<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/05/IMG-20241205-WA0060-3979409746.jpg" alt="Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara saat meninjau kesiapan relokasi warga penghuni kolong jembatan Taman Sari di Bandung Jawa Barat pada Kamis (5/12). (dok. Kementerian PKP)" width="100%">
<figcaption>Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara saat meninjau kesiapan relokasi warga penghuni kolong jembatan Taman Sari di Bandung Jawa Barat pada Kamis (5/12). (dok. Kementerian PKP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Program 3 juta rumah per tahun bakal lebih lancar. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan investor dari Qatar akan berinvestasi untuk membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Nilai investasinya sekitar USD 20 miliar untuk sekitar 1 juta rumah. Menteri PKP Maruarar Sirait menuturkan, Qatar tertarik berinvestasi dalam sektor perumahan berkat Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo. &rdquo;Beliau sangat membantu saya. Investasi Qatar itu karya beliau,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Bahkan, bukan hanya Qatar, ada juga sejumlah negara Eropa yang tertarik berinvestasi. &rdquo;Semua itu karena Satgas Perumahan dan teman-teman,&rsquo;&rsquo; paparnya. Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, investor Qatar adalah Syekh Abdul Aziz Al Thani yang mengucurkan dana sekitar USD 16.000 hingga USD 20.000 per unit untuk membangun 1 juta rumah di Indonesia. Dia menjelaskan, jumlah 1 juta unit tersebut memiliki nilai investasi mencapai USD 16 miliar hingga USD 20 miliar atau sekitar Rp 262,14 triliun hingga Rp 327,67 triliun dengan kalkulasi kurs Rp 16.383,85 per USD. &rdquo;Nilainya, misal dari Qatar, itu apartemen kurang lebih 16&ndash;20 ribu USD per unit, dikalikan 1 juta berarti 16&ndash;20 miliar USD. Itu dari swasta, pribadi Syekh Abdul Aziz bin Abdulrahman Al Thani,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Diketahui, Qatar Qilaa International Group telah menyatakan komitmen berinvestasi dalam program 3 juta rumah. Investasi tersebut akan memprioritaskan pembangunan rumah susun. (idr/c6/ali)

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan investor dari Qatar akan berinvestasi untuk membangun perumahan bagi MBR.

