<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/22/Gibran-MK-3-3464613165.jpg" alt="Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka fokus menyelesaikan pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur di Kota Solo, Jawa Tengah menjelang habis masa jabatannya dalam beberapa bulan ke depan. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014570210/begini-kuasa-hukum-korban-yang-mengaku-motornya-digadaikan-adik-pedangdut-via-vallen">Begini Kuasa Hukum Korban yang Mengaku Motornya Digadaikan Adik Pedangdut Via Vallen</a> "Ya masih menyelesaikan pekerjaan yang ada," katanya di Solo, Jawa Tengah, Selasa. Menurut dia, salah satu yang menjadi fokus adalah pengerjaan proyek infrastruktur yang menggunakan dana hibah dari pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) sebesar 15 juta dolar AS. "Menyelesaikan dana hibah dari UEA," kata wakil presiden RI terpilih mendampingi Prabowo Subianto sebagai presiden itu. Gibran sendiri masih mempunyai sisa waktu sekitar enam bulan untuk menyelesaikan pekerjaan sebagai Wali Kota Surakarta. Sebelumnya, tepatnya beberapa hari lalu Gibran melakukan pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah I Made Suarnawan di Balai Kota Surakarta. Gibran mengatakan salah satu yang dibahas dalam pertemuan tersebut yakni pembangunan infrastruktur di Kota Solo, salah satunya Masjid Sriwedari yang dalam pembangunannya diwarnai oleh sengketa lahan. Ia mengatakan sejauh ini Sriwedari sudah dikawal oleh Kejaksaan Negeri Surakarta. Meski demikian, ke depan ia berharap untuk proses pembangunan bisa didampingi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Ia berharap Kajati Jateng juga bisa mengawal dana hibah UEA yang saat ini sudah cair. Beberapa proyek yang akan dilanjutkan dengan dana hibah tersebut, di antaranya Gor Indoor Manahan, rumah tidak layak huni, dan pembangunan fasilitas layanan kesehatan.

Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka fokus menyelesaikan pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur di Kota Solo, Jawa Tengah

Gibran Rakabuming Raka Fokus Kerjakan Proyek Infrastrukttur Jelang Masa Jabatannya sebagai Wali Kota Solo Berakhir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG-20210217-WA0034.jpg" alt="Sekretaris Kota Surabaya Hendro Gunawan (kiri) menggantikan Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana per Rabu (17/2) (Afrizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sekretaris Kota Surabaya Hendro Gunawan (kiri) menggantikan Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana per Rabu (17/2) (Afrizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Masa jabatan Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana berakhir pada Rabu (17/2). Posisinya digantikan Sekretaris Daerah Hendro Gunawan sebagai Plh hingga 22 Februari.  Menurut Ucu Martanto, pengamat politik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, terdapat beberapa hal yang perlu diapresiasi selama Whisnu menjabat. Salah satunya adalah menjaga keamanan kota.  ”Beliau berhasil meluluskan proses transisi kepemimpinan di Surabaya. Paling tidak kebijakan selama beliau menjadi Plt dan definitif, tidak ada kehebohan, kegaduhan,” tutur Ucu Martanto ketika dihubungi pada Rabu (17/2).  Ucu menyebut, hal itu merupakan bagian dari kedewasaan dan kematangan Whisnu sebagai politikus. ”Karena bisa saja transisi tidak smooth,” ujar Ucu Martanto.  Menurut Ucu, banyak kasus ketika menjabat sebagai Plt wali kota atau definitif malah membuat kebijakan yang menghebohkan dan terjadi kegaduhan.  ”Ada beberapa kasus yang mengambil kebijakan strategis dengan mengganti pejabat publik. Misal Bupati Jember, harusnya masih bupati definitif, membuat keputusan yang membuatnya dihentikan,” kata Ucu Martanto.  Contoh yang dimaksud Ucu adalah mantan Bupati Jember Faida yang melakukan mutasi dan membebastugaskan sejumlah pejabat Pemkab Jember. Kebijakan tersebut dilakukan setelah Faida kalah dalam pilkada sekaligus menjelang masa jabatannya habis. Salah satu pejabat yang dicopotnya adalah Sekretaris Daerah Mirfano tanpa dilakukan pemeriksaan awal.  Soal masa jabatan Whisnu yang cukup singkat, Ucu menilai cukup sulit melakukan evaluasi dan penilaian. Hanya saja, ada beberapa hal penting terkait kepemimpinan Whisnu.  ”Yakni, ketika Whisnu menolak PPKM. Saya rasa Whisnu belum tahu banyak soal kebijakan PPKM. Daerah harus menjalankan itu. Penolakan ini kan tanda pengetahuan beliau soal kebijakan dan kewenangan pusat itu belum tune in,” terang Ucu Martanto.  ”Diskresi bisa dilakukan. Tapi kalau penolakan, itu yang nggak bisa dilakukan. Bisa juga jadi gimmick. Walaupun begitu, Whisnu ini politikus jam terbang tinggi. Gimmick punya makna dan impact,” papar Ucu Martanto.  Selain itu, terkait kampung tangguh. Saat diangkat jadi wali kota, Whisnu menekankan pada kebijakan pendanaan atau refocusing. Ucu menilai hal itu terlalu berlebihan.  ”Nggak mungkin mengubah anggaran dalam waktu 3 hari. Kecuali kalau Pak Hendro, wali kota yang sekarang menjalankan dan berkomitmen menjalankanl itu. Kalau nggak bisa, ya nggak bisa,” jelas Ucu Martanto.  Ucu mengingatkan bahwa Ide, gagasan, dan inovasi, serta terobosan untuk kampung tangguh itu bagus. Tapi kebijakan itu tidak bisa hanya berbentuk ide.  ”Harus eksekusi. Kita berpikir begitu. Birokrat tahu sendiri. Nggak mungkin mengimplementasikan ide dan kebijakan kalau pemilik ide cuma 3 hari. Kecuali ada komitmen dengan Hendro dan DPRD. Hendro juga pasti tahu konsekuensinya kalau nggak accountable,” urai Ucu Martanto, dosen jurusan ilmu politik itu.  Hal lain adalah momen ketika Whisnu berkunjung ke Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk meredakan ketegangan antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurut Ucu, dengan kapasitas Whisnu sebagai Plt, itu menjadi persoalan yang sudah lama terjadi dan tidak mudah diselesaikan.  ”Yang harus dilakukan beliau saat jadi Plt dan definitif, harusnya komunikasi dengan wali kota terpilih. Jadi apa yang beliau sudah lakukan, tetap setara dan sejalan untuk dilanjutkan dengan wali kota terpilih. Kalau nggak dilakukan, jadi terkesan gimmick saja,” ucap Ucu Martanto.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/MK-zuxNGVm4

