<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/02/PNM-992013268.jpg" alt="PNM dan MES membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendapatkan sertifikat halal. (PNM)" width="100%">
<figcaption>PNM dan MES membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendapatkan sertifikat halal. (PNM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bersama Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penyelenggaraan Pelatihan dan Program Penerbitan Sertifikat Halal Self Declare. Kegiatan ini berlangsung pada 7 hingga 8 Desember 2024 di Gedung Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan, Kota Banyuwangi. Sebanyak 100 nasabah PNM Cabang Banyuwangi akan mengikuti pelatihan dan proses sertifikasi halal yang dirancang untuk mendukung pengembangan usaha mereka. PNM telah konsisten melaksanakan program serupa di berbagai wilayah, termasuk Bangka Belitung, Garut, dan Tasikmalaya. Hingga saat ini, sebanyak 108 sertifikat halal telah berhasil diterbitkan dari total 345 kuota yang terdaftar melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Program ini tidak hanya memberikan dampak langsung kepada para pengusaha UMKM, tetapi juga memperkuat ekosistem produk halal di Indonesia. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman praktis nasabah PNM terkait kualitas produk dan proses sertifikasi halal. Peserta akan mendapatkan berbagai materi, termasuk pengetahuan bahan, praktik pengisian daftar bahan, dan simulasi pengajuan sertifikasi halal. Kegiatan ini diharapkan mampu mendukung UMKM dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan standar halal, sekaligus memperkuat daya saing mereka di pasar lokal dan internasional. Sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian tersebut, perwakilan dari Cabang Bangka Belitung, Garut, dan Tasikmalaya menyerahkan simbolis sertifikat halal kepada para nasabah PNM dari masing-masing cabang yang telah berhasil menyelesaikan proses sertifikasi, serta kepada peserta dari Cabang Banyuwangi yang tengah menjalani pelatihan. Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menegaskan pentingnya program ini sebagai bagian dari upaya mendukung UMKM dan kebijakan pemerintah. &ldquo;Kami percaya bahwa pelatihan dan sertifikasi halal ini bukan hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga menjadi nilai tambah bagi para nasabah PNM. Dengan adanya program ini, kami berharap UMKM dapat tumbuh lebih kuat, berdaya saing, dan mampu memenuhi permintaan pasar halal global yang terus berkembang. Program ini juga sejalan dengan inisiatif BPJPH dan visi Kementerian BUMN untuk memberdayakan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional,&rdquo; ujar Arief. Kegiatan ini merupakan wujud sinergi antara PNM, MES, dan BPJPH untuk mempercepat penerbitan sertifikat halal, sekaligus mendukung agenda Kementerian BUMN dalam memberdayakan UMKM. Dengan terus menggelar pelatihan seperti ini, PNM berharap dapat menciptakan ekosistem usaha yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada nilai-nilai&nbsp;syariah.

PNM bersama MES terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk sertifikat halal.

