<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

Judul Artikel: Infrastruktur Digital Terancam Kebijakan Daerah, Mastel Ingatkan Risiko Gangguan Layanan Publik Deskripsi: Mastel ingatkan risiko kebijakan daerah yang ancam infrastruktur digital dan ganggu layanan publik. Investasi sektor telekomunikasi jadi taruhan di In &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/15/43044c5d-905b-49b1-b28e-7b13e4ba752b-1602633929.jpg" alt="Wamendagri Bima Arya Sugiarto di acara diskusi Mastel terkait regulasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah yang sering tidak sejalan dengan pusat. (Rian Alfianto/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wamendagri Bima Arya Sugiarto di acara diskusi Mastel terkait regulasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah yang sering tidak sejalan dengan pusat. (Rian Alfianto/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pembangunan infrastruktur digital kini tidak lagi sekadar urusan bisnis operator telekomunikasi. Di tengah percepatan transformasi digital nasional, jaringan internet dan telekomunikasi telah menjelma menjadi fondasi layanan publik, penggerak ekonomi digital, sekaligus penopang aktivitas masyarakat sehari-hari. Namun, di balik ambisi Indonesia menjadi negara digital yang terhubung dan inklusif, muncul persoalan klasik: ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Isu inilah yang mengemuka dalam diskusi publik bertajuk 'Penguatan Transformasi Digital Nasional: Harmonisasi Regulasi Pusat dan Daerah untuk Pembangunan Infrastruktur Digital' yang digelar Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Selasa (14/1) di Jakarta. Ketua Umum Mastel, Sarwoto Atmo Sutarno, menilai industri telekomunikasi nasional sedang berada dalam tekanan ganda. Di satu sisi, operator dituntut mempercepat pembangunan jaringan, mulai dari fixed broadband hingga 5G, demi pemerataan akses digital. Di sisi lain, industri justru dihadapkan pada biaya regulasi yang tinggi, persaingan usaha yang ketat, serta tantangan monetisasi layanan yang belum ideal. &ldquo;Masalahnya sering kali bukan soal teknologi. Hambatan terbesar justru datang dari tata kelola di lapangan, kesiapan ekosistem, dan perencanaan yang tidak selaras antara pusat dan daerah,&rdquo; kata Sarwoto dalam diskusi tersebut. Ia menggambarkan kondisi tersebut seperti 'pasir di dalam sepatu'. Terlihat sepele, tetapi cukup untuk memperlambat langkah besar transformasi digital nasional. Menurut Sarwoto, masih banyak daerah yang belum memandang infrastruktur digital sebagai bagian penting dari pembangunan. Akibatnya, kebijakan penataan jaringan, perizinan, hingga pemanfaatan infrastruktur pendukung kerap berjalan sendiri-sendiri dan menimbulkan friksi dengan pelaku usaha. Dalam forum tersebut, Sarwoto juga menyinggung arah kebijakan transformasi digital nasional yang dirumuskan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) periode 2025&ndash;2029 melalui konsep T3 Komdigi. Tiga pilar itu meliputi Terhubung (konektivitas digital yang merata dan terjangkau), Tumbuh (transformasi digital yang menciptakan nilai tambah ekonomi), dan Terjaga (ruang digital yang aman dan berdaulat). &ldquo;T3 Komdigi bukan jargon. Ini seharusnya menjadi kompas bersama agar regulasi, pembangunan infrastruktur, dan eksekusi industri berjalan searah,&rdquo; ujarnya. Mastel, lanjut Sarwoto, mendorong agar otonomi daerah tetap berjalan tanpa mengorbankan kepentingan nasional, khususnya keberlanjutan layanan publik dan kepastian investasi di sektor telekomunikasi. <h2>Kasus Mojokerto Jadi Alarm Industri</h2> Kekhawatiran industri digital mencuat setelah Pemerintah Kota Mojokerto menghentikan sementara operasional sejumlah penyelenggara layanan telekomunikasi dan internet dengan menonaktifkan Optical Distribution Cabinet (ODC). Kebijakan tersebut memicu keresahan karena berpotensi mengganggu layanan publik dan menimbulkan ketidakpastian investasi. Sekretaris Jenderal MASTEL, C. Mirza Taufik, menjelaskan bahwa langkah Pemkot Mojokerto didasarkan pada dugaan pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan Kabel Serat Optik Telekomunikasi. Meski demikian, Mirza menilai penegakan aturan tidak seharusnya dilakukan dengan cara yang berdampak langsung pada masyarakat. &ldquo;Kalangan industri khawatir ini menjadi preseden. Jika tiap daerah mengambil langkah serupa, maka risiko gangguan layanan dan iklim investasi akan semakin besar,&rdquo; kata Mirza di tempat yang sama. Ia menekankan perlunya peran aktif pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait, untuk menyatukan tafsir regulasi dan mencari solusi yang tidak merugikan konsumen maupun dunia usaha. Pemerintah kemudian turun tangan. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa layanan telekomunikasi merupakan bagian dari pelayanan publik yang tidak boleh terganggu oleh dinamika kebijakan daerah. &ldquo;Sinergi adalah kunci. Konsumen harus menjadi prioritas. Saya tidak setuju jika layanan diputus selama tidak ada pelanggaran berat dan masyarakat dirugikan,&rdquo; ungkap Bima. Ia memastikan Kemendagri akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah terkait, termasuk Mojokerto, untuk mencegah munculnya kebijakan yang berpotensi merusak kepercayaan publik dan iklim investasi. Senada, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan bahwa jaringan telekomunikasi kini sudah setara dengan kebutuhan dasar seperti listrik dan air. &ldquo;Jika ada perbedaan persepsi soal aturan atau kewenangan, penyelesaiannya harus lewat dialog, bukan pemutusan layanan yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat,&rdquo; tegas Nezar. Komdigi, kata Nezar, siap memfasilitasi dialog antara pemerintah daerah dan industri agar kepentingan pendapatan daerah tetap berjalan tanpa menghambat agenda besar transformasi digital nasional. Diskusi ini menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur digital tidak bisa berjalan parsial. Tanpa harmonisasi kebijakan pusat dan daerah, cita-cita Indonesia yang terkoneksi, inklusif, dan kompetitif di era digital berisiko tersendat di tingkat implementasi. &nbsp;

