<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/pelatihn-kerja.jpg" alt="PERLUAS PASAR: Warga mendapatkan pelatigan digital marketing di Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo. Pelatihan tersebut membekali warga supaya mampu menembus pasar lebih secara mandiri untuk produk yang dijualnya. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PERLUAS PASAR: Warga mendapatkan pelatigan digital marketing di Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo. Pelatihan tersebut membekali warga supaya mampu menembus pasar lebih secara mandiri untuk produk yang dijualnya. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemkot-surabaya/">Pemkot Surabaya</a> menyiapkan banyak program untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) warganya. Mulai pelatihan teknik, soft skill, hingga wirausaha. Program tersebut dirancang untuk membantu warga Surabaya meningkatkan derajat ekonominya.  Masih banyak warga Surabaya yang terjebak dalam status <a href="https://www.jawapos.com/tag/masyarakat-berpenghasilan-rendah/">masyarakat berpenghasilan rendah</a> (MBR). Berdasar data Januari lalu, jumlahnya sampai sepertiga dari total penduduk metropolis. Upaya untuk mengentaskan masalah itu pun dilakukan. Misalnya, membekali mereka dengan kemampuan yang bisa diaplikasikan untuk memperbaiki ekonominya.  Kepala Dinas Sosial (<a href="https://www.jawapos.com/tag/dinas-sosial-surabaya/">Dinsos</a>) Surabaya Anna Fajriatin mengatakan, intervensi dilakukan Pemkot Surabaya melalui kegiatan pelatihan. Pelaksanaannya tidak di satu organisasi perangkat daerah (OPD) saja. Melainkan banyak OPD yang terlibat.  ”Jadi, ini bentuk intervensinya kepada MBR. Materi yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan apa yang dimiliki sebelumnya. Dalam sistem data MBR, informasi tersebut tercantum di sana,’’ katanya.  Banyak program yang dirancang untuk membantu mereka mentas dari jurang kemiskinan. Mulai menyediakan lapangan kerja hingga membangun lapangan usaha baru. Hal itu dimulai dari mereka sendiri.  ”Misalnya, kita menyuntikkan modal. Kita bina agar usaha bisa berkembang. Bahkan bisa menyedot tenaga kerja di lingkungan mereka. Ini yang sedang kami upayakan,’’ terangnya.  Salah satu program pemkot yang sedang berjalan adalah perluasan kesempatan kerja. Pemkot Surabaya membuka peluang bagi 400 orang yang berkategori MBR untuk mengikuti pelatihan siap kerja. Total ada 14 formasi kerja yang ditawarkan. Pelaksanaannya bertahap, mulai Februari hingga Desember.  Beberapa OPD seperti Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (<a href="https://www.jawapos.com/tag/dinas-perindustrian-surabaya/">Disperinaker</a>) Surabaya juga membuka peluang untuk meningkatkan skill SDM warga Surabaya. Ada pelatihan kerja dan sertifikasi untuk menunjang agar warga bisa menjadi tenaga profesional.  Terdapat 28 jenis bidang keahlian yang bisa diikuti warga. Total kuota yang disediakan mencapai 720 kursi pelatihan. Hingga kemarin (5/3) jumlah pendaftar mencapai 1.168 orang.  Sementara itu, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (<a href="https://www.jawapos.com/tag/dinas-kebudayaan-dan-pariwisata-surabaya/">Disbudporapar</a>) Surabaya melakukan pelatihan kewirausahaan via online, Sabtu (5/3). Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Disbudporapar Pudji Astuti mengungkapkan, pelatihan kali ini seputar kewirausahaan makanan olahan mi dengan materi mulai dari entrepreneur mindset, business plan, digital marketing, hingga pengemasan makanan.  Pelatihan itu dilaksanakan tiga hari, mulai Jumat (4/3) hingga hari ini (6/3). Pudji menjelaskan, sebenarnya pelatihan kewirausahaan tersebut sudah dimulai Februari lalu dan akan diadakan lagi dalam beberapa bulan ke depan.  ”Tujuannya nanti untuk wirausaha mandiri. Jadi, mereka akan diberi keterampilan tentang bagaimana cara mengelola dengan baik produksi mi sampai dengan bisnisnya nanti,” ungkapnya.  Program kewirausahaan tersebut menyasar kalangan pemuda dan masyarakat umum dengan usia 16 sampai 30 tahun. Akan tetapi, Pudji mengatakan bahwa fokusnya nanti adalah kalangan karang taruna dan kepemudaan.  Pudji juga menjelaskan, selanjutnya akan ada pelatihan kewirausahaan lainnya di <a href="https://www.jawapos.com/tag/surabaya/">Surabaya</a>, mulai pelatihan pengolahan makanan ringan dan minuman hingga kreator konten. Menurut Pudji, hal tersebut akan mendorong SDM Surabaya, khususnya pemuda, untuk bisa mandiri dalam ekonomi.  ’’Nantinya setelah selesai dan sudah menghasilkan, pihak disbudporapar juga akan bekerja sama dengan diskopdag untuk membantu mereka dalam pengurusan perizinan dan modal usaha,” kata Pudji. <h3>Warga Bisa Ajukan Jenis Pelatihan</h3> PENINGKATAN keterampilan yang dilakukan Pemkot Surabaya turut mempertimbangkan masukan dari masyarakat. Misalnya, melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan (musrenbangkel). Warga bisa mengajukan pelatihan sesuai yang dikehendaki.  Kecamatan akan melaksanakan beberapa pelatihan guna mengembangkan SDM. Misalnya, yang dilakukan Kecamatan Genteng. Melalui musrenbangkel, pihak kecamatan menghimpun usulan warga terkait kegiatan pengembangan SDM dan beberapa di antaranya akan direalisasikan. Salah satunya, pelatihan untuk <a href="https://www.jawapos.com/tag/masyarakat-berpenghasilan-rendah/">masyarakat berpenghasilan rendah</a> (MBR).  ’’Ada beberapa pelatihan. Di antaranya, pembuatan paving untuk MBR,’’ jelas Camat Genteng Muhammad Aries Hilmy kemarin (5/3). Rencananya, ada lima orang yang dilatih untuk pembuatan paving tersebut. Pihak kecamatan akan bekerja sama dengan dinas terkait.  Sejatinya pelatihan membuat paving itu dilaksanakan pada Rabu (2/3) lalu. ’’Kegiatannya sudah disetujui dan mestinya dilaksanakan Rabu, tetapi ditunda dan nanti dikabari lagi dari dinas terkait,’’ lanjut Aries. Diharapkan, pelatihan bisa digelar dalam waktu dekat.  Hal senada diungkapkan Lurah Keputih Itaqwati Oetami. Dia menjelaskan bahwa warga bisa memberikan masukan soal pelatihan apa yang ingin digelar. Di Keputih, misalnya, akan diadakan pelatihan membatik ecoprint.  ’’Usulan itu disesuaikan dengan potensi daerah kami. Di sini ada Taman Harmoni yang menjadi wisata andalan Surabaya. Karena itu, harapannya produk batik dari warga bisa dijual kepada pengunjung,’’ terangnya.  Pihaknya juga telah mengajukan usulan pelatihan perluasan kerja untuk warga. Nama-nama yang diajukan bakal ikut pelatihan yang diadakan Pemkot Surabaya. Pada prinsipnya kegiatan tersebut diadakan agar skill warga Surabaya bertambah.  ’’Nah, pelatihan ini memang tujuannya untuk warga Surabaya. Agar setelah pelatihan, mereka bisa segera mengamalkan ilmu itu. Misalnya, membuka usaha agar kesejahteraan mereka semakin meningkat,’’ terang Ita.  Ita menjelaskan bahwa <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemkot-surabaya/">Pemkot Surabaya</a> juga membuka peluang lahan aset bisa dimanfaatkan masyarakat. Misalnya, di Keputih banyak lahan aset yang berupa tambak. Nah, warga bisa mengelola aset itu untuk sektor perikanan.  ’’Nanti mereka mendapat pendampingan. Juga bantuan bibit dari DKPP. Yang pasti, Pemkot Surabaya ingin warganya itu sejahtera,’’ ungkapnya. <h3>Pikirkan Output dan Buat Inkubator di Tiap Wilayah</h3> ANGGOTA DPRD Surabaya mendukung langkah eksekutif yang menggelar beragam pelatihan melalui tiap-tiap organisasi perangkat daerah (OPD). Namun, mereka mengingatkan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemkot.  Anggota Komisi D DPRD Surabaya <a href="https://www.jawapos.com/tag/herlina-harsono-njoto/">Herlina Harsono Njoto</a> mengatakan, bukan masalah tiap OPD membuat pelatihan sumber daya manusia (SDM). Menurut dia, yang penting diperhatikan adalah tindak lanjut dari output tiap pelatihannya. Misalnya pelatihan meracik kopi (barista). ”Setelah dilatih, pemkot harus memfasilitasi juga. Peserta pelatihan ini dibawa ke mana?” ujarnya.  Politikus Demokrat itu menyebutkan, tidak jarang pemkot menyudahinya di tengah jalan. Pelatihan selesai, tak ada lagi bimbingan dari pemkot. Dia menilai warga juga butuh disalurkan berdasar materi pelatihan. Di tahap tersebut dibutuhkan sinergisitas antar-OPD.  Herlina mengungkapkan, saat Dinas Tenaga Kerja (<a href="https://www.jawapos.com/tag/dinas-tenaga-kerja-surabaya/">Disnaker</a>) Surabaya rapat koordinasi dengan komisi D beberapa waktu lalu, dipaparkan, tidak 100 persen peserta pelatihan diserap oleh pasar. Untuk meminimalkan hal itu, dia menyarankan agar pemkot berkoordinasi dengan asosiasi-asosiasi industri tenaga kerja di Surabaya. ”Supaya tahu pasar ini sedang butuh apa. Jadi tidak asal memberikan pelatihan tanpa tahu kebutuhan pasar, ya muspro sayang anggarannya,” tutur dia.  Hal senada disampaikan anggota <a href="https://www.jawapos.com/tag/dprd-surabaya/">komisi D</a> yang lain Juliana Evawati. Perempuan yang akrab disapa Jeje itu mengatakan, terkait pelatihan, pemkot perlu membuat inkubator. Untuk lokasi, inkubator bisa dibuat di setiap wilayah. Atau, lanjut dia, inkubator di tiap kawasan Surabaya, yaitu Surabaya Utara, Selatan, Barat, Timur, dan Pusat. ”Inkubator ini sebagai tempat coaching juga bagi para peserta pelatihan,” ucapnya.  Mantan Ning Surabaya itu menyebutkan, ada satu pelatihan usulnya yang belum sempat terakomodasi dengan APBD 2022, yaitu pelatihan digital marketing for tourism. Menurut Jeje, warga Surabaya perlu pelatihan tersebut. Sebab, masih banyak tempat wisata yang belum terangkat dan dikenal.  Selain itu, masih kata Jeje, Surabaya akan menghadapi wisata kesehatan. Dia berharap pemkot bisa berpikir ulang untuk pelatihan dalam bidang tersebut.   PEDULI MBR DENGAN PELATIHAN SDM  - Pemkot menyediakan ratusan pelatihan dan perluasan kesempatan kerja.  - Pelatihan melibatkan beberapa OPD sebagai pionir pelaksanaan.  - Harapannya, pelatihan kerja bisa meningkatkan skill SDM dan taraf perekonomian.  - Pendaftaran dibuka melalui kelurahan dan sistem online OPD terkait.