Dukung Program 3 Juta Rumah, Investor Qatar Siap Investasi USD 20 Miliar 

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/05/Perumahan-Subsidi-Dery-Ridwansah-5-3383150063.jpg" alt="Suasana indahnya matahari terbenam di Perumahan subsidi Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Suasana indahnya matahari terbenam di Perumahan subsidi Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengupayakan percepatan pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta kebijakan prorakyat di sektor perumahan dan permukiman. Skema pengadaan lahan dan pembiayaan tengah dimatangkan. Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, sejak 20 Oktober 2024, pemerintah membangun sekitar 40 ribu unit rumah. Pencapaian tersebut akan terus ditingkatkan melalui pemanfaatan lahan negara. Termasuk tanah hasil sitaan dari korupsi, aset BLBI, hingga hak guna usaha (HGU) yang tidak diperpanjang. &rsquo;&rsquo;Mengenai lahan, kami mendapatkan arahan yang sangat jelas bahwa memang lahan-lahan yang ada, misalnya dari Kejaksaan Agung, dari tanah-tanah hasil korupsi yang disita, kemudian dari BLBI, lalu juga dari yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya, itu akan masuk Ditjen Kekayaan Negara,&rsquo;&rsquo; tutur menteri yang akrab disapa Ara itu.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengupayakan percepatan pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri Maruarar Sirait Siapkan Skema Lahan dan Pembiayaan agar Pedagang Kaki Lima Bisa Punya Rumah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/21/JKT_1000-Ojol-Deklarasi-Dukung-Ganjar-Mahfud_Salman-Toyibi5-2510311075.jpg" alt="Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Arsjad Rasjid (kanan) memberikan sambutan saat deklarasi dukungan dari Ganjar Bersama Driver Online di Sekretariat TPD Ganjar-Mahfud DKI Jakarta, Sabtu (20/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Arsjad Rasjid (kanan) memberikan sambutan saat deklarasi dukungan dari Ganjar Bersama Driver Online di Sekretariat TPD Ganjar-Mahfud DKI Jakarta, Sabtu (20/1/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kebijakan iuran tabungan perumahan rakyat (tapera) masih jadi perbincangan hangat di semua kalangan, termasuk pengusaha. Pelaku usaha dengan tegas menyampaikan keberatan. Mereka menilai, tidak semua perusahaan mampu mendapat tambahan beban iuran wajib di luar iuran yang sudah ada. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menilai, kebijakan potongan gaji bagi para pekerja untuk tapera memang bertujuan baik. Namun, tidak bisa diterapkan secara merata. &rdquo;Harus dilihat bahwa nggak semua perusahaan itu sehat,&rdquo; ujar Arsjad kemarin (2/6). Menurut dia, hal yang berhubungan dengan pengusaha dan pekerja harus menciptakan keseimbangan dan kesinambungan di antara keduanya. &rdquo;Ini maksud dan tujuannya baik, tinggal bagaimana supaya jangan memberatkan pengusaha, tetapi juga membantu pekerja,&rdquo; beber Arsjad. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi menambahkan, sebaiknya kebijakan iuran tapera bersifat opsional atau pilihan. &rdquo;Saya menilai kebijakan ini lebih baik bersifat opsional, tidak digeneralisasi. Artinya, pekerja yang ikut iuran tapera adalah mereka yang belum memiliki rumah atau berencana memiliki rumah,&rdquo; ujar Diana. Sedangkan pekerja yang telah memiliki atau tengah mencicil rumah tidak perlu diwajibkan ikut tapera. Menurut Diana, keharusan bagi pengusaha dan pekerja membayar iuran tapera dikhawatirkan menjadi beban dan memberatkan pengusaha maupun pekerja. Pendapat senada disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani. Dia mengatakan, program tapera sebaiknya bukan kewajiban, melainkan opsional atau sukarela. &rdquo;Karena tapera ini kan tabungan. Kenapa tabungan ini diwajibkan? Kalau sukarela, kami tidak ada masalah, jadi kita bukan menolak UU dan PP-nya,&rdquo; ujarnya. Shinta menilai, program tapera semakin menambah beban, baik dari sisi pemberi kerja maupun pekerja, di tengah adanya depresiasi rupiah dan melemahnya permintaan pasar. Saat ini saja, beban yang ditanggung pemberi kerja untuk iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan besarnya mencapai 18,24 persen hingga 19,74 persen dari penghasilan pekerja. Penjelasan Kemenkeu Pemerintah menyebut iuran tapera tidak akan digunakan untuk anggaran belanja dalam APBN. Direktur Sistem Manajer Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (DJPB Kemenkeu) Saiful Islam memastikan hal itu. &rdquo;Dana simpanan peserta tapera tidak digunakan untuk kegiatan pemerintah dan tidak masuk ke dalam APBN,&rdquo; ujar Saiful dalam konferensi pers. Saiful menggarisbawahi, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Setiap tahun, melalui APBN, pemerintah memberikan fasilitas pembiayaan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Selain itu, dana simpanan peserta tapera juga dicatat dalam akun individu (individual account) masing-masing peserta di bank kustodian. Dengan begitu, bisa dikelola dan dipupuk dalam instrumen investasi oleh manajer investasi profesional. Yang tidak kalah penting, dana iuran peserta tapera juga akan selalu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara reguler. Saiful mengingatkan, program tapera bukanlah kebijakan baru. Sebab, hal itu sudah ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016. Karena itu, tidak ada kaitan antara upaya pemerintah mengumpulkan penerimaan negara dengan tapera. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/properti/014710210/uang-hasil-tapera-tak-cukup-untuk-beli-rumah-saat-pensiun">Uang Hasil Tapera Tak Cukup untuk Beli Rumah saat Pensiun</a> Dia menjelaskan, ada tiga skema pengelolaan dana tapera yang dilakukan BP Tapera. Pertama, dana modal kerja bagi BP Tapera diberikan pemerintah melalui APBN 2018 senilai Rp 2,5 triliun. Dana tersebut dialokasikan guna memenuhi biaya operasional berbagai program serta investasi BP Tapera. Kedua, BP Tapera melakukan pengalihan dana kelola dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS). Ini karena Bapertarum-PNS telah berhenti beroperasi sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016. Dana aset Bapertarum-PNS yang dialihkan ke BP Tapera pada 2018 mencapai Rp 11,88 triliun. &rdquo;Dana peserta ASN eks Bapertarum-PNS saat ini belum dilanjutkan karena peraturan menteri keuangan (PMK) belum dikeluarkan,&rdquo; ujarnya. Ketiga, BP Tapera memperoleh dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dari APBN pada 2010 hingga kuartal I 2024. Pihaknya mencatat, total dana FLPP yang diterima oleh BP Tapera mencapai Rp 105,2 triliun. &rdquo;APBN setiap tahun, paling tidak sampai 2024, mengalokasikan sebagian dari investasi FLPP (ke BP Tapera), yang diharapkan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam bentuk rumah murah,&rdquo; jelas Saiful. Terpisah, anggota DPR dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama mengatakan, masalah tapera sebenarnya bukan soal sosialisasi. Melainkan terlalu lamanya pengundangan UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera. Delapan tahun setelah diterbitkan, baru dibuat PP pada 2020 dan 2024. &rdquo;Dan akan menunggu lagi peraturan menteri ketenagakerjaan. Sebab, situasi perekonomian masyarakat saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan saat UU Tapera ini dibahas,&rdquo; terangnya. Padahal, kata Suryadi, UU tentang Tapera pada 2016 lalu mendapat dukungan dari berbagai organisasi buruh. Misalnya, Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI). Bahkan, Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) diundang dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) DPR pada 23 November 2015. Saat ini, lanjut dia, sudah terlalu banyak potongan gaji pekerja. Misalnya, BPJS Kesehatan memotong gaji 1 persen, BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun 1 persen, jaminan hari tua 2 persen, belum lagi PPh 21 atau pajak penghasilan pasal 21 yang memotong 5&ndash;35 persen sesuai penghasilan pekerja. &rdquo;Potongan gaji pekerja dengan label wajib di atas semakin menambah trauma para pekerja,&rdquo; tegas Suryadi. Belum lagi, imbuhnya, ketidakpercayaan masyarakat karena adanya penyalahgunaan dana seperti pada kasus Jiwasraya dan ASABRI. (dee/agf/lum/c17/oni)

