<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/14/amali-1265317184.jpg" alt="Wakil Ketua Umum PSSI I, Zainudin Amali angkat bicara mengenai rumor pelatih Timnas Indonesia, termasuk Timur Kapadze dan Heimir Hallgrimsson. (Dimas Ramadhan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum PSSI I, Zainudin Amali angkat bicara mengenai rumor pelatih Timnas Indonesia, termasuk Timur Kapadze dan Heimir Hallgrimsson. (Dimas Ramadhan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Wakil Ketua umum PSSI, Zainudin Amali, mengungkapkan bahwa sampai saat ini PSSI belum mengerucutkan nama-nama calon pelatih baru timnas Indonesia. &ldquo;Kami mendengarkan beberapa nama. Tapi sampai saat ini kami di Exco (Komite Eksekutif) belum mendapatkan informasi apapun. Karena di mekanisme organisasi itu selalu, kalau ada keputusan penting harus kita putuskan lewat Exco," kata &nbsp;Zainudin merespons rumor mantan pelatih timnas Uzbekistan bakal mengarsiteki timnas senior. &ldquo;Sehingga saya tidak bisa memberikan respons apakah itu benar atau tidak karena kami di Exco belum menerima itu. Nah, mekanisme yang akan kita jalankan,&rdquo; lanjutnya. Zainudin mengatakan PSSI mendengarkan berbagai masukan, termasuk yang menginginkan kembalinya Shin Tae-yong dan Luis Milla. Pencarian pelatih timnas itu, kata Zainudin, masih diupayakan oleh Kepala Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji. Kursi pelatih timnas Indonesia sedang kosong setelah Patrick Kluivert dipecat akibat gagal membawa Garuda lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 pada Oktober.&nbsp; Saat itu, Indonesia menelan kekalahan 2-3 dari Arab Saudi dan 0-1 dari Irak pada pertandingan putaran kelima kualifikasi Piala Dunia 2026. &ldquo;Kita harapkan untuk tim nasional senior ini segera kita mendapatkan calon pelatih. Karena teman-teman tahu FIFA Matchday yang sekarang ini terlewatkan karena kita belum ada pelatih ya. Sehingga kita isi besok itu dengan timnya (timnas U23 asuhan) Coach Indra Sjafri lawan Mali,&rdquo; ujar Zainudin. Zainudin memberi contoh bahwa penunjukan pelatih timnas yang ideal adalah dengan mengusung calon-calon, dan kemudian calon-calon tersebut diberi kesempatan menyampaikan paparan di hadapan Exco. Proses penunjukan seperti itu, kata Zainudin, pernah dilakukan pada masa kepengurusan Ketua Umum PSSI, Mochammad Iriawan (Iwan Bule). &nbsp; &ldquo;Akhirnya waktu itu zaman Pak Iwan Bule, ya. Exco memutuskan, oke kita putuskan Shin Tae-yong (menjadi pelatih timnas). Nah, untuk yang ini saya kira kami akan lakukan proses seperti itu sehingga semuanya menjadi transparan,&rdquo; pungkasnya. (*)

Wakil Ketua umum PSSI, Zainudin Amali, mengungkapkan bahwa sampai saat ini PSSI belum mengerucutkan nama-nama calon pelatih baru timnas

