<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/21/JKT_DPR-sahkan-RUU-TNI-menjadi-UU_SALMAN-TOYIBI-12JPG-3725083782.jpg" alt="Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (tengah) berbincang dengan Mensesneg Prasetyo Hadi (kiri) dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kanan) saat menghadiri Rapat Paripurna ke-15 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024&acirc;2025 di Kompleks" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (tengah) berbincang dengan Mensesneg Prasetyo Hadi (kiri) dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kanan) saat menghadiri Rapat Paripurna ke-15 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024&acirc;2025 di Kompleks</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi angkat bicara terkait kasus anggota TNI berseragam lengkap yang masuk ke kampus Universitas Indonesia (UI) dan UIN Walisongo beberapa waktu lalu. Prasetyo menyatakan akan mengecek kasus itu. Saat dikonfirmasi, Prasetyo mengaku belum mengetahui kasus tersebut. Oleh karenanya, pihaknya akan mengecek duduk persoalannya. "Nanti saya cek dulu lah itu teman-teman TNI," ujarnya di Kantor Kemensesneg, Jakarta, Senin (21/4). Dia berdalih, jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Pihaknya perlu mendengarkan konteks kunjungan TNI ke kampus tersebut. "Masuk kampus apa bentuknya itu. Ya coba dilihat konteksnya lah," imbuhnya. Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keras tindakan Anggota TNI yang mendatangi kampus pada kegiatan konsolidasi nasional mahasiswa seperti di Universitas Indonesia (UI) pada 16 April 2025 dan UIN Walisongo, Semarang, pada 14 April 2025. Tindakan itu dinilai melampaui batas dan semakin meresahkan kehidupan di ranah sipil karena sekilas mirip yang terjadi di masa Orde Baru. Anggota Koalisi Masyarakat Sipil yang juga ketua PBHI Julius Ibrani mengatakan, meski dalih yang disampaikan adalah koordinasi, nyatanya, anggota TNI yang datang ke kampus merangsek ke ruangan Organisasi Kemahasiswaan. "Lalu mencecar mahasiswa dengan pertanyaan seputar kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan isu publik yang sedang dibahas. Paket interogasi dan intimidasi bergaya Pangkopkamtib seperti zaman Orde Baru," ujarnya, Senin (21/4). Koalisi masyarakat sipil mengingatkan Panglima TNI bahwa militer memiliki tugas dan fungsi pertahanan. Sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi dan ikut campur dalam urusan akademis, terlebih lagi gerakan mahasiswa. Tindakan intimidatif yang dilakukan oleh Anggota TNI tidak hanya mengancam demokrasi, bertentangan dengan Konstitusi dan Undang-undang TNI, namun berpotensi menguatkan dugaan dwifungsi TNI ke dalam kehidupan sipil.&nbsp; "Koalisi menyampaikan kepada Panglima TNI untuk memberikan peringatan keras dan sanksi kepada anggota TNI yang telah menciderai profesionalisme TNI, ikut campur dalam urusan kemahasiswaan dan akademis," kata Julius.&nbsp;&nbsp;

Mensesneg Prasetyo Hadi akan selidiki kasus anggota TNI masuk ke kampus UI dan UIN Walisongo, menyusul kecaman dari Koalisi Masyarakat Sipil

