<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/16/JKT-MK-MAHKAMAH-KEKUASAAN-FED-5JPG-4274262025.jpg" alt="Pengajar hukum pemilu Universitas Indonesia dan anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini (tengah)." width="100%">
<figcaption>Pengajar hukum pemilu Universitas Indonesia dan anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini (tengah).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sikap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tidak menindaklanjuti temuan PPATK memantik keprihatinan. Dengan cara pandang tersebut, upaya untuk menciptakan pemilu bersih kian sulit dilaksanakan. Sebab, sumber pendanaan gelap akan memengaruhi kredibilitas pemilu. Sebagaimana diberitakan, Bawaslu memutuskan hanya menjadikan temuan PPATK untuk memvalidasi laporan dana kampanye. Bawaslu beralasan data PPATK memiliki disclaimer bersifat rahasia dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti hukum. Pakar kepemiluan Universitas Indonesia Titi Anggraini menuturkan, data PPATK semestinya bisa dijadikan rujukan untuk mengambil tindakan lanjutan. Sebab, jika pengawasan yang bisa dieksekusi Bawaslu hanya berbasis pada rekening yang didaftarkan, itu tidak akan terjadi. &rdquo;Sebab, pelanggaran yang dilakukan itu menggunakan rekening di luar rekening resmi peserta pemilu,&rdquo; ujarnya. Sementara rekening yang didaftarkan biasanya hanya mencantumkan transaksi yang wajar. Titi menyatakan, yang dibutuhkan adalah komitmen, konsistensi, dan progresivitas Bawaslu. Mestinya temuan PPATK bisa menjadi pintu masuk untuk membuktikan apakah yang dilaporkan dalam rekening dana kampanye adalah yang sesungguhnya atau tidak. UU Pemilu, tambah Titi, sejatinya mengatur ketat akuntabilitas dana kampanye. Pasal 496 dan 497 UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, setiap peserta pemilu atau orang yang menyampaikan laporan dana kampanye tidak benar akan dikenai ketentuan tindak pidana. Pakar tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih menambahkan, menindaklanjuti temuan PPATK terkait transaksi mencurigakan dalam pemilu sebetulnya mudah. Sebab, data PPATK itu sudah setengah matang. Bukan data mentah. Data mentah, misalnya, data dari perbankan ke PPATK. Sementara itu, data dari PPATK itu telah dianalisis. &rdquo;Kalau tidak ditindaklanjuti, justru membuat masyarakat curiga,&rdquo; katanya kepada Jawa Pos kemarin. Yenti menyarankan agar Bawaslu berkoordinasi dengan penyelidik dan penyidik untuk menindaklanjuti temuan PPATK itu. Dalam kasus tersebut bisa jadi ada dua perkara: terkait kepemiluan dan uang berasal dari tindak pidana. &rdquo;Jangan sampai calon pemimpin kita didanai dari uang tambang ilegal, judi online, atau kejahatan lainnya,&rdquo; tandasnya. Sementara itu, organisasi masyarakat sipil Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) serta Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan terhadap laporan awal dana kampanye (LADK). &rdquo;Untuk melihat lebih jauh, kami mencermati laporan awal dana kampanye yang dipublikasikan oleh KPU,&rdquo; kata Program Officer Perludem Heroik Pratama kemarin. Perludem ingin melihat besaran dan sumber penerimaan dana kampanye di LADK. Heroik menyebutkan, ada batasan yang diatur. Misalnya, perseorangan dibatasi memberikan dana kampanye maksimal Rp 2,5 miliar. Sementara kelompok atau badan usaha non pemerintah maksimal dibolehkan memberikan sumbangan Rp 25 miliar. &rdquo;Dokumen LADK yang ditampilkan di Sikadeka (Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye) berbeda,&rdquo; katanya. Di sisi lain, Perludem juga menemukan adanya iklan di media sosial dari perusahaan Meta Platforms yang dilakukan oleh akun pendukung. Heroik menyebutkan, itu jumlahnya lebih banyak. Iklan tersebut tidak masuk dalam laporan. &rdquo;Seharusnya masuk sumber penerimaan tidak langsung atau barang dan jasa, baik pihak lain atau paslon,&rdquo; imbuhnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pemilihan/012944803/kpu-wajibkan-peserta-pemilu-buat-laporan-sumber-dana-kampanye">KPU Wajibkan Peserta Pemilu Buat Laporan Sumber Dana Kampanye</a> Peneliti Perludem Kahfi Adlan menyatakan, paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menandatangani LADK pada 1 Desember. Setelah diteliti, dokumen itu merupakan dokumen perbaikan yang dimungkinkan bisa diperbaiki hingga 2 Desember. Sementara paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md menandatangani LADK pada 27 November. &rdquo;Yang menjadi konsen kami, KPU perlu menyampaikan LADK itu sesuai jadwal atau tidak. Melihat dokumen itu ditandatangani di akhir penyerahan,&rdquo; ucapnya. Sebab, LADK wajib diserahkan maksimal 27 November. Kahfi memerinci adanya perbedaan pada LADK dengan Sikadeka. Temuannya, untuk paslon nomor 1, LADK disebutkan tidak ada penerimaan atau Rp 0. Lalu, paslon 2 memiliki penerimaan dari Prabowo dan Gibran sebesar Rp 2 miliar dan dari partai politik Rp 29 miliar. Dari parpol, tidak didetailkan apakah dalam bentuk uang, barang, atau jasa. &rdquo;Paslon 3 ada penerimaan dari pasangan calon Rp 25 juta dan gabungan dari partai politik Rp 2,9 miliar,&rdquo; ungkapnya. Jika dibandingkan dengan Sikadeka, penerimaan sudah muncul. Misalnya, dari paslon 1 total penerimaan dana pribadi Anies dan Muhaimin adalah Rp 1 miliar. Kemudian, paslon 2 belum ada perbedaan. &rdquo;Paslon nomor 3 dari Rp 2,9 miliar jadi Rp 23 miliar,&rdquo; katanya. Menurut Kahfi, harus disampaikan alasan perbedaan tersebut. Selain itu, Kahfi mengkritisi paslon perlu memerinci sumbangan dana kampanye tersebut dalam bentuk barang dan jasa yang harus dipublikasikan. Yang janggal adalah pada paslon 2, sumbangan dalam bentuk jasa yang diberikan partai politik jumlahnya Rp 28 miliar. &rdquo;Kita perlu pahami jasa apa yang sebesar itu agar memahami transparansi dalam kampanye,&rdquo; ungkap dia. (far/idr/lyn/elo/syn/c9/fal)

