<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/masjidil-haram.jpg" alt="SEBELUM PANDEMI: Umat Islami dari berbagai negara melaksanakan salat di Masjidilharam pada Agustus 2019. Pemandangan itu tampak lagi tahun ini karena Saudi mengizinkan sejuta jamaah menunaikan ibadah haji. (AFP)" width="100%">
<figcaption>SEBELUM PANDEMI: Umat Islami dari berbagai negara melaksanakan salat di Masjidilharam pada Agustus 2019. Pemandangan itu tampak lagi tahun ini karena Saudi mengizinkan sejuta jamaah menunaikan ibadah haji. (AFP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Daftar tunggu <a href="https://www.jawapos.com/tag/ibadah-haji/">ibadah haji</a> yang tersaji dalam aplikasi Haji Pintar atau website Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) menunjukkan estimasi keberangkatan yang semakin lama. Antrean terlama bahkan mencapai 97 tahun.  Kasubdit Siskohat Ditjen PHU <a href="https://www.jawapos.com/tag/kemenag/">Kemenag</a>, Hasan Afandi menjelaskan, mundurnya estimasi keberangkatan disebabkan bilangan pembagi daftar tunggunya didasarkan pada kuota haji tahun berjalan. “Estimasi keberangkatan selalu menggunakan angka kuota tahun terakhir sebagai angka pembagi. Tahun ini kebetulan <a href="https://www.jawapos.com/tag/kuota-haji/">kuota haji</a> Indonesia hanya 100.051 atau sekitar 46 persen dari kuota normal tahun-tahun sebelumnya,” kata dia kepada wartawan, Kamis (16/6).  Menurut Hasan, sebelum ada kepastian kuota penyelenggaraan haji 1443 Hijriah pada pertengahan Mei 2022, maka bilangan asumsi yang digunakan sebagai pembagi masih menggunakan kuota berdasarkan MoU penyelenggaraan haji 2020 yaitu 210 ribu. Sejak ada kepastian bahwa kuota haji 1443 Hijriah adalah sekitar 100 ribu, maka bilangan pembaginya mengalami penyesuaian.  "Hal inilah yang secara otomatis menyebabkan estimasi keberangkatan semakin lama. Sebab, ketika kuota turun, maka otomatis estimasi keberangkatan akan naik,” jelasnya.  Estimasi ini akan terus berjalan sampai dengan adanya kepastian kuota haji pada 2023 mendatang. Jika kuota kembali normal kembali ke 210 ribu atau bahkan lebih, maka estimasi keberangkatan akan mengalami penyesuaian.  Hasan memastikan, perubahan estimasi keberangkatan bukan karena naiknya jumlah pendaftar dalam kurun Mei – Juni 2022. Sebab, kalau kenaikan jumlah pendaftar, dampaknya hanya pada yang baru mendaftar, tidak ada pengaruhnya terhadap perubahan estimasi keberangkatan jemaah yang sudah lama mendaftar.  Hasan berharap tahun depan kuota haji Indonesia kembali normal atau bahkan lebih banyak dari kuota normalnya. Sehingga, estimasi keberangkatan jemaah akan kembali berubah, sesuai bilangan pembaginya. "Bila kuota nasional kembali 100 persen, secara otomatis, estimasi keberangkatan akan menyesuaikan kembali, karena sistem aplikasinya memang begitu," tutupnya.