Pelatih Baru Timnas masih Gelap, Zainudin Amali Sebut Pihaknya Masih Dengarkan Masukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/01/vmktnv4Bv1ltRQfpy3kROFag9Lon1DppwEl9JW1O-310864697.jpg" alt="Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Novita Ilmaris. (Febry Ferdian/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Novita Ilmaris. (Febry Ferdian/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menegaskan, revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak bertujuan melemahkan Komnas HAM, melainkan memperkuat perannya. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Novita Ilmaris saat bertemu awak media di kawasan Menteng, Jumat (31/10). Dia menanggapi kritik Komnas HAM yang menilai sejumlah kewenangannya justru dihapus dalam draf revisi. &ldquo;Pada prinsipnya komitmen untuk memperkuat peran dari lembaga HAM itu sudah langsung disampaikan oleh Bapak Menteri. Nah, sebagai tindak lanjut komitmen itu, pembahasan atau penyusunan draft perancangan undang-undang pengubahan 39 itu pun juga disusun,&rdquo; ujar Novita. Dia menegaskan, proses penyusunan revisi dilakukan secara inklusif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pakar dan mantan Ketua Komnas HAM. &ldquo;Selain oleh jajaran Kementerian HAM, juga kita libatkan penyusun intinya, yaitu para pakar-pakar di bidang Komnas HAM. Bahkan ada di antaranya adalah mantan ketua Komnas HAM, lalu kemudian akademisi dan juga praktisi HAM itu sendiri,&rdquo; jelasnya. Menurut Novita, pihaknya juga telah menerima masukan dari lembaga HAM, masyarakat sipil, serta kementerian dan lembaga terkait. Semua proses itu, kata dia, dilakukan secara terbuka dan terdokumentasi. &ldquo;Lalu kemudian kita pun juga menerima masukan dari lembaga HAM, lalu kemudian dari masyarakat sipil, lalu kemudian dari kementerian lembaga terkait, dan semuanya itu jelas ada jejak digitalnya, teman-teman mungkin bisa lihat,&rdquo; ucapnya. Saat ini, revisi UU HAM telah memasuki tahap pembahasan di panitia antar kementerian. Meski begitu, Novita menegaskan, substansi pasal-pasalnya masih terus berproses. &ldquo;Substansi tersebut masih dalam dinamika pembahasan, yang menurut hemat kami itu masih perlu diskusi yang mendalam. Jadi oleh karena itu, kita bisa nanti akan mendengarkan pendapat dari masing-masing yang menyusun,&rdquo; tuturnya. Novita menambahkan, KemenHAM menunggu masukan resmi dari berbagai pihak, termasuk Komnas HAM dan Komnas Perempuan, sebelum pembahasan pasal demi pasal dilakukan. &ldquo;Statement yang disampaikan oleh Ketua Komnas HAM itu menjadi bagian dari masukan yang kita harapkan lebih komprehensif lagi. Yang nanti akan dibahas bersama oleh tim penyusun yang tadi saya sampaikan,&rdquo; kata Novita. Dia juga memastikan proses pembahasan revisi undang-undang ini dilaksanakan dengan prinsip meaningful participation atau partisipasi bermakna. &ldquo;Kalau kami yang penting adalah komitmen dulu nih. Untuk komitmen sudah ada dari Pak Menteri, dan sudah ditindaklanjuti dengan mengundang para pakar langsung. Dan pembahasannya pun sudah menerapkan prinsip meaningful participation. Dan ini belum selesai,&rdquo; ujarnya. Novita menyebut, pihaknya memberikan batas waktu kepada lembaga-lembaga yang ingin menyampaikan masukan hingga akhir pekan ini. &ldquo;Apa yang menjadi masukan dari Komnas HAM, dari Komnas Perempuan yang juga sudah menjanjikan akan memberikan masukan, ini kita harapkan kemarin itu pada saat rapat, kita tunggu paling lambat hari Jumat ya. Hari Jumat ini paling lambat,&rdquo; ungkapnya. Selanjutnya, seluruh masukan akan diformulasikan bersama tim ahli HAM yang membantu penyusunan draf. &ldquo;Dari situ nanti kita akan formulasikan. Pak Menteri langsung meminta bantuan ke para pakar HAM yang saat ini bergabung sebagai tenaga alih HAM,&rdquo; ujar Novita. &ldquo;Dan nanti pun teman-teman kita ajak diskusi. Kita ajak diskusi ya. Sehingga nanti teman-teman bisa menjadi garda ke depan, terdepan yang menjelaskan,&rdquo; tutupnya.

KemenHAM menegaskan revisi UU HAM bertujuan memperkuat peran Komnas HAM dengan keterlibatan berbagai pihak.

Masih Dalam Pembahasan, KemenHAM Tegaskan Terima Masukan soal Revisi UU HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/lPlXJJX8q4PnA2lRRIDPY9lFTNYEUnb4ur7bCrdL-1-2314034398.jpg" alt="Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan soal masukan kementeriannya terkait aturan royalti. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kebudayaan Fadli Zon menjelaskan soal masukan kementeriannya terkait aturan royalti. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masalah royalti masih berpolemik hingga saat ini. Kabarnya, bakal ada aturan baru mengenai royalti yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat.&nbsp; Kabar tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad awal pekan ini. Dia mengatakan, ada perturan menteri yang tengah dibuat dan bakal dikeluarkan dalam beberapa hari ke depan.&nbsp; Karena itu, sambil menunggu aturan keluar, dia meminta masyarakat khususnya UMKM tak perlu khawatir soal pemutaran lagu Indonesia. &ldquo;Diputar aja, nanti tunggu pengumuman sehari dua hari ini, putar aja,&rdquo; katanya.&nbsp; Dikonfirmasi terpisah, Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengatakan, pihaknya sudah memberikan cukup banyak masukan dari sisi kebudayaan terkait aturan royalti. Di antaranya, terkait apresiasi terhadap para pencipta lagu, para penyanyi, dan semua yang terlibat dalam ekosistem musik itu sendiri.&nbsp; &ldquo;Harus ada win-win. Semuanya harus mendapatkan (royalti) sesuai dengan proporsinya. Dari karya, dari penyanyi, dari produser, musik director mungkin, ada macam-macam di situ. Itu para pelaku budaya semua,&rdquo; paparnya saat ditemui usai acara pentas drama musikal Harmoni Sahabat KILA, Melangkah Bersama Meraih Cita-cita di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Selasa petang (19/8). Dia juga menekankan bahwa royalti ini kewenangananya berada di Kementerian Hukum. &ldquo;Tapi kan core-nya ini ada di hukum, ada di kekayaan intelektual,&rdquo; sambungnya. Disinggung soal royalti untuk lagu nasional, Fadli Zon tak banyak merespons. Menurut dia, lagu nasional bisa saja didaftarkan menjadi bagian kekayaan intelektual.&nbsp; Namun dia menilai hal itu harus jelas terlebih dahulu, lagu nasional mana yang dimaksud. &ldquo;Semuanya kan banyak sekali lagu nasional,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Kementerian Kebudayaan berencana menyelenggarakan focus group discussion (FGD) terkait polemik royalti ini. FGD akan melibatkan banyak pihak. Mulai dari musisi, pemerintah, pengamat, akademisi, hingga anggota DPR.&nbsp; &nbsp;

