<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/28/Pramono-Anung-Rano-Karno-Hanung-Hambara-3-3114470256.jpg" alt="Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menyampaikan visi-misi pada debat kedua pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Minggu (27/10" width="100%">
<figcaption>Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menyampaikan visi-misi pada debat kedua pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Minggu (27/10</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Demokrasi dalam pesta demokrasi semua bisa terjadi. Ceruk peluang suara digarap optimal oleh para kandidat. Dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) pemilih dari beragam latar belakang dioptimalkan untuk menentukan pilihan. Begitu halnya dengan pasangan Pramono Anung- Rano Karno di Pilgub Jakarta. Pasangan ini mendapat amunisi dukungan dari masyarakat Sunda yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sunda Jakarta (AMSJ). Dukungan itu dideklarasikan langsung bilangan Senen, Jakarta Pusat, pada Jumat (15/11). Ketua AMSJ Ujang Rizwansyah menyebut ada sejumlah alasan yang membuat masyarakat Sunda di Jakarta untuk memberikan dukungan kepada Pramono-Rano dibanding ke Ridwan Kamil. Padahal Ridwan Kamil merupakan warga Sunda yang pernah menjadi Gubernur Jawa Barat. "Aliansi Masyarakat Sunda Jakarta merupakan kumpulan dari lebih 60 komunitas warga Sunda di Jakarta yang menyatakan dukungan kepada Mas Pram dan Bang Rano. Deklarasi dukungan ini merupakan bagian dari gelombang dukungan warga Sunda yang terus meluas kepada Pram-Doel," ujar Ujang. Sebagai warga Sunda yang sudah lama tinggal di Jakarta, AMSJ melihat bahwa Pramoni-Rano menawarkan berbagai program untuk meningkatkan keamanan, kesejahteraan, dan pelestarian budaya di Jakarta, termasuk usulan pembangunan fasilitas komunitas di setiap kelurahan. Pasangan ini juga mengedepankan pendekatan yang berlandaskan gotong royong untuk mengatasi masalah sosial dan menjadikan Jakarta sebagai kota yang lebih aman dan inklusif. "Kami, Aliansi Masyarakat Sunda Jakarta, dengan ini menyatakan dukungan penuh kepada Bapak Pramono Anung Bapak Rano Karno untuk maju sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Melalui deklarasi ini kami berharap keduanya dapat membawa perubahan yang positif, memberdayakan masyarakat, serta menjaga keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga DKI Jakarta. Kami yakin kepemimpinan mereka akan memberikan warna baru yang penuh semangat dan dedikasi untuk memajukan Jakarta" kata Ujang saat memimpin membacakan naskah deklarasi. Dukungan AMSJ itu membantah adanya klaim bahwa masyarakat Sunda selama ini memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil. Sebab, masyarakat Sunda di Jakarta tidak pernah berpikir SARA dalam menentukan calon pemimpin. "Kami melihat pasangan calon berdasarkan visi-misi dan Program yang dicanangkan, bukan berdasarkan suku dan Ras," jelas Ujang.

Aliansi Masyarakat Sunda Jakarta (AMSJ) menyatakan dukungannya untuk pasangan Pramono Anung-Rano Karno di Pilgub Jakarta.

