<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/14/MEDSOS-PRABOWO-14-A-3598458491.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto (Dok. Jawapos)." width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto (Dok. Jawapos).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman, meminta Presiden Prabowo Subianto segera menarik anggota Kepolisian RI (Polri) aktif yang tengah menduduki jabatan sipil. Hal ini disampaikan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa polisi aktif dilarang menempati jabatan sipil. Setiap anggota Polri yang ingin berkarier di luar institusi kepolisian diwajibkan mengundurkan diri secara permanen atau pensiun terlebih dahulu. "Presiden Prabowo adalah presiden yang tunduk dan mematuhi konstitusi. Karena itu kita mengharapkan Presiden Prabowo segera tarik dan kembalikan anggota Polri yang masih aktif di kementerian dan lembaga atau badan," kata Benny kepada wartawan, Jumat (14/11). Legislator Fraksi Partai Demokrat itu menekankan, anggota Polri aktif yang menduduki posisi jabatan sipil diberi pilihan sebagaimana putusan MK. "Atau mereka diminta memilih apakah pensiun dini atau segera kembali ke organisasi induknya," ujar Benny.&nbsp; Benny menambahkan, putusan MK yang menegaskan bahwa Kapolri tidak bisa menunjuk anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil, juga memperkuat prinsip rule of law.&nbsp; Menurutnya, hal ini sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo untuk memaknai prinsip bahwa pemerintahan bukan sekadar berdasarkan hukum, tetapi pembatasan kekuasaan oleh hukum.&nbsp; "Putusan MK ini menambah bobot tinggi pada Presiden Prabowo sebagai presiden yang ingin menegakkan prinsip rule of law dan demokrasi substantif dalam pemerintahan yang dipimpinnya," jelasnya.&nbsp; Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menyatakan bahwa anggota Polri yang ingin menduduki jabatan di luar kepolisian (jabatan sipil) wajib mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.&nbsp; Putusan ini menghapus celah hukum yang selama ini memungkinkan polisi aktif mengisi posisi di lembaga sipil tanpa melepaskan status keanggotaannya.

Komisi III DPR meminta Presiden Prabowo untuk menarik anggota Polri aktif dari jabatan sipil setelah putusan MK.