Masa Tunggu Haji Sampai 97 Tahun, Begini Penjelasan Kemenag

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/pixlr_copy_1024x682_384_1-2.jpg" alt="Kakbah yang menjadi pusat ibadah haji dan umrah. (Foto : Ant)." width="100%">
<figcaption>Kakbah yang menjadi pusat ibadah haji dan umrah. (Foto : Ant).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Saat ini, rata-rata masa tunggu calon jamaah haji sudah mencapai 25 tahun. Oleh karena itu, Kementerian Agama (Kemenag) pun berencana akan menyiapkan program pembinaan khusus bagi para jamaah dalam masa tunggu ini.  "Saya sudah memerintahkan jajaran Direktorat untuk mendesainkan secara riil konsep untuk pembinaan jamaah tunggu," ujar Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief, Minggu (16/1).  "Bukan hanya untuk yang akan berangkat tahun depan, tapi termasuk yang akan berangkat 20 sampai 30 tahun akan datang," sambung dia.  Daftar tunggu ini, menurutnya, harus dicari solusi bersama guna memberikan layanan terbaik kepada masyarakat, khususnya jamaah haji. Apalagi, masa tunggu yang terus bertambah tidak berbanding lurus dengan jumlah jamaah yang diberangkatkan.  Karenanya, pemberian program khusus bagi jamaah dalam masa tunggu menurut Hilman perlu dilakukan. Salah satu tujuannya untuk memberikan nilai tambah serta pengetahuan bagi para calon jamaah haji.  Dirinya pun memikirkan program ini dapat dilakukan secara luring dan daring. Di dalamnya, calon jamaah akan diberikan materi membahas sesi tentang perhajian, masalah-masalah ke-Islaman, serta materi dasar Islam lainnya. "Ini sedang kita pikirkan. Jadi jamaah tidak hanya menunggu," jelas dia.  Dalam pembinaan ini, Kemenag pun akan melibatkan seluruh jajaran mulai dari tingkat Kanwil Kemenag Provinsi, Kantor Kemenag Kabupaten/Kota hingga Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. "Kita akan optimalkan mereka, untuk menyapa langsung ke jemaah haji dalam masa tunggu dan jemaah yang akan berangkat" ujarnya.

Masa Tunggu Haji Hingga 25 Tahun, Kemenag Siapkan Program Bagi Jamaah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/HAJI_PPIH-ARAB-SAUDI_Jawa-Pos.jpg" alt="HAJI PPIH ARAB SAUDI Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>HAJI PPIH ARAB SAUDI Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Puncak musim haji sudah berlalu. Jamaah gelombang kesatu mulai dipulangkan ke tanah air. Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin menyebutkan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini sudah baik.  Kesimpulan itu merupakan hasil rapat evaluasi awal Kementerian Agama (Kemenag) bersama seluruh delegasi amirulhaj kemarin (18/8).  Rapat dipimpin langsung oleh Menag. Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel turut hadir dalam rapat yang digelar di kantor teknis urusan haji Indonesia di Jeddah tersebut.  Seusai rapat, Lukman mengatakan bahwa forum itu merupakan refleksi sekaligus evaluasi terhadap progres penyelenggaraan haji 2019. "Meskipun penyelenggaraan haji tahun ini belum selesai," katanya.  Musim haji memang belum benar-benar berakhir. Sebagian jamaah gelombang pertama masih ada di Makkah. Sementara jamaah gelombang kedua menuju Madinah untuk beribadah di Masjid Nabawi. Meskipun begitu, panitia sudah bisa melakukan evaluasi awal karena telah melewati puncak ibadah haji, yakni rangkaian ibadah selama masa Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).  Pada intinya, Lukman menjelaskan, aspek teknis penyelenggaraan haji sudah mendapatkan kesan baik dari para jamaah. Mulai layanan transportasi, akomodasi hotel untuk menginap, hingga urusan katering. Selama penyelenggaraan haji 2019 ini, tidak ada kejadian menonjol yang merugikan jamaah.  