<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-suap-wali-kota-mojokerto-kpk-panggil-dua-anggota-dprd_m_209445.jpeg" alt="Wali Kota Mojokerto Mas" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Mojokerto Mas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan terhadap dua orang Anggota DPRD Kota Mojokerto. Mereka ialah Anang Wahyudi dari Fraksi Golkar dan Deny Novianto. Kedua orang anggota DPRD ini, akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Wali Kota Mojokerto Masud Yunus dalam kasus suap terkait dengan Pengalihan Anggaran pada Dinas PUPR Kota Mojokerto Tahun 2017. "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi," ujar juru bicara KPK <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Febri Diansyah</a>, di Jakarta, Kamis (3/5). Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus sebagai tersangka dugaan kasus suap pada 23 November 2017. Dugaan suap itu terkait pengalihan anggaran dari anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran program penataan lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto Tahun 2017. Penetapan Masud berdasarkan pengembangan penyidikan yang dilakukan terhadap empat tersangka sebelumnya dalam kasus ini. Empat tersangka itu adalah Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo; Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Abdullah Fanani; Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Umar Faruq; Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Pemkot Mojokerto, Wiwiet Febryanto. Dalam kasus ini, Masud diduga melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus Suap Wali Kota Mojokerto, KPK Panggil Dua Anggota DPRD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-suap-walikota-mojokerto-kpk-panggil-tiga-anggota-dprd_m_207915.jpeg" alt="Walikota Mojokerto Masud Yunus. Tiga orang anggota DPRD Mojokerto akan diperiksa sebagai saksi Masud oleh penyidik KPK, hari ini, Jumat (27/4)." width="100%">
<figcaption>Walikota Mojokerto Masud Yunus. Tiga orang anggota DPRD Mojokerto akan diperiksa sebagai saksi Masud oleh penyidik KPK, hari ini, Jumat (27/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap tiga orang anggota DPRD Mojokerto periode 2014-2019. Mereka adalah Riha Mustafa, Junaedi Malik serta Yuli Veronica Maschur. Ketiganya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Walikota Mojokerto Masud Yusuf dalam kasus suap terkait dengan pengalihan anggaran pada Dinas PUPR Kota Mojokerto tahun 2017. "Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MY," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (27/4). Sebelumnya, KPK menetapkan Walikota Mojokerto <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/26/207633/kasus-suap-wali-kota-mojokerto-kpk-panggil-mantan-sekda" target="_blank">Masud Yunus sebagai tersangka</a> dugaan kasus suap pada 23 November 2017. Dugaan suap itu terkait pengalihan anggaran dari anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran program penataan lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto Tahun 2017. Penetapan Masud berdasarkan pengembangan penyidikan yang dilakukan terhadap empat tersangka sebelumnya dalam kasus ini. Empat tersangka itu adalah Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Abdullah Fanani, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Umar Faruq, Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Pemkot Mojokerto Wiwiet Febryanto. Dalam kasus ini, Masud diduga melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus Suap Walikota Mojokerto, KPK Panggil Tiga Anggota DPRD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-suap-wali-kota-mojokerto-kpk-panggil-mantan-sekda_m_207633.jpeg" alt="Wali Kota Mojokerto Masud Yunus" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Mojokerto Masud Yunus</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan terhadap Febriana Meldyawati. Ketua DPRD Kota Mojokerto dari Fraksi PDIP ini akan diperiksa terkait kasus dugaan suap pengalihan anggaran pada Dinas PUPR Kota Mojokerto Tahun 2017, untuk tersangka Wali Kota Mojokerto Masud Yunus. "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka, MY," ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Kamis (26/4). Selain dia, ada dua orang lain yang juga dijadwalkan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MY, yakni anggota DPRD Mojokerto periode 2014-2019 dari Fraksi Golkar, Hardyah Santi dan anggota DPRD Mojokerto periode 2014-2019 dari Fraksi Demokrat, Udji Pramono. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus sebagai tersangka dugaan kasus suap pada 23 November 2017. Dugaan suap itu terkait pengalihan anggaran dari anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran program penataan lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto Tahun 2017. Penetapan Masud berdasarkan pengembangan penyidikan yang dilakukan terhadap empat tersangka sebelumnya dalam kasus ini. Empat tersangka itu adalah Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo; Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Abdullah Fanani; Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Umar Faruq; Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Pemkot Mojokerto, Wiwiet Febryanto. Dalam kasus ini, Masud diduga melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus Suap Wali Kota Mojokerto, KPK Panggil Mantan Sekda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/kpk-kebut-rampungkan-penyidikan-kasus-suap-wali-kota-mojokerto_m_181604.jpeg" alt="Wali Kota Mojokerto Mas" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Mojokerto Mas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terhitung hari ini hingga seminggu ke depan akan terus melakukan pemeriksaan saksi-saksi dalam kasus dugaan suap terkait pengalihan anggaran pada Dinas PUPR Kota Mojokerto Tahun 2017. Pemeriksaan dilakukan untuk mempercepat pemberkasan penyidikan tersangka Wali Kota Mojokerto <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Masud Yunus</a>. "Mulai hari ini (15/01) dan direncanakan hingga seminggu ke depan, penyidik melakukan pemeriksaan saksi-saksi," ujar juru bicara KPK <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Febri Diansyah</a>, kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/01). Untuk saat ini, penyidik memeriksa saksi dengan unsur DPRD Mojokerto. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Kepolisian Polisi Daerah (Polda) Jawa Timur. Pemeriksaan kepada 12 orang saksi ini menurut Febri, masih seputar dengan dugaan penerimaan suap dalam proses pembahasan RAPBD Kota Mojokerto TA 2017. Adapun para saksi tersebut antara lain Anggota DPRD Kota Mojokerto, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Sekretaris DPRD Kota Mojokerto, Wakil Walikota Mojokerto, Kabid Perbendaharaan BPPKAD, Kabid Anggaran pada BPPKA kota Mojokerto,&nbsp;Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Mojokerto Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Mojokerto, serta pihak wiraswasta. "Hari ini telah memeriksa sebanyak 12 orang saksi dari unsur anggota DPRD Kota Mojokerto di Polda Jawa Timur," ucapnya. Dari saksi-saksi yang diperiksa tersebut, maka total ada sebanyak 19 orang saksi yang&nbsp; sudah diperiksa dalam kasus ini. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus sebagai tersangka dugaan kasus suap pada 23 November 2017. Dugaan suap itu terkait pengalihan anggaran dari anggaran hibah Politeknik Elektronik Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran program penataan lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto Tahun 2017. Penetapan Masud berdasarkan pengembangan penyidikan yang dilakukan terhadap empat tersangka sebelumnya dalam kasus ini. Empat tersangka itu adalah Ketua DPRD Kota Mojokerto, Purnomo; Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Abdullah Fanani; Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Umar Faruq; Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Pemkot Mojokerto, Wiwiet Febryanto. Dalam kasus ini, Masud diduga melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. &nbsp;

KPK Kebut Rampungkan Penyidikan Kasus Suap Wali Kota Mojokerto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/dalami-kasus-suap-rapbd-mojokerto-kpk-periksa-wakil-wali-kota_m_176406.jpeg" alt="Wali Kota Mojokerto Mas" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Mojokerto Mas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini melakukan pemeriksaan terhadap dua pejabat Mojokerto. Yakni Wakil Wali Kota<a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank"> Suyitno </a>dan Anggota DPRD<a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank"> Suliyat</a>. Keduanya kata Juru Bicara KPK <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Febri Diansyah</a>, diperiksa sebagai saksi dengan tersangka Wali Kota Mojokerto Masud Yunus. "Di Mojokerto dengan tersangka MY, penyidik hari ini memeriksa dua orang saksi yaitu pertama Suyitno dan Suliyat," ujarnya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (20/12). Febri menerangkan, penyidik terus menelisik proses pembahasan RAPBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2016 dan 2017. Dari kedua saksi tersebut, penyidik mendalami pertemuan-pertemuan sejumlah pihak dalam proses pembahasan anggaran itu, termasuk pihak pejabat pemerintah kota dan DPRD. "Diduga di sana terjadi pembicaraan