Sikap Bawaslu yang tidak menindaklanjuti temuan PPATK memantik keprihatinan. Dengan cara pandang itu, upaya untuk menciptakan pemilu bersih.

Soal Transaksi Janggal Masa Kampanye, Bawaslu Diminta Progresif Tindak Lanjuti Temuan PPATK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/20/IMG_4924JPG-4043325568.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Alexander Marwata." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ihwal transaksi janggal dana kampanye masuk juga ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah itu kini tengah mendalami temuan tersebut. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pihaknya menerima laporan hasil analisis (LHA) PPATK pada Selasa (19/12). &rdquo;Kami rencanakan tindak lanjutnya. Membahasnya bersama pimpinan KPK,&rdquo; ujarnya kemarin (20/12). Alex (sapaan Alexander Marwata) sudah mendisposisi laporan itu untuk dipelajari. Namun, dia tidak mau membocorkan detailnya. Sebab, laporan PPATK tersebut masuk dalam informasi intelijen. KPK berjanji akan ikut menelisik aliran transaksi mencurigakan bernilai triliunan rupiah yang diduga terkait dengan ribuan caleg itu. Khususnya untuk menemukan adanya tindak pidana korupsi. Dengan mengacu pada Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. &rdquo;Di pasal itu kan nggak hanya terkait penyelenggara negara,&rdquo; ucapnya. KPK akan mempelajari sumber uang dari laporan yang diserahkan PPATK tersebut. Sementara itu, sikap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tidak menindaklanjuti temuan PPATK memantik keprihatinan. Dengan cara pandang tersebut, upaya untuk menciptakan pemilu bersih kian sulit dilaksanakan. Sebab, sumber pendanaan gelap akan memengaruhi kredibilitas pemilu. Sebagaimana diberitakan, Bawaslu memutuskan hanya menjadikan temuan PPATK untuk memvalidasi laporan dana kampanye. Bawaslu beralasan data PPATK memiliki disclaimer bersifat rahasia dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti hukum. Pakar kepemiluan Universitas Indonesia Titi Anggraini menuturkan, data PPATK semestinya bisa dijadikan rujukan untuk mengambil tindakan lanjutan. Sebab, jika pengawasan yang bisa dieksekusi Bawaslu hanya berbasis pada rekening yang didaftarkan, itu tidak akan terjadi. &rdquo;Sebab, pelanggaran yang dilakukan itu menggunakan rekening di luar rekening resmi peserta pemilu,&rdquo; ujarnya. Sementara rekening yang didaftarkan biasanya hanya mencantumkan transaksi yang wajar. Titi menyatakan, yang dibutuhkan adalah komitmen, konsistensi, dan progresivitas Bawaslu. Mestinya temuan PPATK bisa menjadi pintu masuk untuk membuktikan apakah yang dilaporkan dalam rekening dana kampanye adalah yang sesungguhnya atau tidak. UU Pemilu, tambah Titi, sejatinya mengatur ketat akuntabilitas dana kampanye. Pasal 496 dan 497 UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan, setiap peserta pemilu atau orang yang menyampaikan laporan dana kampanye tidak benar akan dikenai ketentuan tindak pidana. Pakar tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih menambahkan, menindaklanjuti temuan PPATK terkait transaksi mencurigakan dalam pemilu sebetulnya mudah. Sebab, data PPATK itu sudah setengah matang. Bukan data mentah. Data mentah, misalnya, data dari perbankan ke PPATK. Sementara itu, data dari PPATK itu telah dianalisis. &rdquo;Kalau tidak ditindaklanjuti, justru membuat masyarakat curiga,&rdquo; katanya kepada Jawa Pos kemarin. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/011226272/146-organisasi-datangi-bawaslu-protes-keras-penghilangan-laporan-dana-kampanye">146 Organisasi Datangi Bawaslu Protes Keras Penghilangan Laporan Dana Kampanye</a> Yenti menyarankan agar Bawaslu berkoordinasi dengan penyelidik dan penyidik untuk menindaklanjuti temuan PPATK itu. Dalam kasus tersebut bisa jadi ada dua perkara: terkait kepemiluan dan uang berasal dari tindak pidana. &rdquo;Jangan sampai calon pemimpin kita didanai dari uang tambang ilegal, judi online, atau kejahatan lainnya,&rdquo; tandasnya. Sementara itu, organisasi masyarakat sipil Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) serta Indonesia Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan terhadap laporan awal dana kampanye (LADK). &rdquo;Untuk melihat lebih jauh, kami mencermati laporan awal dana kampanye yang dipublikasikan oleh KPU,&rdquo; kata Program Officer Perludem Heroik Pratama kemarin. Perludem ingin melihat besaran dan sumber penerimaan dana kampanye di LADK. Heroik menyebutkan, ada batasan yang diatur. Misalnya, perseorangan dibatasi memberikan dana kampanye maksimal Rp 2,5 miliar. Sementara kelompok atau badan usaha non pemerintah maksimal dibolehkan memberikan sumbangan Rp 25 miliar. &rdquo;Dokumen LADK yang ditampilkan di Sikadeka (Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye) berbeda,&rdquo; katanya. Di sisi lain, Perludem juga menemukan adanya iklan di media sosial dari perusahaan Meta Platforms yang dilakukan oleh akun pendukung. Heroik menyebutkan, itu jumlahnya lebih banyak. Iklan tersebut tidak masuk dalam laporan. &rdquo;Seharusnya masuk sumber penerimaan tidak langsung atau barang dan jasa, baik pihak lain atau paslon,&rdquo; imbuhnya. Peneliti Perludem Kahfi Adlan menyatakan, paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menandatangani LADK pada 1 Desember. Setelah diteliti, dokumen itu merupakan dokumen perbaikan yang dimungkinkan bisa diperbaiki hingga 2 Desember. Sementara paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md menandatangani LADK pada 27 November. &rdquo;Yang menjadi konsen kami, KPU perlu menyampaikan LADK itu sesuai jadwal atau tidak. Melihat dokumen itu ditandatangani di akhir penyerahan,&rdquo; ucapnya. Sebab, LADK wajib diserahkan maksimal 27 November. Kahfi memerinci adanya perbedaan pada LADK dengan Sikadeka. Temuannya, untuk paslon nomor 1, LADK disebutkan tidak ada penerimaan atau Rp 0. Lalu, paslon 2 memiliki penerimaan dari Prabowo dan Gibran sebesar Rp 2 miliar dan dari partai politik Rp 29 miliar. Dari parpol, tidak didetailkan apakah dalam bentuk uang, barang, atau jasa. &rdquo;Paslon 3 ada penerimaan dari pasangan calon Rp 25 juta dan gabungan dari partai politik Rp 2,9 miliar,&rdquo; ungkapnya. Jika dibandingkan dengan Sikadeka, penerimaan sudah muncul. Misalnya, dari paslon 1 total penerimaan dana pribadi Anies dan Muhaimin adalah Rp 1 miliar. Kemudian, paslon 2 belum ada perbedaan. &rdquo;Paslon nomor 3 dari Rp 2,9 miliar jadi Rp 23 miliar,&rdquo; katanya. Menurut Kahfi, harus disampaikan alasan perbedaan tersebut. Selain itu, Kahfi mengkritisi paslon perlu memerinci sumbangan dana kampanye tersebut dalam bentuk barang dan jasa yang harus dipublikasikan. Yang janggal adalah pada paslon 2, sumbangan dalam bentuk jasa yang diberikan partai politik jumlahnya Rp 28 miliar. &rdquo;Kita perlu pahami jasa apa yang sebesar itu agar memahami transparansi dalam kampanye,&rdquo; ungkap dia. (far/idr/lyn/elo/syn/c9/fal)

Temuan PPATK ihwal transaksi janggal dana kampanye masuk juga ke KPK. Pihak KPK menerima laporan hasil analisis PPATK pada Selasa (19/12).