Kebijakan iuran tabungan perumahan rakyat (tapera) masih jadi perbincangan hangat di semua kalangan, termasuk pengusaha.

Anggap Membebani Debitur KPR dan Pekerja Pemilik Rumah, Kadin Minta Iuran Tapera Bukan Kewajiban

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/01/Perumahaan-KPR-Salman-Toyibi-2-436458253.jpg" alt="Pekerja menyelesaikan pembangunan perumahan di kawasan Depok, Jawa Barat, Rabu (31/5/2023)." width="100%">
<figcaption>Pekerja menyelesaikan pembangunan perumahan di kawasan Depok, Jawa Barat, Rabu (31/5/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah akan memberikan tiga insentif untuk mendukung sektor perumahan. Tiga paket insentif itu mulai meluncur bulan depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pemberian insentif tersebut bertujuan mendongkrak kinerja sektor perumahan. &rsquo;&rsquo;Sekaligus membantu masyarakat berpendapatan rendah untuk bisa mendapatkan rumah,&rsquo;&rsquo; ujarnya pada konferensi pers, Rabu (25/10) malam. Ani &ndash;sapaan Sri Mulyani&ndash; menjelaskan, insentif pertama adalah pajak pertambahan nilai (PPN) untuk penjualan rumah baru yang harganya di bawah Rp 2 miliar. PPN itu akan ditanggung pemerintah (DTP). &rsquo;&rsquo;Karena ini untuk menghabiskan stok rumah yang ada,&rsquo;&rsquo; jelasnya. Untuk periode November 2023 sampai Juni 2024, pemerintah akan menanggung PPN 100 persen. Artinya, pembelian rumah baru di bawah Rp 2 miliar akan bebas PPN (selengkapnya lihat grafis). Sementara itu, untuk periode Juli&ndash;Desember 2024, PPN yang ditanggung pemerintah sebesar 50 persen. &rsquo;&rsquo;Kita berharap kegairahan sektor perumahan akan bertambah, baik dari sisi pembeli maupun pengembang,&rsquo;&rsquo; tambahnya. Insentif kedua diberikan untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ani menjelaskan, pemerintah memberikan bantuan biaya administrasi (BAA) selama 14 bulan. Bantuan sebesar Rp 4 juta per pembelian rumah diberikan untuk pembeli MBR. &rsquo;&rsquo;Kita juga menaikkan threshold harga rumah yang bisa dibeli untuk MBR (bersubsidi), yaitu menjadi Rp 350 juta, baik rumah tapak maupun rusun. Dalam hal ini, rumah yang harganya di bawah Rp 350 juta itu mendapatkan fasilitas bantuan biaya administrasi dan PPN yang di-DTP-kan,&rsquo;&rsquo; jelas mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut. Insentif ketiga, diberikan dukungan rumah masyarakat miskin. Ani menjelaskan, selama ini Kemensos sering melakukan kegiatan membangunkan rumah untuk keluarga miskin. Baik dengan cara diperbaiki ataupun direnovasi hingga bedah rumah dengan nilai Rp 20 juta per rumah. Pemerintah akan menambah target penerima bantuan itu. &rsquo;&rsquo;Target untuk November&ndash;Desember 2023 kita tambah lagi. Kalau bisa menyelesaikan tambahan 1.800 rumah untuk keluarga miskin dengan anggaran Rp 20 juta. Kami menyediakan anggaran Rp 36,2 miliar,&rsquo;&rsquo; bebernya. Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, pemberian insentif itu juga dilakukan karena sektor perumahan berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB). &rsquo;&rsquo;Dalam rapat lanjutan terkait PPN untuk perumahan, utamanya untuk dorong sektor perumahan yang PDB-nya rendah, turun 0,67 persen, dan konstruksi 2,7 persen,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Airlangga menjelaskan, dua sektor itu memberikan kontribusi ke PDB sebesar 14&ndash;16 persen. Jumlah tenaga kerja pada sektor tersebut mencapai 13,8 juta orang. Dari sisi pajak, kontribusi pajak di sektor itu mencapai 9,3 persen dan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 31,9 persen. &rsquo;&rsquo;Pak Presiden meminta agar dilaksanakan program PPN ditanggung pemerintah. Untuk pembelian rumah atau properti di bawah Rp 2 miliar ini, akan berlaku PPN 100 persen,&rsquo;&rsquo; tegasnya. (dee/c7/bay)

Pemerintah akan memberikan tiga insentif untuk mendukung sektor perumahan. Tiga paket insentif itu mulai meluncur bulan depan.

