciptakan sumber daya manusia yang siap bersaing secara global saja. "Pendidikan yang mengedepankan penanaman watak yang baik, budi pekerti sesuai jati diri bangsa, dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, berkebhinekaan global, berakar pada sejarah dan budaya bangsa," tambahnya. Selain itu, penanaman karakter yang baik meliputi jujur, disiplin, sederhana, kerja keras, berinisiatif, menerima perbedaan pendapat, mau berbagi dan adil, salah satunya dapat diperoleh dari pelajaran sejarah. Karena salah satu fungsi pelajaran sejarah adalah mengembangkan keteladanan dan karakter. "Pelajaran sejarah berperan penting dalam mengembangkan jati diri bangsa, mengembangkan memori kolektif sebagai suatu bangsa, mengembangkan inspirasi, kreativitas, dan menanamkan nasionalisme yang produktif," ujarnya. Sebelumnya, Kemendikbud angkat bicara soal wacana penghapusan mata pelajaran (mapel) sejarah di sekolah. Penghapusan itu menuai kontroversi setelah Kemendikbud membahas wacana penyederhanaan kurikulum. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud Totok Suprayitno mengatakan, pihaknya masih mengkaji rencana penyederhanaan kurikulum pendidikan. Tujaunnya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=UwHw6gv5sXc &nbsp;

Tolak Mapel Sejarah Dihapus, PGRI: Jangan Buat Lupa Jati Diri Bangsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/relatif-tidak-ada-trouble-69407-siswa-smk-jalani-unbk-di-jakarta_m_-scaled.jpg" alt="Ribuan siswa SMK melaksanakan UNBK di Jakarta. (Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ribuan siswa SMK melaksanakan UNBK di Jakarta. (Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–  Draf sosialisasi penyederhanaan kurikulum dan asesmen nasional milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah beredar di beberapa kalangan. Salah satu yang tercantum adalah penghapusan mata pelajaran (mapel) Sejarah Indonesia di jenjang SMK.  Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim mengungkapkan, pihaknya tidak setuju apabila mapel tersebut dihapuskan.  ”Di SMK itu yang kita kritisi, kalau mapel itu dihilangkan, itu mereka hanya jadi robot-robot pekerja yang lupa dari sejarah bangsanya. Kami kan ingin mereka bekerja tetap memiliki nilai nasionalisme, tidak hilang dari akar sejarah bangsanya,” ungkap Satriawan Salim pada Minggu (20/9).  Kata dia, jika di jenjang SMK dihilangkan mapel sejarah, otomatis mereka akan terlepas dari sejarah bangsanya. Mereka hanya akan menjadi buruh-buruh yang tidak memiliki kesejarahan yang betul tentang negaranya.  Dia juga mengungkapkan masih belum mengetahui nasib guru apabila draf penyederhanaan kurikulum dan asesmen nasional itu disetujui. ”Nah itu dia (belum tahu nasibnya). Itu yang dirisaukan sekarang oleh guru SMK sejarah,” ujar Satriawan Salim.  Kata dia, para guru itu juga khawatir sertifikasi tunjangan akan dicabut. Pasalnya, mereka kehilangan mapel yang diampunya. ”Sertifikasi mereka terancam, jika pelajaran sejarah dihilangkan dan dibatasi, guru-guru khawatir tunjangan sertifikasi itu dihilangkan,” jelas Satriawan Salim.  Dia pun meminta Kemendikbud memberikan penjelasan yang pasti mengenai penghapusan mapel tersebut.  Selain itu, di tingkat SMA, meskipun masih berbentuk draf, terdapat mapel baru yaitu vokasional dan magang. Dia merasa bahwa SMA memiliki cita rasa seperti SMK. ”Magang dan vokasional kan domain SMK, tapi oke lah,” terang Satriawan Salim.  Namun, dia meminta agar Kemendikbud lebih terbuka mengenai penyederhanaan tersebut. Pasalnya, ketidakterbukaan Kemendikbud akan menjadi bumerang untuk mereka sendiri.  ”Daripada kita mencoba menebak seharusnya Kemendikbud menyampaikan membuka ruang partisipasi publik semuanya biar informasinya utuh,” tutur Satriawan Salim.  ”Kita kan kepo kurikulum baru ini seperti apa? Sejarah di SMK itu dihilangkan, SMA dia menjadi mapel pilihan, lebih dibatasi, di SMA mapel sejarah itu dibatasi, di SMK memang hilang,” terang Satriawan Salim.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=MG3HPZ6oQK4