Kejadian yang sempat ramai adalah hujan lebat saat jamaah berada di Mina. Akibat hujan tersebut, sempat terjadi banjir di sejumlah titik. Dampaknya, aliran listrik di beberapa tenda jamaah haji dimatikan. Ada beberapa tenda yang pemadamannya lebih lama, sampai sekitar pukul 23.00 waktu setempat.  Lukman menyebutkan, hujan lebat itu tentu tidak bisa diprediksi sebelumnya. Terkait dengan pemadaman lampu, dia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan otoritas setempat. Pemadaman dilakukan demi keamanan dan keselamatan jamaah haji sendiri.  Alumnus Pondok Pesantren Gontor Ponorogo itu mengatakan bahwa pelayanan haji selama di Mina memang sensitif. Tahun lalu ada badai yang lumayan kencang di Arafah. Dia mengakui, space untuk jamaah haji di Mina sangat terbatas. Jika dikalkulasi total, setiap jamaah hanya mendapatkan ruang 0,8 meter persegi. Karena itu, dia selalu mendorong pemerintah Saudi supaya mempertimbangkan tenda bertingkat.  Pekerjaan berikutnya adalah bagaimana meningkatkan aspek ibadah para jamaah haji. Sebab, bagaimanapun, faktor utama dalam perjalanan haji adalah urusan ibadahnya. "Karena itu, saya menyatakan bahwa tahun depan harus kita jadikan tahun peningkatan kualitas ibadah haji," tegas politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.  Masukan untuk Kemenag terkait peningkatan kualitas ibadah jamaah antara lain adalah merevisi buku-buku manasik haji. Lukman menjelaskan, buku manasik haji seharusnya tidak hanya berisi tata cara berhaji. Tetapi juga ditambah dengan konten-konten yang lebih substantif.  Misalnya penambahan konten tentang penjelasan wukuf di Arafah. Kemudian konten tentang pemaknaan tawaf, sai, serta rangkaian ibadah haji lainnya. Antara lain mabit di Muzdalifah dan Mina serta melontar jumrah di Jamarat. Dengan memperkaya konten buku manasik, diharapkan kemabruran haji tidak semata diukur dari kesalehan personal. Tetapi lebih dari itu, bisa direfleksikan pada kepedulian sosial jamaah haji Indonesia.  Peningkatan kualitas ibadah juga terkait dengan petugas bimbingan ibadah (bimbad) haji. "Kita akan lebih selektif (merekrut personel bimbad, Red) dan akan lebih dari sisi jumlah," ucapnya.  Dengan begitu, jumlah personel bimbad ke depan bisa lebih proporsional jika dibandingkan dengan jumlah jamaah. Selain bimbad, layanan ibadah juga digawangi personel konsultan ibadah.  Apakah target penyelenggaraan haji 2019 tercapai? Lukman menegaskan bahwa penyelenggaraan haji belum selesai. Pada waktunya akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh. "Tapi, setidaknya sekarang ini kami merasa apa yang menjadi harapan kita sebagian besar sudah terpenuhi," jelasnya.  Lukman kembali menyebutkan bahwa pemilihan hotel-hotel di Makkah maupun Madinah sudah berjalan baik. Begitu juga distribusi makanan serta layanan bus salawat. "Saya katakan relatif karena kami tidak menutup mata ada masalah-masalah yang sifatnya kasuistik," ujarnya.  Contohnya tenda yang bocor karena hujan deras saat jamaah berada di Arafah dan Mina. Ada juga laporan tenda yang tergenang ketika hujan turun. Kasus berikutnya adalah distribusi makanan yang sempat terhambat akibat pemadaman listrik di Mina. Menurut Lukman, kejadian kasuistik tersebut tetap menjadi catatan untuk bahan evaluasi.  Lukman juga menyinggung efek penambahan kuota 10 ribu yang mepet dengan penyelenggaraan haji. Dia menjelaskan, tambahan kuota haji itu merupakan impian mayoritas jamaah haji Indonesia karena bisa mengurangi panjangnya antrean haji.  