<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/21/hOzwDRKYZeuNW7VwyntlLgUNRMDRdDDveERZQpIa-2118371022.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau proses revitalisasi Gedung Planetarium dan Observatorium Jakarta di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, pada Selasa (20/5). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau proses revitalisasi Gedung Planetarium dan Observatorium Jakarta di kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, pada Selasa (20/5). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Planetarium dan Observatorium Jakarta (POJ) di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, hingga kini masih belum dibuka untuk publik. &nbsp;Padahal, penutupan untuk revitalisasi gedung ikonik itu sudah dilakukan sejak 2020, kemudian dilakukan revitalisasi. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akhirnya angkat bicara. Ia membongkar penyebab utama mandeknya operasional Planetarium yang seharusnya menjadi pusat edukasi astronomi unggulan Ibu Kota. "Jadi planetarium ini pernah direvitalisasi pada tahun 2021 dan sejak direvitalisasi sampai hari ini belum pernah difungsikan. Karena memang ada persoalan di starball-nya, akan bisa kita fungsikan kembali," ujar Pramono saat meninjau langsung lokasi di TIM, Selasa (20/5).&nbsp; Tak hanya itu, Pramono mengungkap adanya persoalan hukum terkait pengadaan alat operasional vital disana. Masalah hukum ini telah masuk hingga ke tingkat Mahkamah Agung (MA). "Ada persoalan technical, apa namanya itu, Digital velvet. Jadi yang melingkar panel itu menurut yang memasang belum dibayar oleh kita. Sampai ke kemudian terus-menerus sampai (Mahkamah Agung)," jelas Pramono. Akibatnya, Teater Bintang, ruang utama pertunjukan simulasi benda langit, masih gelap gulita dan tak bisa beroperasi. Ia memerintahkan Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendidikan untuk turun tangan secara serius menyelesaikan kendala yang ada, termasuk kemungkinan pengucuran dana tambahan. "Kita akan pelajari persoalan hukumnya dan saya tadi sudah meminta kepada Dinas Kebudayaan dan nanti Dinas Pendidikan untuk dilengkapi, kita ingin selesaikan supaya tempat ini bisa difungsikan. Kalau memang harus ada pembiayaan untuk bisa melihat rasi bintang, ya kita adakan untuk itu," tegas Pramono. Mantan Sekretaris Kabinet itu bahkan menganggap situasi ini sebagai tantangan yang harus dituntaskan. "Bagi saya yang seperti ini malah menjadi tantangan untuk diselesaikan. Selain memang harus ada biaya ataupun cost yang harus dikeluarkan, tetapi persoalan hukumnya juga harus diselesaikan," imbuhnya. Gubernur Pramono menambahkan, sejumlah kegiatan akan digelar di kawasan TIM, termasuk di Planetarium, salah satunya Jakarta Future Festival. Lebih lanjut, politikus PDIP itu menyebut akan ada lebih banyak pemanfaatan fasilitas publik melalui kolaborasi dengan Jakpro dan JXP. &ldquo;Kalau dulu aksesnya agak tertutup, sekarang kita buka. Karena di Jakarta semakin banyak kegiatan positif, tidak semuanya harus di JCC. Bisa juga di sini atau di Kemayoran,&rdquo; pungkasnya.

Gubernur DKI Pramono Anung ungkap penyebab mandeknya operasional Planetarium Jakarta, mulai dari masalah teknis hingga hukum.

Biang Kerok Planetarium TIM Tak Kunjung Dibuka Sejak 2020, Gubernur Pramono: Ada Masalah Hukum Dalam Pengadaan