KPK Telisik Transaksi Janggal Masa Kampanye Pemilu 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/27/KPU-Deklarasi-Pemilu-Damai-Dery-Ridwansah-10JPG-48202089.jpg" alt="Pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam acara&nbsp;Deklarasi Kampanye Pemilu Damai 2024 KPU RI di Jakarta." width="100%">
<figcaption>Pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam acara&nbsp;Deklarasi Kampanye Pemilu Damai 2024 KPU RI di Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memilih untuk bekerja seperti biasa pada hari pertama masa kampanye Pemilihan Umum 2024. Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN)&nbsp;Prabowo-Gibran, Aminuddin Ma&rsquo;ruf, kepada wartawan di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa pada hari pertama kampanye,&nbsp;Prabowo&nbsp;Subianto bekerja seperti biasa sebagai Menteri Pertahanan, begitu pun dengan Gibran yang juga menjalankan tugasnya sebagai Wali Kota Surakarta. "Capres-cawapres&nbsp;Prabowo-Gibran pada hari pertama (kampanye) tidak mengambil cuti kampanye. Pak&nbsp;Prabowo&nbsp;tetap bekerja mengerjakan tugas sebagai Menteri Pertahanan. Mas Gibran fokus menjalankan pemerintahan Kota Surakarta," kata Aminuddin dilansir dari Antara pada Senin (27/11). Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan masa kampanye Pemilu 2024 pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Mengenai kampanye,&nbsp;Prabowo&nbsp;pada kesempatan sebelumnya mengatakan dirinya akan memulai rangkaian kampanye di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). "Kami kick off (kampanye) di sekitar Jabodetabek," kata&nbsp;Prabowo&nbsp;Subianto saat ditemui wartawan di Jakarta, Senin (27/11). Ia melanjutkan tim suksesnya yang tergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) bakal berbagi tugas untuk berkampanye. Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menyampaikan partainya, yang juga tergabung dalam TKN&nbsp;Prabowo-Gibran, juga berbagi tugas selama masa kampanye. "Ya (semua) bagi-bagi tugas, saya juga (di TKN bertugas sebagai) Wakil Ketua Dewan Pengarah," kata Kaesang menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui di sela kegiatannya di Jayapura, Papua, Senin (27/11). Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN)&nbsp;Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, mengatakan TKN&nbsp;Prabowo-Gibran akan memulai berkampanye di 200 titik di Jabodetabek. &ldquo;Nanti kami kasih tahu, ada 200 titik kota,&rdquo; ujar Nusron. Diketahui, Pemilu 2024 akan dimulai besok, Selasa (28/11/2023) dan akan berlangsung hingga 10 Februari 2024.

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memilih untuk bekerja seperti biasa pada hari pertama masa kampanye Pemilihan Umum 2024.

Prabowo-Gibran Tidak Mengambil Cuti Pada Hari Pertama Masa Kampanye, Memilih Untuk Bekerja Seperti Biasa

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/27/f-ILUSTRASI-APK-2951250168-2869501274.jpg" alt="Ilustrasi. Radar Bromo" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Radar Bromo</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Masa kampanye pemilu 2024 akan dimulai pada 28 November 2023 besok, hingga 10 Februari 2024 mendatang. Adapun salah satu dari bentuk kampanye, adalah adanya alat peraga kampanye (APK) yang disebarluaskan dengan berbagai bentuk, mulai dari poster, banner, hingga baliho. Umumnya, setiap caleg atau capres-cawapres akan memasang APK di setiap daerah dan setiap titiknya. Namun ternyata, ada sejumlah tempat yang tidak diperkenankan atau dilarang dipasangi APK. Di Pasuruan, Jawa Timur, misalnya. Sebanyak tiga desa dinyatakan dilarang 100 persen untuk dipasangi APK oleh caleg atau capres-cawapres siapa saja. Plh Ketua KPU Kabupaten Pasuruan, Suyatmin, mengungkapkan bahwa pelarangan pemasangan APK di tiga desa tersebut bukanlan tanpa alasan. Katanya, tiga desa tersebut merupakan kawasan tempur Marinir. Adapun ketiga desa tersebut adalah Desa Semedusari, Desa Wates, dan Desa Alastlogo, Kecamatan Lekok, Pasuruan. Tetapi, ada pula beberapa desa yang sebagian dilarang dan sebagian diperbolehkan dipasangi APK. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013329640/pemilu-2024-dimulai-28-novemberini-10-larangan-yang-wajib-dipatuhi-selama-masa-kampanye">Pemilu 2024 Dimulai 28 November!&nbsp;Ini 10 Larangan yang wajib Dipatuhi Selama Masa Kampanye</a> Beberapa desa yang dilarang sebagian tersebut di antaranya, Desa Sumberanyar di Kecamatan Nguling, kemudian Desa Balunganyar, Pasinan, Jatirejo, Tampung, Branang dan Gejugjati&nbsp;di kecamatan lekok. &ldquo;Untuk desa lain, tidak masalah (pemasangan APK),&rdquo; kata Suyatmin, dilansir dari Radar Bromo (Jawa Pos Group), Senin (27/11). Suyatmin melanjutkan, aktivitas kampanye harus digelar dengan taat pada aturan yang sudah ditetapkan yakni PKPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, di mana fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan diperbolehkan untuk dipakai kampanye. Namun, kata dia, tidak semua lembaga pendidikan serta merta bisa dipakai untuk kegiatan kampanye. Hanya diperbolehkan terbatas di universitas, institut, sekolah tinggi serta akademi yang setara jenjangnya. Selain itu, pihak yang ingin berkampanye diharuskan mengantongi izin dari lembaga terkait. Kampanye dilarang menggunakan atribut apapun. &ldquo;Juga hanya bisa dilakukan Sabtu dan Minggu,&rdquo;&nbsp;imbuhnya. ***

Sebanyak tiga desa di Pasuruan, Jawa Timur dilarang 100 persen untuk dipasangi APK oleh caleg atau capres-cawapres siapa saja.