Sikapi Putusan MK, Komisi III DPR Minta Presiden Prabowo Segera Tarik Anggota Polri Aktif dari Jabatan Sipil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/30/MK-Gelar-Sidang-uji-materi-UU-tentang-Hak-Cipta-Dery-Ridwansah-3JPG-1409047211.jpg" alt="Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo (tengah) bersama Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi lainnya memimpin jalannya sidang uji materiil UU nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (30/6/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo (tengah) bersama Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi lainnya memimpin jalannya sidang uji materiil UU nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (30/6/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi yang meminta agar masa jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) disamakan dengan masa jabatan presiden. Putusan tersebut tertuang dalam amar Putusan Nomor 19/PUU-XXIII/2025. Permohonan ini diajukan oleh tiga mahasiswa, yakni Syukur Destieli Gulo, Christian Adrianus Sihite, dan Devita Analisandra.&nbsp;"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Suhartoyo membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (13/11). Dalam bagian pertimbangannya, MK menegaskan bahwa mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sudah memberikan kepastian hukum. Aturan tersebut menegaskan bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). MK menilai ketentuan itu telah memadai untuk menjaga profesionalitas serta memastikan fungsi Polri berjalan sebagaimana mestinya. Menyamakan masa jabatan Kapolri dengan masa jabatan presiden, menurut MK, justru berpotensi mengganggu independensi Polri sebagai alat negara yang harus bebas dari kepentingan politik. Selain itu, MK merujuk pada Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menyebut Polri sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan kedudukan tersebut, Polri bukan bagian dari kabinet sehingga tidak tepat jika masa jabatan Kapolri diseragamkan dengan masa jabatan presiden. Analis politik Boni Hargens memberikan dukungan penuh terhadap putusan MK tersebut. Ia menilai, keputusan itu penting untuk membedakan Polri sebagai institusi negara yang bersifat permanen dari jabatan-jabatan politik yang terikat siklus pemilu. "Saya sepakat dengan MK bahwa Polri itu bagian dari negara, bukan sekadar alat kelengkapan negara sehingga jabatan Kapolri tidak bisa dibatasi seperti jabatan politik. Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, maka biarkan itu menjadi hak prerogatif presiden sebagai kepala negara," tegas Boni Hargens. Boni Hargens menekankan Polri merupakan elemen fundamental dalam struktur negara. Karena itu, kepemimpinan Polri tidak dapat diperlakukan sama dengan jabatan politik yang bersifat temporer. Ia menilai, masa jabatan Kapolri seharusnya ditentukan oleh kebutuhan negara, bukan oleh batasan waktu yang sifatnya artifisial.&nbsp;"Masa jabatan Kapolri tidak perlu diatur secara periodik seperti maksimal lima tahun. Durasi jabatannya harus ditentukan oleh kebutuhan negara melalui kewenangan prerogatif Presiden sebagai kepala negara," ucapnya. Menurutnya, pendekatan fleksibel terhadap masa jabatan Kapolri memungkinkan negara beradaptasi dengan dinamika keamanan yang terus berubah. Pembatasan waktu secara kaku justru bisa kontraproduktif. Dalam konteks penegakan hukum, kesinambungan kepemimpinan sering kali lebih penting dibanding rotasi yang terikat kalender politik. Ia menyebut seorang Kapolri yang stabil, memahami tantangan keamanan, serta memiliki jejaring kerja yang kuat dapat bekerja lebih optimal jika diberi waktu yang cukup untuk menuntaskan program-program strategis. Putusan MK ini dinilai membawa implikasi mendalam terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Keputusan tersebut mempertegas batas antara institusi negara yang bersifat permanen dengan jabatan politik yang sifatnya temporer. "Putusan ini turut memperkuat independensi institusional Polri dari pengaruh politik yang dapat muncul dalam siklus pergantian kekuasaan," pungkasnya.

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan penyeragaman masa jabatan Kapolri dengan presiden, menguatkan independensi Polri.

MK Tolak Masa Jabatan Kapolri Disamakan dengan Presiden, Pakar Sebut Perkuat Independensi Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/2826_19834_Adian-Napitupulu.jpg" alt="Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu menyebutkan bahwa persoalan pengkhianatan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan keluarganya terhadap PDI Perjuangan disebabkan oleh hal sederhana. Dia menegaskan, PDIP tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode dan menambah masa jabatan. &ldquo;Nah ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang harus kita tidak bisa setujui,&rdquo; kata Adian dalam keterangan resminya, Rabu (25/10). Hal yang sama diutarakan Adian dalam wawancara di salah satu TV Nasional, tadi malam. Menurut Adian, PDIP menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi. PDIP ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia. &ldquo;Kemudian ada pihak yang marah ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita,&rdquo; tegasnya. &ldquo;Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja,&rdquo; kata Adian menambahkan. Anggota DPR RI ini mengaku tidak antipati dengan Jokowi. Yang dia sesalkan adalah perubahan Jokowi yang begitu cepat terhadap PDIP. Padahal partai banteng moncong putih itu sudah memberi segalanya untuk Jokowi dan keluarganya mulai dari menjadi wali kota surakarta dua periode, gubernur DKI Jakarta dan presiden dua kali. &ldquo;Ada sejarah begini, dulu ada yang datang minta jadi wali kota dapat rekomendasi, minta rekomendasi, dikasih. Minta lagi dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta jadi gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi. &ldquo;Lalu ada lagi minta untuk anaknya dikasih lagi. Lalu ada diminta untuk menantu lalu dikasih lagi. Banyak benar.&rdquo; Ketika Jokowi dan keluarganya berpaling dari PDI Perjuangan, Adian Napitupulu yang terkenal sebagai aktivis 1998 ini mengaku sama sekali tidak peduli. Saat ini, lanjutnya, Adian hanya memikirkan bagaimana memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung PDI Perjuangan, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. &ldquo;Status Gibran anak Jokowi. Soal status mereka diserahkan ke DPP dan Ketua Umum PDI Perjuangan. Tugas saya menggalang suara, menggalang kekuatan untuk memenangkan Ganjar. Bagaimana Gibran tidak saya pikirkan. Yang saya pikirkan adalah bagaimana menambah suara satu, satu, satu terus setiap hari untuk Ganjar,&rdquo; ujar Adian yang juga Sekjen Pena 98 ini. Tentang agenda permintaan menambah masa jabatan dan perpanjangan masa jabatan pernah juga dibongkar pengamat politik Yunanto Wijaya. Dia mengaku diminta untuk mengegolkan agenda ini, tetapi ditolaknya.