FSGI Minta Mapel Sejarah Tak Dihilangkan di SMK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Mendikbud-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Mendikbud Nadiem Makariem - Dery Ridwansah (1)" width="100%">
<figcaption>Mendikbud Nadiem Makariem - Dery Ridwansah (1)</figcaption>
</figure><div class="Ah oj"> <div class="rj">JawaPos.com - Banyak pihak menilai bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim tidak paham mengenai sejarah Indonesia. Atas dugaan itu, Nadiem pun memberikan pernyataan bahwa ia sendiri memiliki misi untuk meningkatkan ketertarikan anak pada sejarah.</div> </div> <div class="Ph" data-onclick="w"> <div id="cvcmsg_174ab582f908257e" class="yh"> <div id="cvcfullmsg_174ab582f908257e" class="Vh"> <div id="cvcmsgbod_174ab582f908257e" class="aj"> <div class="Ni"> <div class="ni pi " dir="ltr"> <div dir="auto"> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">"Yang buat saya mengejutkan adalah komitmen saya terhadap sejarah kebangsaan kita dipertanyakan. Padahal misi saya adalah untuk memajukan pendidikan sejarah agar kembali relevan dan menarik bagi anak-anak kita," ungkapnya dalam siaran Youtube Kemendikbud RI, Minggu (20/9).</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">Mantan bos Gojek itu pun bercerita bahwa kakeknya, Hamid Algadri merupakan salah satu tokoh perjuangan dalam kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Jadi, tidak mungkin dia akan melupakan sejarah.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">"Ayah dan ibu saya aktivis nasional untuk membela hak asasi rakyat Indonesia dan  berjuang melawan korupsi. Anak-anak saya tidak mengetahui bagaimana melangkah ke masa depan tanpa mengetahui dari mana mereka datang," terangnya.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">Kembali ia menegaskan, misinya adalah meningkatkan pemahaman peserta didik akan sejarah Indonesia. Pasalnya, saat ini anak-anak tidak menyukai mata pelajaran tersebut.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">"Misi saya sebagai Menteri malah kebalikan dari isu yang timbul. Saya ingin menjadikan sejarah menjadi suatu hal yang relevan untuk generasi muda dengan penggunaan media yang menarik dan relevan untuk generasi baru kita agar bisa menginspirasi mereka," terangnya.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">Masyarakat juga diminta agar isu itu tidak menjadi polemik. "Sekali lagi saya imbau masyarakat, jangan biarkan informasi yang tidak benar menjadi liar," pungkasnya.</div> <div dir="auto"></div> <div dir="auto">Seperti diketahui, dalam draf penyederhanaan kurikulum dan asesmen nasional, pelajaran sejarah ditingkat SMK dihapuskan. Sedangkan, di jenjang SMA dibatasi atau hanya menjadi pelajaran pilihan. Atas hal tersebut, banyak kecaman yang datang dari berbagai pihak. (*)</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Komitmen Soal Sejarah Dipertanyakan, Nadiem Akhirnya Buka Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Nadiem-Makarim-di-perpustakaan-Kemendikbud-Fedrik.jpg" alt="HARAPAN BARU: Mendikbud Nadiem Makarim meninjau perpustakaan di kantor Kemendikbud, Jakarta, kemarin (23/10). (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>HARAPAN BARU: Mendikbud Nadiem Makarim meninjau perpustakaan di kantor Kemendikbud, Jakarta, kemarin (23/10). (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan bahwa tidak akan ada perubahan dalam kurikulum nasional di 2021. Termasuk untuk mata pelajaran Sejarah yang disebut akan dihapuskan. "Saya ingin mengucapkan bahwa tidak ada sama sekali kebijakan, regulasi atau perencanaan penghapusan mata pelajaran sejarah di kurikulum nasional," ungkap dia dalam siaran Youtube Kemendikbud RI, Minggu (20/9). Dia menyebutkan bahwa isu ini mencuat setelah draf penyederhanaan kurikulum dan asesmen nasional tersebar. Di mana salah satu presentasinya terkait penghapusan mata pelajaran sejarah. Nadiem pun membeberkan, pihaknya memiliki puluhan versi berbeda yang sekarang yang sedang dalam pembahasan dan uji publik. Jadi, draf tersebut belum pasti diterapkan. "Semuanya belum tentu permutasi (mapel) tersebut yang menjadi final. Inilah namanya pengkajian yang benar, di mana berbagai macam opsi diperdebatkan secara terbuka," imbuhnya. Penegasan juga dilakukan, penyederhanaan kurikulum tidak akan terjadi sampai tahun 2022. Sedangkan pada 2021, pihaknya akan fokus dalam berbagai macam prototyping di Sekolah Penggerak yang terpilih dan bukan dalam skala nasional. "Tidak ada kebijakan apapun yang akan keluar di 2021 dalam skala kurikulum nasional. Apalagi penghapusan mata pelajaran sejarah," tuturnya. (*)

