<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/06/4da8842a-1c05-4864-9673-187eb38a2a88-1-1984634823.jpg" alt="Jumpa pers daring membahas fenomena debt collector brutal dan peredaran kendaraan STNK Only. (RianAlfianto/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jumpa pers daring membahas fenomena debt collector brutal dan peredaran kendaraan STNK Only. (RianAlfianto/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Maraknya aksi kekerasan oleh debt collector serta suburnya praktik jual beli kendaraan bermotor 'STNK only' kini menjadi ancaman serius bagi industri pembiayaan nasional. Fenomena ini bukan sekadar persoalan etika penagihan, tetapi telah berkembang menjadi masalah struktural yang menggerus kepercayaan publik, meningkatkan risiko kredit macet, dan mempersempit ruang gerak pembiayaan otomotif. Isu tersebut mencuat dalam diskusi Infobank TalksNews bertajuk 'Mengurai Akar Kekerasan Debt Collector &amp; Bisnis Gelap STNK Only' yang digelar Infobank secara daring pada Kamis (5/2). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut dua fenomena ini saling berkaitan dan memberikan tekanan nyata terhadap kinerja industri pembiayaan. Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Modal Ventura OJK, Maman Firmansyah, menegaskan bahwa debt collector sejatinya merupakan bagian penting dalam menjaga keberlangsungan industri pembiayaan. Menurutnya, tanpa mekanisme penagihan, risiko gagal bayar akan melonjak signifikan. Namun, ia menekankan bahwa peran tersebut tidak boleh dijalankan di luar koridor hukum. Sepanjang 2025, OJK mencatat berbagai dinamika yang memperberat industri, mulai dari maraknya 'ormas galbay' hingga kasus intimidasi dan penculikan pejabat perusahaan pembiayaan oleh oknum tertentu. Situasi ini memperlihatkan rapuhnya kepastian hukum di lapangan, khususnya dalam proses penagihan dan eksekusi jaminan. Tekanan juga datang dari maraknya jual beli kendaraan bermotor tanpa dokumen kepemilikan sah atau dikenal dengan istilah STNK only. Menurut Maman, fenomena ini berdampak langsung pada industri pembiayaan karena membuat perusahaan semakin berhati-hati dalam menyalurkan kredit, terutama pada segmen otomotif. &ldquo;Permasalahan Forum STNK Only berdampak ke perusahaan pembiayaan, baik secara tidak langsung terhadap penegakan hukum, termasuk terhadap penurunan penjualan karena perusahaan pembiayaan menjadi lebih berhati-hati dalam underwriting,&rdquo; jelas Maman dalam paparan daringnya. Ia menegaskan bahwa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) merupakan satu-satunya bukti kepemilikan sah kendaraan. Karena itu, transaksi jual beli kendaraan bermotor tanpa BPKB tidak boleh dianggap lumrah atau dinormalisasi. Normalisasi praktik ini, kata Maman, hanya akan memperbesar risiko hukum dan pembiayaan di kemudian hari. OJK juga menepis anggapan bahwa praktik penagihan ilegal mendapat pembenaran dari regulator. Sejumlah kasus kekerasan yang viral di media sosial, menurut Maman, justru melibatkan debt collector ilegal yang menggunakan surat kuasa palsu. Ia menegaskan bahwa surat kuasa penagihan bersifat spesifik dan tidak berlaku umum. Dari sisi industri, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengungkapkan bahwa meningkatnya risiko membuat perusahaan pembiayaan memperketat prinsip kehati-hatian. Jika sebelumnya delapan dari 10 pengajuan kredit dapat disetujui, kini tingkat persetujuan turun drastis menjadi sekitar 40 persen. Suwandi juga menyoroti penyusutan portofolio pembiayaan otomotif. Porsi pembiayaan kendaraan bermotor yang sebelumnya mencapai 67 persen kini turun menjadi sekitar 49 persen. Salah satu pemicunya adalah masifnya peredaran kendaraan STNK only yang jumlahnya disebut telah mencapai jutaan unit di berbagai daerah. Menurutnya, tingginya angka gagal bayar, tenor panjang, uang muka rendah, serta adanya perlindungan oknum tertentu terhadap debitur bermasalah membuat risiko pembiayaan semakin kompleks. Kondisi ini memaksa perusahaan pembiayaan untuk mencari model bisnis baru atau menanggung risiko yang semakin besar jika tetap bertahan di segmen berisiko tinggi. Chairman Infobank Media Group Eko B. Supriyanto menegaskan bahwa debt collector merupakan bagian tak terpisahkan dari ekosistem pembiayaan yang sehat selama beroperasi sesuai aturan. Peran mereka penting untuk menjaga nilai aset jaminan dan mencegah budaya tidak membayar utang. Namun, Eko mengingatkan bahwa praktik jual beli STNK only adalah transaksi ilegal yang berisiko tinggi dan berpotensi menjerat pembeli maupun penjual pada sanksi pidana. Ia menilai lemahnya pengawasan di ruang digital turut mempercepat penyebaran praktik ilegal tersebut. Karena itu, Eko mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk bertindak tegas terhadap akun dan iklan jual beli STNK only di media sosial. Penegakan Undang-Undang ITE secara konsisten dinilai penting untuk memutus mata rantai bisnis gelap tersebut. Ke depan, kolaborasi antara regulator, industri pembiayaan, asosiasi otomotif, dan platform digital menjadi kunci. Tanpa penegakan hukum yang tegas dan edukasi publik yang berkelanjutan, kekerasan penagihan dan praktik STNK only berpotensi terus menjadi bom waktu bagi industri pembiayaan nasional. &nbsp;