sebelum proses penganggaran dilakukan," pungkas anak buah <a href="https://www.jawapos.com/tag/90/kpk" target="_blank">Agus Rahardjo</a> itu. Sekedar informasi, dalam kasus ini, Wali Kota Mojokerto, Jawa Timur Masud Yunus resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada akhir November 2017 lalu. Dia diduga menerima suap terkait pembahasan perubahan APBD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah daerahnya untuk tahun anggaran 2017. Penetapan tersangka pada Masud merupakan pengembangan dari perkara suap yang telah menjerat Wiwiet dan tiga anggota DPRD Kota Mojokerto, yakni Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Abdullah Fanani dan Umar Faruq. Masud ditetapkan tersangka, karena KPK menemukan bukti baru atas dugaan turut serta orang nomor satu di Mojokerto tersebut menyetujui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mojokerto Wiwiet Febryanto (WF), memberikan sejumlah uang kepada pimpinan DPRD Kota Mojokerto. Atas perbuatannya, Masud disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Dalami Kasus Suap RAPBD Mojokerto, KPK Periksa Wakil Wali Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/ikut-main-duit-apbd-kpk-tetapkan-wali-kota-mojokerto-jadi-tersangka_m_170334.jpeg" alt="Bupati Mojokerto Mas" width="100%">
<figcaption>Bupati Mojokerto Mas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wali Kota Mojokerto, Jawa Timur Masud Yunus resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia diduga menerima suap terkait pembahasan perubahan APBD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah daerahnya untuk tahun anggaran 2017.&nbsp; Penetapan Masud berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) nomor: Sprin.Dik-114/01/11/2017 tertanggal 17 November 2017.&nbsp; "Pada tanggal 17 November 2017, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan dan menetapkan MY, Wali Kota Mojokerto sebagai tersangka," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat menggelar konferensi pers di kantornya, Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta, Kamis (23/11).&nbsp; Adapun penetapan tersangka tersebut kata Febri, merupakan bagian dari pengembangan penyidikan yang dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada pertengahan Juni 2017 lalu.&nbsp; Empat orang yang dijadikan tersangka, yakni, Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Mojokerto Wiwiet Febryanto, Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Abdullah Fanani, dan Umar Faruq. &rdquo;Ini adalah pengembangan dari setelah OTT,&rdquo; imbuh Febri. Dia menerangkan, selaku Wali Kota Mojokerto, Masud diduga bersama-sama dengan Wiwiet memberikan hadiah atau janji kepada Purnomo. Padahal diketahui atau patut diduga, hadiah atau janji tersebut diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar mereka berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Terutama yang bertentangan dengan kewajiban terkait dengan APBD pada Dinas PUPR tahun anggaran 2017.&nbsp; Atas perbuatannya itu, sebagai pihak pemberi, Masud disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.&nbsp; Febri juga menambahkan, dalam putusan terhadap terdakwa Wiwiet yang dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor pada 10 November 2017, terkait dengan pembuktian pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana, hakim sependapat dengan JPU bahwa ada perbuatan kerja sama dan niat antara Wiwiet dan Masud untuk memenuhi permintaan anggota DPRD Kota Mojokerto.&nbsp; Kasus yang bermula dari OTT itu, dari empat tersangka yang sudah diproses sebelumnya, Wiwiek telah divonis dengan pidana dua tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan.&nbsp;Saat ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan terdakwa sedang proses mengajukan banding.&nbsp; Sementara tiga tersangka lainnya, pimpinan DPRD Kota Mojokerto sedang menjalani proses Pengadilan Tipikor Surabaya.&nbsp;"Penyidik telah memeriksa empat orang saksi terhadap empat tersangka terdahulu di Rutan Madaeng," pungkas Febri.