PDIP ogah mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode dan menambah masa jabatan

Adian Ungkap Akar Konflik Jokowi dan PDIP, Ternyata Soal Perpanjangan Jabatan Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/polri-minta-maaf-soal-orang-gila-dpr-bilang-begini_m_190623.jpeg" alt="Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) masih waras dengan putusan menolak permohonan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait perpanjangan masa jabatan presiden.  "Alhamdulillah MK masih waras, saya senang dengar berita itu. Berarti memang artinya MK menyadari bahwa kekuasaan itu memang harus ada pembatasan, kekuasaan itu harus ada pengawasan," kata Nasir di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.  Menurut dia, putusan MK tersebut sudah tepat sehingga dapat mengakhiri pula polemik perpanjangan masa jabatan presiden yang selama ini bergulir di publik.  "Jadi MK sudah dalam posisi yang benar kalau kemudian menolak perpanjangan jabatan presiden tersebut karena konstitusi sudah mengatur, dan karena itu ini menjadi akhir dari polemik atau perbincangan atau perdebatan soal perpanjangan jabatan presiden," ujarnya.  Nasir pun meyakini Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pun akan fatsun dengan konstitusi yang mengatur bahwa masa jabatan presiden dibatasi maksimal dua periode.  "Saya percaya bahwa Presiden Jokowi juga sudah tahu bahwa itu putusan-nya, meskipun dia belum lihat tapi dia sudah bisa baca bahwa MK pasti memutuskan tidak menerima atau menolak perpanjangan jabatan presiden tersebut," tuturnya.  Ia menilai alasan apa pun tidak dapat dijadikan pembenaran bagi amandemen konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan presiden.  "Karena memang situasi yang ada itu tidak bisa dijadikan alasan dan tidak ada pembenaran untuk kemudian adanya upaya untuk perpanjangan presiden tersebut," ucapnya.  Sebelumnya, Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra mengatakan bahwa majelis hakim belum memiliki alasan hukum yang kuat untuk mengubah pendirian terkait dengan pengujian Pasal 169 huruf n yang mengatur tentang masa jabatan presiden.  "Mahkamah tidak atau belum memiliki alasan hukum yang kuat untuk mengubah pendiriannya. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 mutatis mutandis berlaku menjadi pertimbangan hukum dalam putusan a quo. Artinya, norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Nomor 7 Tahun 2017 adalah konstitusional," tutur Saldi Isra dalam sidang pembacaan putusan, dipantau di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi, dari Jakarta, Selasa.  Saldi Isra menjelaskan bahwa Pasal 169 huruf n yang menyatakan bahwa belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama dimaksudkan untuk mempertahankan substansi norma Pasal 7 Undang-Undang Dasar (UUD) NRI Tahun 1945.  Oleh sebab itu, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.  "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ucap Anwar Usman ketika membaca putusan untuk Perkara Nomor 4/PUU-XXI/2023.