Pembangunan infrastruktur digital terancam kebijakan daerah. Mastel ingatkan risiko gangguan layanan publik, iklim investasi telekomunikasi.

Infrastruktur Digital Terancam Kebijakan Daerah, Mastel Ingatkan Risiko Gangguan Layanan Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/09/WIMBOH-09-113475058.jpg" alt="Mantan Ketua OJK Wimboh Santoso saat berbicara diBreakfast Forum bertajuk" width="100%">
<figcaption>Mantan Ketua OJK Wimboh Santoso saat berbicara diBreakfast Forum bertajuk</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Berkembangnya teknologi internet dan pandemi Covid-19 yang mamacu digitalisasi telah membuat industri keuangan menjadi sebuah ekosistem yang saling terhubung antara nasabah, sesama pelaku industri, dan institusi pemerintahan. Data atau akses yang sudah terlanjur bocor mungkin saja dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber untuk meretas pihak lainnya. Dalam kondisi hyperconnected seperti sekarang, insiden siber dapat menimbulkan efek kejut dan berisiko sistemik terhadap stabilitas industri keuangan di Indonesia. Menghadapi tantangan itu, MASTEL menyelenggarakan Breakfast Forum bertajuk "Tantangan Masa Depan Keamanan Siber bagi Industri Keuangan" di Hotel Ritz Carlton Kuningan Jakarta, Kamis (8/6). Ketua Umum MASTEL Sarwoto Atmosutarno mengatakan, forum yang digelar merupakan wadah untuk mendengar tantangan keamanan siber yang dihadapi oleh industri dan mencari solusi yang tepat guna terkait perlindungan data serta nasabah industri keuangan. Agenda Breakfast Forum dihadiri perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Pertahanan, dan lebih dari 10 panelis dari berbagai asosiasi perusahaan jasa keuangan di Indonesia. &ldquo;Manajemen risiko siber untuk stabilitas industri keuangan, kami melibatkan BI, OJK, Kementerian Pertahanan, praktisi dan asosiasi,&rdquo; kata Sarwoto Atmosutarno, di sela-sela acara. MASTEL telah mengkurasi nara sumber yang terlibat di forum ini guna mewujudkan komitmen bersama. Baik di level individu maupun organisasi perlu mengevaluasi peran dan kesiapan terkait perlindungan data serta keamanan sistem informasi. &ldquo;Hal ini menghindari implikasi sistemik dari eksploitasi kelemahan atau celah keamanan di salah satu pihak,&rdquo; imbuhnya. Ketua OJK periode 2017 &ndash; 2022 Wimboh Santoso dalam sambutannya mengatakan, risiko siber tidak mudah dan selalu berevolusi secara dinamis berbeda dengan risiko lain di industri jasa keuangan. &ldquo;Untuk meminimalisasi risiko siber perlu kerjasama seluruh pemangku kepentingan, baik nasabah, pelaku jasa keuangan dan pihak ketiga harus selalu waspada dalam menjaga transaksi, menjalankan edukasi dan sosialisasi," pungkas Wimboh Santoso.

Risiko siber tidak mudah dan selalu berevolusi secara dinamis berbeda dengan risiko lain di industri jasa keuangan.