3 Insentif Perumahan Berlaku November, Pemerintah Gratiskan PPN Rumah Harga di Bawah Rp 2 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/06/IMG_20230506_150828-4022248750.jpg" alt="Peneliti UGM Prof Bakti Setiawan dan Sosiolog Perkotaan UIN Sunan Kalijaga Achmad Uzair." width="100%">
<figcaption>Peneliti UGM Prof Bakti Setiawan dan Sosiolog Perkotaan UIN Sunan Kalijaga Achmad Uzair.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Sosiolog perkotaan dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Jogjakarta Achmad Uzair menilai, pernyataan Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) Sri Sultan Hamengku Buwono X tentang pemanfaatan tanah Sultan Ground (SG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bertujuan membuka akses lahan secara berkeadilan. &rdquo;Penyataan Gubernur DIJ itu sebagai langkah membuka akses pemanfaatan lahan secara berkeadilan,&rdquo; kata Achmad Uzair seperti dilansir dari Antara di Jogjakarta, Sabtu (6/5). Menurut dia, ketika warga miskin atau MBR di DIJ mampu menemukan petak demi petak tanah untuk permukiman, sebenarnya hal itu menegaskan bahwa tanah tersedia di tengah tata ruang kota. &rdquo;Peruntukan lahan SG untuk permukiman MBR merupakan bentuk perhatian atau afirmasi pemanfaatan lahan yang bukan berarti sekadar blangko kosong terhadap warga miskin untuk menggunakan lahan yang tersedia semaunya, tapi menempatkan mereka sebagai partisipan aktif, bukan sebagai penerima pasif saja,&rdquo; ujar Achmad Uzair. Memberikan perhatian pada isu tersebut, menurut dia, lebih tepat dimaknai sebagai pemberian ruang yang lebih besar pada warga miskin untuk menjadi aktor kunci dalam proses penyediaan lahan permukiman bagi mereka sendiri. Uzair mencontohkan keberhasilan penyediaan permukiman layak untuk warga miskin yang dilakukan di Thailand. Itu menunjukkan bahwa warga miskin siap berkontribusi dan berperan aktif dalam memecahkan persoalan lahan dan permukiman layak di perkotaan. &rdquo;Ini sejalan dengan karakter keguyuban warga DIJ sekaligus sebagai modal peneguhan atas konsep Panca Mulia DIJ. Selain itu, tidak menutup kemungkinan semangat guyub warga DIJ tersebut menjadi tindakan kegotongroyongan semua pihak, sekaligus dapat menjadi tawaran bagi pemenuhan permukiman skala nasional,&rdquo; tutur Achmad Uzair. Sementara itu, peneliti dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Bakti Setiawan mengatakan, pentingnya penjabaran terseleksi dan hati-hati agar model terobosan lebih implementatif, tepat, dan relevan sesuai kebutuhan warga kota. &rdquo;Payung hukum Perdais (Peraturan Daerah Keistimewaan) Nomor 1 Tahun 2017 dan Nomor 2 Tahun 2017 mempercepat capaian nilai keistimewaan DIJ dalam konsolidasi lahan yang bertujuan peningkatan kesejahteraan rakyat,&rdquo; terang Bakti. Dia mengingatkan keamanan bermukim membutuhkan daya dukung multipihak yang punya kekuatan terhadap akses lahan. Model pengembangan Permukiman Gotong Royong (Pergoto) sebagai inisiatif warga bisa menjadi gerakan lokal yang patut difasilitasi para pemangku kepentingan. Dia menambahkan, menurut REI Jogjakarta masih ada backlog atau kekurangan rumah di DIJ sekitar 250 ribu unit. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat pada 2021, sebanyak 23,47 persen rumah tangga di DIJ mendiami rumah bukan milik sendiri, misalnya sewa atau kontrak. &rdquo;Sementara di Kota Jogjakarta masih terdapat 114,72 hektare lahan, masuk kategori kawasan kumuh ringan,&rdquo; ucap Bakti. &nbsp;

Sosiolog dari UIN Jogjakarta menilai, pernyataan Gubernur DIJ tentang pemanfaatan tanah Sultan Ground bagi MBR bertujuan membuka akses lahan