PNM dan MES Dukung UMKM Lewat Pelatihan Sertifikasi Halal untuk Nasabah PNM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/30/5aad2a23-8197-4080-88e3-ead41ada30b9-2204321392.jpeg" alt="Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat berkunjung ke pesantren Bumi Shalawat." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat berkunjung ke pesantren Bumi Shalawat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Erick Thohir kembali memimpin lembaga ekonomi Islam untuk periode 2023-2025. Kepercayaan menakhodai lagi MES menurut Sekjen PP GP Ansor Abdurahman, karena sosok Erick dinilai mampu memajukan ekonomi syariah di Indonesia. &rdquo;Selamat Pak Erick Thohir atas terpilihnya kembali sebagai ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Kami bangga kader Banser dua kali terpilih menjadi Ketua MES ini menunjukkan keberhasilan dalam memimpin MES,&rdquo; ujar Abdurrahman di Jakarta. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kembali terpilih menjadi Ketua Umum MES dalam Musyawarah Nasional (Munas) VI MES di Jakarta, Minggu (1/10). &rdquo;Insya Allah, di periode kedua ini, kami makin percaya di bawah kepemimpinan Pak Erick, ekonomi syariah di Indonesia akan semakin maju dan membawa manfaat bagi&nbsp; kesejahteraan umat,&rdquo; tutur Abdurrahman. Dalam sambutannya sebelum pemilihan, Erick Thohir menyebut dirinya optimistis target perbankan syariah tumbuh hingga 25 persen dapat tercapai. Untuk mewujudkan mimpi tersebut, perlu didukung dengan memperbanyak jumlah bank syariah di Indonesia. &rdquo;Mungkin (mencapai target 25 persen) makanya kita dorong dulu itu kebijakan bank internasional kalau bisa untuk memisahkan unit usaha syariah (UUS) dan bank konvensional. Sehingga tidak banyak sayap. Kalau dipisah akan banyak bank syariah jadinya kan ada persaingan lebih terbuka. Ini yang kita dorong,&rdquo; ujar Erick.

Erick Thohir terpilih kembali sebagai ketua Masyarakat Ekonomi Syariah. GP Ansor sebut Erick Thohir mampu majukan ekonomi syariah Indonesia

GP Ansor Bangga Kader Banser Terpilih Lagi Jadi Ketua MES

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/20/Erick-Thohir-2689752800.jpeg" alt="Erick Thohir minta Timnas Indonesia pelihara tradisi kemenangan./Haritsah Almudatsir/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Erick Thohir minta Timnas Indonesia pelihara tradisi kemenangan./Haritsah Almudatsir/Jawa Pos</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas optimistis Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) kian memberikan kontribusi terhadap bangsa dan masyarakat. Anwar pun menyampaikan selamat atas kembali terpelihara Erick Thohir sebagai Ketua Umum MES periode 2023-2028. &rdquo;Selamat untuk Pak Erick Thohir yang telah&nbsp; terpilih kembali untuk memimpin&nbsp; MES untuk periode kedua. Ini suatu pertanda bahwa Pak Erick telah mendapat kepercayaan dari para peserta munas,&rdquo; ujar Anwar. Anwar berharap kinerja MES akan semakin meningkat pada periode kedua kepemimpinan Erick Thohir. Anwar menyampaikan, MES memiliki peran penting dalam menjaga ekonomi Indonesia. Anwar menilai, MES dapat mendorong solusi dalam berbagai persoalan ekonomi yang tengah dihadapi bangsa. Salah satunya mengenai fenomena social commerce dan lesunya pusat perbelanjaan tradisional yang mengancam keberlangsungan para pelaku UMKM. &rdquo;Saat ini ekonomi kita sedang menghadapi masalah, terutama UMKM dan pasar-pasar kita yang dahulu sangat banyak dikunjungi para pembeli, sekarang malah sepi pengunjung,&rdquo; ucap Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI tersebut. Anwar menilai, transformasi dari belanja luring ke daring tidak akan menjadi masalah selama mengedepankan produk lokal. Persoalannya, UMKM harus berhadapan dengan barang impor yang menawarkan harga yang jauh lebih murah. &rdquo;Oleh karena itu, kita mengharapkan agar MES ke depan bisa menumbuhkan semangat baru di kalangan umat dan warga agar lebih mencintai produk buatan anak bangsa sendiri,&rdquo; lanjut Anwar. Anwar menyampaikan ketidakadilan persaingan usaha dapat mengundang persoalan serius bagi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Dampaknya bisa menyasar pada meningkatnya jumlah pengangguran, kemiskinan, hingga kriminalitas. &rdquo;Di sini lah kita lihat peran MES. Bagaimana MES bisa mendorong bagi terciptanya kehidupan ekonomi yang lebih dinamis sehingga cita-cita kita bagi terwujudnya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat terwujud,&rdquo; kata Anwar.

Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas optimistis Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) mampu berkontribusi terhadap bangsa dan masyarakat

Erick Kembali Jadi Ketum MES, Muhammadiyah Optimistis Kontribusi untuk Perekonomian Bangsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/erick-thohir.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komitmen meningkatkan ekonomi daerah yang dihalakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terus digenjot. Kali ini, Erick Thohir turun langsung menemui masyarakat Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) untuk memberikan semangat serta dukungan peningkatan kinerja ekonomi daerah.  Dalam kunjungan ke Kota Padang, Erick Thohir langsung memboyong para Komisaris, Direksi, dan Pejabat BUMN asli Sumatra Barat dengan tujuan untuk meninjau beberapa proyek seperti pembangunan flyover Sitinjau Lauik hingga revitalisasi kereta api Mak Itam, Sawahlunto.  "Sampai juga di Sumatera Barat. Hari ini mau meninjau beberapa proyek BUMN untuk meningkatkan infrastruktur Sumatera Barat,” kata Erick Thohir yang dikutip pada, Rabu (21/12).  Menurut Erick Thohir, dengan infrastruktur yang dibangun saat ini tentu saja akan mendongkrak ekonomi masyarakat di Sumatera Barat.  “Insyaallah dengan infrastruktur yang lebih memadai, Sumatera Barat bisa mendongkrak perekonomian daerah dan nasional," ucapnya.  Dikatakan Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai bank milik negara berkomitmen untuk mendukung pengembangan perekonomian di Sumatera Barat.  Sementara itu, Direktur Network &amp; Services BNI Ronny Venir menambahkan, pihaknya memiliki platform untuk mendukung kemudahan bertransaksi masyarakat sekitar melalui BNI Mobile Banking, BNI Direct, hingga BNI XPora. Dengan platform tersebut, BNI pun siap melakukan akselerasi digitalisasi layanan keuangan. Hal ini diharapkan bisa memperluas cakupan layanan perbankan bagi masyarakat Sumatera Barat.  "Semoga dukungan ini memberikan energi positif sehingga masyarakat Sumatera Barat khususnya Padang lebih berkembang dan bisa menggali potensi ekonomi di wilayah sekitar," kata Ronny.  Lanjut Ronny, BNI telah turut serta untuk membangun kolaborasi pengembangan ekosistem daerah dan penguatan layanan perbankan daerah Sumatera Barat. Dukungan BNI diimplementasikan dalam bentuk kerja sama dengan PT Bank Nagari yang merupakan satu-satunya bank milik pemerintah daerah Sumatera Barat yang berpusat di Kota Padang.  Kerja sama tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Sumatera Barat, khususnya Padang. Ronny mengungkapkan, potensi bisnis di Sumatera Barat sangat besar, yakni mulai sektor peternakan, agribisnis, kelautan dan perikanan, perkebunan, sumber daya mineral, dan pariwisata.  Tentunya pengelolaan potensi-potensi ekonomi tersebut didukung juga oleh sumber daya manusia yang melimpah dan berkualitas.

