<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/28/WhatsApp-Image-2024-11-28-at-000116-1553184899.jpeg" alt="Ketua Tanfidziyah PWNU Jateng Abdul Ghaffar Rozin. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Tanfidziyah PWNU Jateng Abdul Ghaffar Rozin. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Majelis Masyayikh terus memperkuat langkah nyata dalam penjaminan mutu pendidikan pesantren. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang menegaskan kedudukan pesantren sebagai lembaga pendidikan dengan kekhasan, kemandirian, serta peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai tindak lanjut amanat tersebut, Majelis Masyayikh melaksanakan asesmen penjaminan mutu Ma&rsquo;had Aly tahap kedua pada 13&ndash;30 Oktober 2025, mencakup 13 Ma&rsquo;had Aly di 11 kota/kabupaten pada 4 provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Sebanyak 26 asesor diterjunkan untuk melaksanakan asesmen tersebut. Sebagaimana tahap pertama yang telah dilaksanakan sebelumnya, asesmen tahap kedua ini tetap berlandaskan semangat yang sama &mdash; yakni memperkuat budaya mutu pendidikan pesantren yang mandiri, berkelanjutan, dan berakar pada nilai-nilai khas pesantren. Ketua Majelis Masyayikh, KH. Abdul Ghaffar Rozin (Gus Rozin), menegaskan bahwa asesmen ini bukan sekadar proses administratif atau pemenuhan standar eksternal, melainkan sarana untuk menumbuhkan kesadaran internal mengenai pentingnya budaya mutu. &ldquo;Asesmen ini bukan soal dinilai atau menilai, tetapi tentang bagaimana pesantren memahami dan mengembangkan potensi dirinya sendiri. Fokus utama asesmen Ma&rsquo;had Aly adalah internal quality culture &mdash; budaya mutu yang tumbuh dari dalam. Dalam bahasa undang-undang, ini sejalan dengan semangat kemandirian dan kekhasan pesantren sebagai sumber utama dalam mewujudkan budaya mutu,&rdquo; ujar Gus Rozin. Pelaksanaan asesmen tahap kedua Ma'had Aly ini sebagai langkah strategis lanjutan dalam penguatan ekosistem mutu pendidikan pesantren yang kolaboratif dan berkelanjutan. Dalam kerangka standar tarbiyah, kegiatan ini tidak hanya menilai capaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL), tetapi juga memperkuat kualitas proses pembelajaran, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta pelaksanaan karya ilmiah (bahts) dan pengabdian masyarakat (khidmah) sebagai bagian integral dari pengembangan mutu Ma&rsquo;had Aly. Direktur Pesantren Kementerian Agama yang juga ex-officio Kepala Sekretariat Majelis Masyayikh, Basnang Said, juga menekankan bahwa penguatan mutu harus berakar pada karakter dan nilai khas pesantren. &ldquo;Setiap Ma&rsquo;had Aly memiliki keunikan dan tradisi keilmuan yang berbeda. Melalui asesmen ini, kita memastikan bahwa penguatan mutu tidak menyeragamkan, tetapi justru memperkuat kekhasan itu. Kemandirian mutu berarti pesantren mampu menjaga jati diri sekaligus beradaptasi dengan perkembangan zaman,&rdquo; jelas Basnang. Sementara itu, Mudir Ma&rsquo;had Aly Al-Tarmasi Pacitan, Dr. Ahmad Fauzan, menyampaikan apresiasinya atas asesmen yang dilakukan Majelis Masyayikh. &ldquo;Bagi kami, asesmen ini bukan sekadar evaluasi formalitas, tetapi kesempatan untuk mendapatkan masukan konstruktif dari para asesor. Kami merasa didampingi dan termotivasi untuk memperkuat kualitas akademik, tradisi keilmuan, dan pelayanan kepada mahasantri. Asesor hadir bukan untuk menghakimi, tetapi mendampingi. Ini menjadi ruang belajar bersama antara asesor dan pengelola Ma&rsquo;had Aly,&rdquo; ujarnya. Selain penguatan akademik, asesmen ini juga mempererat hubungan antara Majelis Masyayikh, Dewan Masyayikh, dan lembaga pesantren dalam membangun sistem mutu yang saling menopang. Proses ini diharapkan dapat memperkuat budaya akademik dan meneguhkan pesantren sebagai pusat keilmuan Islam yang unggul dan berakar kuat pada nilai-nilai tradisi. Melalui rangkaian asesmen Ma&rsquo;had Aly tahap kedua ini, Majelis Masyayikh berharap terbangun budaya mutu yang berkesinambungan dan berorientasi pada peningkatan kualitas kelembagaan, kurikulum, dan pengelolaan pendidikan. Semangat ini sejalan dengan standar mutu Ma&rsquo;had Aly yang menekankan pada keberlanjutan tradisi keilmuan, penguatan tata kelola, serta kemandirian dalam menjaga jati diri dan mutu pendidikan pesantren.