Nadiem Mungkin Galau? Mapel Sejarah Tidak Jadi Dihapus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/kemendibud.jpg" alt="Kemendikbud" width="100%">
<figcaption>Kemendikbud</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengungkapkan bahwa banyak peserta didik yang tidak suka pelajaran sejarah. Sebab, mereka menganggap merupakan mata pelajaran tersebut bukan esensial. "Hari ini saja mata pelajaran itu tidak disukai anak. Di ujian kan juga tidak menjadi hal yang penting dan tidak menjadi nilai kelululusan," jelasnya ketika dihubungi JawaPos.com, Minggu (20/9). Menurut dia, langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang menghapuskan atau membatasi pelajaran sejarah adalah tindakan yang akan menghilangkan identitas bangsa. "Jadi sejarah yang ada sekarang ini tidak menjadi pelajaran favorit bagi anak-anak tidak menganggap sejarah itu tidak penting. Kalau seperti itu dan dihapuskan, habis sudah budaya citra diri bangsa indonesia itu bukan menjadi hal penting lagi. Bahkan anak-anak sudah lupa," ujar dia. Maka dari itu, menurutnya, dibandingkan menghapuskan mata pelajaran sejarah Indonesia, lebih baik Kemendikbud memperkuat dan merevitalisasi agar menjadi menarik. "Revitalisasi harus ada refreshing buku-buku ajar, penguatan kompetensi guru-guru sejarah, kalau dulu kan kesannya kita hidup di mana, dia cerita di zaman kapan, ada gap. Hari ini anak-anak megang gadget, tapi guru-guru sejarah cerita soal hal-hal yang pada zaman dahulu belum ada teknologi, anak-anak imajinasinya ngga sampe kesitu," imbuhnya. Selain itu, juga perlu adanya peningkatan kompetensi guru, materi sejarah yang menceritakan masa lalu disandingkan dengan apa yang terjadi di keseharian kita. Jadi, anak-anak perlu akan diajarkan untuk lebih belajar kritis. "Misalnya cerita soal keteladanan tokoh, itu kan relevan, misalnya tokoh dulu pejuang kita yang berintegritas, bersih dan jujur sehingga melakukan perlawanan terhadap penjajah. Cerita-cerita itu relevan, apakah pemimpin bangsa ini apakah sudah berintegritas, para pejabat kita di parlemen, eksekutif dan yudikatif gimana. Sudah amanah atau belum. itu kan refleksi sejarah semua," terang dia. Ubaid pun menuturkan, sebenarnya pelajaran sejarah itu akan mati ketika hanya bercerita masa lalu, tapi dia akan menjadi hidup ketika dikontekstualisasikan hari ini dan apa yang bisa kita teladani dengan masa lalu. "Iya supaya sejarah itu hidup, tinggal bagaimana disampaikan dan diteladani, bagaimana itu dijadikan spirit anak-anak muda hari ini," terangnya. (*)