Sosiolog UIN Sebut Pemanfaatan SG bagi MBR Buka Akses Lahan Berkeadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-26-at-15.26.19.jpg" alt="Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Peraturan baru mengenai penghuni rusunawa (rumah susun sederhana sewa) membuat Iksan, warga yang menghuni Rusunawa Dupak, RT 21/RW 05, Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan, waswas. Dia hendak diusir Pemkot Surabaya.  Saat ini, peraturan menghuni rusunawa yaitu harus berstatus keluarga miskin (gamis). Iksan mengatakan, dulu untuk masuk rusunawa harus berstatus MBR (masyarakat berpenghasilan rendah). Tapi, sekarang, peraturannya ganti.  ”Harus berkategori gamis. Selain warga berstatus gamis, ada rencana untuk dikeluarkan (dari rusunawa),” ungkap Iksan saat acara serap aspirasi yang digelar anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi'i.  Dia berharap kepada Pemkot Surabaya, untuk semua warga Rusunawa Dupak yang selama ini masuk dalam kategori MBR, bisa secara otomatis masuk kategori gamis. Dia bingung harus tinggal di mana jika diusir dari rusunawa.  Iksan menyatakan, tanah yang saat ini tempat berdirinya Rusunawa Dupak, dulu adalah kawasan permukiman. Rumahnya turut menjadi bagian dari berdirinya rusunawa milik Pemkot Surabaya tersebut.  ”Saya menghuni sejak tahun 90-an, sekarang ada 150-an KK (kepala keluarga). Sejak saya menghuni di sana, sampai sekarang tidak ada sama sekali ganti rugi dari tanah yang digunakan untuk rusunawa,” ungkap Iksan.  Sementara itu, Imam Syafi'i meminta Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bijaksana dalam mengubah indikator kategori MBR menjadi gamis. Sudah menjadi rahasia umum jika saat ini banyak warga yang resah. Mereka yang sebelumnya berstatus MBR ternyata tidak masuk kategori gamis.  ”Padahal kondisi mereka masih miskin seperti sebelumnya. Kadang saya tidak tahu cara berpikirnya bagaimana,” ujar Imam Syafi'I, politikus Nasdem itu.  Imam menuturkan, keluarga yang tinggal di Rusunawa Dupak berasal dari keluarga tidak mampu. Mereka tidak memiliki tabungan untuk membeli rumah jika harus terusir dari rusunawa.  ”Warga yang menghuni di Rusunawa Dupak ini kan dulu korban kebijakan pemerintah. Artinya, mereka memiliki nilai kesejarahan yang berbeda dengan penghuni rusunawa lain. Mereka tidak pernah membayangkan, kalau suatu saat dikeluarkan dari rusunawa,” ujar Imam Syafi'i.  Karena itu, Imam menyampaikan, kriteria gamis harus ditinjau ulang agar tidak merugikan warga miskin. Pemkot Surabaya harus menyampaikan di Rapat Paripurna DPRD Surabaya untuk menentukan kriteria gamis.  ”Apakah mayoritas anggota dewan menyetujui kriteria tersebut. Karena banyak warga protes akibat penentuan kriteria gamis ini,” terang Imam Syafi'i.

Reses, DPRD Surabaya Temukan Penghuni Rusunawa Hendak Diusir Pemkot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/pdam-surabaya.png" alt="ALAMI KENAIKAN: Warga sedang mengecek kondisi tandon air di rumahnya, kawasan Mulyorejo, Surabaya, Senin (16/1). (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ALAMI KENAIKAN: Warga sedang mengecek kondisi tandon air di rumahnya, kawasan Mulyorejo, Surabaya, Senin (16/1). (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tarif layanan air PDAM Surya Sembada Surabaya membuat beberapa pelanggan pusing. Selain naik berkali-kali lipat, penyebabnya pun belum diketahui secara jelas. Selain itu, penggolongan kelompok tarif juga tidak sesuai di lapangan. Mereka yang seharusnya dapat subsidi akhirnya membayar penuh.  Salah satunya dialami warga Pagesangan Slamet Wahyudi. Pelanggan itu masuk kelompok tarif 2.1. Padahal, listrik di rumahnya hanya 450 watt. SPPT PBB-nya hanya Rp 64 ribu. Lebar jalan depan rumahnya sekitar 2 meter.  Melihat data itu, seharusnya Slamet masuk kategori 1.2. Dia menuturkan, tarif PDAM Januari 2023 mengalami kenaikan. Yakni, Rp 91 ribu dengan pemakaian 35 meter kubik. Sebelumnya, stabil di kisaran Rp 73 ribu dengan penggunaan 36 meter kubik.  Imron, warga Tenggilis Mejoyo, punya cerita lain. Saat ini dia masuk kelompok tarif 2.1. Padahal, secara syarat daya listrik di rumahnya tak sesuai kriteria tersebut. Seharusnya, kelompok tarif 2.1 itu 1.300 VA, tapi dia menggunakan daya listrik 900 VA.  ’’Lebar jalan nggak sampai 3 meter. Padahal, kriteria 2.1 itu antara 5–6,5 meter kan,’’ jelasnya.  Ditanya soal kriteria luas bangunan, Imron mengakui saat ini lahan rumahnya memiliki nilai NJOP Rp 100-an juta. ’’Tapi, masalahnya itu, kami sudah pecah jadi 6 KK. Setiap KK sudah urus PDAM sendiri-sendiri loh,’’ jelasnya.  Dia berharap persoalan tersebut dapat terpecahkan dengan baik. ’’Tapi, ya bagaimanapun, kami juga butuh air,’’ katanya.  Tagihan tarif PDAM membuat Endang Pudji Lestari pusing. Tagihan pemakaian air di rumahnya naik hingga berlipat-lipat dari sebelumnya. Pada Juli, tagihan air hanya sekitar Rp 30 ribu.  Namun, pada Agustus tiba-tiba tagihan PDAM warga Jalan Rangkah Gang Buntu 2, Kelurahan Rangkah, Tambaksari, itu membengkak. ’’Kaget, dari Rp 30 ribu, bulan Agustus tagihan naik mencapai Rp 500 ribu,’’ keluh Endang di rumahnya, Senin (16/1).  Protes kepada petugas pun dilakukan. Hasil pengecekan, petugas menjelaskan adanya kekeliruan pada pencatatan meteran air. Mereka meminta Endang tidak melakukan pembayaran. Namun, pada bulan berikutnya, tagihan yang muncul tetap besar. Yaitu, Rp 328 ribu pada Oktober.  Lalu Rp 389 ribu (November), Rp 311 ribu (Desember), dan Rp 400 ribu pada bulan ini (Januari). Lagi-lagi protes pun dilayangkan kepada petugas. Petugas menjawab, kenaikan disebabkan dia sudah tidak masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan begitu, secara otomatis subsidi pun telah dicabut.  Meski merasa berat, tagihan itu telah dibayarnya. Tinggal tagihan Januari. Akibat membayar tagihan air, terpaksa dia harus menunggak pembayaran uang sekolah anaknya.  MENEBAK KENAIKAN TAGIHAN PDAM  - Masih banyak warga yang kurang informasi soal kenaikan tarif.  - Warga kaget dengan tagihan yang tiba-tiba naik, padahal pemakaian stabil.  - Rumah ciut dan jalan sempit, tetapi masuk kategori kelas atas.  - PDAM menyebut kenaikan tarif rata-rata hanya 30 persen.  - Manajemen berjanji menyurvei ulang semua pelanggan.  - PDAM membuka layanan aduan bila masyarakat merasa keberatan.  Catatan: PDAM mengategorikan pelanggan dengan kode pelanggan. Hal tersebut didasarkan pada beberapa syarat. Di antaranya, lebar jalan, pemakaian listrik, pemanfaatan bangunan, dan NJOP.