Namun, menurut Lukman, dari sisi teknis penyelenggaraan haji, tambahan kuota sebaiknya diputuskan sejak awal. Sebab, penambahan kuota terkait dengan penyiapan layanan. Mulai mencari hotel, layanan katering, armada bus, hingga slot penerbangan. Meskipun tambahan kuota 10 ribu itu mepet dengan jadwal haji, dia bersyukur tetap bisa dieksekusi dengan baik. "Ke depan semoga kepastian kuota lebih awal kami terima. Sehingga persiapan lebih baik," harapnya.  Dubes Agus Maftuh mengapresiasi kinerja seluruh personel PPIH Arab Saudi 2019. Menurut dia, penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan baik. Dia juga menyinggung penambahan kuota. Agus terus berupaya meminta tambahan kuota lagi. Targetnya, kuota haji Indonesia bisa genap menjadi 250 ribu jamaah.  Sebelumnya, terang Agus, kuota haji Indonesia ditetapkan 221 ribu jamaah. Kemudian ditambah sebanyak 10 ribu sehingga menjadi 231 ribu jamaah. "Kami akan meminta tambahan lagi. Masih ada 19 ribu kuota untuk diupayakan melalui diplomasi," ucapnya.  Agus juga mengungkapkan bahwa persoalan layanan haji yang krusial ada di Mina. Dia mengakui bahwa kapasitas tenda di Mina terbatas. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, ungkap dia, berupaya meningkatkan ruang jamaah sehingga bisa mencapai 2 meter persegi untuk setiap orang. Caranya dengan membangun tenda bertingkat.  Menurut Agus, tahun ini sejatinya mulai diuji coba penerapan tenda bertingkat di Mina. Namun, uji coba baru diterapkan untuk jamaah haji dari negara-negara tetangga Arab Saudi. Sebagai percontohan. Namun, otoritas Saudi akan melakukan evaluasi.  Agus berharap tenda bertingkat bisa diterapkan secara luas mulai tahun depan. Dengan begitu, jamaah haji Indonesia bisa ikut merasakan fasilitas tersebut. Jamaah pun tidak perlu lagi berdesak-desakan di dalam tenda di Mina.

Dubes RI Lobi Saudi agar Masa Tunggu Haji Berkurang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/masa-tunggu-haji-warga-jateng-bertambah-jadi-21-tahun_m_228600.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warga Jawa Tengah yang ingin melakukan ibadah haji dan belum mendaftar nampaknya harus banyak bersabar. Pasalnya, mereka yang melakukan pendaftaran hari ini saja baru bisa diberangkatkan 21 tahun mendatang. Kepala Kanwil Kementrian Agama Provinsi Jawa Tengah, Farhani menungkap, lamanya pemberangkatan dikarenakan banyaknya jumlah antrean. Yang hingga hari ini, menurutnya, sudah mencapai 634.086 orang. "Antusiasme masyarakat untuk beribadah ke tanah suci menjadi penyebab semakin lamanya masa tunggu haji," ujar Farhani, Selasa (17/7). Padahal, ia menyebut pada April masa tunggu masih 20 tahun. Baru memasuki Juli, bertambah satu tahun. Farhani mengungkap, bahwa kuota di Jawa Tengah sangat besar. Hanya saja masih belum mencukupi antusiasme masyarakat yang ingin terbang ke Tanah Suci. Hingga bulan April lalu, lanjutnya, ada sebanyak sekitar 613 ribu jemaah haji yang mengantre. Dikatakannya, setiap tahun di Jawa Tengah disediakan kuota haji untuk 30.457 jamaah. Digabung dengan Daerah Istimewa Jogjakarta sebanyak 3.337. "Totalnya ada 95 kloter," sambungnya. Lebih jauh, Farhani mengungkap ada sedikit kenaikan tarif pada biaya pemberangkatN haji pada tahun 2018 ini. Hal ini terjadi lantaran menyesuaikan naiknya tarif avtur dan nilai tukar rupiah. Farhani memaparkan, untuk yang berangkat dari embarkasi Solo kini menjadi Rp 35.933.275. "Kenaikannya sekitar Rp 400 ribu dan tahun-tahun berikutnya mengikuti," tandasnya.

