<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/tGLiNcNUfext8HWv3VQFIfmHwIcBb5RDHogtGlJi-416838678.jpg" alt="Puluhan pengunjuk rasa mendapatkan perawatan di Aula Kampus Universitas Islam Bandung (Unisba), Kota Bandung, Jumat (29/8). (Dimas Rachmatsyah / Jabar Ekspres)" width="100%">
<figcaption>Puluhan pengunjuk rasa mendapatkan perawatan di Aula Kampus Universitas Islam Bandung (Unisba), Kota Bandung, Jumat (29/8). (Dimas Rachmatsyah / Jabar Ekspres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jumat (29/8), berujung ricuh. Gas air mata yang ditembakkan aparat membuat ratusan massa tumbang dengan gangguan pernapasan hingga luka ringan. Dilansir dari Jabar Ekspress (JawaPos Group), data sementara tenaga medis di Aula Universitas Islam Bandung (Unisba) mencatat, hingga pukul 21.30 WIB ada 201 orang yang menjadi korban. Mereka mendapatkan perawatan darurat berupa pemeriksaan pernapasan, pemberian oksigen, hingga pertolongan pertama untuk luka ringan. Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Unisba, Fajar Awalia Yulianto, mengungkapkan korban terus berdatangan sejak sore. "Kami membuat triase darurat untuk memilah korban berdasarkan tingkat kegawatannya, mana yang urgent, bisa ditunda, atau tergolong ringan," ujarnya. Fakultas Kedokteran Unisba bertindak sebagai koordinator utama posko medis. Mereka bekerja sama dengan STAI Sabili dan Universitas Pasundan (Unpas). Selain peralatan medis dasar, tim juga menyiapkan logistik berupa makanan dan minuman untuk para petugas. "Semua bantuan murni atas dasar kemanusiaan. Unisba netral, tidak berpihak pada siapa pun," tegas Fajar. Hingga pukul 23.23 WIB, massa aksi yang semula memadati depan DPRD Jabar bergeser ke arah Gedung Sate. Aparat masih berjaga ketat dan sesekali menembakkan gas air mata untuk memukul mundur demonstran. Namun, hingga malam hari, polisi belum menurunkan personel tambahan guna membubarkan massa.

Gas air mata yang ditembakkan aparat membuat ratusan massa tumbang dengan gangguan pernapasan hingga luka ringan.

Ratusan Massa Tumbang Terkena Gas Air Mata di Depan DPRD Jabar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/IMG_20240822_105245-1-727736915.jpg" alt="Massa demo kawal putusan MK berorasi di depan gedung Mahkamah Konstiusi, Kamis (22/8). (Abdul Rahman/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Massa demo kawal putusan MK berorasi di depan gedung Mahkamah Konstiusi, Kamis (22/8). (Abdul Rahman/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Sejumlah massa aksi mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jalan Merdeka Barat sekitar pukul 10.10 wib hari ini, Kamis (22/8). Mereka secara bersama-sama langsung meneriakkan kalimat, 'selamatkan demokrasi, selamatkan konstitusi'. Setelah tiba tepat di depan Gedung MK, mereka sempat berusaha masuk ke dalam halaman gedung MK. Namun petugas keamanan yang bertugas dengan cepat menutup pintu pagar tidak membolehkan para peserta aksi masuk. Berdasarkan pantauan JawaPos.com, terlihat Ray Rangkuti, Saidiman Ahmad, Wanda Hamidah, dan sejumlah tokoh lain hadir dalam gerakan aksi mengawal putusan MK hari ini. "Putusan MK tertinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari MK," kata salah satu peserta aksi dalam orasinya dengan lantang. "Kalau putusan MK sampai dianulir, itu tidak boleh dan harus dilawan," katanya lebih lanjut. Sejumlah peserta aksi sampai saat ini masih berorasi di jalan raya depan Gedung MK. Mereka juga menyanyikan lagu perjuangan yang biasa dinyanyikan para mahasiswa ketika aksi demo. Saidiman Ahmad yang juga turut berorasi di tengah massa aksi mengatakan, partai politik hari ini bersikap aneh. Putusan MK justru memberikan kesempatan bagi mereka untuk mencalonkan pemimpin daerah dalam pesta demokrasi dengan adanya putusan MK. Namun sayangnya mereka justru mau mengubah RUU Pilkada. "Ini sebuah permainan benar untuk menghilangkan kompetisi diantara partai-partai politik," tegas Saidiman. Para peserta aksi ini nantinya akan&nbsp; diterima oleh perwakilan MK untuk menyampaikan pandangan. Sekaligus meneguhkan sikap MK yang dianggap memberikan pembelaan pada masa depan demokrasi Indonesia.

massa aksi mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jalan Merdeka Barat hari ini, Kamis (22/8) untuk mengawal putusan MK.

