<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/12/Y5ix1RocDs2j7pZbxJl0TUEzGF5DL67QCnOtcwJg-327298591.jpg" alt="Distribusi bantuan dari pemerintah pusat untuk masyarakat di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. (Tim Stasus Menhan Bidang Kedaulatan NKRI Lenis Kogoya)" width="100%">
<figcaption>Distribusi bantuan dari pemerintah pusat untuk masyarakat di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah. (Tim Stasus Menhan Bidang Kedaulatan NKRI Lenis Kogoya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Pembangunan Papua terus berlangsung. Pemerintah Pusat menggulirkan berbagai program untuk menggerakan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat Papua. Salah satunya melalui pelaksanaan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan revitalisasi sosial berupa renovasi rumah kepala suku serta fasilitas umum.&nbsp; Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua (LMAP) Lenis Kogoya menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat melaksanakan berbagai kegiatan strategis di Papua. Kabupaten Puncak di Provinsi Papua Tengah menjadi lokasi pelaksanaan program tersebut. Misalnya bantuan modal usaha bagi penggerak ekonomi kecil, penguatan kelembagaan adat, serta pembangunan fasilitas sosial.&nbsp; Tidak hanya itu, turut dilaksanakan pembangunan dan renovasi rumah kepala suku, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama sebagai bentuk penguatan peran sosial dan kesejahteraan. Sementara fasilitas umum dan sosial yang dibangun terdiri atas fasilitas sumber air bersih, gereja, sekolah, dan kantor Lembaga Masyarakat Adat (LMA).&nbsp; &rdquo;Dukungan tidak hanya diberikan di Kabupaten Puncak, tetapi juga dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Papua. Program bantuan ini telah terintegrasi dan mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat, sehingga saling mendukung dan tidak tumpang tindih,&rdquo; ungkap Lenis dalam keterangan resmi pada Rabu (12/11). Tokoh Papua yang kini bertugas sebagai staf khusus menteri pertahanan (menhan) bidang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu mengungkapkan, program lain seperti bantuan usaha peternakan, perkebunan, modal usaha, dan kios dagang juga digulirkan oleh Pemerintah Pusat di Papua. Tujuannya tidak lain untuk mendukung ekonomi lokal.&nbsp; Program prioritas Presiden Prabowo seperti Kopdes Merah Putih juga dilaksanakan. Pemerintah Pusat ingin setiap kampung di Papua memiliki Kopdes Merah Putih sebagai wadah ekonomi kolektif masyarakat dalam menunjang perputaran roda ekonomi. Contohnya di Distrik Sinak. Tidak hanya Kopdes Merah Putih, pemeriksaan kesehatan gratis juga sudah berjalan di puskesmas setempat.&nbsp; &rdquo;Dan akan diperluas dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Kegiatan pembangunan juga menyentuh sektor kesehatan spiritual, seperti pembangunan Klinik Kesehatan Sekolah Alkitab sebagai bagian dari pelayanan publik berbasis nilai-nilai keimanan,&rdquo; terang Lenis.&nbsp; Menurut Lenis, beberapa program memang masih dalam tahap penyelesaian. Namun, dia memastikan semuanya bergulir. Termasuk rencana pemberdayaan ekonomi sebagai penggerak usaha kecil di Jalan Moko, Kampung Yenggerbaga, Distrik Ilaga. Sejauh ini sudah berlangsung komunikasi intensif terkait pemberian bantuan kios dagang bagi pelaku UMKM.&nbsp; &rdquo;Kabupaten Puncak tidak hanya bergerak secara fisik, tetapi juga secara sosial dan spiritual. Ini adalah wajah baru Papua, bangkit, bersatu, dan membangun dari dalam,&rdquo; ujar dia.&nbsp; Kepala Suku Besar Daebenus Murib Aibon menyampaikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah di Kabupaten Puncak disambut semangat gotong royong masyarakat. Itu terbukti melalui keterlibatan masyarakat secara aktif yang dengan sukarela meluangkan waktu serta tenaga untuk membantu pelaksanaan program tersebut.&nbsp; &rdquo;Masyarakat terlibat aktif, memberikan tenaga dan waktu mereka sebagai bentuk dukungan terhadap Program Strategis Nasional. Keterlibatan para tokoh masyarakat menjadi katalis antusiasme warga, membuktikan bahwa pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal rasa memiliki dan kebersamaan,&rdquo; imbuh dia.&nbsp;

Pemerintah Pusat luncurkan program Kopdes Merah Putih di Papua untuk tingkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