Maraknya kekerasan oleh debt collector dan jual beli STNK only jadi bom waktu industri pembiayaan nasional. OJK dan pelaku industri waspada.

Soal Debt Collector Brutal hingga Jual Beli Motor 'STNK Only', OJK: Bom Waktu Industri Pembiayaan Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/03/praperadilan-1379853999.jpg" alt="Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Gresik menolak gugatan pra peradilan yang diajukan tersangka penyalahgunaan data pribadi oleh aplikator mata elang.&nbsp;(Ludry Prayoga/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Gresik menolak gugatan pra peradilan yang diajukan tersangka penyalahgunaan data pribadi oleh aplikator mata elang.&nbsp;(Ludry Prayoga/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Gresik menolak gugatan praperadilan yang diajukan tersangka penyalahgunaan data pribadi oleh aplikator mata elang (matel). Alhasil, kasus yang menyeret Freddy Eka Purnama dan Muhammad Jamaludin Kaffi akan kembali bergulir. Pihak kepolisian pun tengah bersiap untuk melengkapi berkas perkara ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik. Hakim tunggal Etri Widayati mengatakan proses penangkapan penyidik sudah sesuai dengan prosedur. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) nomor 6 tahun 2019 tentang prosedur penyidikan, penyelidikan, penanganan perkara, upaya paksa. Serta Perkap nomor 1 tahun 2025 tentang Penilaian Kinerja Anggota Polri. "Sudah sesuai dengan surat perintah penyidikan, dalam penetapan tersangka juga telah dilengkapi bukti-bukti dan keterangan saksi,&rdquo; ujarnya. Hakim Etri pun mempertimbangkan fakta persidangan yang diperkuat dengan keterangan saksi dan ahli dari masing-masing pihak. Atas dasar itu, hakim menolak eksepsi permohonan praperadilan dari para tersangka. "Untuk selanjutnya pihak kepolisian bisa melanjutkan proses penyidikan yang tengah bergulir,&rdquo; ujar Majelis Hakim. Abdul Syakur selaku kuasa hukum tersangka mengatakan bahwa menghormati putusan tersebut. Pihaknya akan berkoordinasi dengan para tersangka untuk mempertimbangkan langkah hukum yang akan ditempuh. &ldquo;Kami sangat menghormati putusan Majelis Hakim, kami juga akan berkoordinasi dengan pihak keluarga klien kami,&rdquo; paparnya. Dalam berkas permohonan, Syakur sempat menjelaskan bahwa kliennya ditangkap pada 17 Desember silam. Bermula dari penggunaan aplikasi Gomatel-Data R4 telat bayar yang dikembangkan oleh PT. Brinkul Indonesia Bisa. Freddy sendiri berkedudukan sebagai komisaris perusahaan, sedangkan Jamaludin Kaffi berperan sebagai tim IT. "Namun, berita acara pemeriksaan baru dibuatkan sehari setelahnya setelah dilakukan penahanan dan penangkapan," tuturnya. Selama proses tersebut, kliennya tidak diberikan kesempatan untuk mendapat pendampingan kuasa hukum. Lantaran tidak mendapat penjelasan secara rinci dari ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun oleh tim penyidik. "Kami menduga ada unsur kesengajaan, dengan memanfaatkan ketidaktahuan klien kami selama proses hukum bergulir," terang Syakur. Sementara itu, Kasubsi Bankum Polres Gresik Aiptu Dedi Dariyanto menghormati putusan Majelis Hakim yang telah menolak gugatan pra peradilan. Salah satunya dengan mempertimbangkan keterangan tim penyidik selama proses penangkapan hingga penetapan tersangka. &ldquo;Hasil putusan ini kami akan sampaikan kepada pimpinan. Sebagai pertimbangan melanjutkan proses hukum yang bergulir,&rdquo; tandasnya. (yog)

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Gresik menolak gugatan pra peradilan terkait penyalahgunaan data pribadi oleh aplikasi mata elang.

