<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/08/idrus-marham-86293110.jpg" alt="Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham di&nbsp;Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (8/11). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham di&nbsp;Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (8/11). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak gugatan terkait pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menyatakan bahwa jabatan politik tidak bisa dipatok semata-mata oleh waktu, melainkan oleh kapasitas dan produktivitas seseorang dalam membangun partai.</p> <p>"Waduh ini masalahnya saya. Kita bukan ketua, kita wakil ketua umum. Ya jadi saya kira memang begini ya," kata Idrus di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (15/5).</p> <p>Ia menjelaskan, kepemimpinan dalam partai politik tidak dapat dipisahkan dari modal sosial, politik, dan sosiologis yang dimiliki oleh individu bersangkutan.&nbsp;</p> <p>"Jadi jabatan politik ini adalah sebuah posisi yang memang secara apapun, sosial, politik, sosiologis, dan secara seterusnya kan memang harus orang-orang yang mumpuni. Orang-orang yang memiliki sebuah modal-modal tadi itu," ucap Idrus.</p> <p>Idrus menekankan, selama seorang ketua umum masih memberikan kontribusi yang produktif bagi partai, maka tidak ada alasan untuk membatasi masa jabatannya.</p> <p>"Dan oleh karena itu maka sebenarnya sepanjang itu masih bisa produktif bagi partai, kenapa tidak? Tetapi mungkin nanti jalan keluarnya setelah 1, 2, 3 periode itu dicarikan jalan keluar," ungkapnya.&nbsp;</p> <p>Ia justru mengusulkan, mekanisme transisi yang tetap memberi ruang bagi peran strategis ketua umum yang sudah lama menjabat, tanpa menciptakan kesan absolutisme kekuasaan. Menurutnya, solusi alternatif seperti perubahan struktur atau posisi yang tetap menghormati kontribusi mantan ketua umum parpol.</p> <p>"Ya misalkan ada ketua umum jadi ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan ini, ketua itu kan bisa saja dibuat sedemikian rupa. Karena boleh jadi misalkan ketua umum tetapi hanya formalitas," ujarnya.</p> <p>Menurutnya, strategi ini bisa menjadi cara untuk menjaga kesinambungan sekaligus meminimalkan kesan dominasi pribadi dalam partai. Namun, ia menyatakan bahwa partai yang sehat seharusnya terbuka bagi semua pihak.</p> <p>"Padahal partai yang sehat itu adalah harus go public. Ini kan permainan dalam rangka untuk menghilangkan juga kesan adanya dominasi. Ya orang per orang dan nanti juga muncul lagi isu-isu tentang memang partai ini hanya milik keluarga misalkan," pungkasnya.</p> <p>Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pasal yang diuji mengenai aturan masa jabatan ketua umum.</p> <p>"Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang mengenai pengujian Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak dapat diterima," ucap Ketua MK Suhartoyo, Rabu (14/5).</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik, Golkar dorong keterbukaan kepemimpinan.

MK Tolak Pembatasan Masa Jabatan Ketum Parpol, Golkar: Partai Sehat Harus Go Public

