<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/masyta-cristallin.jpg" alt="Masyita Crystallin" width="100%">
<figcaption>Masyita Crystallin</figcaption>
</figure>HINGGA saat ini pemerintah belum merasa perlu memberlakukan lockdown secara nasional. Namun, kami terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) yang lain mengenai pandemi Covid-19.  Sebagai pengelola APBN, kami membuat beberapa skenario sesuai risiko yang dapat timbul akibat pandemi ini. Mulai skenario yang paling masuk akal, skenario dengan risiko menengah, sampai skenario terburuk.  Skenario itu kami siapkan untuk memitigasi dampak ekonomi yang dapat terjadi. Sebagai gambaran, tadinya banyak pihak yang memprediksi kondisi ini akan berakhir dalam satu kuartal. Namun, kelihatannya bisa lebih panjang, bahkan sampai kuartal II. Apabila persebaran pandemi ini dapat dihentikan pada kuartal II, dampak ekonominya bisa sampai akhir tahun. Jika persebarannya belum berakhir pada kuartal II, ya bisa jadi akan ada dampak ekonomi yang lebih panjang.  Saat ini pemerintah telah memberikan beberapa kebijakan yang dapat menekan dampak ekonomi Covid-19 agar tidak makin buruk. Di antaranya, stimulus pajak untuk sektor tourism, kemudahan impor bahan baku, serta percepatan penyaluran dana desa. Semua dilakukan supaya ekonomi tidak kian terpuruk. Sebab, dari risiko teringan dari dampak ekonomi Covid-19 yang kami perkirakan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga akan melambat. Pada Lebaran nanti, misalnya, konsumsi rumah tangga naik. Namun, tidak akan setinggi pada Lebaran tahun-tahun sebelumnya. Demikian pula dengan pertumbuhan ekonomi, bisa jadi melambat di bawah 5 persen.  Hal itu disebabkan pandemi Covid-19 menekan ekonomi Tiongkok yang merupakan mitra dagang serta banyak berhubungan dengan Indonesia dari sisi ekonomi. IMF juga telah memperkirakan dampak ekonomi yang timbul akibat Covid-19 bisa jadi akan terasa lebih panjang daripada krisis finansial global. The Fed sudah memotong suku bunga dan melakukan quantitative easing dalam jumlah yang sangat besar. Tentu, itu berdampak pada pasar finansial.  Bukan hanya itu, supply side kita juga terpengaruh. Untung, saat ini Tiongkok sudah mulai recovery. Aktivitas ekonomi di Tiongkok sedikit demi sedikit membaik jika dibandingkan dengan ketika Covid-19 mencapai puncak persebarannya beberapa waktu lalu. Hanya, negara-negara lain, termasuk Indonesia, saat ini masih berjuang untuk menghadapi isu kesehatan tersebut.  Dengan kebijakan fiskal dan nonfiskal yang sudah diumumkan, kami berharap bisa menolong perekonomian. Tidak hanya bagi pekerja formal yang mendapat pelonggaran pajak. Pekerja informal juga akan kami dorong ekonominya lewat percepatan penyaluran dana desa dan bantuan sosial (bansos). Pelaku industri juga harapannya bisa lebih mudah mendapatkan impor bahan baku.  Beberapa waktu lalu, ketika Tiongkok mengalami penurunan purchasing manufacturing index (PMI) menjadi 35,7, Indonesia sebenarnya sudah melakukan substitusi impor. Semoga stok bahan baku yang sudah ada dapat mendukung aktivitas produksi dalam negeri. Meskipun, saat ini kita disarankan untuk social distancing.  Beruntungnya juga, ekonomi sangat bergantung pada konsumsi domestik. Perlambatan demand yang kemungkinan terjadi tidak akan sebesar negara lain yang punya paparan besar terhadap perdagangan global. Sebut saja Singapura dan negara-negara Asia lainnya.  Apakah kita perlu meminjam uang dari Bank Dunia untuk mengatasi dampak ekonomi akibat Covid-19? Meski ruang defisit fiskal mencapai 3 persen APBN, pemerintah pasti akan sangat berhati-hati untuk itu. Karena itulah, ada beberapa skenario terkait dampak ekonomi dari pandemi ini.  *) Staf khusus menteri keuangan  **) Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Shabrina Paramacitra

Mitigasi Dampak Ekonomi Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/masyta-cristallin.jpg" alt="Masyita Crystallin" width="100%">
<figcaption>Masyita Crystallin</figcaption>