Sinergi OPD Serentak Intervensi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/seragam-SD.jpg" alt="TAK PERLU BELI: Pemkot memberikan seragam kepada siswa SD dan SMP secara gratis. Seragam akan diserahkan dalam bentuk jadi. (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TAK PERLU BELI: Pemkot memberikan seragam kepada siswa SD dan SMP secara gratis. Seragam akan diserahkan dalam bentuk jadi. (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tahun depan siswa sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang keluarganya masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak perlu mengkhawatirkan soal seragam. Sebab, Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya menganggarkan belanja seragam untuk ratusan ribu siswa.  Kepala Dispendik Supomo menuturkan, setiap anak akan mendapatkan bantuan berupa seragam hingga sepatu sekolah. Nominalnya per anak Rp 1.161.710. ”Tidak hanya seragam dan sepatu. Siswa juga akan menerima tas, halsduk, topi, hingga ikat pinggang,” katanya saat rapat pemaparan anggaran bersama komisi D kemarin.  Jumlah siswa yang menerima bantuan pada jenjang SD dan SMP berbeda. Siswa SD negeri sejumlah 56.922 anak dan 19.506 siswa sekolah dasar swasta. Kemudian, 28.288 siswa SMP negeri dan 14.879 siswa SMP swasta. Jadi, total siswa yang menerima seragam sekolah mencapai 119.595 anak.  Para anggota dewan mewanti-wanti agar dispendik berhati-hati dalam mendistribusikan seragam sekolah kepada masyarakat. Ketua Komisi D Khusnul Khotimah menuturkan, jangan sampai keluarga siswa berstatus MBR, tapi tetap ditagih untuk membeli seragam. Dispendik perlu memelototi hal tersebut. ”Karena anak-anak ini MBR. Jadi, perlu dibantu,” ujar politikus PDI Perjuangan itu kemarin.  Untuk seragam, siswa tidak perlu lagi menjahit. Sebab, siswa akan menerima seragam siap pakai. Khusnul menyatakan, siswa yang berkerudung atau sekolah di keagamaan dan membutuhkan seragam lengan panjang tidak perlu khawatir. Sebab, dispendik juga akan mengakomodasi.  Terpisah, Herlina Harsono Njoto, anggota komisi D lain, meminta agar dispendik menganggarkan program bimbingan belajar gratis. Menurut dia, pada masa pandemi, bimbingan belajar sangat dibutuhkan oleh siswa.  Legislator dari Fraksi Demokrat itu menyatakan, bimbingan belajar menjadi bagian dari RPJMD 2021–2026 Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Karena itu, hal tersebut wajib direalisasikan. ”Tak minta anggarkan. Ambil setidaknya 10 persen dari total RW yang ada di Surabaya,” tuturnya. <h3>Segera Tambah Kapasitas PTM Jadi 50 Persen</h3> ASESMEN situasi penanganan Covid-19 Kota Surabaya terus membaik. Dengan kondisi tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta adanya penambahan kapasitas pembelajaran tatap muka (PTM). Dari sebelumnya 25 persen menjadi 50 persen.  Eri menyampaikan, penambahan kapasitas PTM itu harus tetap dengan prinsip kehati-hatian. Semua standard operating procedure (SOP) terkait protokol kesehatan (prokes) harus dijalankan dengan disiplin dan ketat. ”Kalau kemarin 25 persen, sekarang saya minta 50 persen (kapasitas PTM, Red),’’ kata Eri di balai kota kemarin (1/11).  Dia menjelaskan, penambahan kapasitas itu harus melalui asesmen tim Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya.  Apakah kondisi sekolah setempat layak untuk ditambah kapasitas siswa atau tidak. Mulai ketersediaan sarana-prasarana yang menunjang protokol kesehatan hingga kesiapan guru dan siswa. ’’Ini (penambahan PTM, Red) ber)gantung pada sekolah masing-masing. Terutama guru-guru siap atau tidak,’’ imbuh Eri.  