Suara Pelanggan PDAM: Tagihan Rp 30 Ribu Kini Jadi Rp 500 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/menang-ssc.jpg" alt="OLAH SAMPAH: Asri Hardini, kader lingkungan dan warga RT 6, RW12, Kelurahan Mojo, mengolah sampah organik dan basah dari dapur dengan menggunakan Komminas, hasil ide dan inovasinya sendiri. (Azami Ramadhan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>OLAH SAMPAH: Asri Hardini, kader lingkungan dan warga RT 6, RW12, Kelurahan Mojo, mengolah sampah organik dan basah dari dapur dengan menggunakan Komminas, hasil ide dan inovasinya sendiri. (Azami Ramadhan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Acuan suksesnya sebuah kompetisi adalah perubahan perilaku. Tak hanya individu, tapi juga secara komunal. Nah, itu pula yang terjadi di RW 12 Kelurahan Mojo. Partisipasi warga di sana begitu tumbuh.  AZAMI RAMADHAN, Surabaya  GALON mineral bekas menghiasi setiap rumah RT 6, RW 12, Kelurahan Mojo. Posisinya kalau tidak bersebelahan dengan pintu pagar, ya berada di pojok rumah. Galon itu bukan wadah air minum. Melainkan tempat menyimpan sampah dapur yang nanti diubah menjadi pupuk cair dan padat.  Di Mojo, galon tersebut dikenal dengan nama Komminas. Akronim dari Komposter Mini by Arsi. Komposter itu cukup ringkas. Terdiri atas galon air mineral, baskom plastik tak terpakai, dan kaleng cat bekas. Masing-masing bagian bawah galon dan baskom dilubangi agar memudahkan pelaluan air.  ’’Ya, sistemnya kayak komposter pada umumnya. Nama Asri diambil dari warga RT 6 yang mencetuskan ide itu. Namanya Asri Hardini,’’ kata Ketua RW 12 Kelurahan Mojo Suyadi.  Komminas tersebut menjadi salah satu terobosan di antara sekian banyak inovasi di Mojo. Itu pula yang membawa RW 12 menyabet juara I perhelatan Surabaya Smart City (SSC) 2022.  Menurut Suyadi, Komminas juga masuk indikator penting dalam penilaian. Yakni, indikator pengelolaan lingkungan.  Secara keseluruhan, ada 150 Komminas yang tersebar di RT 3, RT 4, dan RT 6 Kelurahan Mojo yang terlibat dalam SSC 2022.  Tak hanya itu, di tiga RT tersebut, bank sampah masih aktif hingga kini. ’’Malah 17 bank sampah sampai saat ini yang ada di 17 RT naungan RW 12, progresnya lumayan,’’ ujarnya.  Sembari memperlihatkan buku program bank sampah RW 12, Suyadi mengatakan bahwa pengumpulan sampah kering mencapai 1,8 ton sebulan. Jika dirupiahkan, hasilnya lumayan. Setiap bulan Rp 12 juta. Belum lagi pengelolaan sampah basah.  Suyadi optimistis program bank sampah, termasuk pengelolaan kompos cair dan padat, mampu mengurangi residu sampah di TPA Benowo. ’’Belum lagi yang masuk komposter besar dan sebagian menjadi ecobrick,’’ jelas Suyadi.  RW 12 Kelurahan Mojo di indikator ekonomi kerakyatan memiliki 81 UMKM aktif. Mayoritas UMKM mempekerjakan warga sekitar yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).  ’’Contoh, UMKM Sinar Permata fokus elektroplating. Produk sampai luar negeri. Yang makanan ada, Bakso Jojon. Omzetnya mencapai Rp 350 juta sebulan,’’ ungkapnya sembari memperlihatkan buku UMKM RW 12.  Belum lagi, indikator lain seperti kesehatan lingkungan, lalu pekarangan pangan lestari yang aktif dengan hidroponik dan tabulampotnya. Kemudian, indikator potensi kampung wisata yang selalu menjadi jujukan edukasi dan penelitian kawasan.  Satu lagi yang membanggakan adalah partisipasi warga RW 12. Saat penjurian berlangsung mulai sesi awal hingga akhir, 14 RT lainnya turut mendukung perlombaan tersebut.  ’’Ada perubahan perilaku dan pikiran. Awalnya enggak ikut. Setelah tahu, aktif banget. Itu yang membuat kami terharu,’’ kenangnya.  Partisipasi itulah yang menjadi amunisi untuk menjaga keberlanjutan program. Salah satu keinginan Suyadi adalah membuat semua RT, sebanyak 117 RT di RW 12, memiliki bank sampah. ’’Minimal terbentuk separo itu sudah bagus,’’ harapnya.