</figure>JIKA dibandingkan dengan periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, magnitude susunan Kabinet Indonesia Maju terhadap indeks harga saham gabungan (IHSG) tidak terlampau besar.  Pada 2014, total selama beberapa pekan IHSG naik 9 persen. Saat ini kenaikannya hanya 5 persen sejak awal Oktober.  Namun, bukan berarti investor asing tidak merespons dengan baik menteri kabinet pilihan Jokowi sekarang. Sebab, pergerakan IHSG umumnya mengikuti pergerakan bursa Asia yang juga lebih banyak dipengaruhi sentimen global. Di pasar bond, dampak juga ada, tetapi lebih ke pasar sekunder meski pengaruhnya kecil sekali.  Pemerintah punya target jangka panjang untuk mencapai kestabilan makroekonomi dan lepas dari low middle income country pada 2045.  Pembangunan infrastruktur sepertinya masih menjadi prioritas. Sebagian menterinya juga sama. Malah ada penambahan peran seperti Kemenko Kemaritiman dan Investasi.  Dalam hal penanaman modal, yang perlu diperhatikan adalah online single submission (OSS) yang belum maksimal diterapkan di lapangan. Belum lagi, kita juga bersaing dengan negara-negara lain dalam hal perizinan.  Untuk Kementerian Keuangan, pada periode sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani bisa membawa defisit fiskal tetap terjaga setidaknya hingga tahun lalu. Di negara-negara lain, sebut saja Filipina dan India, ketika menjelang pemilu, kebijakan fiskal selalu lebih longgar. Nah, sampai tahun lalu Indonesia bisa menjaga kondisi fiskal tetap prudent.  Ke depan, harus ada kebijakan fiskal yang kontra siklus. Sebab, kondisi perekonomian global sedang memasuki masa resesi. Bahkan, beberapa pihak mengatakan, ada kemungkinan mengarah ke krisis. Saat kondisi ekonomi kita tumbuh 5 persen pada semester I, ada kemungkinan pertumbuhan ekonomi sedikit melemah pada semester II. Nah, kalau Indonesia ingin menjadi negara maju pada 2045, pada 2020 hingga 2045 rata-rata pertumbuhan ekonomi harus di atas 6 persen.  Bank Indonesia (BI) sudah melakukan easing (pelonggaran) dengan menurunkan suku bunga BI 7 days reverse repo rate (BI-7DRRR) empat kali. Termasuk, melonggarkan sejumlah kebijakan makroprudensial. Namun, karena perekonomian sedang slow, terutama dalam hal demand properti, kebijakan fiskal harus kontra siklus. Sebab, untuk meningkatkan pertumbuhan, tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan moneter.  Sebagai Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam jangka pendek perlu membantu kebijakan yang mendorong stabilitas. Dalam jangka panjang, perlu didorong potential growth.  Pengalaman beliau sebagai menteri perindustrian diharapkan bisa mendorong revitalisasi di manufaktur. Sebab, kalau mau mendorong pertumbuhan ekonomi di atas potensi 5 persen, harus ada mesin yang bisa bergerak kencang, yaitu manufacturing sector.  Selain itu, yang harus didorong adalah ekspor barang bernilai tambah tinggi dan peningkatan serapan tenaga kerja.  Peran lebih besar dibutuhkan, terutama dalam hal omnibus law. Kemarin kita kurang berhasil menarik relokasi investasi dari perang dagang karena kalah oleh Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Sebenarnya, dari sisi potensi, kita cukup bagus. Tinggal memperbaiki lagi kemudahan berinvestasi, melakukan simplifikasi regulasi, dan terus meningkatkan daya saing.  Ada beberapa variabel lain yang lebih penting untuk keputusan investasi, selain insentif pajak yang perlu ditangani seperti kemudahan berbisnis, biaya logistik yang tinggi, dan fleksibilitas pasar tenaga kerja.  Bagi investor asing dan prospek bisnis asing, posisi Indonesia di mata investor masih sangat baik. Rupiah akan cenderung stabil hingga akhir tahun dengan asumsi aliran modal dan neraca perdagangan stabil. Rupiah diprediksi tetap 14.200–14.400 per USD. Kemudian, rupiah akan sedikit terdepresiasi pada 2020 karena percepatan pembangunan infrastruktur jika dibandingkan dengan 2019.  Di luar itu, secara keseluruhan, hal penting lainnya adalah memperhatikan penegakan hukum. Investor tentu berharap isu pemberantasan korupsi menjadi hal yang diperhatikan oleh pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Dari sisi bond yield, Indonesia memang masih unggul karena merupakan one of the highest di antara negara-negara lainnya. Tetapi, untuk FDI (foreign direct investment), kondisi perpolitikan, hukum, dan keamanan tentu lebih dipertimbangkan.  Ketika di Indonesia ada protes masyarakat mengenai perlakuan terhadap KPK, di negara lain sebenarnya juga ada protes meski case-nya berbeda. Sebut saja Hongkong yang aksi protes massanya tidak kalah besar jika dibandingkan dengan yang terjadi di Indonesia. Bahkan, magnitude-nya ke pasar keuangan Asia juga lebih besar.  Artinya, meski Indonesia sempat mengalami gejolak, investor masih memandang Indonesia secara keseluruhan.  Secara umum, investor masih memandang kondisi politik kita stabil. Tetapi, penegakan hukum tetap perlu dilakukan oleh pemerintah. Apakah dalam bentuk perppu atau yang lainnya. Sebab, kepastian hukum dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah juga menjadi pertimbangan investor.  <hr />  *) Kepala Ekonom DBS Indonesia  **) Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Shabrina Paramacitra