Selain ketaatan menjalankan prokes, upaya mitigasi juga harus diperkuat. Tujuannya, mencegah kemungkinan penularan secara dini. Juga dibutuhkan peran orang tua. Misalnya, siswa pergi ke mana saja sepulang sekolah. Dengan begitu, jika ada siswa yang terkonfirmasi positif terpapar virus SARS-CoV-2, bisa terlacak. Siswa dipastikan tidak selalu terpapar dari lingkungan sekolah. ”Jadi, orang tua harus jujur,’’ paparnya.  Kondisi kesehatan setiap siswa sangat diperhatikan. Jika batuk, pilek, dan demam, apalagi sesak napas, anak sebaiknya segera dipulangkan. Tidak boleh mengikuti PTM. Sebab, kondisi itu dikhawatirkan bisa menular kepada siswa lainnya.  Eri juga meminta tetap dilakukan evaluasi secara bertahap. Harapannya, tidak sampai muncul klaster baru penularan Covid-19 di lingkungan sekolah yang menggelar PTM.  Sejumlah sekolah optimistis bisa beroperasi dengan memaksimalkan kapasitas siswa hingga 50 persen. Salah satunya SMPN 1 Surabaya. Kepala SMPN 1 Surabaya Akhmad Suharto memastikan siap untuk menambah kapasitas anak didik. ”Insya Allah, kami siap (menambah kapasitas PTM, Red),’’ kata Suharto.  Dia memastikan seluruh warga sekolah, seperti guru dan siswa, sudah siap. Hal itu didukung kesiapan sarana-prasarana. Apalagi kesehatan siswa diperiksa melalui tes swab secara berkala. Langkah antisipasi dan pencegahan dini itu dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya. Tes swab berlangsung secara rutin kepada warga sekolah. Kegiatan itu menyasar para pelajar di berbagai jenjang. Mulai tingkat SD, SMP, hingga SMA/SMK.  Wakil Sekretaris Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya Irvan Widyanto bakal semakin aktif melakukan operasi prokes. Berbagai tempat keramaian dan lokasi yang berpotensi jadi tempat nongkrong siswa dipelototi. Misalnya, warung kopi. ”Kita operasi pada jam-jam sekolah,’’ tegas Irvan. <h3>HADIAH DARI PEMKOT UNTUK SISWA MBR</h3> - Hem seragam putih dan merah atau biru (dua setel)  - Celana atau rok seragam  - Topi, dasi, badge, dan halsduk  - Seragam pramuka  - Ring pramuka  - Tas sekolah  - Kaus kaki  - Seragam olahraga

119 Ribu Siswa di Surabaya Terima Seragam Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/PSBB-Surabaya.jpg" alt="ILUSTRASI PSBB SURABAYA (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PSBB SURABAYA (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemkot memastikan bantuan bahan pokok untuk masyarakat bakal dibagikan sebelum PSBB yang diberlakukan besok (28/4). Paket sembako berupa beras, kering tempe, bumbu pecel, hingga abon mulai dikemas beberapa hari terakhir.  Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Suharto Wardoyo mengatakan, pembagian sembako dilakukan secara bertahap. Yang akan mendapatkan sembako pertama adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).  ”Yang MBR didahulukan. Mulai Senin (27/4) dibagikan,” ujar Anang, panggilan akrab Suharto, Sabtu (25/4) malam.  Beras yang dibagikan berasal dari beras sumbangan donatur di convention hall. Beras tersebut juga dikemas dengan paket lainnya. Meski demikian, Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti mempertanyakan data MBR yang dimiliki dinsos. Sebab, angkanya tidak berubah beberapa hari terakhir. Tetap pada angka 227.908 keluarga atau 702.127 jiwa. ”Kenapa angkanya mandek? Padahal, yang mengajukan MBR masih banyak,” ujar politikus PKS tersebut.  Menurut dia, data MBR harus terus di-update. Terutama, mendekati masa PSBB (pembatasan sosial berskala besar). Ada data 2.582 penganggur yang melapor ke dinas tenaga kerja. Mereka adalah pegawai yang dirumahkan dan pegawai yang terkena PHK gara-gara pandemi Covid-19.  