<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/21/IMG-20240121-WA0008-665545163.jpg" alt="Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengatakan anak-anak Suku Dayak harus mendapatkan kehidupan yang layak, terutama dalam aspek pendidikan." width="100%">
<figcaption>Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengatakan anak-anak Suku Dayak harus mendapatkan kehidupan yang layak, terutama dalam aspek pendidikan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengatakan anak-anak Suku Dayak harus mendapatkan kehidupan yang layak, terutama dalam aspek pendidikan. Pernyataan tersebut diungkap Prabowo merespons harapan yang dilontarkan ribuan Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) yang ditemuinya dalam Bahaupm Bide Bahana (Silaturahmi) di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (20/1). "Anak-anakmu, cucu-cucumu harus mendapat pendidikan yang sebaik-baiknya," kata Prabowo. Prabowo pun menyebut dirinya telah menempuh sejumlah cara untuk memperjuangkan hak anak-anak Dayak. Salah satunya dengan meminta pertimbangan khusus bagi masyarakat Dayak dalam seleksi masuk TNI, saat melakukan rapat dengan Komisi I DPR RI. "Saya sebagai Menteri Pertahanan sudah bicara dengan Komisi I DPR yang mengurus pertahanan, waktu itu ada wakil dari Kalimantan minta untuk persyaratan masuk TNI supaya ada pertimbangan khusus untuk suku Dayak, dan saya sudah mengatakan bahwa saya mendukung permintaan itu," jelas Prabowo. Lebih lanjut, Prabowo juga mengatakan Pulau Kalimantan memiliki banyak kekayaan yang harus dirasakan oleh semua rakyatnya. Ia bilang, potensi itu harus dilestarikan agar berusia panjang. "Agar tanah leluhur saudara selalu dijaga, dilindungi, saudara dan keluargamu harus menikmati keadlilan, harus menikmati kebaikan adat saudara," tutur Prabowo. Bagi Prabowo, masyarakat Dayak selalu memiliki kemurnian hati untuk membela Tanah Air. Ia juga menjelaskan pernah menjadi saksi betapa Suku Dayak mendedikasikan hidupnya untuk negara. "Saya saksi sendiri, beberapa sukarelawan Dayak tanpa gaji, tanpa surat keputusan, tanpa pangkat, berjuang bersama TNI," tuturnya. "Berjuang bersama saya, sangat membantu saya, dan menyebabkan pasukan saya dinilai waktu sebagai pasukan tempur TNI yang terbaik," lanjut Prabowo. Bakal Bangun SMA Taruna Nusantara di Kalimantan Dalam kesempatan itu, mantan Panglima Komando Cadangan Strategis (Pangkostrad) itu juga menyatakan akan membangun Sekolah Menengah Atas (SMA) Taruna Nusantara di Kalimantan. Hal itu merespons permintaan warga Kalimantan yang mengaku adanya keterbatasan anak-anaknya untuk mengenyam pendidikan terbaik hingga berbuntut pada sulitnya akses pendaftaran pendidikan TNI dan Polri. Rencananya, Prabowo akan meminta petunjuk dari Presiden RI Jokowi guna mencari lokasi terbaik untuk pembangunan sekolah tersebut. &ldquo;Saya akan minta petunjuk Bapak Presiden tempatnya di mana, dan nanti akan saya serahkan Bapak Presiden segera kita bangun sebelum saya perkirakan akan selesai Oktober 2024,&rdquo; ujar Prabowo. Prabowo menuturkan ada beberapa sekolah yang telah dibina oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan), yakni SMA Taruna Nusantara yang berada di Magelang, Jawa Tengah. &ldquo;Saya sebagai Menhan ada beberapa sekolah itu sekolah sesuai permintaan, ada lembaga pendidikan namanya lembaga pendidikan taruna. SMA Taruna Nusantara di Magelang. Saya mendirikan SMA Taruna Nusantara di Jawa Timur dan akan bangun 1 SMA Taruna Nusantara di Pulau Kalimantan,&rdquo; ungkap Prabowo. Berhubung pembangunan SMA Taruna Nusantara di Kalimantan masih dalam proses, Prabowo memberikan akses kesempatan bagi anak-anak masyarakat Dayak di Pontianak Kalimantan Barat itu untuk menjemput bangku pendidikan di SMA Taruna Nusantara yang berada di Magelang, Jawa Tengah. &ldquo;Sebelum itu, kalau ada anak-anak Dayak yang ingin sekolah di SMA Taruna Nusantara saya siap menjemput mereka,&rdquo; pungkas Prabowo.

Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengatakan anak-anak Suku Dayak harus mendapatkan kehidupan yang layak, terutama dalam pendidikan.

Di Hadapan Masyarakat Dayak, Prabowo: Anak Cucumu Harus Medapatkan Pendidikan Sebaik-baiknya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/21/IMG-20240121-WA0010-3193499740.jpg" alt="Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, mendapat dukungan penuh dari masyarakat Dayak untuk melanjutkan estafet kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi)." width="100%">
<figcaption>Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, mendapat dukungan penuh dari masyarakat Dayak untuk melanjutkan estafet kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, mendapat dukungan penuh dari masyarakat Dayak untuk melanjutkan estafet kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dukungan tersebut dinyatakan saat Prabowo menghadiri Bahaupm Bide Bahana (Silaturahmi) bersama ribuan Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) di Kafe Kluwi, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (20/1). Panglima Jilah yang merupakan pemimpin Pasukan Merah TBBR, Agustinus, mengatakan dukungan diberikan kepada Prabowo lantaran berkomitmen melanjutkan program Jokowi, khususnya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. "Karena kami tahu Bapak Prabowo melanjutkan program beliau (Jokowi)," kata Agustinus. "Besar harapan kami IKN dapat berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat Dayak, baik kualitas sumber daya manusia, maupun pembangunan infrastruktur," tambah dia. Selain soal IKN, masyarakat Dayak melalui Panglima Jilah juga menyampaikan sejumlah harapan pada Prabowo. Salah satunya adalah membuka kesempatan lebih luas bagi anak-anak suku Dayak untuk menempuh pendidikan militer. "Agar dapat memperhatikan anak-anak Dayak dalam seleksi masuk pendidikan TNI dan Polri dengan mudah. Kami rindu melihat jenderal-jenderal dari Suku Dayak, di masa depan," ungkap Agustinus. Mendapat sambutan hangat dari masyarakat Dayak, Prabowo menuturkan rasa terima kasihnya. Ia mengatakan dukungan yang dilabuhkan sangat berkesan di hatinya. "Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya dengan begitu baik. Bagi saya ini sangat berarti," ujar Prabowo. Di sela pertemuan tersebut, Prabowo sempat memekikkan 'teriakan perang' yang pernah diajarkan masyarakat Dayak padanya saat masih berkiprah sebagai tentara. Pekik tersebut berbunyi 'yiaww' dengan nada tinggi. Sepanjang acara, Prabowo terdengar beberapa kali membakar semangat warga Dayak dengan melontarkan pekik tersebut. Aksi Prabowo disambut Suku Dayak dengan haru. Mereka kemudian membalas dengan pekik yang sama. Sebelum memekikkan teriakan itu, Prabowo sempat menceritakan peran warga Dayak yang sangat berkesan baginya. Ia pun mengaku mendapat banyak pelajaran bertahan hidup dari suku tersebut. "Dulu waktu prajurit masih aktif, saya dibantu oleh beberapa orang sukarelawan Dayak, membantu saya melatih pasukan. Teriakan perang tadi, saya diajarkan dulu dari sukarelawan-sukarelawan Dayak," cerita Prabowo. "Mereka ikut saya, kita operasi di Timor-Timur dan beberapa daerah lain, mereka mengajarkan kita ilmu hidup, bertahan hidup di hutan, ilmu berburu, ilmu membaca jejak dan ilmu perang," sambungnya. Pasukan Merah TBBR adalah salah satu organisasi masyarakat Dayak. Sesuai namanya, sebagian besar lelompok ini mengenakan pakaian bernuansa merah, lengkap dengan topi adat dan aksesori khas Suku Dayak saat bertemu Prabowo. Dipimpin oleh seorang Panglima Jilah, Pasukan Merah TBRR di Kalimantan berperan pada upaya pelestarian budaya dan menjadi benteng terakhir yang akan memperjuangkan hak Suku Dayak. Di hadapan ribuan masyarakat Dayak, Prabowo menyatakan komitmennya untuk melindungi kepentingan rakyat, khususnya Suku Dayak. "Pulau Kalimantan adalah pulau yang sangat kaya dan karena itu, saya bertekad apabila rakyat memberi kepercayaan pada saya, memberikan mandat pada saya, saya bertekad pada diri saya akan membela kepentingan rakyat Indonesia dan khususnya Suku Dayak di Kalimantan," pungkas Prabowo.

Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, mendapat dukungan penuh dari masyarakat Dayak untuk melanjutkan estafet kepemimpinan Presiden Jokowi.

Lanjutkan Program Jokowi, Masyarakat Dayak Dukung Prabowo-Gibran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/benarkah-gawai-pemicu-kebakaran-hutan-ini-penjelasan-masyarakat-adat_m_.jpg" alt="ILUSTRASI KEBAKARAN HUTAN. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho disomasi lantaran menyebut gawai pemicu kebakaran hutan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI KEBAKARAN HUTAN. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho disomasi lantaran menyebut gawai pemicu kebakaran hutan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho disomasi oleh Dewan Adat Dayak (DAD) Kalbar dan organisasi lainnya. Hal itu lantaran dalam sebuah pemberitaan Sutopo menyebut tradisi gawai penyebab kabut asap. Ada dan bagaimanakah gawai itu? Benarkah kearifan lokal di bidang pertanian perkebunan ini menjadi salah satu pemicu kebakaran hutan seperti kata Sutopo? Sekretaris MADN Yakobus Kumis menuturkan, tradisi masyarakat Dayak selama ini dalam melakukan pengelolaan ladang bergilir dilakukan pembakaran dengan mengedepankan kearifan lokal. Misalnya dalam mencari lahan yang tidak merusak lingkungan dan kehidupan.  "Sebelum berladang mereka berdoa dulu minta petunjuk boleh atau tidak di situ. Kalau boleh baru mereka menebas, setelah itu baru mereka membakar," katanya dikutip dari Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group), Rabu (29/8). Ketika membakar pun mereka selalu berhati-hati. Jangan sampai ketika api menjalar ke ladang orang lain. Jika itu terjadi, mereka dikenakan sanksi adat. "Mereka harus mengganti kebun orang batang per batang, apabila dia tidak benar-benar menjaga lahannya," jelasnya. Makanya masyarakat Dayak tidak sembarangan ketika membakar ladang. Lahan terlebih dahulu disekat sekitar dua meter sampai ke kulit tanah. Sehingga tidak ada lagi rerumputan. Kemudian di sekeliling lahan dibuat kolam-kolam kecil untuk menampung air. Ketika mau membakar mereka harus melaporkan dulu kepada kepala desa. "Setelah itu dibincangkan siapa yang berbatasan dengan ladangnya kiri kanan, depan belakang, bahkan satu kampung diumumkan. Semua masyarakat bergotong-royong melakukan penjagaan api," pungkasnya. Terkait pernyataan Sutopo, dia mengaku heran. Mengapa gawai serentak dianggap pemicu kebakaran hutan dan lahan dibeberapa titik. Memang banyak titik api di pedalaman, tetapi tidak menyebabkan kabut asap. Sebab di area tanah mineral, setelah dibakar asapnya hilang. "Namun di daerah gambut, ini lah yang menyebabkan kabut asap," ulasnya. Yakobus menuding permasalahan kabut asap diciptakan lahan gambut. Sehingga perlu diantisipasi. Ke kedalaman lahan gambut di wilayah Kota Pontianak dan Kalbar lainnya bisa mencapai belasan meter. "Karena namanya gambut tidak pernah dibakar habis, dia terus makan ke dalam. Karena kedalamannya sampai enam dan belasan meter, disiram pun dia akan hidup lagi," sebutnya. Di wilayah gambut orang dayak mencari kehidupan. Di sana tidak ada kegiatan berladang. Makanya mereka