PN Gresik Tolak Gugatan Praperadilan Aplikator Mata Elang 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/26/B0are3PO7t5d1uas0EFr2vX5MaiHapHhiwqTd9fj-2698681640.jpg" alt="Dua pihak terlibat mengajukan pra-peradilan di PN Gresik terkait dugaan penyalahgunaan data pribadi." width="100%">
<figcaption>Dua pihak terlibat mengajukan pra-peradilan di PN Gresik terkait dugaan penyalahgunaan data pribadi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Proses hukum dugaan penyalahgunaan data pribadi oleh aplikator mata elang (matel) terus bergulir. Terbaru, para pihak yang terlibat Freddy Eka Purnama dan Muhammad Jamaludin Kaffi mengajukan pra-peradilan di PN Gresik kemarin (26/1). Lantaran menilai proses penyidikan hingga penetapan tersangka cacat prosedur. Kuasa Hukum Pemohon Abdul Syakur menjelaskan bahwa kliennya ditangkap pada 17 Desember silam. Bermula dari penggunaan aplikasi Gomatel-Data R4 telat bayar yang dikembangkan oleh PT. Brinkul Indonesia Bisa.&nbsp;"Namun, berita acara pemeriksaan baru dibuatkan sehari setelahnya setelah dilakukan penahanan dan penangkapan," tuturnya. Selama proses tersebut, kliennya tidak diberikan kesempatan untuk mendapat pendampingan kuasa hukum. Lantaran tidak mendapat penjelasan secara rinci dari ancaman hukuman penjara di atas 5 tahun oleh tim penyidik. "Kami menduga ada unsur kesengajaan, dengan memanfaatkan ketidaktahuan klien kami selama proses hukum bergulir," terang Syakur. Pihaknya juga mengaku keberatan dengan proses penetapan tersangka yang tergesa-gesa. Termasuk penyebutan aplikasi ilegal hingga pemblokiran aplikasi tanpa melalui izin atau putusan dari Pengadilan. "Padahal, data kendaraan yang ditampilkan bersifat umum bukan pribadi. Terlebih, tidak ada pelapor yang merasa dirugikan dari keberadaan aplikasi tersebut," tuturnya. Syakur pun menilai proses penangkapan hingga penetapan tersangka oleh pihak kepolisian tidak sah. Pihaknya meyakini bahwa proses tersebut bertentangan dengan pasal 140 KUHAP. "Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya," ungkapnya. Sementara itu, Kasubsi Bankum Polres Gresik Aiptu Dedi Dariyanto menghormati hak tersangka. Pihaknya akan merespon permohonan tersebut pada hari ini (Selasa, 27/1). "Segera kami sampaikan setelah berkoordinasi dengan pimpinan," pintanya kepada majelis hakim. Hakim Etri Widayati pun berharap para pihak segera mempersiapkan seluruh berkas permohonan dan saksi-saksi. Lantaran, proses persidangan ditargetkan rampung pada pekan depan. "Sesuai regulasi ada waktu 7 hari menjatuhkan putusan. Harap masing-masing pihak menghormati seluruh tahapan yang telah disepakati," pesannya.&nbsp;

Dua pihak terlibat mengajukan pra-peradilan di PN Gresik terkait dugaan penyalahgunaan data pribadi.