<div class="py-4"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/11/watxoKB4OVZDgWCnv4V476fbOo31jjRsPnOU1i3v-2667227651.jpg" alt="Manajer Arema FC, Wiebie Dwi Andriyas. (Instagram)" width="100%">
<figcaption>Manajer Arema FC, Wiebie Dwi Andriyas. (Instagram)</figcaption>
</figure> </div> <div class="panel mb-4">&nbsp;</div> <div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:rr:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> JawaPos.com&nbsp;- Kabar kurang sedap menghampiri Arema FC. Sang manajer, Wiebie Dwi Andriyas, dikabarkan sedang tersandung masalah hukum. Pihak klub memberi dukungan penuh kepada Wiebie. General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, menyebut bahwa pihaknya sangat memahami situasi yang dihadapi oleh koleganya itu. Dia yakin Wiebie akan sangat kooperatif dengan permasalahan yang dihadapi. "Kami percaya sepenuhnya bahwa bapak Wiebie akan menunjukkan sikap yang kooperatif dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan ini," tutur Yusrinal dalam keterangan resminya. Yusrinal menyebut, kasus itu tidak ada kaitannya dengan Singo Edan. Apalagi, sejak putaran kedua, Wiebie sudah nonaktif sebagai manajer. Sebab, dia fokus pada kegiatan bisnis yang dilakoninya. Karena itu, untuk sementara pihak klub memberi keleluasaan waktu kepada Wiebie untuk menyelesaikan persiapan yang dihadapi. "Keputusan ini kami ambil sebagai bentuk dukungan agar beliau dapat sepenuhnya berkonsentrasi dalam menyelesaikan situasi ini. Kami memiliki keyakinan bahwa beliau akan memberikan kerja sama yang baik kepada pihak-pihak yang berwenang," imbuh Yusrinal. Dia berharap agar semua pihak terus memberikan dukungan yang positif. Yusrinal juga memastikan bahwa situasi tersebut tidak memengaruhi kondisi tim. "Kami memastikan bahwa semangat dan fokus tim Arema FC akan tetap terjaga dalam mengarungi sisa kompetisi. Kami mohon dukungan dan doa dari semua pihak agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik," pungkasnya. </div> </div> </div> </div>

Wiebie Dwi Andriyas, manajer Arema FC, terlibat masalah hukum, namun klub memberikan dukungan penuh.

Arema FC Dapat Dukungan Penuh di Tengah Masalah Hukum sang Manajer

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/26/dea-dea-2-2335946959.jpg" alt="Dea Onlyfans keluar dari penjara usai tuntas menjalani hukuman atas kasus jual beli konten pornografi./ Instagram @gresaidss" width="100%">
<figcaption>Dea Onlyfans keluar dari penjara usai tuntas menjalani hukuman atas kasus jual beli konten pornografi./ Instagram @gresaidss</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Dea Onlyfans resmi dinyatakan bebas dari dalam Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur pada 26 September 2023 lalu. Dia bebas murni setelah masa hukuman yang dijalaninya selama 14 bulan tuntas. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/finance/013029332/analis-sebut-bakal-cawapres-ganjar-sedikit-banyak-berpengaruh-pada-pergerakan-rupiah-ke-depan">Analis Sebut Bakal Cawapres Ganjar Sedikit Banyak Berpengaruh pada Pergerakan Rupiah ke Depan</a> Sebelum meninggalkan rutan, Dea Onlyfans mendapat sejumlah surat dari teman-teman di momen kebebasannya. Dea pun terharu atas apa yang dinyatakan teman-temannya yang dibuat dengan tulisan tangan. Salah satu surat itu berasal dari teman satu kamar Dea Onlyfans bernama Andani Rikzi. Temannya itu menilai, pemilik nama asli Gusti Ayu Dewanti itu sebagai orang yang baik dan sosoknya ramah. "Aku cuma mau bilang terima kasih sudah menjadi pribadi yang humble dan ramah. Terima kasih sudah terbuka mengajak ngobrol walaupun baru 2 minggu kenal," ujar Andani dalam suratnya untuk Dea Onlyfans. Dea Onlyfans terjerat masalah hukum atas kasus jual beli video porno dan dia dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 2 bulan kurungan. Dalam suratnya, Andani mengaku senang sekali bisa berkenalan dengan Dea Onlyfans. "Aku tahu Dea sosok yang menyenangkan, very nice to know you. Selalu sehat dan bahagia di luar sana," ujarnya. Andani mengenal Dea Onlyfans memang belum terlalu lama lantaran dia baru masuk ke dalam rutan Pondok Bambu. Sebelum resmi menjadi penghuni rutan, Andani mengaku sempat melihat Dea Onlyfans. "Pertama kali aku lihat Dea pas ke klinik waktu di karantina. Di pikiranku aku cuma bilang, 'wah cantik banget. Ternyata kita sekamar'," tandasnya. (*) &nbsp; &nbsp;