Nasir: Alhamdulillah MK Masih Waras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/SIDANG-UJI-MATERIIL-UU-PEMILU_Salman-Toyibi-2.jpg" alt="Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah), didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat (kedua kanan), Wahiduddin Adams (kanan), Saldi Isra (Kedua kiri), Enny Nurbaningsih (kiri), saat memimpin sidang sidang uji materiil Undang-Undang" width="100%">
<figcaption>Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah), didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat (kedua kanan), Wahiduddin Adams (kanan), Saldi Isra (Kedua kiri), Enny Nurbaningsih (kiri), saat memimpin sidang sidang uji materiil Undang-Undang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Konstitusi menilai, belum ada alasan hukum yang kuat untuk mengubah masa jabatan presiden 2 periode. Hal ini ditegaskan MK dalam amar putusan terkait pengujian Pasal 169 huruf n yang mengatur tentang masa jabatan presiden.  Dalam amar putusannya, Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra mengatakan, majelis hakim belum memiliki alasan hukum yang kuat untuk mengubah pendirian terkait dengan pengujian Pasal 169 huruf n yang mengatur tentang masa jabatan presiden.  "Mahkamah tidak atau belum memiliki alasan hukum yang kuat untuk mengubah pendiriannya. Oleh karena itu, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 mutatis mutandis berlaku menjadi pertimbangan hukum dalam putusan a quo. Artinya, norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Nomor 7 Tahun 2017 adalah konstitusional," ucap Saldi Isra dalam sidang pembacaan putusan, dipantau di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi, dari Jakarta, dikutip dari Antara Selasa (28/2).  Saldi Isra menjelaskan, Pasal 169 huruf n yang menyatakan bahwa belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dimaksudkan untuk mempertahankan substansi norma Pasal 7 Undang-Undang Dasar (UUD) RI Tahun 1945.  Dengan demikian, kata Saldi Isra, ketentuan yang tertuang dalam Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf I Nomor 7 Tahun 2017 merupakan panduan yang harus diikuti oleh penyelenggara pemilihan umum dalam menilai keterpenuhan persyaratan untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden.  "Untuk menjaga konsistensi dan untuk menghindari degradasi norma Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 dimaksud," ucap Saldi Isra.  Oleh sebab itu, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.  "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ucap Anwar Usman ketika membaca putusan untuk Perkara Nomor 4/PUU-XXI/2023.

MK Nilai Belum Ada Alasan Hukum Ubah Masa Jabatan Presiden 2 Periode

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/IMG_20220411_205236.jpg" alt="Kapolda Sulsel Irjen Pol Nana Sudjana (tengah). Darwin Fatir/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolda Sulsel Irjen Pol Nana Sudjana (tengah). Darwin Fatir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Belasan orang diduga perusuh saat mengikuti aksi unjuk rasa menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden yang berujung ricuh, ditangkap polisi. Aksi itu dibubarkan paksa aparat keamanan di Makassar, Sulawesi Selatan.  ”Dari pendorongan tadi saat mereka melempari anggota, kami amankan kurang lebih 10 orang,” ujar Kapolda Sulsel Irjen Pol Nana Sudjana seperti dilansir dari Antara di Makassar, Senin (11/4).  Namun demikian, jumlah diduga perusuh yang ditangkap anggota, dimungkinkan masih bisa bertambah. sebab, menurut dia, petugas terus menyisir di lapangan, karena masih terjadi gejolak aksi mahasiswa berkumpul di area kampus seperti UNM, Unismuh, dan UMI Makassar, yang hendak dibubarkan petugas.  Dia menambahkan, kericuhan dalam demo mahasiswa tersebut dipicu oknum kelompok tertentu melempari pagar serta kantor DPRD Sulsel dengan batu. Telah diperingatkan, namun tidak digubris para pelaku.  ”Mereka ini sudah kita peringatkan untuk menghentikan pelemparan, karena akan merusak apalagi kantor pemerintah dan juga dewan, tapi tidak digubris,” kata Nana Sudjana.  ”Mau tidak mau kita lakukan pendorongan, tetapi kita sampaikan persuasif, namun mereka tidak mendengarkan. Terpaksa kita gunakan gas air mata,” tambah dia.  Sejauh ini, lanjut dia, kondisi di sejumlah titik seperti di wilayah jembatan layang, Jalan Urip Sumoharjo, dan Andi Pangeran Pettarani, sudah mulai kondusif, arus lalu lintas mulai lancar.  Sebelumnya, mahasiswa terlibat bentrok dengan aparat keamanan, saat berusaha mendobrak pagar kantor DPRD Sulsel. Walaupun sudah diterima pimpinan DPRD setempat dan akan menindaklanjuti tuntutan mereka soal polemik pemilu itu dan persoalan sosial lain ke tingkat pusat, mereka tetap tidak bergeming.  Karena aksi oknum kelompok tertentu merusak fasilitas umum, polisi langsung mengambil langkah tegas membubarkan kerumunan dengan tembakan gas air mata. Tetapi upaya itu dibalas lemparan batu.  ”Saat ini masih terus kita lakukan identifikasi (diduga pelaku terlibat). Kalau petugas yang terluka belum ada laporan masuk,” ujar Nana Sudjana.  Jumlah massa yang turun ke jalan dalam demonstrasi tersebut, diperkirakan lebih dari 2.000-an orang.