Majelis Masyayikh terus memperkuat langkah nyata dalam penjaminan mutu pendidikan pesantren sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019.

Majelis Masyayikh Komitmen Bangun Budaya Mutu dan Kemandirian Pesantren dalam Asesmen Ma’had Aly Tahap Kedua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/29/rozin-3680702868.jpeg" alt="Ketua Majelis Masyayikh, KH. Abdul Ghaffar Rozin. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Masyayikh, KH. Abdul Ghaffar Rozin. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Majelis Masyayikh terus memperkuat mutu pendidikan pesantren melalui penyelenggaraan Pelatihan Asesmen Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Pesantren Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) pada 25&ndash;29 Agustus 2025 di Tangerang. Kegiatan ini bentuk dari upaya Majelis Masyayikh dalam melaksanakan amanat UU No.18/2019 tentang Pesantren. &nbsp; Dalam pelatihan yang berlangsung lima hari ini, peserta mengikuti pembelajaran sinkronus dan asinkronus; diskusi kelompok, simulasi asesmen, serta praktik penggunaan instrumen penjaminan mutu melalui aplikasi SYAMIL. Materi pelatihan mencakup pemahaman regulasi, standar mutu, kode etik, hingga penyusunan laporan asesmen yang objektif, reflektif, dan solutif. Ketua Majelis Masyayikh, KH. Abdul Ghaffar Rozin dalam keterangan tertulisnya menegaskan bahwa penilaian mutu pendidikan pesantren memiliki karakteristik berbeda dengan lembaga pendidikan umum. &ldquo;Pesantren tidak diukur dengan kemampuan kuantitatif semata. Pesantren boleh diukur, tetapi oleh orang-orang yang memahami pesantren itu sendiri, yang bisa menjiwai substansi dan spirit pengembangan keilmuan pesantren,&rdquo; ungkapnya. Gus Rozin menjelaskan, keberhasilan pendidikan pesantren tidak bersifat tunggal atau berdasarkan standar yang ditetapkan negara seperti matematika atau fisika. Keberhasilan tersebut justru diukur dari capaian yang sedang dikembangkan oleh pesantren itu sendiri. &ldquo;Dikdasmen ini menyiapkan calon kader ulama. Pesantren harus semakin meneguhkan jati dirinya dengan kutubutturots dan dirasah islamiyah sebagai titik tumpu, sekaligus menjadi bekal untuk menjawab problematika kebangsaan,&rdquo; tambahnya. Ia juga menekankan bahwa hubungan antara asesor dan pesantren bukanlah relasi antara penilai dan yang dinilai. &ldquo;Asesor datang bukan untuk menghakimi, melainkan membantu pesantren memetakan potensi, kelebihan, dan kekurangan agar bisa diselesaikan bersama. Kita datang sebagai keluarga besar pesantren,&rdquo; tegasnya. Senada dengan itu, Prof. Abd A&rsquo;la Basyir selaku Anggota Majelis Masyayikh Divisi Dikdasmen, menekankan pentingnya strategi pelatihan yang partisipatif dan kolaboratif. &ldquo;Para asesor harus memahami secara komprehensif kebijakan, konsep, prinsip, dan kerangka kerja penjaminan mutu. Asesor adalah penjaga gawang kualitas pesantren. Dengan budaya mutu dan perbaikan berkelanjutan, kita tunjukkan bahwa pesantren bisa menjadi model pendidikan masa depan, bahkan rujukan dunia global,&rdquo; jelasnya. &nbsp;