Dea Onlyfans resmi dinyatakan bebas dari dalam Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur pada 26 September 2023

Seperti Ini Sosok Dea Onlyfans di Mata Teman Sekamarnya di Rutan Pondok Bambu

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/16/kapolda-metro-jaya-antara-3741702116.jpg" alt="Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto (depan) bersama jajaran saat melakukan konferensi pers di gedung Promoter Polda Metro Jaya, Selasa (16/5/2023)." width="100%">
<figcaption>Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto (depan) bersama jajaran saat melakukan konferensi pers di gedung Promoter Polda Metro Jaya, Selasa (16/5/2023).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Polda Metro Jaya membuka layanan nomor pengaduan pada nomor WhatsApp (WA) 082177606060 untuk memberikan ruang kepada masyarakat yang sedang berperkara dan ingin mengeluh serta meminta kepastian hukum. "Kasihan masyarakat yang merasa terganggu dengan penanganan perkaranya yang tidak kunjung selesai atau mungkin merasa dari anggota-anggota kami yang kurang komunikasi sehingga dianggap menyulitkan atau berlama lama, saya membuka 'hotline' yaitu Whatsapp di nomor 082177606060," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto saat ditemui di gedung Promoter Polda Metro Jaya, Selasa. Karyoto menjelaskan peluncuran nomor ini bertujuan untuk mempercepat tindak lanjut yang telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. "Kami berupaya semaksimal mungkin untuk menindaklanjuti pelaporan-pelaporan ini dengan cepat, " ucapnya. Karyoto juga menyampaikan, pihaknya telah membuat tim kelembagaan yang menampung pelaporan hotline tersebut. "Untuk menampung ini sebagai penanggung jawab adalah Wakapolda kemudian pelaksananya ada Irwasda, Kadivpropam, ada juga Wasidik dari masing-masing fungsi dari Direktorat Kriminal Umum, Khusus maupun Narkotika, " jelasnya. Mantan Deputi Penindakan KPK tersebut juga berusaha untuk membaca setiap laporan yang masuk ke dalam hotline tersebut. "Saya mencoba akan membaca setiap laporan, kemudian saya berupaya meneruskan disposisi saya seperti apa misalnya &lsquo;segera gelarkan panggil penyidik yang menangani, pimpin Wasidik untuk digelar&rsquo; dan hasilnya juga harus disampaikan kepada masyarakat yang komplain, " ucap Karyoto. Peluncuran hotline Polda Metro Jaya yang mulai dibuka pada Selasa (16/5) ini diharapkan dapat mempercepat pelaporan dari masyarakat. "Mudah-mudahan dengan kanal seperti ini masyarakat yang berkaitan dengan perkara atau dirugikan atau merasa penanganan perkaranya lambat dan lain-lain bisa diatasi," katanya. (*) &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Polda Metro Jaya membuka layanan nomor pengaduan pada nomor WhatsApp (WA) 082177606060 untuk memberikan ruang kepada masyarakat