Polisi Tangkap Belasan Orang Diduga Perusuh saat Demo di Makassar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/JOKOWI-BUKA-INACRAFT-2022-FEDRIK-TARIGAN-3.jpg" alt="Presiden Joko Widodo Secara resmi membuka Pagelaran Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2022 di JCC, Jakarta, Rabu (23/3/2022). Pameran produk kerajinan terbesar di Asia Tenggara tersebut, menampilkan produk-produk kerajinan dan UMKM di" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo Secara resmi membuka Pagelaran Jakarta International Handicraft Trade Fair (INACRAFT) 2022 di JCC, Jakarta, Rabu (23/3/2022). Pameran produk kerajinan terbesar di Asia Tenggara tersebut, menampilkan produk-produk kerajinan dan UMKM di</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polemik wacana soal masa jabatan presiden perpanjangan atau jadi tiga periode terus bergulir. Upaya langkah itu hanya ditempuh dengan melakukan amandemen UUD 1945.  Menurut Ketua DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng, mengamandemen konstitusi memang sangat bisa, tapi kebutuhan perubahannya bukan karena kehendak dari kekuasaan yang ingin memperpanjang masa jabatan atau menambah periodesasi kekuasaan.  Perubahan konstitusi harus berdasar kajian mendalam dari para ahli dan negarawan dalam masa waktu yang panjang. Kajian dilakukan setelah konstitusi saat ini dirasa tidak lagi memenuhi kebutuhan zaman.  "Kajiannya harus komprehensif dan menyeluruh untuk kebutuhan perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa ratusan tahun mendatang," ujar Yusuf Lakaseng dalam keterangannya, Rabu (6/4).  Yusuf menegaskan bahwa mengamandemen soal pembatasan masa jabatan presiden adalah tabu. Hal itu melabrak batasan etis kesepakatan bangsa yang dilahirkan oleh reformasi. "Kita punya trauma oleh kekuasaan Orde Baru yang tak terbatas," imbuhnya.  Gerakan reformasi 1998 telah mengoreksi Orde Baru dan melahirkan sikap untuk amandemen UUD 1945. Di dalamnya mengatur pembatasan masa jabatan Presiden hanya dua periode.  Nah, dengan adanya banyaknya dengungan soal masa jabatan presiden tiga periode, Yusuf mensiyalir itu adalah jebakan batman bagi Jokowi. "Perpanjangan itu membahayakan masa depan bangsa dan diri Pak Jokowi sendiri," katanya.  Dia mengingatkan bahwa Jokowi jangan sampai merasa terlalu percaya diri sebagai pemimpin yang kuat. Pengalaman Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun akhirnya jatuh oleh gerakan rakyat dan mahasiswa.  Situasi politik dan ekonomi saat ini sangat tidak menguntungkan dan berpihak kepada Jokowi. Rakyat sedang diliputi keresahan dan kesusahan hidup, akibat harga barang terutama kebutuhan pokok dan energi yang naik.  "Dengan menyuarakan ini sesungguhnya kami ingin Pak Jokowi mempunyai legacy dikenang sebagai seorang negarawan, pemimpin merakyat yang sukses membawa Indonesia pada kemajuan," tandasnya.