Reni meyakini, mayoritas dari mereka belum masuk data MBR. Jika pendataan MBR dihentikan, mereka yang tidak memiliki pekerjaan itu tidak terjangkau jaring pengaman sosial pemkot.  Anang menerangkan, data MBR terus di-update. Namun, untuk sementara waktu, yang mendapatkan bantuan dari pemkot adalah mereka yang memiliki SK dari wali kota pada 2019. ”Ada juga SK yang dikeluarkan dinas setiap bulan. Senin nanti kami update lagi,” ujar Anang.  Selain persoalan data MBR, ada persoalan penyediaan sembako. Terutama, kering tempe. Sejumlah UMKM yang diudang pemkot awal April lalu mulai resah karena mereka belum mendapatkan pesanan dari pemkot.  Masalah semakin rumit karena sudah ada yang telanjur membuatnya. Mereka membuat kering tempe tanpa menunggu komando dari pemkot. Pelaku UMKM tersebut melapor ke sejumlah anggota dewan seperti Reni, Aning Rahmawati, Imam Syafii, hingga Baktiono. ”Tapi, sudah saya konfirmasi lagi ternyata mereka sudah dijanjikan akan dilibatkan. Intinya, pemkot harus tetap melibatkan UMKM seperti komitmen awal,” ujar mantan anggota komisi D itu.  Selain para penganggur, jumlah MBR diyakini terus bertambah dari kalangan pengemudi taksi. Banyak pengemudi yang pendapatannya turun drastis saat penerapan social distancing dan physical distancing. Belum lagi jika pemberlakuan PSBB.  Ketua Kelompok Kerja Unit Taxi DPC Organda Surabaya Ali Rochmadi mengungkapkan, dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, jumlah armada yang beroperasi tinggal sekitar 50 persen. Bila biasanya taksi yang beroperasi hingga 1.100–1.200 unit, pada masa pandemi tinggal 500–600 taksi. ”Penumpangnya turun 70 sampai 80 persen. Otomatis pendapatan para sopir taksi juga turun drastis,” jelas Ali kemarin (24/4).  Dia melanjutkan, sekitar tiga pekan lalu, para sopir taksi di Surabaya tersebut sudah diminta untuk pendataan identitas diri oleh Dishub Propinsi Jawa Timur. Tapi, memang sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari pendataan tersebut. ”Kalau dari Dishub Surabaya belum ada pendataan sampai sekarang. Setidaknya, yang permintaan resmi belum ada,” ungkapnya.  Para sopir tersebut tentu menjadi pihak yang terdampak dalam perkara Covid-19. Para sopir berharap bisa mendapatkan bantuan seperti jaring pengaman sosial untuk menyambung hidup. ”Rata-rata mereka tinggal di Surabaya. memang ada yang tinggal di Sidoarjo juga,” katanya.  Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Surabaya Hendro Gunawan mengungkapkan, bantuan sosial untuk warga yang kurang mampu itu masih dipersiapkan. Ada bantuan berupa sembako yang terdiri atas beras dan bahan pokok lainnya. Beras tersebut sedang dikemas agar mudah didistribusikan.  ”Kami akan buat distribusi bersama jajaran samping supaya meminimalisasi penularan. Jadi, tak sampai membuat orang bergerombol,” ungkap Hendro.  Di sisi lain, soal pergeseran anggaran yang diperlukan untuk kebutuhan Covid-19 itu, pemkot sudah menyelesaikannya. Ada komunikasi dengan DPRD Surabaya terkait dengan pergeseran anggaran tersebut. ”Ini kan revisi-revisi saja. Nanti kalau yang besar akan dikomunikasikan. Tetap semua dikomunikasikan dengan teman-teman di dewan,” jelasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=dFIExFe5_SA  https://www.youtube.com/watch?v=Xg4Dcl85KEs  https://www.youtube.com/watch?v=nI_SUJ-nk0w

Sebelum PSBB Surabaya Berlaku, Bantuan untuk MBR Diberikan Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/wapres-btn.jpg" alt="UPAYA PEMERINTAH: Wapres KH Ma" width="100%">