Kewaspadaan Jaga Transaksi Akan Perkuat Keamanan Siber di Industri Keuangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/gsmarena_000-1-2.jpg" alt="Ilustrasi: Jaringan telekomunikasi seluler generasi kelima alias 5G. (GSMArena)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Jaringan telekomunikasi seluler generasi kelima alias 5G. (GSMArena)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Semenjak pandemi Covid-19 kebutuhan terhadap Internet Of Things (IoT) terus meningkat. Apalagi para pekerja sejak beberapa bulan terakhir harus bekerja dari rumah atau work from home (WFH).  Di tengah kebutuhan IoT yang meningkat, Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menyoroti ketersediaan jaringan dan kapasitas jaringan di beberapa wilayah yang masih belum mencukupi. Konektivitas jaringan yang tidak merata dan optimal.  Ketua Bidang Industri 4.0 Mastel Teguh Prasetya mengatakan, jangankan untuk daerah, di Jabodetabek saja kelancaran jaringan masih mengalami gangguan. "Ketika WFH kualitas internet di wilayah Jabodetabek mengalami penurunan. Apalagi di daerah luar," ungkap Teguh Prasetya kepada JawaPos.com, Kamis (18/6).  Teguh menuturkan, saat ini operator telekomunikasi memang sudah menggembangkan jaringan telekomunikasi hingga pelosok. Namun kualitas dan coverage masih belum merata. Untuk meningkatkan kualitas jaringan IoT itu, pemerintah perlu segera mengimplementasikan 5G.  Alasannya, kata Teguh, kapasitas dan coverage jaringan telekomunikasi yang dikembangkan oleh operator sudah tak mencukupi lagi untuk kebutuhan masyarakat.  Untuk daerah perkotaan dan industri seperti di Jabodetabek, layanan 4G sudah tidak cukup untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Karena teknologi 4G belum bisa menjanjikan koneksi yang banyak dan bandwidth yang besar.  “Saat ini kebutuhan akan 5G sudah mutlak dan mendesak diimplementasikan di Indonesia. Karena teknologi 5G menjanjikan koneksi yang lebih banyak dengan bandwidth yang lebih besar. Tantangannya di 5G juga membutuhkan frekuensi yang besar. Oleh sebab itu, network sharing di teknologi baru mutlak dibutuhkan,” ujar Teguh.  Saat ini potensi yang paling mudah dilakukan pemerintah untuk menerapkan teknologi 5G ada di frekuensi 2600 MHz. Frekuensi tersebut masih dimanfaatkan oleh televisi berbayar hingga 2024.  Seharusnya, kata Teguh, pemerintah bisa segera melakukan pembicaraan dengan penyelenggara TV berbayar yang masih menggenggam frekuensi tersebut agar dapat segera melakukan refarming. Tujuannya, frekuensi 2600 Mhz tersebut dapat dimanfaatkan bagi 5G.  “Utilisasi dan pemanfaatan frekuensi 2600 MHz oleh TV berbayar tersebut sangat rendah. Terlebih lagi PNBP di sektor TV berbayar dibandingkan dengan industri telekomunikasi juga jauh lebih kecil. Sehingga memanfaatkan frekuensi 2600 MHz juga akan membawa dampak positif bagi APBN,” kata Teguh.  Menurut Teguh, untuk menerapkan 5G yang efektif, dibutuhkan regulasi network sharing. Karena untuk mengimplementasikan 5G dibutuhkan lebar pita frekuensi yang besar. Padahal saat ini ketersediaan frekuensi juga menjadi tantangan tersendiri.  “Jika tidak melakukan network sharing maka akan sulit menerapkan 5G yang efisien dan efektif. Penerapan network sharing seharusnya di teknologi baru dan area baru untuk penggembangan jaringan telekomunikasi. Tujuannya, digital economy di Indonesia dapat segera tumbuh dan menarik investasi asing,” terang Teguh.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=OB3snCbdMjo  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=5zOWBDEezEE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=LnUuuwJMF-k