Jabatan Whisnu Sebagai Wali Kota Surabaya Berakhir, Transisi Mulus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/genjot-perbaikan-jalan-pemprov-sumsel-gelontorkan-rp-500-miliar_m_196354.jpeg" alt="Gubernur Sumsel, Alex Noerdin saat meninjau kerusakan jalan di OKU" width="100%">
<figcaption>Gubernur Sumsel, Alex Noerdin saat meninjau kerusakan jalan di OKU</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin menjanjikan 1.513 kilometer jalan mulus hingga akhir masa jabatannya. Oleh karena itu, sejauh ini pihaknya terus menggenjot perbaikan jalan guna merealisasikan janjinya tersebut. "Saat ini dari total panjang jalan kewenangan provinsi tersebut 25 persen rusak, baik rusak ringan, sedang maupun berat," ujarnya usai meninjau jalan rusak di Desa Kedaton, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumsel, Kamis (15/3). Pada tahap awal, pihaknya bakal mengucurkan dana sebesar Rp 500 miliar untuk perbaikan jalan dan kemudian akan ditambah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan pada pertengahan tahun mendatang. Ia berharap ke depannya dengan jalan yang mulus maka akan memudahkan masyarakat untuk mengangkut hasil pertanian. "Pokoknya tahun ini jalan di Sumsel akan mantap semua. Jadi ke depan kerusakan jalan menjadi tanggung jawab gubernur baru," tutupnya. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Sumsel, Ucok Hidayat menambahkan untuk di OKU sendiri kerusakan jalan yakni sepanjang 51 kilometer. Namun, 23 kilometer akan dilakukan perbaikan fungsional. "Artinya ada sebagian yang di aspal dan adanya juga yang hanya dibeton," katanya. Ia juga mengaku di tahun ini dana yang dikucurkan untuk perbaikan jalan yakni sebesar Rp 500 miliar. Namun, dana tersebut nantinya akan ada penambahan. "Untuk saat ini baru dana itu yang disediakan untuk perbaikan. Sisanya kami belum tahu," tutupnya.

Genjot Perbaikan Jalan, Pemprov Sumsel Gelontorkan Rp 500 Miliar