Masa Tunggu Haji Warga Jateng Bertambah Jadi 21 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jangan-khawatir-pemerintah-buka-tahap-kedua-pelunasan-biaya-haji_m_210087.jpeg" alt="Pemerintah membuka tahap kedua pelunasan biaya haji" width="100%">
<figcaption>Pemerintah membuka tahap kedua pelunasan biaya haji</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masa pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bagi jamaah haji reguler tahap I ditutup Jumat (04/05) pukul 15.00 WIB. Kendati demikian, pemerintah membuka BPIH reguler tahap kedua. Pasalnya, masih ada 15.044 kuota haji yang belum terlunasi. "Karena masih ada sisa kuota, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah akan membuka pelunasan BPIH Reguler tahap II pada 16-25 Mei mendatang," kata Kasubdit Pendaftaran Haji Kemenag, Noer Aliya Fitra di Jakarta, Sabtu (5/5). Menurut Noer Aliya, pelunasan tahap BPIH tahap kedua diperuntukkan bagi jamaah dengan kriteria tertentu. Antara lain mengalami kegagalan sistem pada pelunasan BPIH tahap kesatu. Berstatus pernah berhaji yang telah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Kemudian pengajuan penggabungan suami atau stri atau anak kandung/orang tua terpisah yang salah satunya telah melunasi di tahap 1. Pengajuan lanjut usia minimal 75 tahun yang dapat disertai dengan ssatu orang pendamping. "Serta cadangan yang berasal dari Jemaah Haji yang berhak lunas tahun 1440H/2019M sebanyak 5 persen," papar Noer Aliya. Sebelumnya, masih ada 15.044 kuota haji yang belum terlunasi. Kuota itu terdiri atas 13.532 kuota jamaah haji reguler dan 1.512 Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD). Jamaah haji Indonesia yang sudah melunasi BPIH pada pelunasan tahap I berjumlah 188.956 atau 92.63 persen.

Jangan Khawatir, Pemerintah Buka Tahap Kedua Pelunasan Biaya Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/keluarga-bisa-gantikan-calon-jamaah-yang-wafat-ini-syarat-syaratnya_m_206110.jpeg" alt="Pemerintah menerapkan kebijakan baru terkait calon jamaah haji. Mereka yang wafat sebelum berangkat, bisa digantikan oleh pihak keluarga." width="100%">
<figcaption>Pemerintah menerapkan kebijakan baru terkait calon jamaah haji. Mereka yang wafat sebelum berangkat, bisa digantikan oleh pihak keluarga.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) mengeluarkan kebijakan baru terkait penyelenggaraan jamaah haji 1439H/2018M. Mulai tahun ini, calon jamaah haji yang wafat bisa digantikan pihak keluarganya. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Ahda Barori mengatakan, ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Nomor 148 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelunasan BPIH Reguler Tahun 1439H/2018M. Ahmad menjelaskan, dalam pelimpahan nomor porsi bagi calon jamaah haji yang wafat, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama adalah orang yang dapat menggantikan calon jamaah wafat. Mereka haruslah suami,istri, anak kandung, atau menantu. Pengajuan penggantian ini harus diketahui RT, RW, lurah, dan camat. "Kemudian verifikasi data pengajuan penggantian dilakukan di Kanwil Kemenag Provinsi dan Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri Ditjen PHU," jelas dia di Jakarta, Jumat (20/4). Sementara untuk pemberangkatan, dilakukan pada tahun selanjutnya."Jamaah haji pengganti diberangkatkan pada musim haji tahun berjalan atau tahun berikutnya." pungkasnya. Adapun dalam mengurus penggantian untuk menjadi calon jemaah haji pengganti, pihak keluarga harus mengajukan surat permohonan tertulis ke Kantor Kemenag Kab/Kota setempat. Dokumen yang harus disiapkan kelengkapannya yaitu sebagai berikut: 1. Asli akta kematian dari Dinas Dukcapil setempat atau Surat Kematian dari Kelurahan/Desa diketahui Camat. 2. Asli surat kuasa penunjukan pelimpahan nomor porsi jamaah wafat yang ditandatangani anak kandung, suami/istri, dan menantu yang diketahui oleh RT, RW, Lurah/Kepala Desa, dan Camat 3. Asli surat keterangan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani calon jamaah haji penerima pelimpahan nomor porsi jamaah wafat dan bermaterai 4. Asli setoran awal dan atau setoran lunas BPIH 5. Salinan KTP, KK, Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir atau bukti lain yang relevan dengan jamaah haji yang wafat yang dilegalisir dan distempel basah oleh pejabat yang berwenang dengan menunjukan aslinya.