Tiga Desa di Pasuruan Dilarang 100 Persen untuk Dipasangi Alat Peraga Kampanye, Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/27/Alat-peraga-kampanye-di-surabaya-898280235.jpeg" alt="Pengendara motor melintas tak jauh dari alat peraga kampanye yang terpasang di Jalan Kapasan, Surabaya. (Radar Surabaya/Suryanto)" width="100%">
<figcaption>Pengendara motor melintas tak jauh dari alat peraga kampanye yang terpasang di Jalan Kapasan, Surabaya. (Radar Surabaya/Suryanto)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash;&nbsp;Masa Kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres 2024) akan dimulai pada Selasa (28/11) hingga Sabtu (10/2). Kampanye Pemilu 2024 diatur oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Untuk diketahui, dalam masa kampanye ada bebeapa aturan yang wajib untuk dipatuhi para peserta, diantaranya sebagai berikut.&nbsp; 1. Larangan&nbsp;Memasang Atribut Kampanye Pemasangan atribut kampanye seperti brosur, poster, stiker, kalender, spanduk, dan umbul-umbul dilarang untuk diletakkan atau dipasang di tempat umum.&nbsp; Diantranya yaitu tempat ibadah, rumah sakit atau pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan protokol, jalan Tol, sarana prasarana publik, dan taman. Pemasangan juga tidak diperbolehkan pada pohon serta pagar, halaman, dan tembok tempat ibadah, rumah sakit atau pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung dan fasilitas pemerintahan, dan sarana prasarana publik. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013329423/penguatan-program-moderasi-beragama-dinilai-penting-untuk-meminimalkan-ancaman-radikalisme-pada-pemilu-2024">Penguatan Program Moderasi Beragama Dinilai Penting untuk Meminimalkan Ancaman Radikalisme pada Pemilu 2024</a> 2. Mempersoalkan Dasar Negara dan Membahayakan Kesatuan Negara Berdasarkan Pasal 72 Ayat (1) poin a pelaksana kampanye pemilu, peserta, dan tim kampanye dilarang mempersoalkan dasar negara Pancasila, UUD 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, pada poin b dilarang untuk melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI. 3. Menghina dan Menghasut Dalam pasal dan ayat yang sama poin c melarang penghinaan terhadap seorang calon dan/atau peserta pemilu lain terkait agama, suku, ras, dan golongan. Selain itu, pada poin berikutnya tidak diperbolehkan menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat selama kampanye pemilu. 4. Mengganggu Ketertiban Umum Saat masa kampanye, materi kampanye yang disampaikan peserta pemilu dilarang mengganggu ketertiban umum. Selain itu, alat peraga kampanye juga dilarang dipasang pada fasilitas-fasilitas yang dapat mengganggu ketertiban umum. 5. Mengancam atau Menganjurkan Menggunakan Kekerasan Pelaksana kampanye pemilu, peserta, dan tim kampanye berdasarkan Pasal 72 Ayat (1) poin f tidak diperbolehkan mengancam melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok masyarakat, dan/atau peserta pemilu lainnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pemilihan/013329188/bawaslu-ingatkan-peserta-pemilu-2024-tak-gunakan-kampanye-hitam">Bawaslu Ingatkan Peserta Pemilu 2024 Tak Gunakan Kampanye Hitam</a> 6. Merusak dan/atau Menghilangkan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu juga dilarang dilakukan oleh pelaksana kampanye pemilu, peserta, dan tim kampanye berdasarkan Pasal 72 Ayat (1) poin g. 7. Menggunakan Fasilitas Pemerintah, Tempat Ibadah, dan Tempat Pendidikan Kampanye yang dilaksanakan juga tidak boleh menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Selain itu, Pasal 72 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum melarang penggunaan fasilitas gedung perwakilan pemerintah di luar negeri. 8. Membawa Tanda atau Atribut Selain dari Peserta Pemilu Bersangkutan Saat melakukan kampanye pelaksana kampanye pemilu, peserta, dan tim kampanye hanya diperbolehkan membawa dan/atau menggunakan atribut peserta pemilu yang bersangkutan. 9. Menjanjikan atau Memberikan Uang atau Materi Dalam peraturan tentang kampanye pemilu juga melarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung. Pelarangan menjanjikan atau pemberian uang maupun materi ini diperjelas dalam Pasal 75 yang bertujuan untuk tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu yang menyebabkan surat suara tidak sah, serta memilih pasangan calon, partai politik peserta pemilu, calon anggota DPD tertentu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013328070/dishub-dki-jakarta-terapkan-rekayasa-lalu-lintas-demi-suksesnya-deklarasi-kampanye-damai-pemilu-2024">Dishub DKI Jakarta Terapkan Rekayasa Lalu Lintas Demi Suksesnya Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2024</a> 10. Mengikutsertakan Orang yang Dilarang Terlibat Kampanye Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 72 Ayat (4) menyebutkan pihak yang dilarang diikutsertakan sebagai pelaksana kampanye pemilu maupun tim kampanye. Pihak-pihak tersebut ialah ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung, serta hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung(MA), hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (MK), ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia (BI), dan direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara(BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD). Selain itu juga termasuk pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga non-struktural, Aparatur Sipil Negara (ASN), Prajurit TNI dan Anggota Polri, kepala desa, perangkat desa, anggota badan permusyawaratan desa, serta warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. Pejabat negara, pejabat daerah, ASN, pejabat struktural, pejabat fungsional, kepala desa/lurah pada Pasal 73 dilarang membuat keputusan maupun tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu tertentu. Pejabat negara, pejabat daerah, ASN, pejabat struktural, pejabat fungsional, aparatur sipil negara lainnya juga dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah keberpihakan terhadap peserta pemilu ketika sebelum, saat, dan sesudah masa kampanye. &nbsp;***

Kampanye Pemilu 2024 diatur oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), simak 10 peraturan ini.