Polda Metro Jaya Buka Nomor Pengaduan 082177606060 untuk Penanganan Masalah Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/cc9bb8de-ad12-41c9-853c-c3b4abe733be.jpg" alt="Diskusi publik soal pembangunan dan persoalan hukum di Papua diselenggarakan di The Acacia Hotel. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Diskusi publik soal pembangunan dan persoalan hukum di Papua diselenggarakan di The Acacia Hotel. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Human Studies Institut menilai, upaya penegakan hukum terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe merupakan bagian integral dari agenda pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Sedangkan perlawanan para pendukung Lukas Enembe dengan memblokade jalan membuat upaya mempercepat penyelesaian masalah hukum menjadi terhambat.  Direktur Eksekutif Human Studies Institut Rasminto menjelaskan, penetapan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan korupsi hampir bersamaan dengan pengumuman penetapan tersangka terhadap Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak dan Bupati Mimika Eltinus Omaleng.  ”Baru Eltinus yang sudah ditahan KPK pada 14 September. Penetapan ini menjadi pro kontra karena kelompok pendukung kepala daerah, terutama pendukung Gubernur Papua Lukas Enembe memblokade aparat penegak hukum dengan membuat barikade di depan gerbang rumah Lukas Enembe,” ujar Rasminto dalam keterangannya, Jumat (30/9).  Dia mengatakan, KPK sudah dua kali memanggil secara resmi Lukas Enembe. Tetapi, mangkir dengan alasan sakit.  Menurut Rasminto, masalah Lukas Enembe akan sangat berpengaruh terhadap terlaksananya pembangunan di Papua. ”Persoalan Gubernur Papua ini merupakan persoalan penegakan hukum yang berdampak sangat luas terhadap tersendatnya pembangunan di Papua,” papar Rasminto.  Menurut dia, penanganan perkara Lukas Enembe membutuhkan pengawasan dan partisipasi publik. Publik harus mengetahui secara jernih pangkal perkara yang membelit tokoh asal Papua itu.  ”Pengawasan publik menjadi kunci penting untuk menjalankan check and balances, termasuk dalam proses penanganan kasus korupsi di Papua tanpa pandang bulu,” tutur Rasminto.  Menurut dia, keterlibatan partisipasi publik melalui pemantauan kinerja dan fakta-fakta hukum yang terjadi perlu dilakukan untuk memastikan proses hukum berjalan secara adil dan objektif. Selain itu, juga menghindari potensi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan penegak hukum maupun aparatur negara yang tersandung kasus korupsi.  Sehingga, dia menambahkan, agenda pembangunan akan terus berjalan atas kepastian hukum yang ditegakkan.  ”Upaya keterlibatan publik ini penting guna mendorong agar informasi penanganan kasus korupsi oleh penegak hukum terbuka bagi masyarakat. Termasuk aparatur yang tersandung kasus harus berjiwa kesatria terhadap kasus yang menimpanya dengan taat mengikuti proses hukum berdasar hukum positif yang berlaku di Indonesia,” ujar Rasminto.

Kasus Lukas Enembe Bisa Berdampak Luas pada Pembangunan Papua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/jerinx-rahman.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Musisi I Gede Aryatisna atau JRX mengaku sempat mengalami depresi lantaran terjerat masalah hukum untuk kedua kalinya dalam jeda waktu tidak terlalu lama. Bukan hanya penggebuk drum band Superman is Dead (SID) yang merasa tertekan, istrinya, Nora Alexandra juga sempat merasakan hal yang sama.  "Justru yang lebih banyak dirugikan malah dari pihak saya. Istri saya dan saya depresi. Sempat ingin bunuh diri berdua," aku Jerinx saat ditemui di PN Jakarta Pusat, Jumat (18/2).  Selain itu, ibunda JRX juga mengalami sakit-sakitan akibat dirinya kembali terjerat permasalahan hukum.  Dia pun mengaku cukup berat harus meningalkan ibunya disaat kondisi kesehatanya sedang kurang baik. Tapi mau tidak mau hal itu harus terjadi lantaran JRX dijebloskan ke dalam tahanan.  "Ibu saya tidak ada yang nafkahi selama saya dipenjara. Saya rugi. Kalau Adam Deni dapat exposure, ada undangan sana sini, namanya semakin naik. Kalau misalnya dia nggak ditangkap dengan kasusnya, bisa jadi dia merasa jadi paling top," ungkapnya.  Dalam kasus pengancaman terhadap Adam Deni, JRX dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan. Jaksa membacakan tuntutan tersebut hari ini di PN Jakarta Pusat.  Kendati tuntutan itu cukup berat, JRX tetap optimistis dirinya akan mendapatkan keadilan. Pria yang juga dikenal sebagai pengusaha itu pun akan menggunakan kesempatan membela diri dengan sebaik mungkin dalam sidang pledoi nanti. Selain JRX, kuasa hukumnya juga akan memberikan pembelaan secara terpisah.  JRX sendiri mengaku sudah diwanti-wanti oleh Nora Aexandra untuk tidak melakukan tindakan apapun yang berpotensi membuat dirinya dipenjara lagi. Dan demi memprioritaskan keluarga, dia pun mengaku siap untuk memenuhinya.  "Pesannya, saya tidak mengulanginya lagi karena ini sudah kedua kalinya. Dan saya juga merasa sudah saatnya berhenti, pensiun dulu dari polemik soal isu sosial politik dan segala macam. Saya mau fokus jadi bapak, jadi ayah, mau mengurus ibu, menjaga ibu. Itu fokus saya," tandasnya.  Selain kasus pengancaman Adam Deni, JRX juga sempat terbelit masalah hukum melakukan penyebaran kebencian menyebut IDI sebagai kacung World Helath Organization (WHO).Dalam kasus ini, ia dijatuhi hukuman 1 tahun 2  bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, 19 November 2020. (*)