Mastel Dorong Penerapan 5G untuk Tingkatkan Konektivitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/industri-telekomunikasi-rapuh-gara-gara-kuota-internet-murah_m_.jpg" alt="Ilustrasi: antena BTS telekomunikasi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: antena BTS telekomunikasi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kehadiran jaringan 4G LTE tampaknya tidak selamanya tumbuh. Meski 4G LTE membuat ekosistem DNA (device, network, application) semakin berkembang di Indonesia, namun di tengah meningkatnya pengguna smartphone, industri telekomunikasi terbilang rapuh. Semester pertama 2018 saja&nbsp; kinerja operator terus melorot. Bahkan sudah mengalami &lsquo;negative growth&rsquo;.&nbsp; Baik dari sisi pendapatan (-12,3 persen) juga EBITDA (-24,3%). Industri telekomunikasi Indonesia pun diproyeksi tumbuh negatif 6,4% pada 2018. Penurunan angka tersebut terbilang cepat. Pasalnya, pada 2016, industri selular masih tumbuh sebesar 10 persen. Namun, rendahnya tarif data rupanya tidak bisa mengimbangi turunnya layanan suara dan SMS. Layanan basic itu, semakin kurang diminati karena pelanggan beralih ke layanan OTT. Alhasil, pertumbuhan menciut menjadi 9 persen pada akhir 2017. Tumbuhnya konsumsi data masyarakat yang mengakses layanan OTT ini pun dianggap sebagai beban industri karena harga paket internet yang terlalu murah. Rendahnya tarif&nbsp; data yang dibarengi dengan dampak dari kebijakan registrasi prabayar serta kondisi ekonomi makro yang tak kondusif, seperti kurs rupiah yang masih tertekan terhadap dolar, hal ini pun membuat operator menutup 2018 dengan kinerja yang kurang menggembirakan. Hal tersebut diakui Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI). ATSI mencatat bahwa rata-rata penggunaan data pada 2014 hanya 0,3 giga byte (GB) per bulan. Angka itu tumbuh menjadi 3,5 GB per bulan pada 2018. Tahun ini, estimasi konsumsi data di Indonesia mencapai 4,8 GB dan meningkat terus menjadi 6 GB pada 2021. "Harga layanan data Indonesia yang termurah di dunia. Hanya sedikit di atas India," ujar Ketua ATSI Ririek Adriansyah dalam acara Selular Business Forum di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (17/1), sebagaimana dalam keterangan tertulisnya. Padahal, menurut Ririek, untuk memenuhi permintaan layanan data yang naik 3,5 kali lipat dalam lima tahun ke depan perlu tambahan modal. &ldquo;Kami perlu investasi untuk menambah kapasitas," ujar Ririek. Pada kesempatan yang sama, Kristiono, Ketua Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) juga menyebutkan bahwa harga layanan data di Indonesia justru menurun dari Rp 1 per kilobyte (kb) pada 2010 menjadi Rp 0,015 per kb pada 2018.&nbsp; "Penurunan harga mencapai 40 persen per megabyte (mb) inilah yang jadi masalahnya," jelas Kristiono. Sementara, lanjut Kristiono, murahnya tarif layanan data ini&nbsp; justru menguntungkan perusahaan digital yang penggunaan produknya lebih banyak menggunakan kuota data. &nbsp;"E-commerce tumbuh di tengah infrastrukturnya, yakni telekomunikasi yang menurun. Jadi seperti benalu saja," katanya.