komplain dan protes terhadap pernyataan Sutopo yang menuduh gawai mengakibatkan kabut asap. "Padahal gawai adalah ucapan syukur terhadap Tuhan atas kesehatan dan hasil panen selama setahun," ungkapnya. Dia mengatakan akan melakukan penegakkan hukum adat kepada Sutopo. Lantaran sudah salah berbicara. Kemudian Sutopo harus mencabut pernyataannya di media-media yang telah dia keluarkan. "Dia harus lakukan itu, dia harus jantan. Seandainya dia mendapat informasi dari bawahannya harusnya dia mengkaji dulu, jangan main keluar," katanya. Somasi yang dilayangkan memberi waktu kepada Sutopo agar dalam tempo tujuh hari meminta maaf kepada masyarakat Dayak. Melalui media di mana dia membuat pernyataan. Termasuk di DAD Kalbar sendiri. Seandainya batas waktu yang disediakan Sutopo belum juga meminta maaf, maka pihaknya akan melakukan somasi. Meskipun saat ini Sutopo sudah minta maaf lewat media sosial miliknya. "Kami minta dia minta maaf lewat semua media yang kemarin dia mengeluarkan pernyataan dan mengajukan permohonan maaf kepada DAD Kalbar," pungkasnya.

Benarkah Gawai Pemicu Kebakaran Hutan? Ini Penjelasan Masyarakat Adat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kepala-pusat-data-informasi-humas-bnpb-sutopo-purwo-nugroho-disomasi_m_.jpg" alt="Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Jumat (23/2)." width="100%">
<figcaption>Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Jumat (23/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho disomasi oleh Dewan Adat Dayak (DAD) Kalbar dan organisasi lainnya. Hal itu lantaran dalam sebuah pemberitaan Sutopo menyebut tradisi gawai penyebab kabut asap. Berkaitan dengan itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar TTA Nyarong mengatakan, dirinya sudah diperintahkan Kepala BNPB untuk menemui Sutopo dalam minggu ini. "Tadi Pak Sutupo sudah bel (menelpon) saya. Nanti saya minta Pak Sutopo buat surat permohonan maafnya. Seandainya beliau memang mau ke Kalbar, ke Kalbar," terang Nyarong dikutip dari Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group), Rabu (29/8). Nyarong juga diminta Kepala BNPB untuk menjembatani agar mengundang DAD dan MADN terkait permasalahan ini. Bahkan permasalah ini juga telah diserahkan kepadanya. "Kita jangan mengapi-api ini, Kepala BNPB sudah percaya sama saya," katanya. Harusnya hari ini (kemarin, red) dia berangkat. Tetapi karena hari ini ada rapat penting di kantornya sehingga dibatalkan. "Nanti saya undang DAD sama MADN," ucapnya. Nyarong menjelaskan, di Kalbar yang terbakar merupakan lahan gambut dan mineral. Tanah mineral di daerah perhuluan. Tudingan kepada petani yang membakar ladang sebagai biang kabut asap, menurut dia harus didiskusikan terlebih dahulu dengan para pakar atau ahli. "Jadi ahli tanah gambut dan tanah mineral atau tanah merah, tanah keras ini harus berkumpul untuk melihat perbedaan asap ini," ujarnya. Hal terpenting kata Nyarong, pemerintah pusat harus melakukan upaya pencegahan. Misalnya melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke perusahan yang tidak taat. Kemudian pendamping desa, sarjana pertanian, kehutanan dikirim untuk memberikan