<figcaption>UPAYA PEMERINTAH: Wapres KH Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Untuk mendorong masyarakat memiliki rumah, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Bank BTN) menggelar Indonesia Property Expo (IPEX). Pameran properti di Jakarta Convention Center (JCC) itu menghadirkan 105 developer dengan lebih dari 650 proyek properti di seluruh Indonesia.  ’’Pemerintah terus berupaya meningkatkan penyediaan kebutuhan rumah dengan harga terjangkau dan berkualitas yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah,’’ kata Wapres KH Ma’ruf Amin saat membuka acara kemarin (15/2). Dia didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Utama (Dirut) Bank BTN Pahala Nugraha Mansury, serta Komisaris Utama Bank BTN Chandra Hamzah.  Wapres merasa bangga karena program sejuta rumah yang dicanangkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam lima tahun terakhir terus mencapai kemajuan. Saat ini sekitar 70 persen berhasil dinikmati masyarakat berpenghasilan rendah. Termasuk kalangan milenial.  Dirut Bank BTN Pahala menyebutkan, sektor properti bisa menjadi alternatif investasi di tengah ketidakpastian global. Kondisi ekonomi makro global cenderung lesu. Salah satunya karena terimbas wabah virus korona.  Sektor properti, lanjut Pahala, memiliki multiplier effect atau pengaruh ganda terhadap 170 industri turunan seperti konstruksi, semen, cat, dan lainnya. Dia berharap sektor-sektor itu terus bertahan di tengah guncangan faktor eksternal. Apalagi, pemerintah dan Bank Indonesia memberi dukungan lewat peningkatan batasan tidak kena pajak pertambahan nilai (PPN) rumah sederhana dan rumah sangat sederhana, pembebasan PPN atas rumah/bangunan korban bencana alam, penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) pasal 22 atas hunian mewah dari 5 persen menjadi 1 persen, serta peningkatan batas nilai hunian mewah yang dikenai PPh dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

Pemerintah Dorong Kepemilikan Rumah untuk MBR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bapertarum-pns-dibubarkan-mbr-makin-mudah-akses-kredit-perumahan_m_198829.jpeg" alt="MBR semakin mudah mendapatkan akses KPR." width="100%">
<figcaption>MBR semakin mudah mendapatkan akses KPR.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah berupaya menurunkan backlog rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Rencananya sepanjang 2020 hingga 2024 akan dibangun 3,9 juta unit rumah. Untuk mencapai semua itu dibutukan dana sekitar Rp 780 triliun.  Agar pembangunan itu tercapai dan MBR pun bisa memiliki rumah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan sejumlah formula. Di antaranya dengan mengedepankan Public Private Partnership (PPP) atau yang lebih dikenal dengan kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU).  “Kemampuan anggaran Pemerintah hanya mampu memenuhi 30 persen dari total pembiayaan. Oleh karena itu, perlu adanya skema pembiayaan alternatif dalam penyediaan perumahan melalui keterlibatan sektor swasta,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (PIPUP) Eko Djoeli Heripoerwanto yang membacakan statemen Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Pernyataan itu dikemukakan di acara Workshop Public Private Partnership (PPP) for Affordable Housing di Jakarta, Rabu (14/8).  Eko Djoeli melanjutkan, salah satu isu dan kendala utama dalam proses penyediaan perumahan yang terjangkau adalah tren urbanisasi yang memberi dampak pada tingginya kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan. Saat ini lebih dari 55 persen orang Indonesia tinggal di kota-kota. Laju urbanisasi itu saat ini sebesar 2,3 persen, sehingga diperkirakan pada 2030 mendatang lebih dari 73 persen orang Indonesia akan tinggal di kawasan perkotaan.  