Keluarga Bisa Gantikan Calon Jamaah yang Wafat, Ini Syarat-syaratnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/biaya-haji-per-embarkasi-2018-aceh-termurah-makassar-termahal_m_203735.jpeg" alt="Pemerintah resmi menetapkan BPIH 2018 per Embarkasi. Makassar menjadi yang termahal dengan BPIH sekitar Rp 39 juta" width="100%">
<figcaption>Pemerintah resmi menetapkan BPIH 2018 per Embarkasi. Makassar menjadi yang termahal dengan BPIH sekitar Rp 39 juta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah resmi menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di setiap embarkasi. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) tentang BPIH 2018, yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 10 April 2018. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama (Kemenag), Ahda Barori mengatakan dalam Keppres juga diatur besaran Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) per embarkasi. &ldquo;BPIH jemaah haji reguler digunakan untuk biaya penerbangan haji, sebagian biaya pemondokan di Makkah, dan biaya hidup (living cost),&rdquo; terang Ahda Barori, di Jakarta, Rabu (11/4). &ldquo;Sedangkan, BPIH TPHD untuk biaya penerbangan haji, biaya pemondokan di Makkah, biaya pemondokan di Madinah, biaya hidup (living cost), biaya pelayanan haji di luar dan di dalam negeri,&rdquo; lanjutnya. Menurutnya, jemaah haji reguler telah membayar setoran awal sebesar Rp 25 juta. Untuk itu, uang yang harus disetorkan adalah sebesar selisih dana setoran awal dengan BPIH yang telah ditetapkan per embarkasi. &ldquo;Dana tersebut disetorkan ke rekening atas nama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Bank Penerima Setoran BPIH yang ditunjuk oleh BPKH,&rdquo; tutur Ahda. Mengenai pelunasan, Ahda menyampaikan pihaknya saat ini tengah menyiapkan Keputusan Menteri Agama dan Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang mengatur teknisnya. Dirinya berharap kedua regulasi&nbsp;tersebut bisa selesai pada minggu ini. Sehingga, waktu pelunasan BPIH bagi jemaah haji reguler dan TPHD bisa segera diumumkan. Berikut ini daftar BPIH jemaah haji reguler per embarkasi: 1. Embarkasi Aceh_Rp31.090.010,- 2. Embarkasi Medan_Rp31.840.375,- 3. Embarkasi Batam_Rp32.456.450,- 4. Embarkasi Padang_Rp33.068.245,- 5. Embarkasi Palembang_Rp33.529.675,- 6. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede)_Rp34.532.190,- 7. Embarkasi Jakarta (Bekasi)_Rp34.532.190,- 8. Embarkasi Solo_Rp35.933.275,- 9. Embarkasi Surabaya_Rp36.091.845,- 10. Embarkasi Banjarmasin_Rp38.157.084,- 11. Embarkasi Balikpapan_Rp38.525.445,- 12. Embarkasi Makassar_Rp39.507.741,- 13. Embarkasi Lombok_Rp38.798.305,- Berikut ini daftar BPIH bagi TPHD per embarkasi: 1. Embarkasi Aceh_Rp58.796.855,- 2. Embarkasi Medan_Rp59.547.220,- 3. Embarkasi Batam_Rp60.163.295,- 4. Embarkasi Padang_Rp60.775.090,- 5. Embarkasi Palembang_Rp61.236.520,- 6. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede)_Rp62.239.035,- 7. Embarkasi Jakarta (Bekasi)_Rp62.239.035,- 8. Embarkasi Solo_Rp63.640.120,- 9. Embarkasi Surabaya_Rp63.798.690,- 10. Embarkasi Banjarmasin_Rp65.863.929,- 11. Embarkasi Balikpapan_Rp66.232.290,- 12. Embarkasi Makassar_Rp67.214.586,- 13. Embarkasi Lombok_Rp66.505.150,-

Biaya Haji Per Embarkasi 2018: Aceh Termurah, Makassar Termahal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pertama-kalinya-hotel-jamaah-haji-disewa-dengan-sistem-satu-musim_m_199972.jpeg" alt="Untuk pertama kalinya, Pemerintah Indonesia melakukan sistem sewa hotel bagi jamaah haji, secara semusim penuh." width="100%">
