<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/02/Massa-buruh-3857642526.jpg" alt="Massa buruh di Patung Kuda, Jakarta Pusat, mulai murka dengan putusan MK yang menolak gugatan soal Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Undang-undang Cipta Kerja" width="100%">
<figcaption>Massa buruh di Patung Kuda, Jakarta Pusat, mulai murka dengan putusan MK yang menolak gugatan soal Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Undang-undang Cipta Kerja</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Massa buruh di Patung Kuda, Jakarta Pusat, mulai murka dengan putusan MK yang menolak gugatan soal Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Undang-undang Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi UU Nomor 6/2023. Akibatnya, massa mulai membakar spanduk besar hingga bambu di tengah jalan menuju Jalan Medan Merdeka Selatan. <div dir="auto">Hingga pukul 16.49 WIB, api masih terus berkobar di tengah jalan bersamaan dengan bambu-bambu yang mulai menjadi abu. Asap juga membumbung tinggi menghalangi pemandangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Usai bentrokan sempat terjadi antara dua kubu massa yang hendak merangsek ke Gedung Mahkamah Konstitusi, kini keduanya mulai kondusif.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Massa buruh yang tadinya hendak merangsek mulai membelah massa ke arah kanan jalan. Sementara massa dari Partai Buruh dan KSPSI bertahan di posisi semula.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013037136/dua-massa-buruh-bentrok-usai-mk-tolak-gugatan-soal-uu-ciptaker-sempat-damai-ribut-lagi">Dua Massa Buruh Bentrok Usai MK Tolak Gugatan Soal UU Ciptaker, Sempat Damai, Ribut Lagi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Presiden Said Iqbal ada di dalam. Kita tunggu keputusan finalnya. Kita akan bergerak setelah ada keputusan," kata salah satu orator dari Partai Buruh.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga kini, meski bentrokan sudah mulai bisa dilerai, massa mulai menyalakan flare di lokasi. Terlihat flaee berwarna hijau sudah menyala. Asapnya mengotori udara Jakarta yang sebenarnya sudah kotor dari lama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan buruh soal Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Undang-undang Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi UU Nomor 6/2023. Gugatan itu sebelumnya disampaikan oleh elemen buruh dan beberapa elemen masyarakat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua MK Anwar Usman disiarkan YouTube Mahkamah Konstitusi, Senin (2/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Hingga pukul 16.49 WIB, api masih terus berkobar di tengah jalan bersamaan dengan bambu-bambu yang mulai menjadi abu.

Massa Buruh Bakar Spanduk dan Bambu, Flare Dinyalakan Imbas MK Tolak Gugatan Soal UU Ciptaker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Johny-G-Plate-Raka-Denny.jpg" alt="Johny G Plate di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Johny G Plate di Istana Negara, Selasa (22/10). (Raka Denny/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah kalangan terutama para pekerja menilai Rancangan Undang - Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja tidak memperhatikan hak-hak kelas pekerja perempuan seperti cuti melahirkan dan cuti tahunan.  Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Johnny G Plate menanggapi, pemerintah tidak menghapus aturan terkait cuti hamil hingga cuti tahunan. pemerintah akan memastikan lapangan pekerjaan tidak terhambat  "Cuti hamil, besar, dan tahunan tidak dihapus,” ujarnya di Kantornya, Rabu (26/2).  Johnny mengimbau agar masyarakat dapat mengetahui informasi tentang RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang resmi dari pemerintah. Sebab, menurutnya, ada oknum yang membangun opini terkait RUU omnibus law tidak bersumber dari draf asli.  "Mungkin draf yang belum resmi cenderung membangun opini yang belum tentu bersumber dari draf asli," tuturnya.  Sebagai informasi, Presiden Jokowi telah meminta jajaran kementerian di Istana agar segera berunding dengan parlemen membahas Omnibus Law. Jokowi bahkan mendorong Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja bisa rampung dalam 100 hari kerja.  Masa 100 hari itu terhitung sejak naskah akademik RUU tersebut disampaikan ke lembaga legislatif hingga masa pembahasan selesai. Saat ini, pemerintah masih finalisasi naskah akademik tersebut. Targetnya, naskah akademik akan diselesaikan pada pekan ini.

