<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/18/IMG-20250718-WA0004-3814223167.jpg" alt="Menko PM Muhaimin Iskandar. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menko PM Muhaimin Iskandar. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Masyarakat tidak mampu yang tercoret dari daftar Peserta Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) tak perlu cemas. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar memastikan mereka bisa mengajukan reaktivasi. Pengajuan reaktivasi ini, kata dia, dapat dilakukan dengan mendatangi Dinas Sosial setempat. Masyarakat cukup datang dengan membawa persyaratan yang dibutuhkan untuk dilakukan verifikasi. &ldquo;Kalau ada masyarakat yang tercoret tidak mendapatkan PBI padahal sebetulnya dia miskin, itu bisa direaktivasi,&rdquo; ujarnya ketika berdialog dengan warga dalam acara Rembug Warga Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Ponpes Gedongan, Cirebon, Jawa Barat, Kamis (17/7). Dia melanjutkan, pengajuan reaktivasi PBI JKN ini juga sebagai salah satu upaya sinkronisasi data agar pemberian bantuan dari pemerintah tepat sasaran. BPS sendiri akan melakukan update data di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) setiap tiga bulan sekali. &ldquo;Kami juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar proses reaktivasi tersebut berjalan sesuai mekanisme yang berlaku,&rdquo; tutur menteri yang akrab disapa Cak Imin tersebut. Ia pun menegaskan bahwa masyarakat miskin memiliki hak untuk menerima bantuan dari pemerintah. Hal ini sesuai sesuai amanat undang-undang. Oleh karenanya, Kemenko PM akan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga untuk memastikan hak masyarakat miskin menerima bantuan. &ldquo;Jadi yang merasa miskin memang layak dapat bantuan Iuran BPJS Kesehatan. Itu bisa komplain. Nanti Dinas Sosial akan melakukan reaktifasi. Kalau memang benar-benar membutuhkan,&rdquo; paparnya. Senada, Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron menjelaskan, perubahan data PBI JKN yang terjadi saat ini merupakan imbas dari upaya pemerintah melakukan sinkronisasi data melalui DTSEN. Yang mana, sinkronisasi data tersebut adalah tindaklanjut amanat Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres 4/2025 tentang DTSEN. &ldquo;Maka jika sakit tidak perlu khawatir. Langsung kita aktivasi,&rdquo; tegasnya. Sebagai informasi, pada periode Mei-Juni 2025, ada sebanyak 8.261.801 juta lebih penerima PBI yang dikeluarkan dari daftar penerima bantuan pemerintah di bidang kesehatan tersebut. Mereka dicoret dan digantikan oleh masyarakat yang berada di Desil 1 DTSEN, khususnya yang miskin ekstrem dan miskin. (mia)

Senada, Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron menjelaskan, perubahan data PBI JKN yang terjadi saat ini merupakan imbas dari upaya pemerintah

Cak Imin: Masyarakat Miskin Yang Tercoret dari PBI JKN Bisa Ajukan Reaktivasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/14/64_pelaku-1664748271.jpg" alt="Dittipidter Bareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifuddin. (Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Dittipidter Bareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifuddin. (Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri membongkar kasus penyalahgunaan tabung gas 3 kilogram (kg). Lima tersangka ditangkap dalam kasus tersebut. Ditaksir kerugian negara mencapai Rp 10 miliar. Dittipidter Bareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifuddin mengungkapkan bahwa penindakan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi itu terjadi di dua lokasi di Bogor, Jawa Barat, dan Tegal, Jawa Tengah. &ldquo;Penindakan yang dilakukan oleh tim penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri terkait dengan laporan-laporan penyalahgunaan LPG bersubsidi oleh beberapa tersangka,&rdquo; ujarnya. Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik dari Bareskrim Polri berhasil mengungkap jaringan pemindahan isi gas LPG subsidi 3 kg ke tabung 12 kg nonsubsidi. &ldquo;Dari hasil penyelidikan yang dilakukan sejak awal Maret, kami berhasil menangkap lima tersangka yang terlibat dalam penyalahgunaan LPG subsidi ini," paparnya. Kelima tersangka memodifikasi regulator dan menggunakan es batu untuk menyuntikkan gas dari tabung 3 kg ke dalam tabung 12 kg. &rdquo;Kemudian, tabung yang telah disuntikkan ini dijual kepada masyarakat dengan harga yang tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah,&rdquo; jelasnya. Barang bukti yang berhasil diamankan di tiga lokasi tersebut termasuk lebih dari seribu tabung gas, alat suntik, timbangan elektronik, dan kendaraan yang digunakan dalam kegiatan ilegal tersebut. Total kerugian yang ditimbulkan dari praktik penyalahgunaan ini diperkirakan mencapai lebih dari 10 miliar rupiah, yang mencakup selisih harga dan kerugian bagi konsumen yang menerima gas dengan kualitas yang tidak sesuai. (idr/ttg)

Bareskrim Polri membongkar kasus penyalahgunaan tabung gas 3 kg. Pelaku memindahkan isi gas LPG subsidi 3 kg ke tabung 12 kg nonsubsidi.