Sebut Penetapan Tersangka Cacat Prosedur, Aplikator Matel Melawan Ajukan Pra-Peradilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/30/aplikasi-matel-112790156.jpeg" alt="Aplikasi mata elang. (Ilustrasi)" width="100%">
<figcaption>Aplikasi mata elang. (Ilustrasi)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com&nbsp; - Praktek ilegal oknum Debt Collector (DC) terus didalami Unit Tipidter Satreskrim Polres Gresik. Khususnya, berkaitan dengan kebocoran data debitur yang tersebar luas dalam aplikasi Gomatel-Data R4 Telat Bayar. Tim penyidik pun tengah memburu tersangka lain yang berperan sebagai penyuplai data kepada aplikator. &nbsp;Kasatreskrim Polres Gresik AKP Arya Widjaya menjelaskan bahwa tengah melakukan pengembangan. Pasca menetapkan 2 tersangka, yakni Freddy Eka (FE), 39 tahun selaku komisaris dan Jamaluddin Kaffi (JK), 35 tahun selaku Operator IT. "Dari hasil pendalaman, ada beberapa pelaku lainnya yang menyuplai data ke para pembuat aplikasi itu," ungkapnya. Pasalnya, kedua tersangka mendapatkan pasokan data debitur dari oknum finance alias orang dalam. Setidaknya, ada 2 orang yang telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO). "Identitas sudah kami kantongi. Saat ini tim sudah melakukan pengejaran," tutur Alumnus Akpol 2015 itu. Tidak heran, jumlah data debitur yang tercantum dalam aplikasi mencapai 1,7 juta. Namun, mayoritas data berasal dari luar wilayah Gresik. "Hanya 34 data yang asli Gresik, selebihnya berasal dari luar daerah," papar Arya. Kanit Tipidter Satreskrim Polres Gresik Iptu Komang Andhika Haditya Prabu menambah bahwa para tersangka berbagi peran. FE bertugas menghimpun data para debitur yang memiliki tunggakan pembayaran. Data tersebut diperoleh dari berbagai perusahaan pembiayaan. "Memang berprofesi sebagai dept collector (DC). Tidak heran tersangka bisa menghimpun data dalam jumlah yang sangat banyak," paparnya.&nbsp; Seluruh data tersebut pun dikelola oleh JK dalam bentuk aplikasi sejak 2019. Namun, aplikasi baru beroperasi secara penuh pada 2021 silam. "Bisa diunduh melalui layanan play store. Namun saat ini sudah dilakukan pemblokiran aplikasi," terangnya. Rupanya, kedua tersangka mematok harga tertentu alias berbayar kepada para pengguna. Mulai dari Rp 15 ribu untuk menampilkan fitur data terbatas, hingga ratusan ribu rupiah untuk menampilkan data yang lebih lengkap. "Trial selama 3 kali akses, selebihnya harus berbayar," papar mantan Kanit Resmob Satreskrim Polres Gresik itu. &nbsp; Selama mengoperasikan aplikasi, masing-masing tersangka mendapat keuntungan bersih sekitar Rp 10 juta setiap bulannya. "Tentunya omzet yang didapat lebih dari itu," pungkasnya. (yog)

Unit Tipidter Satreskrim Polres Gresik menyelidiki praktik ilegal debt collector yang menyebarkan data debitur, oknum pegawai finance jadi b

 Polisi Buru Penyuplai Data di Aplikasi Mata Elang Oknum Pegawai Finance

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/28/2xcaQk1OH4hYU14GHZcJRR3GEwPuKaejcaAg2yKr-2414711845-1-3423300448.jpg" alt="Ilustrasi mata elang diamankan polisi. (Polres Depok)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi mata elang diamankan polisi. (Polres Depok)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penghapusan aplikasi &ldquo;mata elang&rdquo; oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ternyata begitu berdampak signifikan. Bahkan, sejumlah mata elang mengaku tak bisa bekerja selama beberapa hari terakhir akibat penghapusan tersebut. "Sekarang enggak bisa dibuka, dari Jumat kalau tidak salah. Memang kami tidak bisa kerja lagi, semua profesi mata elang sementara waktu tidak bisa bekerja dari Jumat," tutur salah satu mata elang bernama Alex (nama samaran, 35) dikutip dari Instagram @mood.jakarta, Minggu (28/12). Tanpa dukungan aplikasi, para mata elang mengalami kesulitan besar dalam mengenali kendaraan yang menunggak kredit. Selama ini, data nasabah bermasalah diperoleh dari perusahaan leasing dan disalurkan melalui aplikasi khusus yang mereka gunakan. Data tersebut biasanya diperbarui secara berkala oleh pihak leasing, bahkan bisa dua kali dalam sebulan. Ketika aplikasi tidak dapat diakses, para mata elang merasa kehilangan panduan dalam menjalankan tugasnya. Karena itulah, mereka berharap aplikasi-aplikasi tersebut dapat kembali diaktifkan agar aktivitas kerja bisa berjalan normal seperti sebelumnya. "Harapannya kami semua kalau bisa aplikasi-aplikasi yang mungkin belum terdaftar dari pihak berwenang komunikasi dengan pembuat aplikasi itu supaya bisa didaftarkan supaya legal," ungkap Alex. Sebelumnya diberitakan, Kemkomdigi mengambil langkah lanjutan atas dugaan penyalahgunaan data pribadi nasabah pembiayaan kendaraan bermotor yang diduga beredar melalui sejumlah aplikasi berbasis digital. Hingga kini, terdapat delapan aplikasi yang telah diajukan untuk dihapus atau didelisting dari platform digital. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menjelaskan bahwa tindakan tersebut ditempuh setelah pihaknya menemukan indikasi kuat adanya penyebaran data objek fidusia yang dilakukan tanpa izin. "Komdigi telah mengajukan permohonan penghapusan (delisting) terhadap 8 aplikasi digital yang berkaitan dengan praktik mata elang kepada pihak platform digital terkait, yakni Google dalam hal ini. Saat ini, 6 aplikasi diantaranya sudah tidak aktif dan 2 aplikasi lainnya sedang dalam proses," kata Dirjen Alexander di Jakarta, dikutip Minggu (21/12). Aplikasi yang dikenal dengan sebutan &ldquo;Mata Elang&rdquo;, seperti BESTMATEL, diketahui digunakan sebagai sarana pendukung aktivitas penagihan oleh debt collector. Aplikasi tersebut memungkinkan pengguna mengidentifikasi kendaraan kredit bermasalah dengan cara memindai nomor polisi secara real-time melalui basis data perusahaan pembiayaan. Selanjutnya, aplikasi ini dimanfaatkan untuk melacak, memantau, hingga menarik kendaraan di titik-titik tertentu. Informasi yang diproses mencakup data debitur, detail kendaraan, serta karakteristik fisik kendaraan. &nbsp;