Dorong Kinerja Ekonomi Daerah, Erick Boyong Pejabat BUMN ke Sumbar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/aset-pixabay.jpg" alt="Ilustrasi pengelolaan aset dengan menerapkan perencanaan keuangan yang baik. Pixabay" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengelolaan aset dengan menerapkan perencanaan keuangan yang baik. Pixabay</figcaption>
</figure>JawaPos.com — Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Pesatnya perkembangan ini tidak lepas dari dorongan dan dukungan pemerintah Indonesia yang jeli melihat potensi mayoritas populasinya yang beragama muslim.  Pada 2019, indeks literasi keuangan ekonomi syariah tercatat sebesar 16,3 persen; kemudian meningkat ke 20,1 persen di 2021 dan dan pada tahun 2022 meningkat lagi menjadi 23,3 persen. Sayangnya, untuk takaran negara sebesar Indonesia, tingkat literasi keuangan syariah masih tergolong rendah.  Pemerintah terus berupaya mengembangkan ekonomi syariah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Mengindikasi rendahnya literasi ekonomi dan keuangan syariah sebagai faktor determinan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, BSI Maslahat dan Rabu Hijrah meluncurkan program Muda Berbagi sebagai langkah awal penguatan peningkatan ekonomi syariah di Indonesia.  Kegiatan Muda Berbagi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan peningkatan pengetahuan para profesional muda Indonesia khususnya di lingkungan korporasi milik negara sebagai pionir kebangkitan ekonomi umat.  Peluncuran program ini sekaligus mengukuhkan Duta Ekonomi Syariah masing-masing BUMN yang bertujuan untuk branding dan memperkuat positioning ekonomi Syariah secara masif melalui para professional muda di lingkungan korporasi pemerintah.  Peserta peluncuran terdiri dari pegawai milenial dan generasi Z perusahaan di lingkungan kementrian BUMN yang terafiliasi dalam BUMN Muda dari berbagai perusahaan BUMN. Program tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antar profesional muda dan memberikan dampak kepada kemajuan bangsa.  Direktur Sales &amp; Distribution BSI sekaligus Pembina BSI Maslahat Anton Sukarna dalam keterangan resminya mengakatan bahwa Duta Ekonomi Syariah diharapkan mampu menjadi sebagai katalis ekonomi dan kruangan syariah.  "Jadi bukan hanya sekedar memindahkan rekening konven ke syariah, tetapi lebih dari itu yaitu untuk kesejahteraan masyarakat umum," ujar Anton.  Dalam kesempatan yang sama, Sekjend Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Iggi Achsien juga mengatakan bahwa MES juga menyambut baik inisiatif untuk memulai program ini secara sederhana  di 5 BUMN.  "Supaya kemudian ke depannya bisa ada duta ekonomi syariah di seluruh BUMN di Indonesia. Tahun ini 5 masjid BUMN, kalau bisa tahun depan 500 masjid diseluruh Indonesia, agar dampaknya lebih luas,” pungkas Iggi.