Jabatan Presiden 3 Periode atau Diperpanjang Hanya Membahayakan Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Pemungutan-Suara-Ulang-Di-Tangerang-Selatan-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi isu sentral di kancah politik. Hal itu menimbulkan reaksi pro dan kontra dari publik.  Pengamat politik Maizal Alfian menilai penghembusan dua isu disinyalir ada pihak-pihak yang ketakutan. Umumnya isu itu relatif dilontarkan oleh orang-orang yang beririsan dengan lingkaran Istana. Seperti sejumlah ketua parpol yang berada di barisan koalisi pemerintah. Yakni, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.  Kemudian dua menteri kabinet Indonesia Kerja, yakni Menteri Investasi Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP).  "Mereka menyampaikan isu itu dengan beberapa skenario," ujar Maizal Alfian kepada JawaPos.com, Senin (14/3).  Adapun skenario dari isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden itu, kata Maizal Alfian, diawali dari pernyataan Bahlil Lahadalia. Ketika itu, Bahlil mengatakan, para pengusaha menginginkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden karena faktor stabilitas ekonomi.  "Namun, tidak ada satu pun pengusaha yang mengucap kalimat tersebut secara terbuka," sebut direktur ekskutif Pusat Kajian Kebijakan Publik Pemerintah Indonesia (Puskappi) tersebut.  Skenario selanjutnya, Ketua Umum Partai PKB Muhaimin Iskandar menginginkan penundaan pemilu dengan anggapan keinginan masyarakat yang sangat puas terhadap kinerja pemerintah atau presiden Jokowi. "Menurut Cak Imin dari 100 juta subjek akun di media sosial, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak," sebut dia.  Airlangga Hartanto mengklaim, para petani menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi. Pernyataan itu diungkapkan saat kunjungan ke kelompok petani sawit di daerah Kampung Libo Jaya, Siak, Riau.  Skenario lainnya seperti yang dikatakan Zulkifli Hasan. Dia malah berpendapat bahwa invansi Rusia ke Ukraina yang berdampak pada perkembangan ekonomi dunia dan Indonesia. "Skenario terakhir seperti pernyataan dari LBP terkait big data yang berisi 110 juta pengguna media sosial yang mempunyai aspirasi perihal penundaan Pemilu 2024," jelasnya.  Maizal menuturkan, penundaan pemilu sangat bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 dan keputusan final reformasi. Rencana penundaan pemilu merupakan skenario dari lingkaran istana.  Dia menegaskan, jika rencana perpanjangan dan penundaan pemilu 2024 terjadi, maka menjadi bentuk pengkhianatan amanat konstitusi UUD 1945 dan mencederai cita-cita reformasi.  Cita-cita reformasi menyepakati masa jabatan presiden hanya dua kali dalam kurun waktu 5 tahun serta tidak ada klausul perpanjangan masa jabatan presiden 2 tahun. "Sepertinya ada yang ketakutan Pemilu 2024 digelar sesuai jadwal," terangnya.

Pengamat: Ada Yang Ketakutan Pemilu 2024 Tetap Digelar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Menko-Maritim-Luhut-Binsar-Panjaitan-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah mempermasalahkan jika jabatannya tak diperpanjang. Menurut Luhut, jabatan kepala negara bisa diperpanjang atau tidak tergantung dari rakyat Indonesia. Jika rakyat tidak setuju, maka jabatan Presiden RI tetap dua periode.  "Kalau rakyat enggak setuju ramai-ramai, ya enggak masalah juga, Presiden juga enggak ada masalah," ujar Luhut di Channel YouTube Deddy Corbuzier dikutip Sabtu (12/3).  Luhut mengaku muncul suara-suara yang tidak setuju perpanjangan masa jabatan kepala negara, juga berasal dari para tokoh yang berniat untuk menjadi calon presiden (capres) di 2024. Pasalnya mereka takut jika jabatan Jokowi diperpanjang, maka mereka tidak punya peluang menjadi calon pemimpin di Indonesia.  "Tapi kan orang sudah takut aja, orang yang sudah ingin jadi (capres) sudah takut, 'waduh entar ketunda gua jadi'," katanya.  Karena itu, Luhut mengaku heran kenapa adanya wacana penundaan Pemilu 2024 ini membuat banyak pihak kebakaran jenggot. Padahal wacana ini belum tentu juga terwujud, karena semua dikembalikan lagi ke rakyat Indonesia.  "Iya, kita kenapa mesti repot, kalau kata Gus Dur begitu aja kok repot," ungkapnya.  Seperti diketahui, usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang meminta agar Pemilu 2024 ditunda hingga dua tahun itu kemudian mendapat sambutan dari sejumlah partai, seperti Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas.  Mereka menyatakan kondisi perekonomian belum stabil akibat Covid-19, sehingga Pemilu 2024 perlu ditunda agar pemerintah bisa fokus untuk pulih. Namun, usulan tersebut mendapat penolakan dari Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).  Selain itu, tidak sedikit pihak-pihak, seperti koalisi masyarakat sipil yang tegas menolak usulan tersebut dan berharap Pemilu serentak tetap bisa dilaksanakan pada 2024 mendatang.