Pengamat ungkap Banyak Siswa yang Tidak Suka Pelajaran Sejarah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Mendikbud-Nadiem-Makariem-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Mendikbud Nadiem Makariem - Dery Ridwansah" width="100%">
<figcaption>Mendikbud Nadiem Makariem - Dery Ridwansah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mata pelajaran sejarah rencananya akan dihapuskan dan dibatasi dalam kurikulum pendidikan nasional 2021. Hal tersebut pun mendapat penolakan dari berbagai pihak. Salah satunya diungkapkan oleh Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan bahwa mata pelajaran sejarah merupakan bagian pembentukan karakter peserta didik. "Pendidikan karakter itu menjadi penting, kesadaran sejarah atau literasi sejarah itu menjadikan bangsa kita menjadi kuat," ujarnya kepada JawaPos.com, Minggu (20/9). Dia pun menduga bahwa Mendikbud Nadiem Makarim tidak memiliki perspektif sejarah yang kuat. Di mana mantan bos Gojek itu pernah berkata, 'saya mungkin tidak tau masa lalu, tapi saya tahu masa depan'. "Itu dibenarkan oleh kebijakan-kebijakan setelahnya, sampai mau menghilangkan pelajaran sejarah. Tampaknya Mas Menteri mengesampingkan tradisi, budaya dan sejarah dan hanya menjadikan SDM seperti robot-robot yang akan dipasangkan dalam mesin industri masa depan, padahal bukan begitu. manusia punya dimensi yang berbeda," imbuhnya. Ubaid beranggapan, Nadiem melihat manusia hebat adalah manusia yang bisa menatap masa depan, tapi tidak dipandang sebagai manusia yang utuh dan bisa berbudaya. Akan tetapi, apa bisa hal tersebut mengembangkan tradisi leluhur bangsa Indonesia. "Kita ada di zona pasar bebas, kalau kita tidak punya kesadaran dan literasi sejarah yang kuat, ya tamatlah bangsa ini, kita menjadi generasi masa depan yang tidak tau akar budaya yg mengikuti arus budaya luar dan menjelekkan budaya sendiri," tegasnya. (*)

JPPI Sebut Penghapusan Mapel Bukti Nadiem Tidak Paham Sejarah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/mengenang-proklamasi.jpg" alt="PENANDA SEJARAH: Tugu Proklamasi di Jakarta dibangun untuk memperingati proklamasi kemerdekaan Indonesia. (HARISTAH ALMUDATSIR/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PENANDA SEJARAH: Tugu Proklamasi di Jakarta dibangun untuk memperingati proklamasi kemerdekaan Indonesia. (HARISTAH ALMUDATSIR/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kemendikbud angkat bicara soal wacana penghapusan mata pelajaran (mapel) sejarah di sekolah. Penghapusan itu menuai kontroversi setelah Kemendikbud membahas wacana penyederhanaan kurikulum.  Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud Totok Suprayitno mengatakan, pihaknya masih mengkaji rencana penyederhanaan kurikulum pendidikan. Tujaunnya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.  "Penyederhanaan kurikulum masih tahapan awal karena membutuhkan proses dan pembahasan yang panjang. Rencana penyederhanaan kurikulum masih berada dalam tahap kajian akademis,” ujar Totok Suprayitno dalam keterangan tertulis, Minggu (20/9).  Kajian tersebut memperhatikan berbagai hasil evaluasi implementasi kurikulum. Baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat serta perubahan paradigma keragaman, bukan keseragaman dalam implementasi kurikulum.  Terkait mapel sejarah, Totok Suprayitno menegaskan bahwa kabar itu tidak benar. Menurut dia, pelajaran sejarah tetap diajarkan dan diterapkan di setiap generasi.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pendidikan/19/06/2020/kemendikbud-tegaskan-tidak-ada-peleburan-mapel-pendidikan-agama/">Kemendikbud Tegaskan Tidak Ada Peleburan Mapel Pendidikan Agama</a>  “Kemendikbud mengutamakan sejarah sebagai bagian penting dari keragaman dan kemajemukan serta perjalanan hidup bangsa Indonesia, pada saat ini dan yang akan datang," imbuh Totok.  Sejarah merupakan komponen penting bagi Indonesia sebagai bangsa yang besar, sehingga menjadi bagian kurikulum pendidikan. Nilai-nilai yang dipelajari dalam sejarah merupakan salah satu kunci pengembangan karakter bangsa.  Penggodokan penyederhanaan kurikulum dilakukan menggunakan dengan prinsip kehati-hatian serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.  “Dalam proses perencanaan dan diskusi ini, tentunya Kemendikbud sangat mengharapkan dan mengapresiasi masukan dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk organisasi, pakar, dan pengamat pendidikan, yang merupakan bagian penting dalam pengambilan kebijakan pendidikan.”  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=H_IQnRYbOwY

Kemendikbud Tegaskan Tidak Ada Penghapusan Mata Pelajaran Sejarah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mata pelajaran sejarah

Berita Terkini