Datangi Gedung MK untuk Kawal Putusan MK, Massa Demo Teriakkan 'Selamatkan Konstitusi, Selamatkan Demokrasi'   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/IMG-20201008-WA0088-1.jpg" alt="Massa aksi berdemo di Gedung Negara Grahadi Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Massa aksi berdemo di Gedung Negara Grahadi Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gerakan tolak omnibus law (Getol) membanjiri Grahadi dan Gedung DPR Surabaya pada Kamis (8/10). Massa aksi tersebut terdiri atas sejumlah elemen seperti buruh, mahasiswa, kaum tani, dan masyarakat sipil. Mereka menggelar aksi mosi tidak percaya kepada DPR dan pemerintah yang telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.  Juru bicara Getol Jatim Habibus Shalihin mengatakan, setidaknya ada 3.000-an peserta aksi dari seluruh Jawa Timur yang turut dalam unjuk rasa tersebut. Jumlah itu belum termasuk mahasiswa Surabaya yang turut hadir.  ”Hari ini (8/10) massa yang turun kurang lebih 3.000-an dari elemen buruh, petani, mahasiswa, dan masyarakat sipil lain,” ungkap Habibus Shalihin di sela unjuk rasa.  Massa memulai aksi sejak pukul 10.00 WIB dan diawali dari Bundaran Waru. Mereka berjalan kaki menuju titik aksi di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya. Berdasar pantauan, massa aksi tidak hanya bergerak di Grahadi, namun juga di Kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan, dan Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya.  Aksi tersebut menyampaikan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan DPR yang telah mengesahkan UU Ciptaker. Habibus mengungkapkan, tuntutan mereka meminta Presiden Joko Widodo mencabut UU Cipta Kerja dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang menganulir UU tersebut.  ”Kami mendesak Presiden Joko Widodo agar membuat Perppu pembatalan Omnibus Law,” terang Habibus Shalihin.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=lNn3PqNwzcM&ab_channel=jawapostvofficial

Massa Aksi Padati Tiga Titik Penting Kota Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/geruduk-bawaslu-sumut-ratusan-massa-pertanyakan-kasus-romo-syafii_m_.jpg" alt="Ratusan massa saat berunjuk rasa di depan Bawaslu Sumut, Senin (25/3)." width="100%">
<figcaption>Ratusan massa saat berunjuk rasa di depan Bawaslu Sumut, Senin (25/3).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lagu Maju Tak Gentar gubahan Cornel Simanjuntak diputar berulang kali di tengah kerumunan massa yang menggeruduk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumut, Jalan Adam Malik, Medan, Senin (25/3). Massa yang datang mengklaim berasal dari Aliansi Masyarakat Pendukung Penegakan Hukum Pemilu. Jumlah massa berkisar ratusan. Mereka mempertanyakan sejauh mana proses laporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Raden Muhammad Syafii alias Romo. Di sela unjuk rasa, massa sempat berusaha melakukan mediasi dengan Bawaslu Sumut. Sayangnya tak satupun komisioner Bawaslu Sumut yang ada di kantornya. Massa hanya diterima oleh Kasubbag Hukum dan Humas Bawaslu Sumut Feriansah Pohan. Dalam mediasi yang dilakukan, mereka mempertanyakan proses hukum kasus Romo. Nyatanya kasus itu sudah dilimpahkan ke Polda Sumut. "Kami merasa lega. Kasus dugaan pelanggaran pemilu sudah memenuhi unsur pidana, yang akan ditindaklanjuti oleh Polda," ujar Hendriadi, koordinator aksi. Mereka mengecam Romo yang dianggap sudah menyebarkan kebencian terhadap penyelenggara pemilu. Baik KPU, Bawaslu, hingga dari pihak kepolisian sebagai pengamanan. "Harusnya beliau memberikan keterangan-keterangan yang menyejukkan masyarakat. Bukan malah untuk menebar kebencian dan menebarkan fitnah. Dan tidak mempercayai penyelenggara pemilu," ujarnya. Sementara itu Feriansah Pohan menjelaskan kasus Romo sudah dilimpahkan ke Penyidik Polda Sumut. Kasus itu ditetapkan memenuhi unsur pidana setelah rapat pembahasan pada Selasa (19/3). "Proses tindak pidana pemilu itu dilakukan di Gakkumdu Bawaslu. Mulai Gakkumdu sudah pembahasan pertama. Sudah dilimpahkan ke Polda Sumut," ujarnya. Klarifikasi terhadap Romo juga sudah dilakukan di Bawaslu RI. Karena kesibukan Romo menjadi wakil rakyat membuat Bawaslu harus jemput bola ke Jakarta. "Percayakan kepada Polda untuk melakukan penyidikan kepada proses ini," ujarnya. Seperti diketahui, Romo dilaporkan warga atas nama Fakhruddin Pohan. Laporan itu adalah buntut dari orasi Alumni Fakultas Hukum USU itu saat unjuk rasa di depan Masjid Raya Al Mashun Kota Medan.

Geruduk Bawaslu Sumut, Ratusan Massa Pertanyakan Kasus Romo Syafii

massa demo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#massa demo

Berita Terkini

Ratusan Massa Tumbang Terkena Gas Air Mata di Depan DPRD Jabar

Datangi Gedung MK untuk Kawal Putusan MK, Massa Demo Teriakkan 'Selamatkan Konstitusi, Selamatkan Demokrasi'

Massa Aksi Padati Tiga Titik Penting Kota Surabaya

Geruduk Bawaslu Sumut, Ratusan Massa Pertanyakan Kasus Romo Syafii

Download Aplikasi JawaPos.com