Wakil Ketua DPR RI mengungkapkan akan ada aturan baru mengenai royalti musik dalam waktu dekat, dengan melibatkan banyak pihak dalam diskusi

DPR Sebut Bakal Ada Aturan Baru Soal Royalti, Menbud Fadli Zon: Kita Sudah Berikan Cukup Banyak Masukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/25/MENDAGRI-25-3870662599.jpg" alt="Mendagri Tito Karnavian. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tito Karnavian. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengajak akademisi untuk berperan aktif dalam mengevaluasi sistem Pilkada, maupun pemilu secara umum di Indonesia. Hal ini disampaikan Mendagri menghadiri Pelantikan Pengurus dan Halalbihalal Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Islam Indonesia (UII) 2025 Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IKA UII, di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (25/4). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/015929294/psg-telan-kekalahan-perdana-usai-takluk-dari-nice-1-3">PSG Telan Kekalahan Perdana Usai Takluk dari Nice 1-3</a>&nbsp; Mendagri mengatakan, Pilkada 2024 meskipun sebagian besar daerah telah melaksanakan, namun masih banyak Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang mengganggu kelancaran tata kelola pemerintahan daerah. Oleh karenanya, dia berharap partisipasi akademisi dalam menyusun kajian untuk perbaikan sistem Pilkada di masa depan. &ldquo;Bisa menjadi masukan buat kami pemerintah, dan juga kepada DPR sebagai pembuat undang-undang, karena kemungkinan bisa merevisi undang-undang tentang Pilkada,&rdquo; katanya. Mendagri menegaskan, Pilkada langsung memiliki kelebihan sebagai bentuk nyata dari demokrasi. Melalui Pilkada, masyarakat bisa langsung memilih pemimpin, dan Pilkada memberikan legitimasi kuat kepada kepala daerah yang terpilih.&nbsp; Selama masa kampanye, calon kepala daerah biasanya akan turun langsung ke masyarakat, membangun popularitas dan elektabilitas. Ini membuka peluang bagi siapa pun, dari latar belakang apa pun, untuk ikut serta. &ldquo;Semua orang boleh ikut dalam pemilihan, dan kita bisa menemukan pemimpin-pemimpin yang mungkin tidak dapat kesempatan kalau dilaksanakan penunjukan,&rdquo; ungkapnya. Meski demikian, Mendagri juga mengakui, Pilkada langsung memiliki tantangan, terutama dari sisi biaya politik yang tinggi. Karena itu, ia menekankan perlunya evaluasi dan pembenahan sistem agar demokrasi tetap berjalan sehat tanpa mengabaikan akuntabilitas. &ldquo;Apa pun juga punya potensi konflik, yang kalau tidak bisa di-manage bisa menjadi violent, kekerasan. Violent conflict, konflik kekerasan,&rdquo; pungkasnya. (*)

Mendagri Tito Karnavian mengajak akademisi untuk berperan dalam evaluasi sistem Pilkada 2024 yang menghadapi tantangan, termasuk biaya polit

Mendagri Minta Masukan Akademisi, Sistem Pilkada Berpeluang Direvisi

masukan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#masukan

Berita Terkini

Pelatih Baru Timnas masih Gelap, Zainudin Amali Sebut Pihaknya Masih Dengarkan Masukan

Masih Dalam Pembahasan, KemenHAM Tegaskan Terima Masukan soal Revisi UU HAM

DPR Sebut Bakal Ada Aturan Baru Soal Royalti, Menbud Fadli Zon: Kita Sudah Berikan Cukup Banyak Masukan

Mendagri Minta Masukan Akademisi, Sistem Pilkada Berpeluang Direvisi

Download Aplikasi JawaPos.com