Industri Telekomunikasi Rapuh Gara-Gara Kuota Internet Murah?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mastel-gelar-digital-innovation-festival-2018-beri-banyak-penghargaan_m_.jpg" alt="Gelaran Digital Innovation Festival 2018." width="100%">
<figcaption>Gelaran Digital Innovation Festival 2018.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menggelar Digital Innovation Festival 2018 di Jakarta belum lama ini. Acara tersebut sekaligus untuk merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) Mastel yang ke-25. Ketua Umum Mastel Kristiono mengatakan, inovasi teknologi sangat berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Melalui Digital Innovation Festival 2018 ini, Mastel berharap inovasi-inovasi termutakhir di Indonesia akan terus bermunculan ke depannya. "Mastel menggelar acara ini dalam usianya yang masuk seperempat abad. Kami juga melihat peran inovasi sangat penting bagi pembangunan ekonomi suatu bangsa. Perjalanan negara-negara maju telah membuktikan hal itu, ada hubungan statistik yang jelas antara inovasi dengan peningkatan standar hidup masyarakat," ungkap Kristiono dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/12). Dia menjelaskan, Digital Innovation Festival 2018 terdiri atas sejumlah kegiatan. Mulai dari konferensi, talkoshow, pameran, hingga Mastel Digital Inclusion Award 2018.&nbsp;Penerima Mastel Digital Inclusion Award 2018 sendiri, di antaranya, Kepala Bekraf Triawan Munaf, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menkominfo Rudiantara, dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Sementara untuk korporasi, yang menerima penghargaan adalah Telkom, BRI, dan BukaLapak. Untuk Fintech&nbsp;Amartha dan Crowde, kategori non-fintech ada TaniHub. Kemudian kategori pemerintah daerah tingkat II diraih Kabupaten Sragen dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Triawan munaf dalam sambutannya mengatakan, ada dua masalah dalam mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia. Keduanya yakni belum tersedia dukungan ekosistem yang memadai, dan pemasaran secara profesional yang masih minim. Sementara Rudiantara menambahkan, Mastel memiliki posisi strategis bagi pemerintah. "Mastel tetap menjadi mitra pemerintah yang mendisrupsi ekosistem dan dirinya," katanya.

Mastel Gelar Digital Innovation Festival 2018, Beri Banyak Penghargaan

mastel

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mastel

Berita Terkini

Infrastruktur Digital Terancam Kebijakan Daerah, Mastel Ingatkan Risiko Gangguan Layanan Publik

Kewaspadaan Jaga Transaksi Akan Perkuat Keamanan Siber di Industri Keuangan

Mastel Dorong Penerapan 5G untuk Tingkatkan Konektivitas

Industri Telekomunikasi Rapuh Gara-Gara Kuota Internet Murah?

Mastel Gelar Digital Innovation Festival 2018, Beri Banyak Penghargaan

Download Aplikasi JawaPos.com