Menilik RW 12 Kelurahan Mojo yang Raih Juara I Surabaya Smart City

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Pemukiman-Kumuh-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Warga saat bertani di pemukiman kumuh di kawasan Pembangunan pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) di Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (12/10/2021). Presiden Joko Widodo menargetkan penurunan tingkat kemiskinan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan" width="100%">
<figcaption>Warga saat bertani di pemukiman kumuh di kawasan Pembangunan pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) di Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (12/10/2021). Presiden Joko Widodo menargetkan penurunan tingkat kemiskinan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mulai 2023, Pemkot Surabaya akan mengucurkan Rp 3 triliun dari APBD Kota Surabaya untuk pemberdayaan UMKM serta belanja barang dan jasa.  Karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menugaskan RT/RW dan LPMK menyisir dan melakukan pemetaan terhadap keluarga yang pendapatannya kurang dari Rp 5 juta.  ”Tugas RT/RW dan LPMK dengan masyarakat adalah menentukan siapa (warga) dalam RT itu yang membutuhkan, termasuk warga miskin. Karena itu, untuk menentukan warga miskin dalam satu RT, maka harus ada perwakilan RT dan 10 persen dari jumlah warga dengan lurah setempat,” tutur Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Rabu (23/11).  Sebab, menurut dia, lurah setempat harus memberikan penjelasan mengenai kategori atau klaster warga miskin di Kota Surabaya.  ”Tidak seperti sekarang yang due (punya) motor atau mobil mlebu (masuk) keluarga miskin, nanti ditujukan kepada warga, pantaslah wong iki nerimo (menerima)?” ujar Eri.  Jika berdasar penyisiran dan pemetaan warga miskin tersebut, terdapat keluarga yang sesuai dengan kategori warga miskin, akan dimasukkan dalam kategori itu. Hal itu menjadi koreksi bersama antara masyarakat dengan Pemkot Surabaya.  ”Kalau dia punya motor berarti bukan masuk keluarga miskin, tapi mungkin masuk kategori keluarga pra miskin. Keluarga miskin adalah orang yang meminta penghasilan, karena penghasilan untuk makan saja tidak bisa,” papar Eri.  ”Tapi kalau dia penghasilan untuk cicil motor, berarti dia masuk keluarga pra miskin, dia sudah sejahtera tapi masih dalam kategori pra miskin,” imbuh dia.  Namun, Eri tidak menampik bahwa masih banyak pemikiran masyarakat bahwa warga bisa mendapat bantuan dari Pemkot Surabaya, jika warga tersebut masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).  ”Lah ini yang harus dibereskan. Kalau dia tidak masuk dalam kategori keluarga miskin, tapi masuk keluarga pra miskin, bantuan itu harus dapat semuanya,” kata Eri.  Dia menerangkan, berbagai bantuan yang diberikan Pemkot Surabaya memudahkan masyarakat menikmati fasilitas di Kota Pahlawan. Di antaranya, sekolah gratis tingkat SD dan SMP negeri, serta pemanfaatan pelayanan kesehatan gratis melalui program Universal Health Coverage (UHC). Yakni, kerja sama Pemkot Surabaya dengan BPJS Kesehatan sebagai komitmen memberikan jaminan kesehatan.  ”Sedangkan rumah tidak layak huni (rutilahu), keluarga miskin dulu yang diselesaikan baru keluarga pra miskin. Ini semua harus sadar untuk mengubah mindset (kebiasaan) dengan kekuatan warga yang guyub,” ucap Eri.