JRX Mengaku Depresi Berat, Sempat Mau Bunuh Diri Bareng Istrinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/Wakil-Ketua-DPR-Fraksi-Golkar-Azis-Syamsuddin-Ditahan-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di Lampung Tengah.  Ketua DPP Partai Golkar Adies Kadir mengatakan pihaknya menghargai proses hukum yang sedang dijalankan KPK terhadap koleganya tersebut. Partai Golkar pun siap memberikan bantuan hukum kepada Azis Syamsuddin apabila diminta.  "Partai Golkar akan memberikan bantuan hukum melalui Badan Advokasi Hukum dan HAM terhadap seluruh kader Partai Golkar yang menghadapi permasalahan hukum dalam berbagai kasus, apabila bantuan hukum tersebut diminta oleh kader," ujar Adies dalam jumpa pers di Gedung DPR, Jakarta, Sabtu (25/9).  Namun demikian menurut Adies, jika Azis Syamsuddin telah menunjuk kuasa hukum sendiri, maka Partai Golkar tetap melakukan pemantauan terhadap kasus hukum sedang berjalan saat ini.  "Jika kader Partai Golkar yang bersangkutan ternyata telah menunjuk penasihat hukum lain dalam menghadapi permasalahan hukumnya, maka Partai Golkar akan tetap mengamati dan mengawal perkembangan kasus hukum yang dihadapi oleh kadernya," katanya.  Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini menuturkan sampai dengan saat ini Azis Syamsuddin belum mengajukan permintaan bantuan hukum terhadap Partai Golkar.  "Jadi kalau koordinasi beberapa minggu yang lalu, yang bersangkutan sudah berkoordinasi dengan Ketua Bakumham. Tetapi secara resmi untuk meminta sebagai kuasa hukum dalam penanganan kasus belum, jadi belum kita masih tahap koordinasi," ungkapnya.  Adies berujar, Partai Golkar berharap asas hukum praduga tak bersalah tetap dikedepankan dalam kasus hukum yang menjerat Azis Syamsuddin ini.  "Partai Golkar memberikan waktu dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada saudara Azis Syamsuddin untuk berkonsentrasi dan fokus menghadapi permasalahan hukumnya di KPK," tuturnya.  Diketahui, KPK telah menetapkan Azis Syamsuddin sebagai tersangka dugaan praktik suap penanganan perkara di Lampung Tengah.  Azis telah dibidik dalam kasus ini sejak Agustus 2021. Azis mencoba menghubungi mantan Penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju untuk menutup perkara yang menjerat Politikus Partai Golkar Aliza Gunado dan dirinya di KPK.  Robin meminta uang ke Azis untuk membantunya menutup perkara di KPK. Robin dibantu Pengacara Maskur Husain dalam melancarkan aksinya.  Robin diduga berkali-kali menemui Azis untuk menerima uang. Duit itu diberikan tiga kali dengan dua mata uang asing. Uang yang diberikan yakni USD 100 ribu, SGD 17.600, dan SGD 140.500.  Mata uang asing itu selalu ditukarkan ke rupiah usai diserahkan Azis ke Robin. Robin dan Maskur diduga telah menerima Rp 3,1 miliar dari Azis. Kesepakatan awalnya, Azis harus memberikan Rp 4 miliar untuk menutup kasus.  Atas tindakannya, Azis disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jadi Tersangka, Azis Syamsuddin Belum Minta Bantuan Hukum ke Golkar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/nikita.jpg" alt="Nikita Mirzani.--Foto: Imam Husein/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Nikita Mirzani.--Foto: Imam Husein/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sepak-terjang Nikita Mirzani di dunia hiburan memang kerap diwarnai oleh perseteruan. Dia bahkan sempat keluar-masuk penjara akibat terlibat masalah hukum, sebagai buntut dari konfliknya dengan orang lain.  Nikita Mirzani sempat melawan FPI dan pentolannya hingga sempat diancam simpatisannya rumahnya akan digeruduk massa dalam jumlah besar di tahun lalu. Untungnya pada kenyataannya, rumah Niki hanya didatangi sejumlah orang dari kalangan ibu- ibu.  Sudah sempat melawan sejumlah orang, bahkan organiasi besar, Nikita Mirzani memilih santai jika ada musuh-musuhnya yang mengobarkan genderang perang. Dia lebih memilih santai tidak mau menanggapi.  "Gue kalau mau berantem, ya berantem aja, bisa-bisa aja. Cuma gue malu. Kan gue sudah melawan satu organisasi besar yang pengikutnya satu Indonesia. Tiba-tiba gua berantem sama cecunguk, itu menjatuhkan harga diri gue," kata Nikita Mirzani saat ditemui di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Minggu (12/6).  Ibu tiga anak itu lebih memilih diam, tak mau menanggapi musuhnya. Terkecuali apabila deposit kesabarannya sudah habis, maka Nikita Mirzani bisa saja melakukan serangan balik dan perlawanan. "Siapapun sekarang yang meyenggol, gue diam. Kecuali benar-benar pengin balas. Standar gue untuk berantem sudah terlalu tinggi," katanya. (*)  &nbsp;