Dengan begitu, harga tanah akan tinggi di perkotaan. Semua itu akan menjadi tantangan utama dalam penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau. Biaya pengadaan tanah juga mengambil porsi besar dari investasi para pengembang perumahan.  "Oleh karena itu, intervensi pemerintah melalui dukungan finansial maupun non-finansial serta melalui reformasi kebijakan terkait pembiayaan perumahan akan menjadi sangat penting," bebernya.  Dengan demikian, imbuh Eko Djoeli, dukungan yang bisa diberikan pemerintah antara lain dengan pemanfaatan tanah milik negara, milik pemerintah daerah, dan swasta untuk pembangunan hunian dengan skema KPBU. Pembangunan hunian dengan skema KPBU utamanya menyasar untuk pengembangan hunian vertikal di perkotaan yang lahannya terbatas. Skema KPBU dapat digunakan dalam pembangunan hunian berimbang untuk pengembangan area seperti konsep superblok.  "Konsep superblok bertujuan untuk memberikan solusi penyediaan rumah MBR agar tidak jauh dari pusat keramaian dan ekonomi. Di dalamnya harus dijamin bahwa ada sebagian hunian yang dibangun untuk MBR," jelasnya.  Sementara itu, Direktur Perumusan Kebijakan dan Evaluasi Ditjen PIPUP Herry Trisaputra Zuna mengatakan, pelaksanaan KPBU bidang perumahan telah dilaksanakan di banyak negara. Harapannya pemerintah Indonesia dapat belajar mengadaptasi konsep pelaksanaan itu.  "Kenya dan India sudah menerapkan KPBU bidang perumahan. Di Indonesia saat ini masih persiapan, nanti akan dilelang pekerjaannya pada 2020," tandasnya.

Libatkan Swasta, Bangun 3,9 juta Rumah untuk MBR dengan Skema KPBU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/keren-tiga-rusunawa-baru-di-magelang-dilengkapi-meubelair_m_158575.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) terus mengembangkan sejumlah Rumah Susun Sewa (Rusunawa) sebagai bagian dari upaya mendukung program Sejuta Rumah. Terakhir, tiga Rusunawa untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Magelang diresmikan penggunaannya. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku puas dengan dioperasikannya tiga unit Rusunawa di Magelang, Jawa Tengah yang sudah dilengkapi mebeulair, listrik dan jaringan air bersih sehingga penyewa tinggal menempati saja. "Sudah dicek semua dan sudah berfungsi. Selain itu rusun sudah terhuni dan akan segera kita serahterimakan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang," tutup Menteri Basuki dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (21/9). Ketiga Rusunawa yang pengoperasiannya diresmikan Presiden Joko Widodo &nbsp;meliputi Rusunawa Tempuran (kapasitas 100 penghuni), Rusunawa Muntilan (200 penghuni) dan Rusunawa Mancasari (228 penghuni). Untuk masing masing unit telah dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti meja, kursi, lemari dan tempat tidur serta ruang jemur. Selain dilengkapi fasilitas meubelair, Rusun di Desa Gulon dilengkapi fasilitas perpustakaan, ruang serbaguna, dan toko. Diperuntukan bagi lajang/belum berkeluarga dengan biaya sewa sebesar Rp. 125 ribu per bulan. Pembangunan ketiga Rusunawa tersebut dilakukan oleh kontraktor PT Brantas Abipraya. Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanudin mengingatkan penghuni Rusunawa untuk memelihara kebersihan lingkungan tempat tinggalnya. "Pemeliharaan rusunawa tersebut akan diatur dengan penerbitan SK Bupati sebagai acuan dan standarisasi pengelolaan rusunawa," pesan Syarif. Salah satu penghuni Rusun Gulon yang baru satu bulan tinggal di rusun merasa senang. "Saya lebih suka disini dibanding yang saya tinggali sebelumnya, disini lebih dekat ke magelang, lebih adem, nyaman dan juga murah", ungkap Minarti.

Keren! Tiga Rusunawa Baru di Magelang Dilengkapi Meubelair