Masyarakat Sunda Dukung Mas Pram-Bang Doel, Ujang Beberkan Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/blak-blakan-arteria-dahlan-jelaskan-maksudnya-sebut-kemenag-bangsat_m_200150.jpeg" alt="Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan menyebut Kemeterian Agama bangsat karena tidak bisa mengurus maraknya biro perjalanan umrah bodong." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan menyebut Kemeterian Agama bangsat karena tidak bisa mengurus maraknya biro perjalanan umrah bodong.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah mendapatkan kecaman dan juga kritikan dari berbagai kalangan, akhirnya Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengungkapkan permintaan maafnya ke publik.  Arteria mengaku masyarakat Sunda adalah bagian dari keluarganya. Sehingga dia menegaskan tidak ada niat untuk merendahkan masyarakat Jawa Barat.  "Terkait hal tersebut saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, semua lah, karena saya menganggap orang Sunda itu bagian dari keluarga besar kami," ujar Arteria di Kompleks Parlemen, Jakarta Kamis (20/1).  Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengaku selama ini dirinya selalu menjalin hubungan baik dengan sejumlah orang yang berasal dari suku Sunda. Sehingga tidak mungkin dia menghina masyarakat Sunda.  "Teman saya, sahabat saya banyak banget, apalagi Jakarta ini berbatasan dengan Jawa Barat. Saya mohon maaf atas pernyataan saya tersebut," katanya.  Arteria mengaku polemik yang ia buat tersebut menjadi pembelajaran berharga bagi dirinya bertindak dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai seorang anggota dewan.  "Saya belajar banyak dari persoalan ini, memang harus diakui banyak energi anak bangsa yang tersita untuk pernyataan saya yang seperti ini. Ini sekaligus juga masukan yang berarti," ungkapnya.  Sebelumnya, Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komaruddin Watubun, mengatakan partainya memberikan sanksi peringatan terhadap kadernya yang juga anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan.  Sanksi DPP PDIP ini diberikan setelah sebelumnya, Arteria Dahlan mendesak agar Jaksa Agung ST Burhanuddin mencopot seorang Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) lantaran dalam rapat DPR menggunakan bahasa Sunda.  Komaruddin menegaskan Arteria Dahlan telah terbukt melanggar etik dan disiplin organisasi DPP PDIP.  Komaruddin menuturkan, sejak polemik tentang bahasa Sunda tersebut disinggung oleh Arteria Dahlan, DPP PDIP menerimaa berbagai laporan dari media massa termasuk pengaduan dari DPD PDIP Jawa Barat.

Kini Arteria Dahlan Sebut Masyarakat Sunda Sebagai Keluarga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/politisi-pdip-sebut-kemenag-bangsat-anak-buah-prabowo-bilang-begini_c_199994.jpeg" alt="Ketua DPP Gerindra Riza Patria berharap kasus seperti Arteria Dahlan tidak terjadi lagi." width="100%">
<figcaption>Ketua DPP Gerindra Riza Patria berharap kasus seperti Arteria Dahlan tidak terjadi lagi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mengaku tidak ada niat untuk merendahkan dan menyinggung masyarakat Sunda terkait ucapannya yang berujung menjadi polemik di publik. Karena itu, legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Jawa Barat  "Saya mohon maaf atas pernyataan saya tersebut, dan kami juga memastikan tidak ada niatan sedikitpun untuk merendahkan, menyakiti keluarga kami yang bersuku Sunda," ujar Arteria di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/1).  Arteria mengaku polemik yang ia buat tersebut menjadi pembelajaran berharga bagi dirinya bertindak dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai seorang anggota dewan.  "Saya belajar banyak dari persoalan ini, memang harus diakui banyak energi anak bangsa yang tersita untuk pernyataan saya yang seperti ini. Ini sekaligus juga masukan yang berarti," katanya.  Arteria berterima kasih kepada masyarakat yang mengkritiknya baik di media sosial atau lewat pemberitaan. Karena dia tahu, kritikan tersebut adalah bahan untuk dirinya lebih baik lagi dalam bersikap.  "Mudah-mudahan atas masukan-masukannya saya bisa belajar dan menjadikan bahan-bahan tersebut sebagai bahan pencermatan dan bahan pembelajaran agar saya bisa bekerja lebih baik ke depan," ungkapnya.  Lebih lanjut, Arteria juga meminta kepada publik untuk tidak mengkait-kaitan pernyataan dirinya tersebut dengan DPP atau Fraksi PDIP. Sebab yang ia lakukan tersebut murni pendapat pribadinya.  "Saya mohon maaf dan kemudian pernyataan yang mungkin buat gaduh ini murni dari saya selaku pribadi, selaku anggota DPR dalama menjalankan tugas pengawasan. Tidak ada kaitannya dengan fraksi atau partai kami," tuturnya.  Anggota Komisi III DPR RI asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan pun didesak banyak pihak untuk meminta maaf secara terbuka karena telah melukai masyarakat Sunda. Namun, kemarin dia enggan untuk meminta maaf secara terbuka ke publik. Dia mempersilakan kepada pihak-pihak yang keberatan dengan ucapannya untuk bisa melaporkannya ke Mahakamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.  Diketahui, polemik ini muncul saat Arteria Dahlan protes terhadap Jaksa Agung ST Burhanuddin lantaran ada Kepala Kejaksaan Tinggi yang menggunakan bahasa Sunda saat rapat dengan anggota dewan.  Namun demikian, legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu tidak mengungkap siapa Kepala Kejaksaan Tinggi yang dimaksudnya tersebut.  Arteria khawatir apabila rapat menggunakan bahasa daerah, maka komunikasi tidak lancar. Karena tidak menutup kemungkinan ada anggota dewan yang tidak mengerti bahasa Sunda.  Bahkan Arteria dengan tegas meminta agar Jaksa Agung ST Burhanuddin mencopot Kepala Kejaksaan Tinggi tersebut.