Ikut Main Duit APBD, KPK Tetapkan Wali Kota Mojokerto Jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/ini-kata-wali-kota-mojokerto-usai-anak-buahnya-kena-ott-kpk_m_138680.jpeg" alt="Wali Kota Mojokerto Masud Yunus" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Mojokerto Masud Yunus</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wali Kota Mojokerto Masud Yunus mengaku sangat menyesalkan atas kejadian operasi tangkap tangan oleh KPK terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan tiga pimpinan DPRD Kota Mojokerto.  &ldquo;Saya sangay menyesakna hal ini. Peristiwa ini juga sekaligus mengingatkan seluruh pejabat Pemkot untuk tidak melakukan hal yang serupa," tegas Masud.  Masud mengatakan, dirinya sudah mendapatkan laporan adanya OTT yang menjerat kepal dinas dan 3 legislator di daerahnya.  Namun, dia mengaku belum mengetahui pasti terkait kasus apa yang menyebabkan pejabat pemkot dan pimpinan DPRD terjaring OTT KPK.  Sementara itu, paska-OTT KPK, kini Kantor Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Mojokerto tertutup rapat.  Bahkan, sejumlah petugas keamanan melarang wartawan untuk masuk ke dalam. Sebagaimana diketahui, ada empat orang terjaring operasi tangkap tangan KPK.   Di antaranya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Wiwiet Febriyanto, Ketua DPRD Purnomo dari PDIP, dua wakil Ketua DPRD Abdullah Fanani, dari PKB serta Umar Faruq dari Partai Amanat Nasional. (pul/dms/JPG)

Ini Kata Wali Kota Mojokerto Usai Anak Buahnya Kena OTT KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/2825_19833_Anang-Iskandar.jpg" alt="Komjen Anang Iskandar, kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) di Jakarta, Sabtu (5/9). Anang akan segera menggantikan Komjen Budi Waseso sebagai Kabareskrim Polri." width="100%">
<figcaption>Komjen Anang Iskandar, kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) di Jakarta, Sabtu (5/9). Anang akan segera menggantikan Komjen Budi Waseso sebagai Kabareskrim Polri.</figcaption>
</figure>JawaPos.Com - Komjen Anang Iskandar belum mau bicara banyak tentang posisi barunga sebagai Kabareskrim Polri menggantikan Komjen Budi Waseso. Namun, Anang yang sebelumnya memimpin Badan Narkotika Nasional (BNN) itu memgaku punya gaya yang berbeda dengan pendahulunya di Bareskrim. &nbsp; Anang mengatakan bahwa dirinya lebih mengutamakan hasil. Karenanya, belum tentu kasus yang ditangani Bareskrim di bawah komandonya nanti membuat heboh seperti halnya di era kepemimpinan Budi Waseso. &ldquo;Seperti saya menangani masalah&nbsp; narkoba, selalu adem ayem. Namun hasilnya selalu maksimal,&quot; ujarnya di hadapan awak media di Jakarta, Sabtu (5/9). &nbsp; Dia menambahkan, setiap penegak hukum memiliki seni tersendiri dalam menangani kasus. Meski demikian, lanjutnya, kasus yang sudah ditangani Bareskrim di bawah komando Budi Waseso tetap akan terus dilanjutkan. &nbsp; Hanya saja Anang tak mau muluk-muluk. &quot;Biar waktu yang menjawabnya, saya kan masih belum menjadi Kabareskrim,&quot; ujar ucap alumnus Akademi Kepolisian tahun 1982 ini.(elf/JPG) &nbsp;

Anang Akui Tak Akan Segalak Buwas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/08/1857_18770_Robby-Abbas.jpg" alt="Robby Abbas (kiri) bersama penasihat hukumnya, Peter Ell di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (26/8)." width="100%">
<figcaption>Robby Abbas (kiri) bersama penasihat hukumnya, Peter Ell di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (26/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.Com - Persidangan kasus prostitusi kelas tinggi dengan terdakwa Robby Abbas di Pengadilan Negeri Jakarta kembali digelar Rabu (26/8) petang. Persidangan dibuka setelah molor empat jam dari jadwal semula. Pada persidangan yang berlangsung tertutup itu, jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menghadirkan saksi dari Polres Jakarta Selatan yang ikut menggerebek Robby beberapa waktu lalu di Hotel Ritz Carlton, Jakarta. Saksi yang juga penyidik itu bernama Yance. Menurut anggota tim penasihat hukum Robby, Dahlan Pido, kliennya memang menjadi perantara jasa layanan prostitusi yang dilakukan aktris berinisial AA. Dahlan menuturkan, kliennya menawarkan AA ke pengguna jasa esek-esek dengan tarif Rp 80 juta. Sampai suatu saat polisi menangkap basah Robby dan AA. &ldquo;Saat itu baru dibayar setengahnya,&quot; ujar Dahlan. Dari penangkapan itu polisi mengamankan tas serta telepon genggam milik Robby sebagai barang bukti. Ada juga bra dan celana dalam berwarna hitam milik AA yang turut diamankan sebagai barang bukti saat penggerebekan beberapa waktu lalu. Sidang tertutup yang dipimpin hakim Muchtar Efendi hanya menghadirkan satu saksi. Sebab, sidah sudah terlalu larut. &quot;Karena sudah terlalu malam jadi hanya satu. Mungkin sisanya dihadirkan pada sidang berikutnya pada hari Rabu (2/9) depan jam 11 siang,&quot; sambung Dahlan. Untuk diketahui, Robby didakwa melanggar pasal 296 KUHP junto pasal 506 KUHP tentang perbuatan asusila. Nama Robby menghiasi berbagai pemberitaan setelah Polres Jaksel membekuknya beberapa waktu lalu dengan tuduhan menjadi mucikari bagi sejumlah aktris dan model.(elf/JPG) &nbsp;

Baru Dibayar Setengah, Mucikari Kelas Tinggi sudah Dibekuk Polisi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mas'ud yunus

Berita Terkini