Pemilu 2024 Dimulai 28 November! Ini 10 Larangan yang wajib Dipatuhi Selama Masa Kampanye

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Ketua-KPU-Hasyim-Asyari-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027 Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027 Hasyim Asy</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tarik-ulur jadwal dan tahapan Pemilu 2024 akhirnya tuntas. Kemarin (7/6) malam Komisi II DPR dan Kementerian Dalam Negeri menyetujui draf rancangan tahapan Pemilu 2024 hasil usulan KPU RI.  Persetujuan itu tercapai setelah disepakatinya durasi masa kampanye. Dalam draf PKPU yang terbaru, KPU mendesain masa kampanye selama 75 hari. Yakni, mulai 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024.  Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan, desain kampanye yang singkat memiliki konsekuensi teknis. Khususnya terhadap pengadaan dan distribusi logistik. Karena itu, KPU meminta dukungan seluruh stakeholder untuk melancarkan proses tersebut. ’’Kami butuh dukungan dari DPR, pemerintah, Mahkamah Agung, dan Bawaslu,’’ tuturnya.  Terkait dukungan pengadaan, Hasyim meminta payung hukum untuk memangkas proses administrasinya. Baik penguatan di unit kesekjenan KPU RI dalam bentuk peraturan presiden maupun dukungan percepatan pemenuhan logistik dalam bentuk instruksi presiden.  Syarat itu disanggupi pemerintah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan dukungan pemerintah dalam percepatan pemenuhan logistik. ’’Itu sudah disampaikan Bapak Presiden dengan tegas dua kali,’’ ucapnya.  Pemerintah akan memberikan keleluasaan kepada KPU untuk menyusun draf aturan yang dibutuhkan. Nanti, pemerintah bakal mengkajinya. Selama tidak bertabrakan dengan ketentuan hukum, presiden siap menandatangani beleid tersebut.  Pemerintah juga siap memberikan dukungan ’’tenaga’’ untuk proses distribusi logistik. Yakni, melibatkan TNI, Polri, BNPB, dan pemerintah daerah sendiri. Kekurangan sarana-prasarana KPU daerah seperti kantor dan gudang juga akan diakomodasi melalui pemda.  Keberatan terhadap draf PKPU itu muncul dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan, alokasi enam hari proses sengketa pemilu sulit dipenuhi. Hal itu berdasar simulasi dari Bawaslu sendiri. ’’Kami minta minimal 12 hari kerja. Kalaupun tidak diberikan, minimal 10 hari kerja,’’ ujarnya.  Bagja menjelaskan, banyak proses yang harus dilalui dalam penyelesaian sengketa. Mulai masa pendaftaran, perbaikan berkas, percobaan upaya mediasi, hingga persidangan dan pembuatan draf putusan. Apalagi jika harus menangani banyak perkara. ’’Mustahil diselesaikan dalam enam hari,’’ jelasnya.  Atas keberatan tersebut, komisi II menyerahkan penyelesaian kepada KPU dan Bawaslu. Dia meminta kedua lembaga mendiskusikan dan menyelesaikan perselisihan secara internal. ’’Saya minta teman-teman bisa koordinasi,’’ kata Ahmad Doli Kurnia, ketua komisi II.

Tahapan Pemilu Akhirnya Disepakati, Masa Kampanye 75 Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Rekapitulasi-Surat-Suara-Pemilu-2019-Tingkat-Kecamatan-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Kotak suara Pemilu 2019 hasil pemungutan suara yang dikumpulkan di PPK. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kotak suara Pemilu 2019 hasil pemungutan suara yang dikumpulkan di PPK. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menegaskan, belum ada kesepakatan soal durasi masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal itu menepis pernyataan sejumlah anggota Komisi II DPR terkait kesepakatan masa kampanye pemilu selama 75 hari.  Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, rapat konsinyasi hanya membahas pendalaman. Di situ KPU membeberkan berbagai kendala yang dialami, termasuk dalam hal kampanye. Namun, belum ada kesepakatan apa pun. ”Kalau keputusan adanya dalam rapat kerja,” ujarnya saat dihubungi kemarin (17/5).  Idham menambahkan, durasi kampanye 75 hari baru sebatas usulan dewan. Saat ini tim di internal KPU tengah mengkaji usul tersebut. Dia belum bisa menyimpulkan apakah usul itu ideal atau tidak untuk diterapkan. Hasil pengkajian KPU nanti akan disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi II DPR.  Peneliti Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana memandang, meski lebih efisien, ada sejumlah risiko jika durasi kampanye dipangkas secara signifikan. Pertama, dari segi kepentingan pemilih, perlu dikaji apakah waktu 75 hari cukup bagi pemilih untuk mendapatkan sosialisasi dari calon.  Patut dicatat, jumlah calon dalam Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2024 terbilang besar. ”Berpotensi dapat semakin menghilangkan esensi dari pendidikan politik melalui kampanye,” tuturnya.