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/27/WhatsApp-Image-2024-08-26-at-205554-3075239460.jpeg" alt="Menteri Sosial Tri Rismaharini (kanan) menyerahkan bantuan kepada warga Suku Anak Dalam, Jambi. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial Tri Rismaharini (kanan) menyerahkan bantuan kepada warga Suku Anak Dalam, Jambi. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini tengah menggenjot pendataan Suku Anak Dalam Jambi. Dia menjamin bahwa pencatatan itu bisa rampung sebelum pergantian pemerintahan pada Oktober 2024.</p> <p>Risma mengungkapkan, pendataan ini sangat penting bagi Suku Anak Dalam. Khususnya, terkait dengan bantuan sosial (bansos) yang akan disalurkan pada mereka setiap bulannya nanti.</p> <p>Dalam kunjungannya ke Jambi, Risma mendatangi kelompok Suku Anak Dalam yang tengah melangun di hutan di wilayah Kabupaten Batanghari.</p> <p>Setidaknya, lebih dari 54 Kepala Keluarga (KK) atau 140 jiwa masyarakat Suku Anak Dalam yang tinggal sementara di sana. Mereka tersebar di kawasan hutan Desa Hajran, Jelutih dan Ulak Besar dalam wilayah administrasi Kecamatan Bathin.</p> <p>&rdquo;Perekaman diri untuk kartu keluarga, KTP, ini cepat <em>kok</em>. Sudah mulai diselesaikan, bulan depan klir,&rdquo; ujar Risma, dikutip Senin (26/8).</p> <p>Dia meminta pihak desa dan kecamatan untuk proaktif dengan menjemput semua kepala keluarga dan remaja pria dari Suku Anak Dalam untuk perekaman data di kecamatan.</p> <p>Risma tak memaksakan para perempuan untuk turut serta. Mengingat, ada aturan adat yang tidak memperbolehkan ibu-ibu dan remaja putri Suku Anak Dalam untuk difoto.</p> <p>Nantinya, Kemensos juga akan menyediakan mobil minibus untuk menjemput masyarakat Suku Anak Dalam ke Kecamatan. Proses perekaman harus dilakukan segera sebelum mereka kembali berpindah usai ritual melangun yang tengah dijalani.</p> <p>Melangun adalah budaya Suku Anak Dalam untuk berpindah ke suatu tempat untuk menenangkan diri setelah ada anggota keluarga yang meninggal.</p> <p>Risma memastikan, setelah proses perekaman KK dan KTP selesai, maka Suku Anak Dalam akan otomatis masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos. Setelah itu, mereka bisa rutin mendapat bansos baik berupa kebutuhan pokok maupun uang tunai.</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;&rdquo;Tapi <em>nggak</em> boleh gunakan buat (beli) rokok <em>lho</em>, Pak,&rdquo; ucapnya.</p> <p>Untuk mempermudah penyaluran bansos, Risma berencana membangun kawasan tempat tinggal untuk mereka. Bukan hanya rumah, tapi juga disertai lahan untuk mereka bisa bercocok tanam.</p> <p>Kawasan ini rencananya akan dibangun di beberapa titik. Sehingga tidak akan mengganggu ritual melangun yang mereka jalani.</p>

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini tengah menggenjot pendataan Suku Anak Dalam Jambi. Pendataan dijanjikan rampung sebelum Oktober.

Datang ke Jambi, Mensos Risma Pastikan Perekaman Data Suku Anak Dalam Rampung Sebelum Masa Jabatannya Berakhir   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/12/heru-di-ancol-1703761281.jpg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Stasiun Pompa Ancol Sentiong, Jakarta Utara." width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Stasiun Pompa Ancol Sentiong, Jakarta Utara.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Masa jabatan penjabat (Pj) gubernur yang hanya diatur dua kali satu tahun berpotensi menimbulkan kekacauan. Sebab, ada beberapa Pj gubernur yang masa jabatannya akan berakhir sebelum pilkada serentak dan melebihi ketentuan batas maksimal masa jabatan.</p> <p>Hal itu merujuk Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota. Disebutkan bahwa masa jabatan Pj gubernur adalah satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda.</p> <p>Peneliti Themis Indonesia Hemi Lavour Febrinandez menyebutkan, implementasi permendagri itu jauh-jauh hari diprediksi bakal bermasalah. Itu seiring beberapa Pj gubernur yang dilantik sejak 2022 dan masa jabatannya habis sebelum pilkada serentak.</p> <p>Beberapa Pj gubernur yang dimaksud tersebar di beberapa daerah. Di antaranya, Provinsi Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Lima Pj gubernur daerah tersebut dilantik pada Mei 2022. Selain itu, ada Pj gubernur DKI Jakarta yang dilantik pada Oktober 2022.</p> <p>Masa jabatan enam Pj gubernur itu sudah diperpanjang satu tahun. Ada pula yang sudah diganti dengan Pj baru. Jika mengacu pada Permendagri 4/2023, enam daerah tersebut bakal mengalami kekosongan Pj gubernur sebelum Pilkada Serentak 2024 yang rencananya digelar pada November mendatang.</p> <p>Hemi menyatakan, aturan mengenai masa jabatan Pj gubernur semestinya diatur dalam peraturan pemerintah (PP) yang disesuaikan dengan kebutuhan Pilkada Serentak 2024. Bukan dengan peraturan menteri. Saat ini permendagri itu masih mengacu pada PP 6/2005 dan PP 49/2009 yang sudah kedaluwarsa. &rdquo;Dan dorongan untuk membuat PP itu semestinya sudah dari awal, bukan sekarang baru usul dibuat PP,&rdquo; ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (14/4).</p> <p>Tanpa adanya PP yang mengatur masa jabatan Pj, Hemi khawatir Mendagri akan seenaknya mengubah aturan masa jabatan Pj yang semestinya bersifat umum. &rdquo;Permendagri itu kan sifatnya aturan teknis, bukan umum,&rdquo; imbuhnya.</p> <p>Hemi mendorong Mendagri segera menyelesaikan persoalan tersebut guna mengantisipasi kekosongan kepala pemerintahan daerah di beberapa daerah yang saat ini dipimpin Pj. &rdquo;Dan sepertinya (Mendagri) akan mengeluarkan permendagri lagi,&rdquo; kata dia. <strong>(tyo/c19/fal)</strong></p>