<figcaption>Untuk pertama kalinya, Pemerintah Indonesia melakukan sistem sewa hotel bagi jamaah haji, secara semusim penuh.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) telah menyepakati kontrak penyediaan akomodasi di Makkah dan Madinah. Penandatanganan kontrak berlangsung di KUH-KJRI Jeddah oleh Staf Teknis Haji (STH) I Kantor Urusan Haji (KUH) KJRI Jeddah, Ahmad Dumyathi Basori. Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri, Sri Ilham Lubis menilai bahwa hal ini merupakan awal yang baik untuk memastikan ketersediaan akomodasi calon jamaah haji (CJH) Indonesia tahun 1439H/2018M. &ldquo;Sampai hari ini, kita sudah menyelesaikan kontrak dengan 96 hotel di Makkah dengan kapasitas 113.835 orang dan di Madinah, dengan 32 hotel dengan kapasitas 28.022 orang,&rdquo; terang Sri Ilham, Jeddah, Kamis (28/3). &ldquo;Kontrak 32 hotel di Madinah tersebut, tahun ini dilakukan dengan sistem sewa satu musim (full musim),&rdquo; sambungnya. Menurutnya, ini kali pertama Indonesia melakukan sewa hotel full musim di Madinah. Dia pun menjelaskan bahwa hotel-hotel yang ditempati akan dekat dengan Masjid Nabawi. &ldquo;Tahmil watanzil atau pengangkutan barang bagasi jamaah juga akan dilakukan petugas hotel dari lobi sampai kamar,&rdquo; tambah Sri Ilham. Berdasarkan informasi, Tim Akomodasi berada di Arab Saudi sejak 14 Februari 2018. Mereka akan bertugas hingga Mei nanti untuk menyediakan akomodasi bagi sekitar 204 ribu jamaah haji Indonesia.

Pertama Kalinya, Hotel Jamaah Haji Disewa dengan Sistem Satu Musim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemenag-buka-lowongan-petugas-haji-2018-cek-infonya-di-sini_m_196716.jpeg" alt="Ilustrasi Jamaah Haji. Kementerian Agama mulai 20 Maret 2018 nanti, mulai membuka pendaftaran petugas haji 2018" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Jamaah Haji. Kementerian Agama mulai 20 Maret 2018 nanti, mulai membuka pendaftaran petugas haji 2018</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Agama (Kemenag) melalui Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah segera membuka pendaftaran seleksi calon petugas haji 1439H/2018M. Pendaftaran berlangsung selama enam hari, yang dimulai pada 20 Maret 2018. "Penutupannya 25 Maret 2018," ujar Direktur Bina Haji, Khoirizi H Dasir di Jakarta, Jumat (16/3). Menurut Khoirizi, calon petugas haji yang akan direkrut oleh Kemenag ada dua kelompok. Yakni petugas yang akan menyertai jamaah haji atau biasa disebut kloter, serta petugas yang tidak menyertai jamaah atau disebut non kloter. &ldquo;Petugas kloter terdiri dari Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) dan Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI),&rdquo; ujarnya. Khoirizi menjelaskan jamaah haji Indonesia tahun ini terbagi dalam 511 kelompok terbang (kloter). Maka Kemenag memerlukan 511 TPHI dan 511 TPIHI. Sedangkan, untuk petugas non kloter yang tergabung dalam Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, kuotanya berjumlah 836 petugas. Jumlah ini terdiri dari 530 petugas dari unsur Kemenag dan istansi terkait, termasuk media dan TNI/POLRI, serta 306 petugas dari unsur Kemenkes. Seluruh petugas akan dibagi ke dalam 3 wilayah kerja Makkah, Jeddah, dan Madinah. "Khusus untuk petugas TKHI kloter dan non kloter rekrutmen dilaksanakan oleh Kementeriaan Kesehatan melalui Pusat Kesehatan haji," lanjut Khoirizi. Seleksi ini, terang Khoirizi, akan dilakukan secara berjenjang, dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga pusat. &ldquo;Tes tertulis di tingkat Kankemenag Kab/Kota pada tanggal 29 Maret 2018,&rdquo; ujarnya. &ldquo;Tes Computer Asisted Tes dan praktik di tingkat Kanwil Kemenag Provinsi akan digelar pada 12 April 2018,&rdquo; tandasnya. Seleksi ini, kata Khoirizi, bukan tahap akhir untuk bisa bertugas sebagai PPIH. Sebab, masih ada proses lanjutan yaitu pembekalan dan pemantauan berkelanjutan. "Sampai yang bersangkutan ditetapkan sebagai petugas dan dinyatakan lulus serta berhak berangkat pada saat yang telah ditentukan," tutup dia.