Investor Butuh Kepastian Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/masyta-cristallin.jpg" alt="Masyita Crystallin" width="100%">
<figcaption>Masyita Crystallin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Jika pengumuman antara quick count beberapa waktu lalu dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu in line, wajar jika kemarin kita sempat merasakan adanya upside (pertumbuhan positif) di market.  Namun, itu hanya bersifat temporer. Mengenai investasi riil akan masuk dalam jangka panjang atau tidak, itu bergantung pada reformasi kebijakan ekonomi yang akan dilakukan pemerintah. Apakah bakal melanjutkan reformasi yang sudah dilakukan atau tidak. Apakah masih akan melakukan intervensi harga BBM dan listrik atau tidak.  Investasi, selain berkaitan dengan kejelasan kepastian berusaha dan penegakan hukum, sangat berhubungan dengan infrastruktur dan keputusan politik. Menurut saya, sekilas investor cukup merespons positif perkembangan baru di Indonesia. Apalagi, pengumuman dan penetapan presiden berjalan aman.  Pembangunan infrastruktur dalam lima tahun terakhir masih bisa digenjot pada periode kedua pemerintahan Jokowi. Namun, sepertinya pemerintah mulai membuka opsi-opsi baru untuk financing. Juga akan lebih melibatkan peran swasta. Anggaran infrastruktur pada APBN mungkin akan tumbuh flat. Yang penting, pembangunan infrastruktur itu merata dan sesuai dengan sasaran.  Membuka kesempatan bagi peran swasta normal diterapkan di negara berkembang. Awalnya mengandalkan dana dari pemerintah dan BUMN. Kemudian, setelah berkembang, swasta akan makin banyak ikut masuk. Baik asing maupun dari dalam negeri. Itu positif. Asalkan, pemerintah bisa mengukur dengan tepat risiko-risikonya.  Pembangunan infrastruktur, menurut saya, harus dilanjutkan. Pengembangan di luar Jawa perlu diperhatikan. Rencana Jokowi untuk memindahkan ibu kota sudah tepat. Sebab, sudah lama Indonesia ini Jawa-sentris. Baik dari sisi pertumbuhan ekonomi maupun kekuasaan politik.  Tidak ada salahnya ibu kota digeser. Dengan begitu, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi bisa bertambah. Tidak hanya ada di Jawa. Kalau tidak segera dipindahkan pada periode pemerintahan ke-2 Jokowi, pemindahan ibu kota harus menunggu pemerintah baru lagi. Itu tentu akan membutuhkan willingness politik yang belum tentu sejalan dengan gagasan mengenai pemindahan ibu kota. Jokowi akan berusaha keras mengusahakan pemindahan ibu kota sebelum periode pemerintahannya berakhir.  Dalam jangka pendek, pemindahan ibu kota itu bagus. Akan ada aktivitas pembangunan infrastruktur di tempat baru. Multiplier effect ke daerah juga akan terasa. Kalimantan -wilayah yang disebut-sebut sebagai lokasi ibu kota baru- merupakan daerah yang ekonominya comodity based. Sekarang harga komoditas menurun. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang kelihatannya tidak akan terlalu naik.  Kalau daerah penghasil komoditas bergantung pada komoditas saja, tidak ada sektor unggulan lain yang nilai tambahnya tinggi, akan sulit untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Saat ini 70-80 persen pertumbuhan ekonomi berasal dari Jawa. Kalau pertumbuhan ekonomi Jawa naik 1 persen, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan naik 0,5 persen. Sebaliknya, kalau pertumbuhan ekonomi Jawa turun 1 persen, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan turun 0,5 persen.  Jadi, terlalu mengandalkan Jawa, risikonya sangat besar untuk pertumbuhan ekonomi. Kalau kontribusi pulau-pulau besar yang lain bisa naik masing-masing 18-20 persen, guncangan yang ada tidak akan terlalu menggoyang pertumbuhan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi akan merata dan lebih stabil.  *) Disarikan dari wawancara dengan Shabrina Paramacitra

Jangan Lagi Hanya Mengandalkan Jawa