Beredar Isu Cuti Hamil Dihapus, Menkominfo Minta Semua Lihat Draf Asli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jelang-may-day-2018-dari-soal-upah-buruh-hingga-2030-indonesia-bubar_m_208349.jpeg" alt="Aksi buruh menentut persoalan upah adil kerap disuarakan dari tahun ke tahun. Termasuk persoalan membanjirnya Tenaga Kerja Asing di Negerii ini." width="100%">
<figcaption>Aksi buruh menentut persoalan upah adil kerap disuarakan dari tahun ke tahun. Termasuk persoalan membanjirnya Tenaga Kerja Asing di Negerii ini.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - May Day 2018 yang diperingati setiap tanggal 1 Mei bakal di gelar besar-besaran di Sejumlah Titik Ibu Kota. Ada tiga isu utama yang bakal di suarakan pada hari buruh tahun ini. Ketum DPP Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Muchtar Pakpahan mengatakan, tiga isu yang akan disuarakan di Hari Buruh Internasional itu antara lain mulai dari masalah klasik pengupahan hingga persoalan pegawai honorer. Dijabarkan Muchtar, Isu pertama yang akan disuaraknnya adalah, terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Karena terbukti hanya membuat kaum buruh makin lemah. "Terbitnya aturan itu nyata-nyata melemahkan serikat buruh dan membuat buruh menderita. Aturan itu ditolak buruh karena upah ditetapkan sepihak berdasarkan inflasi,&rdquo; ujarnya. Isu kedua adalah terbitnya Perpres 20/2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing (TKA). Regulasi tersebut dinilai Muchtar, tidak berpihak terhadap buruh dalam negeri. Apalagi di saat tenaga kerja asing berbondong-bondong masuk pakai kebijakan bebas visa. Ketiga adalah masalah keadilan sosial. Termasuk di dalamnya soal soal para honorer yang selama bertahun-tahun mengabdi tak kunjung diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PM). &ldquo;Padahal pada era Presiden Soeharto, sangat sedikit mengangkat pegawai honor,&rdquo; ujar aktivis buruh senior yang pernah merasakan dinginnya penjara orde baru itu. Lebih lanjut, Muchtar menilai apa yang digambarkan Prabowo Subianto bahwa Indonesia bisa bubar 2030, bisa terjadi bila persoalan ketidakadilan tidak diperhatikan. Pasalnya, dia mengaku pernah membaca laporan di salah satu organisasi petani yang menyebutkakn ada sembilan juta petani di Indonesia tidak punya tanah. Sementara pengusaha tanahnya jutaan hektare. "Tapi ada 12 pengusaha Indonesia punya tanah jutaan hektare. Dan menurut Komnas HAM, ada satu perusahaan yang tanahnya mencapai 5 juta hektare. Jadi ketidakadilan sosial sampai hari ini belum berubah," tambahnya.&nbsp; Lebihb lanjut, dikatakan Muchtar, pada saat May Day nanti, sekitar 2.000 massa SBSI terkonsentrasi di pelabuhan Tanjung Priok. Sedangkan organisasi buruh lain sekitar 20.000 di depan Istana Merdeka, dan sekitar 5.000 di depan Gedung DPR.

Jelang May Day 2018, Dari Soal Upah Buruh Hingga 2030 Indonesia Bubar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/ratusan-buruh-seruduk-kantor-gubernur-sumut-ini-tuntutannya_m_167769.jpeg" alt="TURUN KE JALAN: Massa buruh tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) long march menuju kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Jumat (10/11)." width="100%">
<figcaption>TURUN KE JALAN: Massa buruh tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) long march menuju kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Jumat (10/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ratusan massa buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Jumat (10/11). Mereka menuntut agar PP 78/2015 tentang pengupahan dicabut. ''Kami menolak kebijakan upah murah dan cabut PP 78/2015 tentang pengupahan,'' ujar Sekertaris FSPMI Tony Dickson Silalahi kepada JawaPos.com. Tony mengungkapkan, akibat kebijakan upah murah yang diterapkan oleh pemerintah ekonomi pekerja atau buruh semakin miskin. Hal itu membuat daya beli menurun sehingga berdampak dengan lemahnya ekonomi. ''Lihat sekarang banyak barang-barang produk perusahaan di pasaran tidak laku terjual. Bahkan perusahaan yang tutup mengakibatkan terjadinya PHK besar-besaran terhadap pekerja atau buruh,'' paparnya. Atas dasar alasan itulah mereka melakukan aksi menuntut agar PP 78/2015 tentang pengupahan dicabut dan menolak kenaikan UMP Sumut tahun 2018 serta tuntutan lainnya kepada pemerintah. Lebih lanjut Tony mengatakan, UUD 1945 mengamanatkan bahwa Tiap-tiap warga negara berhak atas dan penghidupan yang layak bagi kemanusian. Sedangkan UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengamanatkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusian. ''Kedua Undang-undang itu menjamin bahwa setiap pekerja atau buruh berhak mendapatkan upah yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga,'' tegasnya. ''Kami mau tuntutan kami di dengar Gubernur Sumut dan menyampaikan kepada pemerintah,'' pungkas Tony.

Ratusan Buruh Seruduk Kantor Gubernur Sumut, Ini Tuntutannya

massa buruh

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#massa buruh

Berita Terkini

Massa Buruh Bakar Spanduk dan Bambu, Flare Dinyalakan Imbas MK Tolak Gugatan Soal UU Ciptaker

Beredar Isu Cuti Hamil Dihapus, Menkominfo Minta Semua Lihat Draf Asli

Jelang May Day 2018, Dari Soal Upah Buruh Hingga 2030 Indonesia Bubar

Ratusan Buruh Seruduk Kantor Gubernur Sumut, Ini Tuntutannya

Download Aplikasi JawaPos.com