Masa jabatan penjabat (Pj) gubernur yang hanya diatur dua kali satu tahun berpotensi menimbulkan kekacauan.

Enam Pj Gubernur Habis Masa Jabatan sebelum Pilkada, Mulai dari DKI hingga Papua Barat

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/23/Screenshot_20231223-140553-3799980486.jpg" alt="Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa - Emil Dardak batal berakhir pada akhir tahun ini." width="100%">
<figcaption>Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa - Emil Dardak batal berakhir pada akhir tahun ini.</figcaption>
</figure> <div><strong><br />JawaPos.com</strong>&nbsp;- Mahkamah Konstitusi resmi membatalkan ketentuan di dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, dimana kepala daerah hasil Pilkada 2018 dan baru dilantik pada 2019 berhenti dari jabatannya di akhir tahun 2023.<br /><br />Mengacu pada putusan tersebut, maka Kepala Daerah bisa menjabat maksimal sampai satu bulan menjelang hari-H pemungutan suara Pilpres 2024.<br /><br />Atas putusan itu juga, masa jabatan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan wakilnya yakni Emil Dardak, tidak akan berakhir&nbsp;di akhir tahun ini.<br /><br />Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur Fauzan Fuadi mengatakan putusan MK tersebut bersifat final dan harus diikuti bersama, dilaksanakan sebaik-baiknya sebagai bentuk ketaatan terhadap konstitusi.<br /><br />&ldquo;Kalau memang sudah menjadi putusan MK, ya mau tidak mau suka tidak suka harus tetap dilaksanakan, bukan?&rdquo; ujarnya seperti dikutip dari Radar Surabaya.<br /><br />Batalnya Khofifah dan Emil turun jabatan pada 31 Desember mendatang seharusnya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan sejumlah program yang belum tuntas.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />&ldquo;Momentum perpanjangan sampai 13 Februari bisa positif untuk memastikan banyak hal di Jatim berjalan dengan baik,&rdquo; imbuhnya.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013649493/mantan-sekda-surabaya-dilantik-jadi-kepala-inspektorat-gubernur-khofifah-minta-segera-adaptasi-dan-tancap-gas-jalankan-program-kerja">Mantan Sekda Surabaya Dilantik Jadi Kepala Inspektorat, Gubernur Khofifah Minta Segera Adaptasi dan Tancap Gas Jalankan Program Kerja</a></strong><br /><br />Sementara itu Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim mengingatkan Khofifah untuk menjaga netralitas pada Pemilu 2024.<br /><br />&ldquo;Kami minta Gubernur dan Wagub harus menjaga netralitas di dalam proses perpanjangan waktu ini,&rdquo; kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Sri Untari Bisowarno.<br /><br />Untari juga mengingatkan agar Khofifah menuntaskan program-program yang sudah dicanangkan. Meskipun begitu, jangan sampai program-program tesebut menguntungkan ataupun merugikan para kontestan Pemilu secara politik.<br /><br />Ia juga meminta agar Khofifah dan juga para ASN di Jawa Timur mampu menjaga netralitas pada Pemilu 2024.<br /><br />&ldquo;Dan Gubernur pun sebagai eksekutor juga harus tetap menjalankan dengan baik. Supaya ada keadilan dalam membangun masyarakat Jawa Timur, bahwa APBD berasal dari masyarakat,&rdquo; ungkapnya.<br /><br />Sebagi informasi, MK mengabulkan permohonan tujuh kepala daerah yang mempersoalkan Pasal 201 Ayat (5) UU No 10/2016 tentang Pilkada.<br /><br />Pasal tesebut mengatur Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan akhir tahun 2023.<br /><br />Ketujuh kepala daerah tersebut adalah Gubernur Maluku Murad Ismail, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Wali Kota Gorontalo Marten A Taha, Wali Kota Padang Hendri Septa, dan Wali Kota Tarakan Khairul.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">***</div>

Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Timur Fauzan Fuadi menanggapi masa jabatan Khofifah dan Emil Dardak mundur hingga 13 Februari 2024.

Mundur sampai 13 Februari 2024, Masa Jabatan Khofifah dan Emil Dardak Batal Berakhir Tahun Ini, Begini Respons DPRD Jatim 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/anak-buah-prabowo-tetap-minta-tambahan-dua-kursi-di-pimpinan-dpr_m_178028.jpeg" alt="Ketua Badan legislatif (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas." width="100%">
<figcaption>Ketua Badan legislatif (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Sebanyak enam fraksi DPR RI sepakat untuk mengusulkan masa jabatan kepala desa yang diubah menjadi sembilan tahun, dengan maksimal kepemimpinan selama dua periode. Usulan itu muncul dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR yang tengah menyusun draft revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, enam fraksi yang menyetujui usulan tersebut yakni PDIP, Golkar, PPP, PKB, PKS dan Partai Gerindra. Sementara, Fraksi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PAN belum menyatakan sikap lantaran tidak hadir dalam penyusunan draf tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/011317006/ramai-syahnaz-sadiqah-dan-rendy-kjaernett-selingkuh-tarra-budiman-doain-aja-yang-terbaik">Ramai Syahnaz Sadiqah dan Rendy Kjaernett Selingkuh, Tarra Budiman: Doain Aja yang Terbaik</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Baleg DPR RI Andi Agtas Supratman mengatakan, terdapat tiga poin yang direvisi dalam pembahasan UU Desa. Salah satunya, masa jabatan kepala desa menjadi sembilan tahun untuk satu periode dan dapat dipilih kembali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/011316788/terkendala-izin-impor-stok-ban-alat-berat-menipis-pengusaha-tambang-resah">Terkendala Izin Impor, Stok Ban Alat Berat Menipis, Pengusaha Tambang Resah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Secara umum kan sebenarnya ini kan hanya terkait dengan tiga hal pokok. Pertama adalah yang menyangkut soal bagaimana kemudian aparat desa, tidak hanya sekedar kepada desanya, juga menyangkut aparat desa, menyangkut kesejahteraan. Kedua menyangkut soal perubahan komposisi masa jabatan," kata Supratman di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/011316997/tahun-ini-pemkot-surabaya-targetkan-keluarga-miskin-ekstrem-nol">Tahun ini, Pemkot Surabaya Targetkan Keluarga Miskin Ekstrem Nol </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Tim Ahli Baleg Widodo mengatakan bahwa perumusan draft revisi UU Desa terkait perpanjangan masa jabatan 9 tahun antara lain untuk menampung aspirasi masyarakat desa maupun kepala desa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Perubahan dan perumusan ini dimaksudkan untuk menampung aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan masyarakat desa maupun kepala desa," pungkas Widodo.</div> <p>&nbsp;</p>