Tak Mau Berantem, Nikita Mirzani: Gue sudah Lawan Organisasi Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/42_facebook.jpg" alt="President Donald Trump looks at his phone during a roundtable with governors on the reopening of America" width="100%">
<figcaption>President Donald Trump looks at his phone during a roundtable with governors on the reopening of America</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump lagi-lagi berusaha berkelit dari masalah hukum yang dihadapi. Kali ini, dia menggeret Departemen Kehakiman AS sebagai pelindungnya terhadap gugatan Elizabeth Jean Carroll. Gugatan atas pencemaran nama baik tersebut diprediksi kembali tertunda akibat manuver terbaru itu.  Kabar tersebut muncul setelah tim kuasa hukum di Departemen Kehakiman AS mengirim surat ke Pengadilan Negara Bagian New York Selasa lalu (8/9). Mereka meminta agar kasus tersebut bisa dipindah ke Pengadilan Federal Distrik Manhattan. Mereka juga berencana untuk menggantikan Marc Kasowitz, pengacara pribadi Trump, sebagai tim pembela. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/02/09/2020/penundaan-laporan-pajak-dikabulkan-trump-dikritik-kebal-hukum/">Penundaan Laporan Pajak Dikabulkan, Trump Dikritik Kebal Hukum</a></li> </ul> ”Insiden ini terjadi saat Presiden Trump menjalankan tugasnya. Karena itu, kami merasa perlu untuk menjadi kuasa hukumnya,” tulis tim pengacara di Departemen Kehakiman AS seperti yang dilansir CNN.  Kasus Trump versus Carroll mencuat pertengahan tahun lalu. Saat itu, Carroll menulis buku yang menceritakan pengalamannya menjadi korban serangan seksual di era 1990-an. Dia menceritakan bahwa Trump masuk ke ruang ganti baju di pusat perbelanjaan Bergdorf Goodman dan memerkosanya.  Ketika ditanya awak media, Trump menyangkal. Dia bahkan mengatakan bahwa dirinya tak pernah bertemu dengan kolumnis majalah Elle tersebut. ”Tak mungkin (saya memerkosanya, Red). Dia bukan tipe saya,” ujar Trump.  Gugatan yang diajukan Carroll bukan soal pemerkosaan. Melainkan, komentar Trump yang dianggap mencemarkan nama baiknya. Bulan lalu, permintaan Kasowitz untuk menghentikan sidang dengan dasar presiden kebal hukum sipil ditolak hakim Mahkamah Agung New York Verna Saunders.  Dia juga meminta kubu Trump memberikan sampel DNA Trump untuk dicocokkan dengan sampel DNA di gaun Donna Karan. Menurut Carroll, gaun tersebut dipakai saat Trump memerkosanya.  Semua perintah itu seharusnya membuat perempuan 76 tahun tersebut semakin dekat dengan kemenangan. Namun, permintaan Departemen Kehakiman AS sudah pasti menunda proses gugatan.  ”Upaya Trump untuk berkelit dari masalah pribadi dengan menggunakan kekuatan pemerintah AS memang luar biasa,” ungkap Roberta Kaplan, kuasa hukum Carroll, kepada Agence France-Presse.  Banyak pakar hukum di AS tak habis pikir dengan strategi Trump. Mereka mengatakan bahwa Trump sudah berhasil kabur dari banyak masalah hukum karena tameng Gedung Putih. Di sisi lain, Carroll menegaskan tak akan berhenti untuk mencari keadilan.  Menurut Carroll, sejak awal dirinya sudah sadar bahwa Trump bakal mencari segala cara untuk menggugurkan gugatannya. Terutama di masa genting menjelang pemilu November nanti. ”Tapi, Trump meremehkan saya dan rakyat AS,” ungkapnya.