penyuluhan. Pasalnya, badan yang dikepalainya tidak memiliki anggaran untuk hal tersebut. "Saya minta ada kebijakan pemerintah supaya sarjana pertanian, kehutanan, yang masih kuat tenaganya memberikan penyuluhan," harapnya. Kemudian kepada aparat penegak hukum, jangan menangkap petani saat membakar ladangnya. Tetapi pada saat mulai membuka ladang. Dengan catatan, aparat tidak asal tangkap. "Berani ndak penegak hukum, dari pada menuduh orang yang berladang, tangkap saat dia membuka ladang," sebut Nyarong. Menurutnya, petani berladang ada target bakarnya, yaitu ladang. Lahan yang dipersiapkan mulai dari penebasan, tebang hingga pepohonan dan ranting kering siap dibakar. "Itu target bakar jelas. Nah, supaya ndak dibakar didatangi oleh aparat, bapak kami tangkap, tidak boleh bakar. Jangan nunggu dia bakar," lugasnya. Hal ini kata dia, menjadi tugas Satpol PP, Bupati, atau Wali Kota. Petani yang ditangkap juga harus diberikan kompensasi. "Nah, yang jadi masalah itu yang tidak ada target bakar, yang liar ini. Masih berdiri kayu, masih ada semak-semaknya, terbakar," demikian Nyarong. Sebelumnya, DAD Kalbar dan sejumlah organisasi lainnya mengggelar konferensi pers di Rumah Adat Dayak (Betang), Jalan Soetoyo, Pontianak, Senin (27/8). Dihadiri Sekretaris MADN Yakobus Kumis, Ketua Umum DAD Kalbar Jakius Sinyor, dan lainnya. "Statement (Sutopo) tersebut tidak diterima masyarakat Dayak Kalbar,” ujar Jakius. Pihaknya menilai perlu melakukan klarifikasi. Untuk meluruskan dan memberikan sikap. Kalaupun nanti ada tindakan hukum akan dibicarakan. "Baik hukum adat dan sebagainya akan dibicarakan hari ini," katanya. Dia menegaskan, masyarakat adat Dayak tidak menerima pernyataan Sutopo. Menuding asap di Kalbar karena ladang berpindah. "Kami sudah bertahun-tahun melaksanakan itu, kok baru sekarang dipermasalahkan," ucapnya. Pernyataan sikap mereka akan disampaikan di DPRD Kalbar. Untuk somasi, melalui advokasi DAD Kalbar akan mengkaji terlebih dahulu terkait unsur pidananya. "Jadi, kami lihat dulu ada nggak unsur pidananya terkait dengan UU informasi yakni ketidakyamanan bahasa yang disampaikan," ungkapnya. Jadi kata dia, pihaknya juga tidak sembarang berbicara masalah hukum. Akan dipelajari dan dikaji dulu. Baik fakta data maupun saksi. "Dalam waktu dekat, pakar-pakar hukum DAD akan mengkaji dan mematangkan persiapan. Termasuk persiapan yang akan digelar pada Kamis nanti," tuturnya. Dalam kegiatan pernyataan sikap pada Kamis di Kantor DPRD Kalbar akan dihadiri 300 sampai 500 orang. Terdiri dari organisasi pemuda dan sayap DAD di Kota Pontianak. "Ormas-ormas yang ada juga diberitahukan," tukasnya. Dia mengatakan, aksi di DPRD Kalbar murni membela kepentingan masyarakat Dayak. Tidak ada unsur politiknya. "Kami akan melaksanakanya dengan tertib," ucapnya. Pihaknya berkomitmen menjaga kegiatan sesuai prosedur. Tidak boleh anarkis dan membawa senjata tajam. Di Jalan massa tetap akan santun. Menggunakan sepeda motor mengenakan helm. Sepanjang perjalanan mereka dikawal kepolisian. "Sebelum berangat kami juga akan menggatur adat, sehingga sampai nanti tidak ada permasalahan-permasalahan," jelasnya.