Beli LPG 12 Kg Nonsubsidi, Isinya LPG 3 Kg Subsidi untuk Masyarakat Miskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/sri-mulyani-cukai-tembakau.jpg" alt="Sumber foto: YouTube Setpres Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati" width="100%">
<figcaption>Sumber foto: YouTube Setpres Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebanyak 40 persen masyarakat Indonesia akan menjadi miskin, jika pemerintah mengikuti acuan garis kemiskinan yang direkomendasikan World Bank atau Bank Dunia. Untuk diketahui, dalam laporan berjudul 'Indonesia Poverty Assessment: Pathways Towards Economic Security', Bank Dunia merekomendasikan acuan garis kemiskinan RI disesuaikan dengan global, yaitu sebesar USD 3,2 Purchasing Power Parity (PPP) per hari. Sebab, Indonesia telah mampu menekan angka kemiskinan ekstrem dengan penghitungan USD 1,9 PPP per hari. "Ibu Satu Kahkonen (Country Director World Bank Indonesia) mengataab ketika Anda dapat menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi nol, tapi garis kemiskinan Anda adalah USD 1,9, Anda harus gunakan USD 3. Seketika 40 persen kita semua menjadi miskin," kata Sri Mulyani dalam acara World Bank's Indonesia Poverty Assessment di Jakarta, dikutip Jumat (12/5). Menkeu menjelaskan, bahwa acuan garis kemiskinan sebesar USD 3,2 PPP per hari sebagaimana diterapkan oleh negara-negara di dunia tidak bisa seketika digunakan di tanah air. Menurutnya, Indonesia memiliki struktur harga yang berbeda satu sama lain sehingga pengeluaran masyarakat untuk hidup berbeda dan tak cocok hanya diukur dari sisi pendapatannya. "Karena bahkan saat Anda berpergian saat Ramadan, mudik Lebaran, seperti saya ke Semarang dan berkeliling menikmati restoran lokal, harganya sangat murah. Ini di Semarang salah satu kota besar, jika ke tempat yang lebih rendah akan lebih murah," jelasnya. Oleh sebab itu, Menkeu menilai bahwa ukuran yang dijadikan acuan Bank Dunia itu harus ditelaah lebih lanjut untuk menyesuaikan dengan kondisi perekonomian domestik. Terlebih acuan garis kemiskinan sebesar USD 3 per hari tidak digunakan oleh seluruh negara di dunia. Sementara itu, saat ini pemerintah Indonesia masih memperbaiki pengambilan data kemiskinan ekstrem sebagaimana dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang telah dilakukan pada 15 Oktober hingga 14 November 2022 lalu. Adapun datanya akan dirilis pada tahun ini. Sebelumnya, dalam laporan berjudul 'Indonesia Poverty Assessment: Pathways Towards Economic Security', World Bank telah mengapresiasi pemerintah Indonesia karena telah berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem. Atas pencapaian itu, kemudian World Bank merekomendasikan Indonesia untuk dapat beralih dan memperluas definisi kemiskinannya sesuai dengan status pendapatan menengahnya. Dari USD 1,90 PPP per hari menjadi USD 3,20 PPP per hari, sebagaimana telah diterapkan oleh negara-negara lain di dunia. Dilaporkan bahwa kemiskinan ekstrem RI tercatat menurun dari 19 persen pada tahun 2002 menjadi 1,5 persen pada tahun 2022. Adapun data ini mengacu pada garis kemiskinan sebesar USD 1,9 PPP per hari.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebanyak 40 persen masyarakat Indonesia menjadi miskin, jika pemerintah mengikuti acuan Bank Dunia.