Penghapusan aplikasi Komdigi buat mata elang di Indonesia tak bisa kerja selama beberapa hari. Dampak besar ini jadi perhatian pengguna.

Aplikasi Mata Elang Dihapus Komdigi, Matel Ngaku Nggak Bisa Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/16/WXfum91i1poLAIuM23sBZSHUHGCmVbPYiZdzachN-1-3547447229.jpg" alt="Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengambil langkah lanjutan atas dugaan penyalahgunaan data pribadi nasabah pembiayaan kendaraan bermotor yang diduga beredar melalui sejumlah aplikasi berbasis digital. Hingga kini, terdapat delapan aplikasi yang telah diajukan untuk dihapus atau didelisting dari platform digital. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menjelaskan bahwa tindakan tersebut ditempuh setelah pihaknya menemukan indikasi kuat adanya penyebaran data objek fidusia yang dilakukan tanpa izin. "Komdigi telah mengajukan permohonan penghapusan (delisting) terhadap 8 aplikasi digital yang berkaitan dengan praktik mata elang kepada pihak platform digital terkait, yakni Google dalam hal ini. Saat ini, 6 aplikasi diantaranya sudah tidak aktif dan 2 aplikasi lainnya sedang dalam proses," kata Dirjen Alexander di Jakarta, dikutip Minggu (21/12). Aplikasi yang dikenal dengan sebutan &ldquo;Mata Elang&rdquo;, seperti BESTMATEL, diketahui digunakan sebagai sarana pendukung aktivitas penagihan oleh debt collector. Aplikasi tersebut memungkinkan pengguna mengidentifikasi kendaraan kredit bermasalah dengan cara memindai nomor polisi secara real-time melalui basis data perusahaan pembiayaan.&nbsp; Selanjutnya, aplikasi ini dimanfaatkan untuk melacak, memantau, hingga menarik kendaraan di titik-titik tertentu. Informasi yang diproses mencakup data debitur, detail kendaraan, serta karakteristik fisik kendaraan. Menanggapi dugaan praktik jual beli dan pemanfaatan data nasabah pembiayaan kendaraan bermotor oleh pihak-pihak tertentu, Kemkomdigi menegaskan bahwa penanganan aplikasi terkait dilakukan mengacu pada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. "Proses penindakan dilakukan melalui tahapan pemeriksaan, analisis, serta rekomendasi pemutusan akses atau penghapusan aplikasi berdasarkan surat resmi dari instansi pengawas sektor terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia," ujar Dirjen Alexander. Adapun aplikasi lain yang belum diturunkan dari platform digital, saat ini masih berada dalam tahap verifikasi lanjutan yang dilakukan oleh pihak penyedia platform.&nbsp;"Kami terus memperkuat koordinasi dengan instansi pengawas sektor dan platform digital guna memastikan ruang digital tetap aman, serta melindungi masyarakat dari praktik penyalahgunaan data pribadi dan aktivitas ilegal di ranah digital," pungkas Dirjen Alexander.