Awalnya Menolak, Arteria Akhirnya Minta Maaf Kepada Masyarakat Sunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/20220119_075858.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Humas Pemprov Jabar" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Humas Pemprov Jabar</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengimbau Arteria Dahlan agar segera meminta maaf kepada masyarakat Sunda di berbagai daerah di Nusantara. ”Jadi saya mengimbau Pak Arteria Dahlan sebaiknya meminta maaf ya kepada masyarakat Sunda. Tapi kalau tidak dilakukan pasti akan bereskalasi karena sebenarnya orang Sunda itu pemaaf ya, jadi saya berharap itu dilakukan,” ujar Ridwan Kamil seperti dilansir dari Antara di Bandung, Rabu (19/1). Ridwan Kamil menilai pernyataan yang dilontarkan anggota DPR melukai kebhinnekaan NKRI. Dia mengingatkan Arteria Dahlan dengan cara baik-baik karena sejatinya orang Sunda itu memiliki sifat silih asih silih asah silih asuh. ”Menurut saya kekayaan, keberagaman makanya Pancasila Bhinneka Tunggal Ika itu mewakili semangat itu. Jadi kalau ada yang rasis seperti itu menurut saya harus diingatkan tentunya dengan baik-baik dulu,” kata Gubernur Jabar. Kendati demikian, Gubernur Jabar menyesali pernyataan anggota DPR itu karena telah melukai sebagian besar warga Sunda di seluruh Indonesia. Terkait bahasa daerah, dia menyebut merupakan kekayaan nusantara yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan patut untuk dilestarikan. ”Jadi saya menyesalkan statement dari Pak Arteria Dahlan terkait masalah bahasa ya, yang ada ratusan tahun, ribuan tahun menjadi kekayaan Nusantara ini,” ujar Ridwan Kamil. Dalam beberapa agenda kunjungan kerja ke berbagai provinsi di Indonesia, Ridwan Kamil sering melafalkan bahasa daerah di sela sambutannya. Hal itu dilakukan guna melestarikan bahasa daerah agar tetap ada. ”Saya sudah cek ke mana-mana, media bisa buktikan saya kira tidak ada di rapat yang sifatnya formal dari A sampai Z bahasa Sunda. Yang ada itu ucapan selamat pembuka pidato atau penutup pidato atau di tengah-tengah ada celetukan-celetukan yang saya kira wajar-wajar saja kan begitu,” tutur Ridwan Kamil. ”Makanya harus ditanya mana buktinya yang membuat tidak nyaman. Bayangan saya kelihatan tidak seperti yang disampaikan persepsinya seperti itu. Seperti di sini kan saya akhiri Matur Suksma, saya ke Aceh saya bilang Teurimong Geunaseh kan begitu, saya ke Jogja kemarin bilang Matur Nuwun, Pak Sultan dan sebagainya, itu kan malah keren,” ungkap Ridwan Kamil. Dia berharap kejadian seperti ini tidak menimbulkan perbedaan sebagai perdebatan. Melainkan melihatnya dari sisi keberagaman dan sebagai kekayaan bahasa daerah di Indonesia. ”Kita ini terbagi dua dalam melihat perbedaan, ada yang melihat perbedaan itu sebagai kekayaan, sebagai rahmat. Saya berharap mayoritas kita melihat perbedaan seperti itu. Ada yang melihat perbedaan sebagai sumber kebencian. Itu yang harus kita lawan,” ucap Ridwan Kamil. Ketua Umum Angkatan Muda Siliwangi (AMS) Noery Ispandji Firman menyebut masyarakat Sunda itu memiliki sifat pemaaf. Untuk itu, dia meminta dengan baik-baik agar Arteria Dahlan menarik ucapannya lalu meminta maaf kepada seluruh orang Sunda di Nusantara. ”Kami ini bangsa Sunda itu bangsa pemaaf, dan kami hanya meminta Arteria Dahlan menarik ucapannya kemudian minta maaf kepada warga Sunda, itu saja. Kalau tidak dilakukan saya kira kami akan melangkah ke beliau langsung, mudah-mudahan sadar bahwa ucapan itu tampaknya tidak tepat sebagai seorang politisi maupun wakil rakyat,” kata Noery. Noery meyakini bahwa di setiap kegiatan rapat yang bersifat formal, para pejabat tidak sepenuhnya menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi. ”Saya juga meyakini tidak ada yang namanya satu instansi rapat pakai berbahasa daerah. Kami menjunjung tinggi kebhinnekaan, kebersamaan persatuan yang di mana kita saling menghargai, toleran,” ujar Noery. Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menyatakan masih fokus terhadap perkara asusila santriwati dan enggan berkomentar soal pernyataan Anggota DPR Arteria Dahlan yang meminta Jaksa Agung mengganti kepala Kejaksaan Tinggi yang berbicara bahasa Sunda. ”Pak Kajati belum ada komentar apapun, fokus pada pekerjaan saja,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Dodi Gazali Emil. Pernyataan Arteria Dahlan itu disampaikan sebagai kritik kepada Jaksa Agung dalam agenda Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Jaksa Agung pada Senin (17/1). Menurut dia, ada seorang pejabat kepala Kejaksaan Tinggi yang berbicara menggunakan bahasa Sunda ketika rapat kerja. Dia pun meminta kepada Jaksa Agung agar mengganti kepala Kejaksaan Tinggi yang menggunakan bahasa Sunda tersebut. Namun Arteria tidak mengungkapkan siapa Kajati yang dimaksud berbicara Bahasa Sunda. ”Pak JA (Jaksa Agung), ada kepala Kejaksaan Tinggi yang dalam rapat, dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda, ganti Pak itu. Kita ini Indonesia,” kata Arteria Dahlan, sebagaimana dilihat dari video di akun YouTube DPR.