Menkeu Sebut 40 Persen Masyarakat RI jadi Miskin Kalau Ikuti Acuan Garis Kemiskinan Rekomendasi Bank Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Screenshot_2020-08-15-10-35-50-372_com.google.android.youtube.jpg" alt="Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin. (Screenshot)" width="100%">
<figcaption>Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin. (Screenshot)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah memberikan bantuan jaring pengaman sosial kepada 118 juta masyarakat miskin di Indonesia. Anggaran yang telah dikeluarkan sebesar Rp 72 triliun. Hal itu disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin dalam diskusi online FMB9, Sabtu (15/8).  "118 juta orang dari 250 juta yang sudah diberikan uang tunai langsung sebesar Rp 72 triliun. Program ini akan terus berjalan. Ini untuk mengganjal saudara-saudara kita yang berkategori berpendapatan paling rendah," jelasnya. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/07/08/2020/jaring-pengaman-sosial-tahap-kedua-terima-tambahan-beras-dan-uang/">Jaring Pengaman Sosial Tahap Kedua Terima Tambahan Beras dan Uang</a></li> </ul> Untuk rinciannya, bantuan pertama adalah Program Keluarga Harapan dengan jumlah penerima 10 juta keluarga. Pagu anggaran yang disiapkan berjumlah Rp 37,4 triliun dan yang baru terserap sebesar Rp 27 triliun.  "10 juta keluarga atau 40 juta orang termiskin di Indonesia ini berkisar antara Rp 800 ribu sampai Rp 1,2 juta per bulan, dari Rp 37,4 triliun pagu, sudah tersalurkan Rp 27 triliun," ujarnya.  Kemudian, untuk Program Kartu Sembako telah diberikan kepada 20 juta keluarga miskin. Salah satu penerimanya juga masuk dalam Program Keluarga Harapan. Anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut sebesar Rp 43,6 triliun.  "Apakah masuk yang pertama, iya, tak apa dapat dua kali karena mereka juga butuh bantuan, program ini dengan pagu Rp 43,6 triliun sudah disalurkan Rp 26 triliun dari pemerintah melalui Kartu Sembako atau 80 juta orang termiskin di Indonesia," katanya.  Program ketiga adalah Program Bansos Tunai dan Non Tunai yang diberikan kepada daerah di kawasan Jabodtabek dan non Jabodetabek dengan jumlah keluarga yang telah disalurkan sebanyak 10,9 juta. Untuk pagu anggarannya sebesar Rp 39,2 triliun dengan serapan Rp 19 triliun.  “Jika ada potensi terjadi overlap, ya bisa saja. Mereka ini kan orang miskin juga,” paparnya.

Bantuan Rp 72 Triliun Telah Diberikan untuk 118 Juta Masyarakat Miskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sudah-jalan-satu-bulan-begini-perkembangan-sistem-oss_m_.jpg" alt="Sesmenko Perekonomian Susiwijono" width="100%">
<figcaption>Sesmenko Perekonomian Susiwijono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ancaman wabah virus Korona jenis baru atau Covid-19 membuat daya beli masyarakat mengalami penurunan. Berdasar itu, pemerintah akan kembali merilis stimulus lanjutan untuk mendorong daya beli masyarakat.  Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menyebutkan bahwa skemanya yakni dengan mengeluarkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), salah satunya kepada kelompok masyarakat miskin, dengan harapan daya beli masyarakat bisa tetap terjaga.  "Masyarakat rumah tangga termiskin, 40 persen dari rumah tangga termiskin kira-kira 29,3 juta akan dialokasikan dalam bentuk BLT," kata Susiwijono dalam telekonferensi pers, Kamis (26/3).  Dari jumlah itu, data yang sudah valid adalah masyarakat yang juga tergabung sebagai penerima BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Jumlahnya sebesar 15,2 juta jiwa.  "Itu ada 15,2 juta, nah 14,1 juta orang kita sedang hitung kembali, kita kompilasi (gabungkan) data itu, itu terkait daya beli melalui BLT untuk masyarakat termiskin," katanya.  Selanjutnya, penyaluran BLT untuk kelompok komunitas yang terdampak, yang paling terdampak adalah masyarakat perkotaan, termasuk DKI Jakarta. Maka dari itu, pihaknya menyiapkan bentuk bantuan sosial untuk sektor informal.  "Seperti warung, toko kecil, dan pedagang. Datanya dari Pemda DKI dan beberapa asosiasi," pungkas Susiwijono.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=0MGzY2g6H7k  https://www.youtube.com/watch?v=e2GvnUkmxdQ  https://www.youtube.com/watch?v=KcSBoc6FwH8

Pemerintah Bakal Salurkan BLT Guna Tingkatkan Daya Beli Masyarakat