Kemkomdigi menghapus delapan aplikasi digital yang diduga menyalahgunakan data pribadi nasabah pembiayaan kendaraan.

Komdigi Ajukan Delisting 8 Aplikasi Mata Elang yang Diduga Lakukan Penyalahgunaan Data Nasabah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/19/Matel-1084702320.jpg" alt="Unit Tipidter Satreskrim Polres Gresik telah menetapkan 2 orang tersangka buntut penyalahgunaan data pribadi melalui aplikasi Go Matel - Data R4 Telat Bayar. (Ludry/JawaPos)" width="100%">
<figcaption>Unit Tipidter Satreskrim Polres Gresik telah menetapkan 2 orang tersangka buntut penyalahgunaan data pribadi melalui aplikasi Go Matel - Data R4 Telat Bayar. (Ludry/JawaPos)</figcaption>
</figure>  JawaPos.com - Unit Tipidter Satreskrim Polres Gresik telah menetapkan 2 orang tersangka buntut penyalahgunaan data pribadi melalui aplikasi Go Matel - Data R4 Telat Bayar. Mereka adalah Freddy Eka (FE), 39 tahun selaku komisaris dan Jamaluddin Kaffi (JK), 35 tahun selaku Operator IT. Keduanya telah mengoperasikan aplikasi tersebut sejak 2019.&nbsp;Hal itu dipastikan setelah tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi. Hasilnya, FE dan JK menjadi sosok yang paling bertanggungjawab atas penyalahgunaan data pribadi para debitur. "Jumlah data yang dikelola mencapai lebih dari 1,7 juta," ungkap Kasatreskrim Polres Gresik AKP Arya Widjaya. Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 32 ayat 2 jo Pasal 48 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Selain itu, tersangka juga dijerat Pasal 65 ayat 1 jo Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dalam prakteknya, para tersangka pun berbagi peran. FE bertugas menghimpun data para debitur yang memiliki tunggakan pembayaran. Data tersebut diperoleh dari berbagai perusahaan pembiayaan (leasing,red). "Memang berprofesi sebagai dept collector (DC). Tidak heran tersangka bisa menghimpun data dalam jumlah yang sangat banyak," terang Arya. Seluruh data tersebut pun dikelola oleh JK dalam bentuk aplikasi sejak 2019. Namun, aplikasi baru beroperasi secara penuh pada 2021 silam. "Bisa diunduh melalui layanan play store. Namun saat ini sudah dilakukan pemblokiran aplikasi," terang Alumnus Akpol 2015 itu. Rupanya, kedua tersangka mematok harga tertentu alias berbayar kepada para pengguna. Mulai dari Rp 15 ribu untuk menampilkan fitur data terbatas, hingga ratusan ribu rupiah untuk menampilkan data yang lebih lengkap. "Debitur dari Gresik hanya berjumlah puluhan. Justru mayoritas data berasal dari luar daerah," terang Arya. Selama mengoperasikan aplikasi, masing-masing tersangka mendapat keuntungan bersih sekitar Rp 10 juta setiap bulannya. "Tentunya omzet yang didapat lebih dari itu, karena sudah dikurangi biaya operasional dan maintenance server," ungkapnya.&nbsp; Arya menegaskan bahwa tidak menutup kemungkinan jumlah pelaku bertambah. Sebab, pihaknya masih mendalami jumlah pasti para pengguna aplikasi maupun pihak lain yang ikut memasok data para debitur. "Terus kami kembangkan. Kami juga menghimbau masyarakat agar berhati-hati dengan praktek curanmor berkedok DC," tandasnya.

Unit Tipidter Satreskrim Polres Gresik menangkap dua tersangka penyalahgunaan data pribadi melalui aplikasi Go Matel.