Pembangunan Papua: Program Kopdes Merah Putih dan Revitalisasi Sosial

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Lukas-Enembe-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelayanan publik di Papua mulai terganggu. Situasi itu terjadi semenjak sang gubernur, Lukas Enembe, dinyatakan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ditambah pula kondisi orang nomor satu di Pemprov Papua itu sedang sakit.  Agar pelayanan tidak terganggu, masyarakat di bumi Cenderawasih mendesak pemerintah menunjuk penjabat (Pj) gubernur.  Yanto Khomlay Eluay, Ondoafi Besar dari Tanah Tabi, meminta pemerintah pusat segera menunjuk Pj gubernur Papua. Desakan itu karena para tokoh adat Papua merasa ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, tokoh adat Papua harus memastikan pemerintahan berjalan optimal.  “Kami setuju kalau Pemerintah Pusat mengambil langkah-langkah strategis guna menjaga penyelenggaraan pemerintahan di Papua dapat berjalan. Kami mendukung sekali dan sangat membutuhkan pelayanan pemerintah,” kata Yanto kepada wartawan, Kamis (20/10).  Yanto menambahkan, pelayanan pemerintah di Papua sampai ke tingkat kota dan kabupaten harus dipastikan berjalan baik. Solusi, adalah Pemerintah harus menghadirkan pejabat yang mengambil alih tugas-tugas Lukas Enembe.  “Saat ini beliau (Lukas Enembe) sudah menjadi tersangka. Yang kedua, beliau sedang sakit yang cukup berkepanjangan. Saya kira Pemerintah Pusat sudah bisa mengambil langkah-langkah demi pelayanan pemerintah kepada publik," kata Yanto.  Yanto dan masyarakat adat Papua sangat mendukung upaya pemberantasan korupsi di Papua. Dengan ditetapkannya Lukas Enembe sebagai tersangka oleh KPK, dia berharap dapat diusut tuntas. Pelaku penyalahgunaan dana otonomi khusus (Otsus) di Papua bisa dihukum setimpal.  “Untuk saat ini saya boleh katakan seluruh komunitas masyarakat adat Papua mendukung penegakan hukum terhadap anak Papua. Siapa pun dia yang terindikasi melakukan penyelewengan terhadap keuangan negara” tegas Yanto.  Diketahui, KPK belum mau menjemput paksa Gubernur Papua Lukas Enembe, meski telah dua kali mangkir dari pemanggilan tim penyidik. Lembaga antirasuah mempertimbangkan aspek keselamatan dalam melakukan setiap tindakan.  “Jadi panggilan kedua itu ada konsekuensi, ya kan. Ketika dia tidak datang, kan harus ada menghadirkan dengan paksa dan kita tahu kondisi di sana seperti apa. Jadi kita juga harus melihat tidak saja semata-mata penegakan hukum tapi penegakan hukum itu juga harus memperhatikan keselamatan rakyat,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Minggu, (16/10)  Perempuan Adat Papua Minta Mendagri Tunjuk Pj Gubernur  Desakan serupa juga dilontarkan oleh kelompok perempuan adat Papua. Naema Yarisetouw, perempuan adat Yowenayosu Papua meminta Mendagri Tito Karnavian menunjuk pj gubernur Papua.  Dia mengatakan, pj gubernur yang ditunjuk Mendagri diharapkan dapat memaksimalkan pelayanan publik yang terhambat hingga ke kabupaten/kota.  "Kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe saat ini masih dinyatakan sakit oleh pihak kedokteran sehingga tidak bisa mengikuti pemeriksaan KPK dan juga berdampak pada pelayanan publik di Provinsi Papua," kata Naema dalam keterangannya, Kamis (20/10).  Naema mengungkapkan, pihaknya juga tidak setuju jika Lukas Enembe diangkat sebagai kepala suku besar Papua. Karena setiap distrik atau kampung di Papua mempunyai kepala sukunya sendiri.  Naema menduga terdapat kepentingan lain untuk mengangkat Lukas Enembe menjadi kepala suku besar Papua. Menurut Naema, pelantikan kepala suku besar Papua seharusnya dilakukan oleh semua ondoafi di tanah Papua, bukan dari pihak perwakilan.  "Tidak bisa hanya perwakilan serta harus ada pesta besar untuk seluruh masyarakat Papua," tegas Naema.  "Masyarakat khawatir kasus Lukas Enembe dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kedamaian di tanah Papua," demikian Naema menandaskan.

Lukas Enembe Tersangka, Pemerintah Diminta Tunjuk Pj Gubernur Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/DEKLARASI.jpg" alt="HAPUS KEKERASAN DI KAMPUS: Penandatanganan deklarasi anti-kekerasan oleh civitas akademika UNS, Selasa (2/11). (SEPTIAN REFVINDA/RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>HAPUS KEKERASAN DI KAMPUS: Penandatanganan deklarasi anti-kekerasan oleh civitas akademika UNS, Selasa (2/11). (SEPTIAN REFVINDA/RADAR SOLO)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah masyarakat adat Papua di wilayah pegunungan tengah mendeklarasikan Papua damai yang bertepatan dengan peringatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2022.  Deklarasi Papua yang diprakarsai Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua dan berlangsung di Lapangan Pendidikan Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada Rabu (1/6), dihadiri ribuan warga.  "Kami seluruh masyarakat adat Papua dengan ini menyatakan bertekad dalam menyelesaikan masalah papua secara bermartabat dan tercapainya Papua damai," kata Ketua LMA Papua Lenis Kogoya pada acara deklarasi itu.  Pada kesempatan itu, LMA juga membacakan keputusan musyawarah mereka yang dilangsungkan di Wamena pada 31 Mei 2022 lalu. Salah satu dari sejumlah hasil keputusan, misalnya, adalah larangan pembentukan organisasi terlarang.  "Dilarang membentuk organisasi yang tidak sesuai dengan hukum adat dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Organisasi yang tidak resmi dilarang menggunakan uang negara dalam aktivitas apa pun," katanya.  Pada hasil musyawarah itu, LMA juga mendukung pembangunan Papua dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.  "LMA mendukung dan menyetujui Otsus dan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) tiga provinsi pada tahap pertama, dan pada pertimbangan untuk memekarkan dua provinsi lagi supaya jadi 7 wilayah adat," ujarnya.  Selain mendukung DOB tiga provinsi, mereka juga meminta DOB kabupaten di wilayah pedalaman Papua.

Masyarakat Adat Papua Deklarasi Papua Damai Tepat di Harlah Pancasila