Sebanyak enam fraksi DPR RI sepakat untuk mengusulkan masa jabatan kepala desa yang diubah menjadi sembilan tahun

Enam Fraksi di DPR Sepakat Usulkan Masa Jabatan Kades Jadi Sembilan Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-KPK-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menyatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah masa jabatan Pimpinan KPK yang semula empat tahun jadi lima tahun bersifat final. Ia menilai, putusan itu langsung bisa diterapkan terhadap Pimpinan KPK saat ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"MK adalah lembaga peradilan yang diberi wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan judicial review yang diajukan oleh pemohon terkait dengan ketentuan dalam suatu UU yang dianggap bertentangan dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia/UUD 1945. Putusan MK itu bersifat final dan mengikat serta berlaku sejak diputus," kata Johanis saat dikonfirmasi, Jumat (26/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01685721/golkar-pan-cukupi-ambang-batas-presiden-airlangga-dan-zulhas-bicara-soal-duet">Golkar-PAN Cukupi Ambang Batas Presiden, Airlangga dan Zulhas Bicara Soal Duet</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia&nbsp;menegaskan, putusan MK yang mengubah masa jabatan Pimpinan KPK jadi lima tahun sah menurut hukum. Sebab, MK sangat berwenang mengadili dan memeriksa Undang-Undang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena permohonan pemohon diterima oleh MK, maka masa jabatan Pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun adalah sah menurut hukum dan harus dilaksanakan, tidak bisa tidak. Karena putusan MK mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan UU," tegas Johanis.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, MK mengabulkan gugatan uji materi judicial review (JR) terkait masa jabatan Pimpinan KPK dari empat tahun, menjadi lima tahun dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Permohonan uji materi terkait masa jabatan Pimpinan KPK itu diajukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/01685716/ihsg-diperkirakan-variatif-setelah-bi-tahan-suku-bunga-acuan">IHSG Diperkirakan Variatif Setelah BI Tahan Suku Bunga Acuan</a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya," ucap Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (25/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menyatakan Pasal 34 UU KPK yang semula berbunyi 'Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan' bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'Pimpinan KPK memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/01685713/roberto-firmino-bagikan-200-kotak-perpisahan">Roberto Firmino Bagikan 200 Kotak Perpisahan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyatakan masa jabatan pimpinan KPK yang berbeda dengan pimpinan atau anggota lembaga lainnya dinilai telah melanggar prinsip keadilan, rasionalitas, dan diskriminatif.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Guna menegakkan hukum dan keadilan, sesuai Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 dan menurut penalaran yang wajar, ketentuan yang mengatur tentang masa jabatan pimpinan KPK seharusnya disamakan dengan ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama pada lembaga negara constitutional importance yang bersifat independen yaitu selama lima tahun," ucap Arief.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-dunia/01685709/brighton-hove-albion-lolos-ajang-eropauntuk-kali-pertama-dalam-122-tahun">Brighton &amp; Hove Albion Lolos Ajang Eropa&nbsp;untuk Kali Pertama dalam 122 Tahun</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">MK juga menilai, jika masa jabatan pimpinan KPK hanya empat tahun, maka DPR mempunyai kewenangan untuk memilih pimpinan KPK sebanyak dua kali. Hal ini dikhawatirkan akan memengaruhi independensi KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kewenangan DPR untuk dapat melakukan seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK sebanyak dua kali dalam periode masa jabatan kepemimpinannya, berpotensi tidak hanya mempengaruhi independensi pimpinan KPK, tetapi juga beban psikologis dan benturan kepentingan," pungkas Arief.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Johanis Tanak menyatakan, putusan MK yang mengubah masa jabatan Pimpinan KPK yang semula empat tahun jadi lima tahun bersiofat final.

Pimpinan KPK Klaim Masa Jabatannya Otomatis Diperpanjang Setelah Diubah MK Jadi 5 Tahun

Masa Jabatan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Masa Jabatan