Kepala Pusat Data Informasi Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho Disomasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/ketua-dad-masyarakat-dayak-tahan-diri-jangan-terpancing-isu-provokatif_m_102032.jpeg" alt="Sejumlah masyarakat Sintang yang mengatasnamakan Forum Pemuda Dayak menggelar aksi penolakan kedatangan Wasekjen MUI KH Tengku Zulkarnain di Bandara Susilo Sintang, Kamis (12/1) pagi." width="100%">
<figcaption>Sejumlah masyarakat Sintang yang mengatasnamakan Forum Pemuda Dayak menggelar aksi penolakan kedatangan Wasekjen MUI KH Tengku Zulkarnain di Bandara Susilo Sintang, Kamis (12/1) pagi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penolakan sejumlah masyarakat Dayak terhadap kedatangan Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain di Sintang, Kalbar, mendapat tanggapan dari Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Sintang, Jefray Edward. Dia mengaku terkejut ketika mendengar kabar ada aksi masyarakat Dayak yang menolak kedatangan Wasekjen MUI, Tengku Zulkarnain itu. Menurut dia, itu aksi spontanitas warga. "Bahkan Bupati dan Forkopimda juga kaget ketika mendapat kabar akan insiden yang terjadi dengan Wasekjen MUI itu," kata Jefray dikutip dari Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group), Jumat (13/1). Ketika mendapat kabar penolakan kedatangan WasSekjen MUI itu, Jefray mengaku langsung berkoordinasi dengan DAD Kalbar untuk menyikapinya. "Harapan saya, kepada masyarakat Dayak agar bisa menahan diri dan jangan terpancing isu yang provokatif. Pada prinsipnya, kita bukan menolak soal agama. tetapi kita tidak ingin penyusup-penyusup atau paham radikal yang mengatasnamakan agama. Kalau untuk lembaga, saya rasa tidak ada masalah seperti MUI, Muhammadiyah, NU. Itu sahabat-sahabat kita," tambah Jefray. Atas nama DAD, ia menyampaikan permohonan maaf jika ada hal yang kurang berkenan. "DAD siap menjaga kesatuan dan persatuan masyarakat Sintang khususnya, dan NKRI adalah harga mati," ujarnya. Sementara itu, Ketua Harian DAD Provinsi Kalbar, Yokobus Kumis mengatakan bahwa masyarakat Dayak tidak mempunyai niat untuk melarang lembaga MUI ataupun NU untuk datang ke Sintang. Hanya saja, masyarakat Dayak di Sintang telah tahu secara persis Wasekjen MUI Tengku Zulkarnaen itu dalam setiap statement yang dilontarkannya di media sosial, sering kali mengarah pada FPI. &ldquo;Maka dari itu, masyarakat Dayak Sintang takut dengan kehadiran Wasekjen itu di Sintang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan yang telah terbangun sejak lama,&rdquo; terangnya. Menurut dia, masyarakat Dayak Sintang sangat cinta situasi aman, damai, dan nyaman. &ldquo;Kalau untuk memberikan dakwah pencerahaan di Sintang, ulama banyak. Tapi mereka tidak melarang. Dan kita juga sudah ingatkan kepada mereka yang melaksanakan aksi bahwa MUI merupakan lembaga besar. Kemana pun boleh dalam soal ibadah. Tidak ada yang membatasi ataupun menolak,&rdquo; tambah Yakobus. Hanya saja, lanjut dia, masyarakat dengan mengatasnamakan Forum Pemuda Dayak, yang melakukan aksi penolakan kedatangan Wasekjen MUI, itu mengantisipasi adanya penyusupan orang-orang FPI yang masuk di Sintang. &ldquo;Secara tegas kita menolak kehadiran FPI di wilayah Sintang,&rdquo; ujarnya. Yokobus mengaku semua pihak, seperti Bupati, Wakil Bupati Sintang, Dandim, Kapolres dan sejumlah Forkopimda lainnya, termasuk dirinya terkejut akan adanya aksi penolakan tersebut. &ldquo;Jadi ini aksi spontanitas,&rdquo; tegasnya kembali.&nbsp; Penolakan kedatangan Wasekjen MUI, Tengku Zulkarnain, bersama anaknya, harus disikapi dengan semua pihak menahan diri. &ldquo;Kita minta seluruh jajaran masyarakat di Sekadau, termasuk masyarakat Dayak, untuk tetap menahan diri. Jangan mengambil tindakan main hakim sendiri,&rdquo; tegas Welbertus Wily, Ketua Harian Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Sekadau kepada Rakyat Kalbar, Kamis malam (12/1). &ldquo;Kondisi keamanan yang sudah kondusif ini harus tetap kita jaga dan kita rawat dengan baik," imbuhnya. (Achmad Munandar/Abdu Syukri/Mohamad iQbaL/fab/JPG)

Ketua DAD: Masyarakat Dayak Tahan Diri, Jangan Terpancing Isu Provokatif