Kemenag Buka Lowongan Petugas Haji 2018, Cek Infonya Di Sini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-lamanya-antrean-haji-indonesia-bisa-tiru-turki-dan-pakistan_m_195971.jpeg" alt="Jamaah Haji Indonesia tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Pemerintah bisa meniru kebijakan Turki dalam meminimalisir antrean haji, yakni melalui skema pembatasan usia." width="100%">
<figcaption>Jamaah Haji Indonesia tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Pemerintah bisa meniru kebijakan Turki dalam meminimalisir antrean haji, yakni melalui skema pembatasan usia.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Lamanya antrean haji bak menjadi persoalan klasik di Tanah Air. Pasalnya, jumlah calon jamaah yang berangkat tak sepadan dengan kuota haji yang diberikan Pemerintah Arab Saudi. Imbasnya mudah ditebak, mereka harus <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/14/195790/antrean-haji-sampai-36-tahun-boleh-daftar-lagi-10-tahun-kemudian" target="_blank">mengantre bertahun-tahun</a> lamanya untuk menunaikan rukun Islam kelima itu. Bahkan di satu daerah, waktu tunggu jamaah haji mencapai 36 tahun. Pengamat Haji dan Umrah dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Dadi Darmadi mengatakan, selain persoalan kuota, lamanya antrean haji juga disebabkan mekanisme pendaftarannnya. "Di Indonesia bisa mendaftar sepanjang tahun. Mungkin, kedepan pemerintah bisa mempertimbangkan agar pendaftaran haji dibuka pada bulan tertentu saja. Ini diharapkan dapat menyaring jamaah yang membludak,&rdquo; ujar dia kepada JawaPos.com di Jakarta, Rabu (14/3). Pemerintah, kata Dadi, bisa meniru negara Turki dalam meminimalisir lamanya antrean jamaah. Disana, mereka yang berusia di atas 55 tahun tak diperkenankan lagi pergi ke Tanah Suci. Skema pembatasan usia ini, lanjut Dadi, terbilang efektif lantaran mampu menekan antrean jamaah haji. "Pemerintah bisa memikirkan cara Turki," imbuh Dadi. Keempat, lanjutnya, pemerintah dapat melakukan undian haji. Jadi, uang yang telah disetor tidak akan hilang, hanya yang dapat pergi haji harus mendapatkan undian. Kebijakan ini sejatinya telah diterapkan di negara Pakistan. "Sedangkan, Indonesia pernah melakukan hal ini tahun 1950 di masa pemerintahan Presiden Soekarno," tambahnya. "Kalaupun diterapkan di zaman sekarang pastinya akan mendapat reaksi. Tapi setidaknya pemerintah melakukan sesuatu daripada dibiarkan berlarut-larut dan semakin panjang,&rdquo; tegasnya. Upaya terakhir, tutur Dadi, melobi Pemerintah Arab Saudi untuk memberikan kuota yang lebih besar. Jika tidak bisa, pemerintah dapat menyarankan masyarakat untuk memilih umrah sebagai opsi pengganti Haji. &ldquo;Menurut saya, bagi orang yang memiliki kesempatan berhaji tapi waktu menunggu terlalu lama 20, 30 tahun. Jika tidak mau menunggu selama itu, bisa diambil lagi dana hajinya dan bisa dipakai untuk umrah, itu juga mungkin akan mengurangi jumlah jamaah yang membludak,&rdquo; pungkasnya.

Soal Lamanya Antrean Haji, Indonesia Bisa Tiru Turki dan Pakistan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#masa tunggu haji

Berita Terkini