Kegiatan ini bentuk dari upaya Majelis Masyayikh dalam melaksanakan amanat UU No.18/2019 tentang Pesantren.

Perkuat Mutu Pendidikan Pesantren, Majelis Masyayikh Gelar Pelatihan Asesmen Dikdasmen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/27/santri-dan-mbg-2315618402.jpg" alt="Ilustrasi: Para Santri di Pondok Pesantren.&nbsp;(dok: Humas Kemenko PM)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Para Santri di Pondok Pesantren.&nbsp;(dok: Humas Kemenko PM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&mdash; Majelis Masyayikh menandai langkah strategis penjaminan mutu pendidikan pesantren dengan menggelar Pelatihan Asesor Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Pesantren Jenjang Ma&rsquo;had Aly pada 18&ndash;22 Agustus 2025 di Tangerang. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memastikan sistem penjaminan mutu berjalan efektif sekaligus memperkuat peran Ma&rsquo;had Aly sebagai pusat kaderisasi ulama. Selama lima hari, peserta mengikuti pembelajaran sinkronus dan asinkronus, diskusi kelompok, simulasi asesmen, serta praktik penggunaan instrumen penjaminan mutu melalui aplikasi SYAMIL. Materi pelatihan mencakup pemahaman regulasi, standar mutu, kode etik, hingga penyusunan laporan asesmen yang objektif, reflektif, dan solutif. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/016457832/5-penembak-jitu-bali-united-siap-bombardir-gawang-persebaya-surabaya-konsistensi-eduardo-perez-dipertaruhkan">5 Penembak Jitu Bali United Siap Bombardir Gawang Persebaya Surabaya! Konsistensi Eduardo Perez Dipertaruhkan</a> Ketua Majelis Masyayikh, KH. Abdul Ghaffar Rozin dalam keterangan tertulisnya menegaskan bahwa keberadaan asesor Ma&rsquo;had Aly berbeda dari asesor perguruan tinggi pada umumnya. &ldquo;Asesor bukan sekadar pemeriksa administratif, melainkan bagian dari keluarga pesantren. Hubungan kita bukan hakim dengan terdakwa, melainkan hubungan kekeluargaan, keilmuan, dan bathiniyyah. Asesor hadir untuk menjaga ruh pesantren sekaligus mendorong tumbuhnya budaya mutu,&rdquo; ujarnya. Lebih jauh, Gus Rozin menekankan bahwa Ma&rsquo;had Aly memiliki amanat besar untuk melahirkan kader ulama yang mumpuni. &ldquo;Ma&rsquo;had Aly diharapkan menjadi mercusuar keilmuan Islam yang mampu menyebarkan visi keulamaan dan tradisi intelektual ulama Nusantara berbasis kutubutturots. Lulusan Ma&rsquo;had Aly bukan hanya mutafaqqih fi al-din, tetapi juga mutafaqqih fi masalih al-khalqi, yaitu ulama yang mendalami ilmu sekaligus memberi solusi atas persoalan bangsa,&rdquo; tegasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/016457810/timo-scheunemann-dorong-timnas-u-16-putri-tampil-maksimal-demi-wujudkan-liga">Timo Scheunemann Dorong Timnas U-16 Putri Tampil Maksimal demi Wujudkan Liga</a> Dalam kesempatan yang sama, Gus Rozin juga menekankan pentingnya menjaga independensi pesantren dan kekhasan pesantren dalam kerangka pendidikan nasional. &ldquo;Pesantren tidak boleh diseragamkan. Kekhasan masing-masing pesantren harus dijaga, bukan untuk membiarkan tertinggal, melainkan agar berkembang sesuai visi dan misinya. Independensi pesantren adalah prinsip yang dijamin Undang-Undang Pesantren. Berdiri mandiri tanpa intervensi, dengan tetap berpegang pada komitmen kebangsaan,&rdquo; jelasnya. Anggota Majelis Masyayikh Divisi Ma&rsquo;had Aly, KH. Abdul Ghofur Maimoen, menambahkan pentingnya asesor sebagai mitra strategis pesantren dan Profil Santri Indonesia sebagai rujukan dalam pengembangan pesantren. &ldquo;Profil Santri Indonesia memuat kompetensi, akidah, dan akhlak sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Inilah rujukan kita dalam pengembangan mutu pendidikan pesantren,&rdquo; jelasnya. Diharapkan, asesor bukan hanya memeriksa, tetapi juga mendampingi. Asesor harus menjadi mitra pemberdayaan pesantren agar tumbuh budaya mutu di setiap lembaga. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/016457781/perang-dingin-alexander-isak-vs-newcastle-dimulai-striker-swedia-curhat-manajemen-klub-ingkar-janji">Perang Dingin Alexander Isak vs Newcastle Dimulai! Striker Swedia Curhat Manajemen Klub Ingkar Janji</a> Direktur Pesantren, Basnang Said, menegaskan bahwa pelatihan asesor merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. &ldquo;Pesantren, dengan segala kekhasannya dijamin Undang-Undang, membutuhkan pendekatan penjaminan mutu yang kontekstual serta sesuai karakteristiknya. Harapannya, setiap asesor berperan sebagai penjaga mutu sekaligus penggerak budaya pemberdayaan pesantren sehingga Ma&rsquo;had Aly dapat sejajar dengan perguruan tinggi lainnya, bahkan lebih unggul, karena substansinya yang khas dan mendalam,&rdquo; tegasnya.