Gubernur Jabar Imbau Arteria Dahlan Minta Maaf ke Warga Sunda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/72332_91625_Tubagus-Hasanuddin-jawa-pos.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengkritisi pernyataan koleganya Arteria Dahlan yang meminta agar Kejaksaan Agung memecat seorang Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) hanya karena berbicara bahasa Sunda saat rapat.  Politikus senior PDIP itu menilai pernyataan Anggota Komisi III DPR RI itu terlalu berlebihan dan dapat melukai perasaan masyarakat Sunda.  "Usulan saudara Arteria yang meminta agar jaksa Agung memecat seorang Kajati karena menggunakan bahasa Sunda, menurut hemat saya berlebihan dan dapat melukai perasaan masyarakat Sunda," ujar Hasanuddin kepada wartawan, Selasa (18/1).  Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan dalam kehidupan sehari-hari seseorang yang dipecat dari jabatannya dilatarbelakangi karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran pidana berat atau kejahatan yang memalukan.  "Pernyataan saudara Arteria ini seolah-olah mengindikasikan bahwa menggunakan bahasa daerah (Sunda) dianggap telah melakukan kejahatan  berat dan harus dipecat," kata anggota DPR Dapil IX Jabar ini.  Hasanuddin berpendapat mungkin pada saat rapat ada pembicaraan yang tak resmi, sehingga menggunakan bahasa Sunda atau bahasa daerah lain. Tetapi sebaiknya diingatkan saja dan tak perlu diusulkan untuk dipecat.  "Main peca kan. Seperti penjahat saja. Kenapa harus dipecat seperti telah melakukan kejahatan saja? Saya ingatkan sebagai anggota DPR sebaiknya berhati-hati dalam berucap dan bersikap. Jangan bertingkah arogan, ingat setiap saat rakyat akan mengawasi dan menilai kita," tuturnya.  Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan protes terhadap Jaksa Agung ST Burhanuddin lantaran ada Kepala Kejaksaan Tinggi yang menggunakan bahasa Sunda saat rapat dengan anggota dewan.  Namun demikian, legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu tidak mengungkap siapa Kepala Kejaksaan Tinggi yang dimaksudnya tersebut.  Arteria khawatir apabila rapat menggunakan bahasa daerah, maka komunikasi tidak lancar. Karena tidak menutup kemungkinan ada anggota dewan yang tidak mengerti bahasa Sunda. Bahkan Arteria meminta agar Jaksa Agung ST Burhanuddin mencopot Kepala Kejaksaan Tinggi tersebut.