Dua Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi Melalui Aplikasi Go Matel Ditangkap 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/09/IMG_3537JPG-634827513-3715671850.jpg" alt="Polres dan Polresta Bogor Kota, mengamankan 83 motor hasil sitaan preman berkedok matel dari masyarakat di jalan raya. (Hendi Novian/Radar Bogor)" width="100%">
<figcaption>Polres dan Polresta Bogor Kota, mengamankan 83 motor hasil sitaan preman berkedok matel dari masyarakat di jalan raya. (Hendi Novian/Radar Bogor)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan langkah untuk mengatur kembali mekanisme penagihan utang, dengan penekanan pada tanggung jawab kreditur atau pihak pemberi pinjaman yang menunjuk penagih. Hal ini diutarakan setelah insiden pengeroyokan di Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis malam (11/12), yang menyebabkan tewasnya dua orang penagih utang. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian pada Selasa, menyampaikan bahwa OJK sebenarnya sudah mengatur prosedur penagihan kepada konsumen berdasarkan ketentuan yang tertera dalam POJK No. 22/POJK.07/2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Regulasi ini mencantumkan batasan yang jelas serta mewajibkan proses penagihan dilakukan secara tepat dengan tata kelola yang baik. Ia menjelaskan bahwa dalam konteks perlindungan konsumen, prosedur penagihan telah dirancang sedemikian rupa agar tetap sesuai dengan aturan. Namun, terkait kasus Kalibata, Mahendra menilai persoalan tersebut telah memasuki ranah hukum pidana, sehingga berada di bawah otoritas aparat penegak hukum. Menurutnya, insiden tersebut sudah menjadi bagian dari penegakan hukum. "Kami akan terus memantau perkembangannya, tetapi masalah itu sudah berbeda. Fokusnya kini berada dalam ranah hukum," ujarnya. Di sisi lain, Anggota Komisi III DPR RI Abdullah tegas meminta OJK untuk menghapus ketentuan tentang penagihan utang oleh pihak ketiga. Permintaan ini dilontarkan menyusul kejadian di Kalibata yang menimbulkan tindak pidana serta korban jiwa pada Kamis (11/12). Abduh, sapaan Abdullah, menilai Peraturan OJK (POJK) Nomor 35 Tahun 2018 dan Nomor 22 Tahun 2023 yang mengatur keterlibatan pihak ketiga dalam penagihan utang cenderung kurang efektif. Ia bahkan mempertanyakan dasar hukum OJK dalam menetapkan aturan ini, mengingat UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak memberikan mandat eksplisit kepada pihak ketiga untuk melakukan penagihan. UU tersebut lebih memusatkan kewenangan pada kreditur. Abduh mengingatkan bahwa dalam krisis regulasi tata kelola penagihan oleh pihak ketiga saat ini, OJK memegang tanggung jawab utama. Menurutnya, otoritas ini tidak boleh hanya menetapkan aturan tanpa pengawasan ketat ataupun mitigasi terhadap kemungkinan risiko. Ia pun mendesak agar tanggung jawab penagihan utang dikembalikan sepenuhnya kepada kreditur atau pelaku usaha jasa keuangan tanpa melibatkan pihak ketiga. Ia juga menyoroti kejadian kekerasan lain terkait penagihan utang oleh pihak ketiga di Jalan Juanda, Depok, pada Sabtu (13/12). "Harus ada pembenahan tata kelola penagihan yang lebih berorientasi pada perlindungan konsumen sekaligus menjaga hak-hak pelaku usaha jasa keuangan agar celah tindak pidana bisa diminimalkan. Selain itu, ia meminta OJK bersama kepolisian untuk menindak tegas lembaga keuangan yang masih bekerja sama dengan pihak ketiga untuk penagihan utang secara melanggar hukum. Ia juga menekankan perlunya investigasi terhadap perusahaan jasa keuangan yang bermasalah dan penerapan sanksi tegas, baik dari segi etik maupun pidana, bagi pelaku pelanggaran aturan tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan untuk mengatur kembali mekanisme penagihan utang pasca kasus Kalibata

Marak Kasus Mata Elang, OJK Akan Atur Kembali Mekanisme Penagihan Utang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/11/Screenshot_11-12-2025_21322_webwhatsappcom-2826915695.jpeg" alt="Sejumlah warung di Kalibata, Jakarta Selatan dibakar usai insiden tewasnya mata elang (matel). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah warung di Kalibata, Jakarta Selatan dibakar usai insiden tewasnya mata elang (matel). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mata elang atau matel tidak ubahnya debt collector atau penagih utang. Namun, matel spesifik pada target utang terkait dengan kendaraan seperti sepeda motor dan mobil. Apakah aktivitas matel diatur dalam regulasi khusus? menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) penagihan utang tidak bisa sembarangan dilakukan.&nbsp; Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan dengan tegas mengatur mekanisme penagihan utang. Proses tersebut harus dilakukan sesuai dengan aturan. Bahkan OJK mengatur bahwa penagih utang wajib tersertifikasi lembaga yang sudah terdaftar, bukan dilakukan oleh sembarang orang.&nbsp; Aturan OJK juga mensyaratkan beberapa hal seperti dokumen kartu identitas, surat tugas resmi dari perusahaan leasing, bukti bahwa debitur sudah wan prestasi, hingga salinan sertifikat jaminan. Bahkan waktu penagihan dan tempat penagihan juga diatur. Tentu saja, OJK juga melarang tindak kekerasan, ancaman, dan hal-hal lain yang bersifat mempermalukan.&nbsp; Karena itu, dalam proses penagihan utang tidak boleh ada tekanan fisik maupun verbal. Apalagi jika sampai terjadi penarikan kendaraan secara paksa. Jika tidak sesuai dengan aturan, tindakan itu malah bisa pelanggaran aturan. Dan pelanggaran aturan tersebut dapat menjadi landasan bagi OJK untuk memberikan sanksi kepada perusahaan leasing.&nbsp; Meski tidak ada regulasi yang secara spesifik mengatur aktivitas matel, namun aturan penagihan yang tertuang dalam peraturan OJK wajib dipenuhi. Jangan sampai langkah perusahaan untuk menyelesaikan persoalan piutang seperti cicilan atau kredit yang macet malah menimbulkan masalah baru. Apalagi jika persoalan itu berujung pada tindak pidana.&nbsp; Baru-baru ini, terjadi pengeroyokan terhadap matel di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan (Jaksel). Akibat pengeroyokan tersebut, 2 orang matel menjadi korban hingga meninggal dunia. Pengeroyokan itu juga berbuntut panjang, kerusuhan terjadi di Kalibata. Sejumlah warung dibakar dan beberapa kendaraan yang terparkir di kawasan itu rusak.&nbsp;