BUMN dan MES Dorong Literasi dan Inklusivitas Ekonomi Syariah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/EKONOMI-SYARIAH.jpg" alt="Wakil Presiden Ma" width="100%">
<figcaption>Wakil Presiden Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menganalogikan sistem ekonomi syariah seperti bus yang membutuhkan pengusaha sebagai penumpangnya.  "Instrumen perbankan, asuransi, pasar modal itu seperti bus, bus ini tidak akan ada isinya kalau tidak ada penumpangnya, penumpangnya para pengusaha muslim, pengusaha syariah yang harus terus kita tumbuhkan," kata Wapres Ma'ruf Amin saat menghadiri Silaturahmi dengan Civitas Academica Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu.  Wapres pun meminta organisasi seperti Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dapat mendorong munculnya pengusaha muslim di berbagai daerah.  "Ekonomi dan keuangan syariah sudah menjadi sistem nasional, ekonomi kita menganut dual economic system yaitu sistem nasional dan syariah, perbankan kita menganut dual banking system', konvesional dan syariah begitu juga asuransi, pasar modal dan sebagainya, karena itu masalah ekonomi syariah memiliki landasan yang kuat baik secara syariah maupun secara perundang-undangan," ujar Wapres.  Wapres menilai resiliensi ekonomi dan keuangan syariah selama pandemi terbukti cukup solid.  Terdapat empat pilar ekonomi dan keuangan syariah sudah berjalan pada lajur yang tepat dan terus berkembang yaitu pengembangan industri halal, industri keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah yang terdiri atas wakaf, zakat, infak dan sedekah, serta pengembangan para usahawan syariah.  "Industri halal dan tren gaya hidup halal semakin populer di tingkat nasional dan global. Kita juga sudah mengembangkan apa yang disebut kawasan industri halal, sudah dibangun di Jawa Timur itu ada di Sidoarjo, kemudian di Batam, di Kepulauan Riau, di Bintan kemudian di Banten dan sedang dipersiapkan di Riau. Saya menunggu kawasan di Sulawesi Selatan," ungkap Wapres.  Sedangkan keuangan sosial syariah melalui ZISWAF telah menjadi bantalan ekonomi masyarakat saat krisis, meski belum mencapai potensi terbaiknya.  "Potensi zakat kita cukup besar yaitu Rp 370 triliun tapi mungkin baru 10 persen, bahkan potensi wakaf kita juga. Saya ingin mendorong baik zakat maupun wakaf supaya dilakukan akselerasi dan saya berharap sudah ada gerakan-gerakan pengumpulan di daerah," tambah Wapres.  Menurut Wapres, sudah ada gerakan "Sumatera Barat berzakat berwakaf", "Riau berzakat berwakaf".  "Saya juga harap 'Sulawesi Selatan berzakat berwakaf'. Potensi ini besar sekali kalau bisa kita dapatkan tidak ada kemiskinan di Indonesia, apalagi kemiskinan ekstrim," tambah Wapres.  Tidak ketinggalan, industri jasa keuangan syariah tumbuh yang terbukti dari penyatuan 3 unit usaha bank Himbara menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).  "Dan sudah buka cabang di Dubai, di pusat ekonomi dan keuangan dunia. Di beberapa daerah bank-bank pembangunan daerah juga sudah dikonversi, ada yang dikonversi seperti jadi Bank Kepulauan Riau Syariah, kemudian ada juga di Nusa Tenggara Barat, di Aceh dan saya dengar dari Pak Gubernur bahwa Bank Daerah Sulsel dan Sulbar juga akan dikonversi jadi bank pembangunan syariah dalam rangka kita mempercepat," jelas Wapres.  Dalam acara tersebut, Wapres Ma'ruf Amin juga meresmikan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Sulsel.  KDEKS Sulsel ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 2068/X/TAHUN 2022, Tanggal 17 Oktober 2022 tentang Pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Sulawesi Selatan.  Selanjutnya dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara UMI dengan KDEKS Sulsel tentang Literasi Industri Keuangan Syariah, Pengembangan Zona KHAS (Kuliner Halal, Aman, Sehat), Islamic Social Finance, Ekosistem Wakaf, serta Bisnis Syariah terkait Klinik/Inkubasi Bisnis.  Hadir dalam acara tersebut Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan jajaran Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulsel serta Rektor UMI Makassar Basri Modding.

Wapres Analogikan Ekonomi Syariah Sebagai Bus dan Pengusaha Penumpang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-23-at-14.47.46.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir tinjau kegiatan pasar murah dan bazar UMKM BUMN di Stadion Purnawarman, Purwakarta, Jumat (23/9). Pemkab Purwakarta/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir tinjau kegiatan pasar murah dan bazar UMKM BUMN di Stadion Purnawarman, Purwakarta, Jumat (23/9). Pemkab Purwakarta/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum (Ketum) Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Erick Thohir berkomitmen untuk memajukan ekonomi syariah Indonesia. di bawah kinerja menteri BUMN ini, MES berhasil mengembangkan kepengurusan hingga ke 22 negara.  "Kami terus melakukan pelatihan, Intermediasi, dan Business Matching untuk mendorong ekspor produk halal. Awal tahun 2022 sudah dilakukan pelepasan ekspor kopi ke Oman, dan baru saja kemarin kopi ke Mesir dan rempah ke Ghana," ujar Erick Thohir dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Minggu (9/10).  Hal ini, lanjutnya, bertujuan agar ekosistem industri halal Indonesia terbentuh hingga ke mancanegara. Bahkan, di awal tahun ekspor produk halal yakni kopi telah dilakukan ke Oman, Ghana dan Mesir.  Di samping itu, MES juga fokus mengembangkan industri halal dalam negeri. Salah satu programnya, kata Erick Thohir, adalah edukasi dan pendampingan sertifikasi produk halal, serta pelatihan pendamping proses produk halal.  "Alhamdulillah sudah ada 729 UMKM binaan dan 160 pendamping PPH dari MES tahun ini. Kita juga terus mengembangkan ekosistem kawasan kuliner halal berbasis komunitas, budaya, dan kearifan lokal," kata Erick.  Sebagai pilot project, Erick Thohir bersama MES juga menggandeng Kampung Batik Kauman Solo. Di mana piloting ini didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah.  Program ini bertujuan untuk mengembangkan kuliner halal yang dimiliki oleh daerah-daerah di Indonesia. Mengingat Kota Solo memiliki potensi yang tinggi kemudian MES melakukan kerja sama agar menjadi daerah percontohan di Indonesia.  "Piloting di Kampung Wisata Kauman Solo didukung penuh oleh pemerintah daerah setempat," pungkasnya.