TB Hasanuddin Ingatkan Arteria Jangan Arogan, Bisa Lukai Perasaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/images-23-3.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi) bersama pegiat aksara Sunda dari Pusat Digitalisasi dan Pengembangan Budaya Sunda Universitas Padjajaran (PDP-BS Unpad) menyelenggarakan lomba pembuatan situs web berdomain aksara Sunda. Selain nama domainnya, muda-mudi tanah Sunda juga ditantang untuk membuat web dengan sebagian atau seluruh isi kontennya menggunakan aksara Sunda.  Chief Registry Operator (CRO) Pandi Mohamad Shidiq Purnama menjelaskan bahwa lomba ini merupakan kali kedua yang diselenggarakan, setelah sebelumnya menggelar lomba serupa berdomain aksara Jawa atau Hanacaraka.  "Lomba ini merupakan rangkaian acara lanjutan, dalam rangka pelestarian Aksara Nusantara yang memang menjadi concern Pandi" ujar Shidiq melalui keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com.  Shidiq mengatakan bahwa agenda tersebut merupakan salah satu cara pelestarian budaya Aksara Nusantara yang lambat laun semakin ditinggalkan generasi sekarang. "Kami berkomitmen untuk bisa ikut berpartisipasi dalam rangka pelestarian budaya Aksara Nusantara, agar bisa terdigitalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alamat (domain name) di internet," tambah Shidiq.  Shidiq menambahkan untuk format pendaftaran akan dimulai pada pertengahan bulan Juni, dan akan ditutup tanggal 14 Agustus 2020 mendatang. Batas waktu submit website hingga 13 November, dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan tanggal 11 Desember mendatang.  Hal senada juga diungkapkan oleh Dadan Sutisna selaku Sekretaris Yayasan Kebudayaan Rancage. Menurutnya, Aksara Nusantara merupakan warisan budaya yang sangat berharga untuk dipelihara.  Kegiatan ini selaras dengan rekomendasi tim unicode aksara Sunda yang pernah dibentuk tahun 2008, ketika aksara Sunda didaftarkan ke Konsorsium Unicode. "Kala itu, kami berharap agar aksara Sunda bisa dikembangkan oleh masyarakat melalui berbagai perangkat digital. Sekarang sudah cukup banyak kalangan yang menaruh perhatian pada pengembangan aksara Sunda, mulai dari pembuatan font hingga aplikasi berbasis Android," ucap Dadan.  Dirinya juga prihatin bahwa belakangan aksara Sunda mulai tergerus oleh zaman, dengan para milenial banyak yang tidak mengetahui aksara Sunda yang juga warisan budaya Nusantara. Dirinya menyebut kalau sudah menjadi kewajiban untuk terus mewariskan budaya leluhur sembari tetap mengikuti perkembangan zaman.  Ketua PDP-BS Unpad, Prof. Dr. Ganjar Kurnia, mengatakan bahwa lomba ini sejalan dengan salah satu tujuan PDP-BS, yaitu menyelamatkan kekayaan budaya tulis orang Sunda dari kepunahan dan menyebarluaskannya kembali kepada masyarakat. Melalui lomba ini, semua orang terutama masyarakat Jawa Barat diharapkan bisa tergerak untuk ikut berpartisipasi dalam melestarikan aksara Sunda tersebut.  "Semoga masyarakat bisa ikut berperan dalam menjaga kelestarian aksara Sunda, memadukannya dengan kemajuan teknologi melalui website, agar (aksara Sunda) bisa lebih dikenal lagi oleh kalangan milenial dan masyarakat luas," ungkap Ganjar.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=McwqmGxNku4  https://www.youtube.com/watch?v=S4miagQy9U8  https://www.youtube.com/watch?v=kzr-GRUgvl8

Pandi Dorong Masyarakat Sunda Bikin Domain Internet Beraksara Sunda

masyarakat sunda

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#masyarakat sunda