Mata elang, penagih utang kendaraan, diatur OJK. Pengeroyokan matel di Kalibata, Jakarta, berujung tewasnya dua orang.

Adakah Regulasi yang Mengatur Aktivitas Matel? Begini Penjelasan Lengkapnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/11/Screenshot_11-12-2025_202359_webwhatsappcom-2131106551.jpeg" alt="Sejumlah warung di Kalibata, Jakarta Selatan dibakar usai insiden tewasnya mata elang (matel). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah warung di Kalibata, Jakarta Selatan dibakar usai insiden tewasnya mata elang (matel). (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Kerusuhan di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Kamis malam (11/12) diawali insiden pengeroyokan 2 orang mata elang alias matel hingga meninggal dunia. Lantas bagaimana cara kerja kelompok penagih utang atau debt collector khusus kendaraan bermotor tersebut? Matel pihak eksternal yang bekerja untuk mencari, memantau, mengintai, hingga mengambil kendaraan bermotor. Mereka ditugaskan menyelesaikan masalah tunggakan cicilan atau kredit. Dalam bekerja, matel kerap berkelompok. Minimal 2 orang pada setiap titik pemantauan. Di jalanan Jakarta dan beberapa kota besar lain, keberadaan matel cukup mudah ditemui. Sebab, mereka kerap bertugas di pinggir jalan-jalan utama. Biasanya, matel turun ke lapangan berbekal data kendaraan bermotor yang menunggak cicilan kepada pihak leasing.&nbsp; Secara umum, cara kerja matel cukup sederhana. Beberapa kelompok matel disebar ke beberapa titik. Mereka kemudian memantau lalu lintas di sekitar titik itu sambil memperhatikan dengan jeli setiap kendaraan bermotor yang melintas, baik mobil maupun sepeda motor.&nbsp; Bila ada yang cocok atau identik dengan data yang mereka pegang, matel akan langsung berusaha menghentikan pengguna kendaraan bermotor tersebut. Tidak jarang langkah itu dibarengi aksi pembuntutan. Juga seringkali aksi matel menyebabkan keributan.&nbsp; Apalagi jika saat melakukan penagihan tunggakan disertai dengan upaya paksa seperti merampas atau menarik kendaraan dari pemiliknya. Meski aparat kepolisian sudah berulang kali menegaskan bahwa matel atau debt collector tidak diperkenankan melakukan penarikan kendaraan, aksi tersebut masih kerap terjadi.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/016944776/sebelum-dibakar-warung-di-kalibata-didatangi-100-orang-usai-seorang-matel-tewas-dikeroyok">Sebelum Dibakar, Warung di Kalibata Didatangi 100 Orang Usai Seorang Matel Tewas Dikeroyok</a>&nbsp; Dalam beberapa video yang beredar di media sosial, aksi tersebut kerap berbuntut panjang. Sebab, bukan hanya cekcok, tidak jarang terjadi tindak kekerasan yang menyebabkan pelanggaran hukum pidana. Di Kalibata, 2 orang matel menjadi korban pengeroyokan hingga tewas. (*) &nbsp; &nbsp;

Kerusuhan di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, berawal dari pengeroyokan dua orang debt collector hingga tewas.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Mata Elang

Berita Terkini