Erick Thohir Genjot Kinerja MES Hingga Tembus 22 Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/PERTAMINA-0506A.jpg" alt="Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati bersama dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MES, Iggi Haruman Achsien serta Direktur Utama BSI Hery Gunardi dan disaksikan oleh Wakil Presiden RI, K.H. Ma’ruf Amin serta Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Erick Thoh" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati bersama dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MES, Iggi Haruman Achsien serta Direktur Utama BSI Hery Gunardi dan disaksikan oleh Wakil Presiden RI, K.H. Ma’ruf Amin serta Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Erick Thoh</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) terus melakukan percepatan dalam pembangungan Pertamina Shop (Pertashop) untuk mewujudkan kemandirian Pesantren dengan melakukan kerjasama dengan Perkumpulan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).  Melalui kerjasama kemitraan tersebut, Pertamina dan MES akan melakukan pengembangan bisnis Pertashop serta fasilitas pembiayaan di lingkungan Masyarakat Ekonomi Syariah. Sebagai BUMN Energi, Pertamina akan memanfaatkan jaringan Pesantren yang berada di lingkungan MES untuk memperluas jaringan distribusi energi melalui pembangunan 1000 unit Pertashop.  Dalam rangka memudahkan pembiayaan, MES menggandeng Bank Syariah Indonesia, Tbk sebagai pihak yang akan membantu memberikan pembiayaan melalui fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan investasi, dan pemberian fasilitas perbankan lainnya.  Kerjasama diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman yang dilakukan Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati bersama dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) MES, Iggi Haruman Achsien serta Direktur Utama BSI Hery Gunardi dan disaksikan oleh Wakil Presiden RI, K.H. Ma’ruf Amin serta Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Erick Thohir di Jakarta pada Jumat, 4 Juni 2021.  Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menjelaskan Pertamina telah membangun kemitraan dengan berbagai pihak untuk pembangunan Pertashop. Kehadiran Pertashop diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk mendapatkan akses BBM yang ramah lingkungan, yaitu Pertamax dengan harga yang sama seperti di SPBU. Sebelumnya, Pertamina juga telah membangun Pertashop di Pesantren. Melalui kerjasama ini kehadiran Pertashop di lingkungan Pesantren akan bertambah.  “Hadirnya Pertashop di Pesantren yang berada dalam jaringan MES merupakan bentuk komitmen Pertamina sebagai BUMN, dalam pemerataan energi berkualitas, dan menggerakan perekonomian nasional mulai dari tingkat desa melalui UMKM dan pemberdayaan masyarakat kecil dengan investasi yang terjangkau,” ucap Nicke.  Sebagai bentuk optimalisasi penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Pertashop, tambahnya, Pertamina juga bersinergi dengan BUMN lain dalam proses produksi fabrikasi modular bersama dengan sejumlah pabrikan swasta lainnya.  “Kerjasama ini menjadi langkah pasti Pertamina dalam memenuhi energi hingga level pedesaan, menggerakkan ekonomi daerah, mendorong masyarakat untuk menjadi entrepreneur serta mengedukasi masyarakat untuk menggunakan BBM ramah lingkungan,” imbuh Nicke.  Sekretaris Jendral MES, Iggi Haruman Achsien menyambut positif kerjasama dengan Pertamina sebagai salah satu perusahaan negara yang peduli pada pemberdayaan masyarakat.  Menurutnya, Pertashop akan menjadi program inklusif yang akan memberikan dampak parsial bagi penguatan dan kemandirian ekonomi pondok pesantren.  “Kami dari MES menyambut baik program ini. Kehadiran Pertahsop menjadi angin segar bagi ekosistem ekonomi Pondok Pesantren dalam pembedayaan ekonomi umat. Kita harapkan Pertashop ini juga membawa manfaat secara parsial tidak hanya bagi Pondok Pesantren, tapi juga masyarakat Desa,” ujarnya  Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama BSI Hery Gunardi menyampaikan dukungannya sebagai lembaga perbankan berbasis sistem syariah.  BSI berkomitmen mendukung kemandirian pesantren melalui pemberian pembiayaan KUR atau pembiayaan modal kerja dan investasi untuk pendirian Pertashop serta jasa produk lainnya yang mendukung operasional Pertashop.  Melalui jaringan BSI yang tersebar di seluruh indonesia, produk dan jasa perbankan ini dapat diakses secara inklusi oleh berbagai segmen termasuk pesantren.