KPU Masih Kaji Durasi Kampanye 75 Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/SIMULASI-PEMUNGUTAN-SUARA-MIFTAHULHAYAT-2.jpg" alt="Peserta mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain surat suara dan formulir yang disederhanakan untuk pemilu tahun 2024 di Halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/3/2022). Penyelenggaraan simulasi ini dalam rangka mempersiapkan dan" width="100%">
<figcaption>Peserta mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain surat suara dan formulir yang disederhanakan untuk pemilu tahun 2024 di Halaman Kantor KPU, Jakarta, Selasa (22/3/2022). Penyelenggaraan simulasi ini dalam rangka mempersiapkan dan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rapat konsinyasi tertutup yang dilakukan penyelenggara pemilu bersama DPR dan pemerintah berjalan cukup efektif. Sejumlah persoalan yang sebelumnya mengemuka mulai mencapai kesepakatan. Salah satunya terkait anggaran pemilu.  Anggota Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, dalam rapat konsinyasi, masing-masing pihak sudah menyampaikan kesepakatan untuk menetapkan anggaran pemilu di angka Rp 76 triliun. Angka tersebut sesuai dengan rasionalisasi yang dilakukan KPU setelah pada awal-awal sempat mengusulkan Rp 86 triliun. ’’Insya Allah disetujui sebesar Rp 76 triliun,’’ ujarnya tadi malam.  Dana tersebut, lanjut dia, akan dialokasikan dengan sistem multiyear. Yakni, dicicil sesuai kebutuhan setiap tahun melalui APBN 2022, 2023, dan 2024.  Selain anggaran, rapat menyepakati durasi kampanye. Kecenderungannya, lanjut Rifqi, lama masa kampanye akan mengerucut ke 75 hari.  Durasi tersebut jauh lebih rendah daripada usulan KPU yang sebelumnya mengajukan 120 hari.  Penurunan durasi masa kampanye, lanjut Rifqi, juga diikuti dengan perubahan mekanisme pengaturan pengadaan barang, jasa, dan logistik. Targetnya, pengadaan logistik bisa diproses secara lebih efektif, simpel, tapi tetap menjaga akuntabilitas. ’’Dengan misalnya menggunakan katalog elektronik dan penyebaran pencetakan beberapa tempat di Indonesia,’’ imbuhnya.  Selama ini durasi kampanye didesain lama karena pada saat bersamaan space waktunya juga digunakan untuk persiapan logistik. Nah, dengan pengadaan yang didesain lebih simpel, durasi kampanye bisa ditekan. ’’Sehingga penyebaran distribusi sebangun dengan masa kampanye yang tidak terlalu lama,’’ tuturnya.  Selain penyederhanaan pengadaan, instrumen lain yang disepakati untuk memangkas durasi kampanye adalah adanya kodifikasi hukum acara pemilu. Dengan begitu, sengketa pencalonan bisa lebih cepat dan daftar calon yang dibutuhkan untuk produksi surat suara juga lebih cepat didapat.  ’’(Kodifikasi) melibatkan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi,’’ kata politikus PDIP tersebut. Nanti ada produk hukum yang dapat memangkas masa persidangan. Meski demikian, Rifqi menyebut kesepakatan itu baru sebatas rapat informal. Namun, kepastiannya masih menunggu rapat resmi di Komisi II DPR. ’’Keputusan resminya akan diambil melalui rapat dengar pendapat,’’ tandasnya.