KH. Abdul Ghaffar Rozin dalam keterangan tertulisnya menegaskan bahwa keberadaan asesor Ma’had Aly berbeda dari asesor perguruan tinggi.

Majelis Masyayikh Gelar Pelatihan Asesor Ma’had Aly, Teguhkan Pesantren Sebagai Mercusuar Keilmuan Islam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/13/rozin-2543895459.jpeg" alt="Ketua Majelis Masyayikh KH. Abdul Ghaffar Rozin. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Masyayikh KH. Abdul Ghaffar Rozin. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Majelis Masyayikh menegaskan komitmen dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan pesantren dengan menyelenggarakan Uji Publik Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal (SPMI&ndash;SPME) untuk Pendidikan Pesantren Jalur Nonformal. Kegiatan ini dilaksanakan pada 10&ndash;12 Juli 2025 di Kota Tangerang dan diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan. Uji publik ini merupakan bagian akhir dari serangkaian proses yang telah dimulai sejak tahun 2023. Dimulai dari kajian awal mengenai pemetaan tipologi dan pola pendidikan pesantren nonformal, Majelis Masyayikh kemudian menyusun dokumen Standar Mutu Pendidikan Pesantren Pada Jalur Pendidikan Nonformal pada tahun 2024, yang selanjutnya disahkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 1104 Tahun 2025. Dokumen SPMI-SPME tersebut memuat dua sistem utama. Yakni Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh Dewan Masyayikh di tingkat satuan pendidikan pesantren Selain itu, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dijalankan secara nasional oleh Majelis Masyayikh. Pendidikan pesantren jalur nonformal adalah&nbsp;bentuk paling otentik dari tradisi pesantren di Indonesia. Sebelum hadirnya pendidikan berjenjang dan formal, pesantren tumbuh dari tradisi pengkajian kitab kuning yang tidak hanya mentransmisikan ilmu, tetapi juga nilai-nilai akhlak dan aqidah. Ketua Majelis Masyayikh, KH. Abdul Ghaffar Rozin, menekankan pentingnya pelestarian bentuk asli pesantren dalam setiap upaya penjaminan mutu. &ldquo;Pendidikan nonformal pesantren adalah bentuk asli dan khas dari pendidikan pesantren. Sebelum ada jenjang dan formalitas, pesantren berdiri dengan kajian kitab kuning. Itulah ruh yang harus kita rawat,&rdquo; tegasnya dalam keterangan tertulisnya. Meski demikian, sebagai bentuk otentik dari pendidikan pesantren, Gus Rozin menyebutkan jalur nonformal pesantren tetap harus memperhatikan aspek pemenuhan hak sipil santri untuk mendapatkan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi. &ldquo;Kami harus sama-sama meyakini bahwa bentuk asli ini harus kita lestarikan, kita rawat, dan kita kembangkan sedemikian rupa, tentunya tanpa mengubah banyak praktik pendidikan pesantren. Namun demikian, kami juga perlu memperhatikan aspek lainnya seperti pemenuhan hak sipil, rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi,&rdquo; tambah Gus Rozin. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/016290660/pertandingan-persahabatan-preston-vs-liverpool-penghormatan-untuk-diogo-jota-dan-kesempatan-debut-pemain-baru-the-reds">Pertandingan Persahabatan Preston vs Liverpool: Penghormatan untuk Diogo Jota dan Kesempatan Debut Pemain Baru The Reds</a> Sementara itu, Nyai Hj. Badriyah Fayumi, anggota Majelis Masyayikh Divisi Pendidikan Dasar dan Menengah, menilai sistem penjaminan mutu ini sebagai jembatan penting antara kekhasan pesantren dan kebutuhan pengakuan dari negara. &ldquo;Yang sedang kami bangun ini bukan sekadar sistem, tetapi jembatan antara kekhasan dan kemandirian pesantren dengan kebutuhan legalitas dan pengakuan dari negara,&rdquo; ungkap Nyai Badriyah. &ldquo;Kami semua punya harapan besar. Bahwa dari sistem ini akan lahir ekosistem pendidikan pesantren yang lebih kuat dan lebih lengkap. Dan dari ekosistem itu akan muncul generasi santri yang bukan hanya cakap secara keilmuan, tetapi juga siap berkhidmat untuk umat dan bangsa,&rdquo; pungkasnya. Dokumen SPMI-SPME ini disusun sebagai panduan kerja mutu yang khas pesantren namun tetap sistematis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Sistem ini diharapkan mampu memastikan pesantren tetap mempertahankan jati diri dan nilai tradisionalnya, sekaligus memperoleh legitimasi dalam sistem pendidikan nasional. Lebih jauh, sistem ini membuka jalan bagi pendidikan pesantren jalur nonformal untuk dapat menerbitkan syahadah dan ijazah yang diakui secara hukum sebagaimana pendidikan formal. Harapannya, sistem ini menjadi pondasi lahirnya generasi ulama masa depan yang mampu menjaga, merawat, serta mengokohkan posisi pesantren sebagai pilar keilmuan Islam di Indonesia.

Sebelum hadirnya pendidikan berjenjang dan formal, pesantren tumbuh dari tradisi pengkajian kitab kuning yang tak hanya mentransmisikan ilmu

Dokumen SPMI-SPME Pendidikan Pesantren Jalur Nonformal Diuji Publik

Masyayikh

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Masyayikh

Berita Terkini

Majelis Masyayikh Komitmen Bangun Budaya Mutu dan Kemandirian Pesantren dalam Asesmen Ma’had Aly Tahap Kedua

Perkuat Mutu Pendidikan Pesantren, Majelis Masyayikh Gelar Pelatihan Asesmen Dikdasmen

Majelis Masyayikh Gelar Pelatihan Asesor Ma’had Aly, Teguhkan Pesantren Sebagai Mercusuar Keilmuan Islam

Dokumen SPMI-SPME Pendidikan Pesantren Jalur Nonformal Diuji Publik

Download Aplikasi JawaPos.com