Pertamina Kerjasama dengan MES & BSI Percepat Pembangunan Pertashop

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ekonomi-syariah-harus-jadi-lokomotif-perekonomian-indonesia_m_199139.jpeg" alt="Ketua MUI Kiai Ma" width="100%">
<figcaption>Ketua MUI Kiai Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan tren positif. Hal itu terlihat dari pihak perbankan dan pelaku ekonomi konvensional mulai melirik segmen syariah untuk pengembangan bisnisnya. Menurut Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Ahmad Satori Ismail, perbankan syariah semakin mendapatkan tempat hati di masyarakat. Atas tren itu, pemerintah diharapkan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha yang bergerak di bidang syariah untuk berkembang. Jika ruang itu terus dikembangkan, maka keuangan syariah diprediksi dapat menjadi lokomotif perekonomian Indonesia. "Ekonomi syariah seharusnya bisa menjadi lokomotif perekonomian. Apalagi saat ini untuk bisnis perbankan sudah sangat menjanjikan,&rdquo; kata Satori kepada wartawan di Jakarta, Senin (26/3). Senada dengan itu, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma&rsquo;ruf Amin mengatakan, saat ini tantangan untuk terus menggelindingkan dan memperbesar sektor ekonomi syariah cukup besar. Tantangan itu dapat dihadapi dengan baik, karena saat ini sudah banyak dukungan dari pemerintah dan otoritas terkait. "Sektor ekonomi syariah sudah memiliki pijakan kuat, baik dari sisi regulasi, fatwa terkait produk, jasa dan akad, infrastruktur lembaga keuangan dan bisnis syariah," Ma&rsquo;ruf. Dia berpendat, kendala dan hambatan ekonomi syariah yang selama ini menjadi penghambat sudah berangsur-angsur terkikis. Sebelumnya, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) mengalami perubahan struktur kepengurusan pada Sabtu (24/3). Pada pelantikan yang dilakukan Direktur Eksekutif MES Ari Permana menunjuk Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai Wakil Ketua Pembina Pengurus Pusat MES. Dalam kesempatan itu Moeldoko mengatakan, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan sektor keuangan dan ekonomi syariah. "Insya Allah, saya ingin mendorong arus ekonomi baru melalui ekonomi syariah," ujar Moeldoko. Mantan Panglima TNI itu menyebut, pemerintah sangat serius untuk menggarap potensi ekonomi syariah di dalam negeri. Bahkan pemerintah tidak ingin hanya menjadi target pasar dan produk industri negara-negara lain, tapi jadi pelaku utama. "Dengan potensi pasar yang besar di negara kita, Indonesia harus menjadi penggerak utama perekonomian syariah,&rdquo; kata Moeldoko. Dalam pengembangan, katanya, ekonomi syariah harus betul-betul bermanfaat bagi hal-hal yang produktif, termasuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, dalam rangka menekan angka ketimpangan. "Dari data yang saya terima, penggunaan pembiayaan syariah adalah 41,8 persen. Sebagian besar masih digunakan untuk konsumsi," ujarnya. Sementara untuk pembiayaan untuk modal kerja dan investasi masing-masing baru mencapai 34,3 persen dan 23,2 persen.