Trump Pakai Tameng Lembaga Negara untuk Berkelit dari Masalah Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/duh-tujuh-anak-tersangkut-masalah-hukum_m_153592.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Jumlah anak yang tersangkut dengan kasus hukum semakin memprihatinkan. Selama 2017, di Kota Tegal terdapat tujuh anak berusia di bawah 18 tahun tercatat berhadapan dengan hukum. Pekerja Sosial Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak (Sakti Peksos PA) Subektiono mengatakan, mereka adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana . Menurut Subektiono, dari tujuh anak tersebut, empat di antaranya merupakan anak yang menjadi korban tindak pidana asusila oleh orang dewasa. "Saat ini, ada pelaku yang sudah dijatuhi vonis enam tahun penjara . Sedang yang lainnya, masih dalam penanganan," kata Subektiono kepada Radar Tegal (Jawa Pos Group). Sakti Peksos PA merupakan satuan yang dibentuk Kementerian Sosial untuk membantu dinas sosial di daerah dalam menangani permasalahan anak. Sakti Peksos PA memberikan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Apabila kasus yang terjadi antara anak dengan anak, sesuai peraturan penyelesaian nya dilakukan secara diversi. Yakni, lanjut dia, pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pada proses tersebut, penyelesaian perkara melibatkan pelaku, korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. "Kalau pelakunya orang dewasa, tidak ada toleransi," ujar Subektiono. Dia puna mengimbau kepada masyarakat agar berani melaporkan apabila ada tindakan asusila yang dilakukan terhadap anak-anaknya. Keberanian masyarakat melapor diperlukan agar pelaku bisa segera diproses dan tidak melakukan perbuatan kepada anak yang lain di kemudian hari. Sakti Peksos PA bersama dinsos juga telah gencar mengadakan sosialisasi kekerasan terhadap anak ke sekolah-sekolah. "Untuk menangani persoalan kekerasan terhadap anak, diperlukan kontrol sosial dari masyarakat. Jadi, masyarakat jangan acuh," ucap Subektiono.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#masalah hukum

Berita Terkini