TNI Tuai Kecaman Masyarakat Sipil karena Masuk Kampus UI dan UIN Walisongo saat Konsolidasi Nasional Mahasiswa, Istana Janji Cek Motifnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/148066-peserta-lulus-sbm-ptn_m_137254.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Panitia menetapkan 148.066 peserta lulus ujian seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBM PTN). Universitas Brawijaya (UB) menjadi kampus dengan tingkat penerimaan SBM PTN tertinggi dengan jumlah 4.176 pelamar.  Kemudian, disusul Universitas Nusa Cendana (4.122), Universitas Negeri Padang (4.022), Universitas Padjadjaran (4.020), dan Universitas Diponegoro (3.546). Sementara itu, persaingan sengit untuk memperebutkan kursi mahasiswa baru melalui SBM PTN terjadi di tiga kampus ternama. Yakni, ITB, UI, dan UGM.  Untuk kelompok sains dan teknologi (saintek), nilai rerata paling tinggi calon mahasiswa berada di ITB, UI, dan UGM. Untuk kelompok sosial humaniora (soshum), posisinya UI, UGM, lalu ITB. Secara resmi, pengumuman bisa dilihat di website SBM PTN siang ini pukul 14.00.  Ketua Umum Panitia Pusat SBM PTN Ravik Karsidi menyatakan, untuk melihat pengumuman, peserta cukup memasukkan nomor peserta ujian dan tanggal lahir. Terkait tingkat persaingan yang ketat di tiga kampus itu, dia menyatakan wajar. Karena persaingannya ketat, nilai mahasiswa yang lolos SBM PTN rata-rata tinggi. &rsquo;&rsquo;Apalagi tiga kampus itu mewakili Indonesia di 500 besar kampus terbaik dunia (versi QS 2017/2018),&rsquo;&rsquo; jelasnya.  Rektor UNS Solo itu menjelaskan, pendaftar SBM PTN tahun ini memang meningkat jika dibandingkan dengan tahun lalu. Peningkatan tersebut disebabkan jumlah kampus yang ikut SBM PTN bertambah. Tahun lalu jumlah pendaftar SBM PTN tercatat 721.326 orang dari 78 PTN. Tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 797.738 pelamar dari 85 PTN.  Awalnya, panitia SBM PTN mengalokasikan kuota mahasiswa baru sebanyak 128.085 kursi. Tetapi, saat pengumuman kemarin, jumlah yang lulus SBM PTN bertambah menjadi 146.066 orang. Penyebab penambahannya adalah adanya luncuran kursi mahasiswa baru yang tidak terisi saat SNM PTN.  SBM PTN 2017 juga diikuti 226 pelamar difabel. Hasilnya, ada 38 pelamar difabel yang dinyatakan lulus. &rsquo;&rsquo;Pelamar difabel yang lulus itu kategorinya tunanetra, tunarungu, tunawicara, dan tunadaksa,&rsquo;&rsquo; papar dia.  Menristekdikti Mohamad Nasir membeberkan sepuluh program studi (prodi) favorit. Yaitu, manajemen, akuntansi, ilmu hukum, dan pendidikan dokter. Kemudian, teknik sipil, ilmu komputer, informatika, psikologi, farmasi, dan agrobisnis.  Menariknya, di antara sepuluh prodi favorit itu, tidak ada prodi kependidikan atau calon guru. Menristekdikti menyatakan, ada beberapa penyebab yang membuat program pendidikan guru tidak masuk sepuluh besar favorit. Di antaranya, untuk menjadi calon guru, ada saringan di awal. Yaitu, terkait bakat, minat, dan kesehatan.  Prodi guru yang tidak masuk sepuluh besar itu, lanjut Ravik, disebabkan sekarang lulus S-1 tidak bisa langsung menjadi guru. Berbeda dengan sebelumnya, melamar CPNS guru, misalnya, bisa dengan bekal sarjana guru. &rsquo;&rsquo;Tetapi, sekarang harus mengikuti PPG (pendidikan profesi guru) dulu,&rsquo;&rsquo; tuturnya.  Selain itu, yang ikut mendaftar di PPG dan menjadi guru saat ini bukan hanya lulusan dari prodi keguruan. Sarjana lulusan MIPA atau prodi non keguruan lainnya juga berharap ikut PPG untuk kemudian menjadi guru. &rsquo;&rsquo;Jadi, masyarakat sekarang cerdas. Kalaupun mau jadi guru, tidak harus kuliah sarjana keguruan,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. (wan/c6/oki)

148.066 Peserta Lulus SBM PTN

masuk kampus

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#masuk kampus

Berita Terkini

TNI Tuai Kecaman Masyarakat Sipil karena Masuk Kampus UI dan UIN Walisongo saat Konsolidasi Nasional Mahasiswa, Istana Janji Cek Motifnya

148.066 Peserta Lulus SBM PTN

Download Aplikasi JawaPos.com