Luhut Ungkap Sikap Jokowi soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/bupati-kendal-akan-jadi-saksi-pada-sidang-korupsi-mading-elektronik_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Bupati Kendal Mirna Annisa diagendakan untuk didatangkan dalam persidangan kasus korupsi proyek pengadaan mading elektronik di Pengadilan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Bupati Kendal Mirna Annisa diagendakan untuk didatangkan dalam persidangan kasus korupsi proyek pengadaan mading elektronik di Pengadilan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) kritisi isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden. ICW khawatir, jika masa jabatan presiden diperpanjang agenda pemberantasan korupsi di Indonesia makin memburuk.  ”Nggak habis pikir. Delapan tahun Presiden Jokowi berkuasa saja Indeks Persepsi Korupsi Indonesia cuma naik 4 poin, dari 34 ke 38. Bahkan sempat anjlok dari 40 ke 37 pada 2020,” kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana dalam unggahan di akun media sosial Twitter pribadinya, Senin (7/3).  Dia pun menyesalkan, era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Sebab revisi UU tersebut kental kontroversi.  Aktivis antikorupsi itu pun menyesalkan, Jokowi yang justru melanggengkan terpilihnya Firli Bahuri sebagai ketua KPK yang sejak awal telah terbukti melanggar kode etik. Kekhawatiran itu dilanjutkan dengan adanya isu penundaan pemilu.  ”UU KPK direvisi dan pelanggar etik dipilih sebagai komisioner KPK. Bagaimana kalau ditambah dua tahun atau tiga periode ya,” ucap Kurnia.  Penolakan penundaan pemilu juga sebelumnya datang dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pria yang karib disapa JK itu mengingatkan para elite politik untuk berhati-hati terhadap wacana penundaan Pemilu 2024.  ”Memperpanjang itu tidak sesuai dengan konstitusi. Kecuali kalau konstitusinya diubah,” ucap JK beberapa waktu lalu.  Menurut JK, bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang tentang konflik kepentingan. Sehingga JK berpendapat untuk memilih taat pada konstitusi saja.  ”Kita terlalu punya konflik. Kita taat pada konstitusi. Itu saja,” ungkap JK, politikus senior Golkar itu.  JK menjelaskan, konstitusi sudah mengamanatkan pemilihan umum digelar lima tahun sekali. JK khawatir, wacana penundaan pemilu berujung masalah sebab ada pihak yang ingin mengedepankan kepentingan sendiri.  ”Konstitusinya lima tahun sekali. Kalau tidak taat konstitusi negeri ini akan ribut,” tegas JK.  Usul penundaan Pemilu 2024 pekan ini hangat menjadi perbincangan publik. Hal itu mulanya diusulkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar dengan alasan agar tidak mengganggu momentum kebangkitan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Usul itu lantas didukung Ketum PAN Zulfikli Hasan dan disambut baik Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

Kritik Tambah Masa Jabatan Presiden, ICW Sebut IPK Era Jokowi Anjlok

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#masa jabatan presiden

Berita Terkini