Anggaran Pemilu Rp 76 T, Masa Kampanye 75 Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Ketua-KPU-Hasyim-Asyari-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027 Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2022-2027 Hasyim Asy</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Harapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Tahapan dan Jadwal <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemilu-2024/">Pemilu 2024</a> segera disepakati batal terlaksana. Dalam rapat konsultasi di kompleks parlemen, Senayan, kemarin (13/4), Komisi II DPR dan pemerintah menolak memberikan persetujuan dengan alasan ingin melakukan pendalaman.  Anggota <a href="https://www.jawapos.com/tag/komisi-ii-dpr/">Komisi II DPR</a> Arif Wibowo menyatakan, masih banyak catatan tentang tahapan yang disusun KPU. Dia menilai, waktu rapat kemarin yang hanya tiga jam tidak cukup ideal untuk membahas secara matang. ”Perlu dibahas di forum lain,” kata politikus PDIP tersebut. Sikap itu juga diamini para anggota komisi II lainnya. Atas dasar itu, dalam RDP kemarin disepakati pembahasan lebih lanjut akan dilakukan dalam konsinyasi.  Dari semua rangkaian tahapan, perbedaan sikap yang paling menonjol antara KPU, pemerintah, dan Komisi II DPR ada pada waktu kampanye. KPU mengusulkan durasi 120 hari. Berbeda dengan pemerintah yang menginginkan 90 hari dan komisi II yang mengusulkan 60–90 hari.  KPU beralasan, <a href="https://www.jawapos.com/tag/masa-kampanye/">waktu kampanye</a> 120 hari dibutuhkan untuk memberi ruang bagi pengadaan logistik pemungutan suara seperti surat suara, formulir, dan kotak suara. Jika kurang dari 120 hari, KPU khawatir waktu yang tersedia tidak cukup untuk melakukan pengadaan logistik.  Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pemerintah akan mencari solusi. Harapannya, pengadaan logistik pemilu bisa cepat. ”Solusinya e-katalog karena di sana otomatis tidak ada lelang. Sudah saya sampaikan ke LKPP,” ujar Tito. Jika cara itu kurang memadai, Tito akan meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan payung hukum agar pengadaan bisa dilakukan dengan cepat. Presiden sudah memberikan sinyal positif. ”Bapak Presiden siap membuat perpres spesifik mengenai logistik pemilu,” imbuhnya.  Bagi pemerintah, pemangkasan waktu kampanye dinilai perlu untuk membuat pemilu lebih efisien dan murah. Di sisi lain, polarisasi masyarakat diharapkan bisa lebih terkendali jika masa kampanye tidak terlampau panjang.  Mendapat tawaran tersebut, <a href="https://www.jawapos.com/tag/ketua-kpu/">Ketua KPU Hasyim Asy’ari</a> menyambut baik. Tanpa ada terobosan regulasi, kata dia, memang sulit bagi KPU menuntaskan pengadaan logistik. Terlebih jika mengacu Pemilu 2019, waktu yang tersedia untuk pengadaan mencapai tujuh bulan. Dengan perbandingan tersebut, waktu yang tersedia pada 2024 sejatinya jauh lebih pendek.  Jika ada jaminan terobosan hukum, Hasyim menilai potensi pemangkasan waktu kampanye sangat mungkin dilakukan. ”Kampanye bisa kita detailkan (pemangkasannya) kalau ada jaminan (dasar hukum),” ujarnya.  Terkait dengan persetujuan PKPU tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024 yang belum kunjung diberikan, Hasyim akan mengikuti perkembangan. Namun, dia berharap pembahasan lanjutan bisa dilaksanakan di tengah masa reses DPR yang dimulai pada 15 April. Sebab, jika menunggu reses selesai, KPU akan mengalami kesulitan. ”Kalau menunggu 17 Mei persidangan lagi, durasi kita akan semakin pendek,” kata Hasyim. Mengingat pada 14 Juni nanti tahapan harus sudah dimulai.

KPU, Pemerintah, dan DPR Belum Sepakati Durasi Masa Kampanye Pemilu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/ilustrasi-pilkada-coblosan-pemilu.jpg" alt="Ilustrasi. Bagus/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Bagus/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur mengevaluasi penerapan protokol kesehatan dalam tahap pendaftaran bakal pasangan calon Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Ada catatan-catatan yang menjadi evaluasi, terutama adanya pengabaian terhadap protokol kesehatan.  Komisioner KPU Jatim Gogot Cahyo Baskoro seperti dilansir dari Antara di Surabaya mengatakan, beberapa catatan yang menjadi bahan evaluasi antara lain adanya bakal calon yang positif Covid-19 tidak melampirkan hasil tes usap dan tidak menjaga jarak saat mendaftar. Catatan lain adalah terjadi kerumunan, pendukung tidak memakai masker, dan sulitnya mengatur peliputan oleh media.  Dia menjelaskan, masih ada tahap-tahap pilkada yang berpotensi menimbulkan kontak fisik dan kerumunan. Tahap itu meliputi pengundian nomor urut pasangan calon pada 24 September, masa kampanye 26 September sampai 5 Desember, pemungutan dan penghitungan suara 9 Desember, serta penetapan calon terpilih yang jadwalnya masih menyesuaikan Mahkamah Konstitusi.  ”Kami berharap selalu melaksanakan protokol kesehatan. Semua wajib melaksanakan, yaitu penyelenggara pemilihan, pasangan calon, tim kampanye, petugas dan relawan, pemilih serta pihak lain yang terlibat seperti pemantau, media dan lain-lain,” kata Gogot.  Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jatim menegaskan, protokol kesehatan yang digunakan sudah diatur terinci dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2020. Protokol kesehatan yang dilakukan adalah menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja, tes cepat/tes usap, penggunaan alat pelindung diri, penyediaan sarana sanitasi memadai dan pemeriksaan kondisi tubuh.  ”Selain itu, jaga jarak, larangan berkerumun, pembatasan jumlah peserta, tidak menggunakan barang atau peralatan secara bersama, serta pembersihan dan disinfeksi,” terang Gogot.  Ketua KPU Jatim Choirul Anam menambahkan, pihaknya tidak pernah berhenti melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan mendorong peserta pilkada agar beradaptasi dengan kondisi masa pandemi Covid-19.  ”Perlu inovasi-inovasi baru untuk merebut hati masyarakat karena itu sangat penting, bahkan sekarang sudah menjadi tuntutan,” kata Choirul Anam.  Pilkada serentak lanjutan 2020 di Jatim digelar di 19 kabupaten dan kota, meliputi  Kota Surabaya, Kota Blitar, Kota Pasuruan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Kediri, Gresik, Jember, Lamongan, Malang, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, dan Tuban.     Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=OeIDPYN3VDU

KPU Jatim Evaluasi Penerapan Protokol Kesehatan Pilkada 2020

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#masa kampanye

Berita Terkini