Ekonomi Syariah Harus Jadi Lokomotif Perekonomian Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/wimboh-santoso-pertumbuhan-ekonomi-syariah-indonesia-harus-didorong_m_198905.jpeg" alt="Ilustrasi Bank Syariah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Bank Syariah</figcaption>
</figure>JawaPos - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso mengatakan, pertumbuhan industri keuangan syariah pada 2017 mencapai 27 persen. Lebih tinggi dibanding industri keuangan konvensional. &ldquo;Total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk Saham Syariah) mencapai Rp1.133,23 triliun atau tumbuh 27 persen. Ini lebih tinggi dari pertumbuhan industri keuangan konvensional. Bahkan, pangsa pasar sukuk Indonesia mencapai 19% dari seluruh sukuk yang diterbitkan berbagai negara,&rdquo; kata Wimboh dalam sambutan usai dilantik sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) di Jakarta, lewat siaran persnya, Minggu (25/3). Hal tersebut menunjukkan potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Sehingga dapat semakin &nbsp;mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, menurutnya pertumbuhan keuangan syariah saat ini belum optimal. Sebab secara kelembagaan masih belum kokoh menghadapi berbagai tekanan dari eksternal. Berbagai program harus terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Misalnya meningkatkan &nbsp;literasi keuangan atau tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk jasa keuangan syariah. Berdasarkan hasil survei OJK tahun 2016, diketahui bahwa tingkat literasi dan inklusi masyarakat terhadap produk keuangan syariah masih rendah. Sebesar 8,11 persen, dengan tingkat literasi perbankan syariah sebesar 6,63 persen, Perasuransian Syariah 2,51 persen, dan Pasar Modal Syariah 0,02 persen. Salah satu program MES di masa depan yaitu mendukung pengembangan program Bank Wakaf Mikro, serta ikut berperan dalam pengembangan industri halal. &ldquo;Saya berharap MES dapat menjadi motor pengembangan Bank Wakaf Mikro dengan platform LKM syariah berbasis pesantren ini,&rdquo; katanya. Wimboh juga berharap MES terus memberikan kontribusi yang besar pada pengembangan sektor industri halal. Contohnya: bidang industri fashion, busana muslim, makanan halal, farmasi, hingga sektor pariwisata, dan optimalisasi dana sosial keagamaan, seperti dana haji, dana zakat, dana wakaf, serta dana infaq, dan sedekah sebagaimana tercantum pada Program Kerja Nasional dan Garis Besar Kerja Organisasi (GBKO) hasil MUNAS MES IV. Wimboh Santoso dilantik sebagai Ketua Umum MES periode 2018 &ndash; 2021 menggantikan Muliaman D. Hadad yang habis masa kepengurusannya. Pelantikan Wimboh dan pengurus baru MES dilakukan Ketua Dewan Pembina KH. Ma&rsquo;ruf Amin.&nbsp;Ia&nbsp;terpilih sebagai Ketua Umum melalui keputusan sembilan orang Tim Formatur yang dipimpin oleh KH. Ma&rsquo;ruf Amin setelah melalui banyak pertimbangan dan masukan dari anggota.

Wimboh Santoso: Pertumbuhan Ekonomi Syariah Indonesia Harus Didorong

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#masyarakat ekonomi syariah

Berita Terkini