Berdayakan UMKM, Pemkot Surabaya Bantu Warga Miskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IPEX-2022.jpg" alt="BTN for Jawa Pos Jajaran direksi BTN mencermati maket properti dalam Indonesia Properti Expo (IPEX) 2022 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, mulai 19 hingga 27 November 2022. Foto: BTN" width="100%">
<figcaption>BTN for Jawa Pos Jajaran direksi BTN mencermati maket properti dalam Indonesia Properti Expo (IPEX) 2022 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, mulai 19 hingga 27 November 2022. Foto: BTN</figcaption>
</figure>JawaPos.com-PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus berekspansi. Sejalan dengan permintaan akan hunian masih tinggi. Terutama, perumahan subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).  Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo berkomitmen mendukung penyediaan perumahan yang layak kepada masyarakat. Mewujudkan target zero backlog kepenghunian perumahan dan backlog kepemilikan rumah mencapai 91 persen pada 2045. Tentu bukan tugas yang mudah.  Meski demikian, Haru telah menyuapkan strategi untuk memenuhi harapan itu. Yakni, mendorong optimalisasi sumber likuiditas program perumahan yang lebih sustain, memastikan ketersediaan supply perumahan dengan mendorong shifting menuju vertical housing diperkotaan, dan mengembangkan program pembiayaan yang affordable bagi seluruh kelompok demand. Selain itu, juga perlu meningkatkan kolaborasi yang efektif pada pengembangan ekosistem perumahan di Indonesia.  Salah satu programnya adalah melalui pameran perumahan Indonesia Properti Expo (IPEX) 2022. Ajang tersebut digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, mulai 19 hingga 27 November 2022. “Kami menyadari untuk menyelesaikan beberapa hal terkait perumahan di Indonesia dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak baik dari asosiasi pengembang, perbankan dan regulator yang salah satunya adalah dengan menggelar event Indonesia Property Expo (IPEX),” kata Haru dalam sambutannya, Sabtu (19/11).  IPEX 2022 diikuti oleh 42 pengembang. Terdiri dari 32 pengembang proyek perumahan non subsidi, 10 pengembang perumahan subsidi, dan 5 produk pendukung. Total, sekitar 325 proyek perumahan yang dipamerkan. Beberapa proyek perumahan berlokasi Jabodetabek, seperti di Bandung dan Surabaya.  Haru memroyeksikan dapat meraih potensi izin prinsip kredit pemilikan rumah (KPR) mencapai Rp 1,5 triliun. Dengan rincian, KPR subsidi Rp 300 miliar, non subsidi Rp 900 miliar, dan pembiayaan rumah syariah Rp 300 miliar. BTN memberikan bunga mulai 2,47 persen fixed di tahun pertama bagi masyarakat yang mengambil KPR selama pameran berlangsung. ’’Ditambah penawaran gratis untuk biaya provisi, administrasi, dan appraisal,” jelasnya.  Haru memastikan BTN berperan sebagai lokomotif penyaluran perumahan di Indonesia. Akan terus melakukan transformasi melalui berbagai inisiatif strategis dalam memfasilitasi kebutuhan hunian masyarakat. ’’Dapat memiliki rumah dengan cepat, mudah dan murah,” tandasnya.  Sementara itu, CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda menyampaikan, nilai penjualan rumah di Jabodebek-Banten pada kuartal III 2022 mengalami penurunan 14,9 persen secara quartal-to-quartal (QtQ). Dari Rp 2,023 triliun menjadi Rp 1,721 triliun. Pertumbuhan unit terjual turut merosot 3,4 persen per kuartal.  Menurut dia, penjualan unit dengan harga lebih dari Rp 2 miliar mengalami tren penurunan. Justru, peningkatan signifikan terjadi di segmen unit Rp 500 juta sampai Rp 1 miliar, unit Rp 300-500 juta, dan di bawah Rp 300 juta.  ’’Ini mengindikasikan pasar bergeser ke segmen lebih rendah. Harga rata-rata unit terjual turun 11,9 persen QtQ menjadi Rp 686.985.844,” ungkapnya kepada Jawa Pos, kemarin (20/11). (*)

Bidik KPR Baru Rp 1,5 Triliun, Penjualan Rumah Murah Naik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#masyarakat berpenghasilan rendah

Berita Terkini

Dukung Program 3 Juta Rumah, Investor Qatar Siap Investasi USD 20 Miliar

Menteri Maruarar Sirait Siapkan Skema Lahan dan Pembiayaan agar Pedagang Kaki Lima Bisa Punya Rumah