<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/1658217977831.jpg" alt="Putra Kiai Muchtar Mu" width="100%">
<figcaption>Putra Kiai Muchtar Mu</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Terdakwa kekerasan seksual, Mas Bechi atau Mas Subchi Azal Tsani (MSAT) sempat meminta korbannya menjadi istri kedua. Hal itu dikatakan saat akan melakukan kekerasan seksual pada korban yang juga santri didikannya di Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang.  Itu terungkap dalam surat dakwaan yang dibacakan pada Senin (18/7). Menurut jaksa, Mas Bechi mengatakan, kepada korban bahwa dirinya baru memiliki 1 sayap (istri sah). Karena itu Mas Bechi membutuhkan 1 sayap lagi atau istri kedua.  Menurut JPU, Mas Bechi menyatakan akan menjadikan istri kedua dari tempat leluhurnya tinggal. Karena itu dia meminta korban untuk membuka pakaian. ”Korban pun menolak permintaan itu,” kata jaksa.  Namun, lanjut jaksa, putra Kiai Muchtar Mu’thi yang juga menjadi pemilik ponpes itu mengatakan, korban akan melalui proses penetralan. Proses itu bisa dilakukan bila korban melepaskan pakaian.  ”Korban lalu melepaskan pakaian luar. Namun Mas Bechi belum puas. Dia minta korban untuk kembali membuka pakaian. Lho yo dibukak kabeh (lho ya dibuka semua),” kata Mas Bechi dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa itu.  Atas surat dakwaan itu, Mas Bechi mengaku merasa terzalimi. Hal itu disampaikan kuasa hukummnya, I Gede Pasek Swandika. Mas Bechi membantah telah melakukan kekerasan seksual pada santrinya.  ”Merasa terzalimi. Nggak ada (kekerasa seksual) yang dilakukan,” tegas I Gede Pasek Swandika.  Sementara itu, Ketua Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang juga Kepala Kejaksaan Tinggi Mia Amiati mengatakan, agenda persidangan kemarin (18/7) hanya untuk membacakan dakwaan.  ”Kami selaku JPU melaksanakan ketentuan UU dan penuntutan. Jadi tidak ada arogansi dari semua pihak. Dilakukan secara humanis sesuai ketentuan UU,” ucap Mia.  Isi dakwaan berisi pasal berlapis dengan dakwaan alternatif. Mas Bechi didakwa dengan pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan ancaman pidana 12 tahun. Pasal kedua adalah 289 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun. ”Ketiga adalah 294 KUHP ayat 2 dengan ancaman pidana 7 tahun juncto pasal 65 ayat 1 KUHP,” tambah Mia.

Mas Bechi Sempat Bujuk Korban Jadi Istri Kedua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/1658217929641.jpg" alt="Mas Bechi di Lapas Klas 1 Medaeng Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Mas Bechi di Lapas Klas 1 Medaeng Surabaya. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Mas Subchi Azal Tsani (MSAT) atau Mas Bechi melakukan kekerasan seksual pada santrinya ketika masih menjabat sebagai guru mata pelajaran Khusnul Khuluq (Akhlak). Dia mengajar di Pondok Pesantren milik ayahnya, Kiai Muchtar Mu’thi, yakni Ponpes Majma'al Bahrain Hubbul Wathon Minal Iman Shiddiqiyyah Ploso Jombang.  Dalam surat dakwaan yang dibacakan dalam persidangan pada Senin (19/7), Mas Bechi diketahui membuat sebuah klinik kesehatan yang bernama Rumah Sehat Tentrem Medical Center (RSTMC). Klinik itu terletak di Kawasan Pesantren Cinta Tanah Air Jati Diri Bangsa tepatnya di Dusun Puri, Desa Semanding, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang.  Berdasar surat dakwaan, Mas Bechi lalu menunjuk beberapa santri yang berjumlah kurang lebih 15 orang. Salah satu di antaranya adalah saksi korban yang juga menjadi santri di ponpes tersebut.  Saat melakukan kekerasan seksual itu, Mas Bechi menegaskan, pada saksi korban bahwa dirinya adalah mursyid atau pimpinan Thoriqoh. Thoriqoh merupakan istilah Islam yang merujuk pada jalan untuk lebih dekat dan memahami Allah SWT.  Penegasan itu dilakukan ketika Mas Bechi membujuk korban untuk datang ke salah satu tempat di dekat RSTMC. Keduanya sempat terlibat dalam sebuah pembicaraan yang membuat Mas Bechi naik pitam. Dia lalu berteriak di hadapan saksi korban.  ”Aku iki mursyid!” teriak Mas Bechi seperti disampai jaksa dalam persidangan.  Saksi korban pun merasa takut. Kemudian Mas Bechi memaksa korban membuka pakaian. Kekerasan seksual pun dilakukan Mas Bechi dan membuat korban merasa trauma dan ketakutan hingga kini.  Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim Mia Amiati mengatakan, agenda persidangan kemarin (18/7) hanya untuk membacakan dakwaan. Persidangan berjalan lancar.  ”Agendanya baca dakwaan tugas kami selaku JPU adalah melaksanakan ketentuan UU dan penuntutan. Jadi tidak ada arogansi dari semua pihak. Dilakukan secara humanis sesuai ketentuan UU,” tegas Mia.  Isi dakwaan berisi pasal berlapis dengan dakwaan alternatif. Mas Bechi didakwa dengan pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan ancaman pidana 12 tahun. Pasal kedua adalah 289 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun.  ”Ketiga adalah 294 KUHP ayat 2 dengan ancaman pidana 7 tahun juncto pasal 65 ayat 1 KUHP,” tambah Mia.

Kekerasan Seksual Dilakukan Mas Bechi Saat Jadi Guru Akhlak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG-20220718-WA0021.jpg" alt="Personel gabungan berjaga di PN Surabaya saat sidang dengan terdakwa Mas Bechi. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Personel gabungan berjaga di PN Surabaya saat sidang dengan terdakwa Mas Bechi. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Persidangan dengan terdakwa Mas Bechi atau Mas Subchi Azal Tsani (MSAT) dipastikan bakal terus dijaga ketat polisi. Pada persidangan perdana di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (18/7), sebanyak 405 personel gabungan bersiaga.  Berdasar pantauan JawaPos.com, polisi telah berjaga sejak pagi. Belasan truk berisi anggota kepolisian berjaga di berbagai titik PN Surabaya.  Sejumlah personel pun terus bersiaga di halaman PN Surabaya. Puluhan tameng dan mobil barracuda juga bersiaga di depan gerbang.  Kabag Ops Polrestabes Surabaya AKBP Toni Kasmiri mengatakan, personel tersebut berasal dari unsur gabungan. Di antaranya dari ditsamapta hingga rayon polsek setempat.  ”Pengamanan bahkan menjadi 3 ring. Yakni ring 1, ring 2, dan ring 3. Walaupun ini virtual tetap kita antispasi. Tersangkanya ada di Lapas Medaeng,” ujar Toni.  Pengamanan dan antisipasi itu dilakukan karena pihaknya khawatir massa dari Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang datang ke PN Surabaya. Dia mengaku mendengar imbauan Ketua Yayasan Organisasi Shiddiqiyah pada massa untuk kondusif.  ”Meski demikian, polisi tetap mengantisipasi kedatangan massa. Sementara ini, tidak ada (massa) hanya kami mengantisipasi, karena pemberitaan sudah viral, masyarakat sudah menunggu walaupun pelaksanaan siding tertutup,” ucap Toni Kasmiri.  Rencananya, sidang pembacaan eksepsi digelar pada Senin (24/7). Hari ini (17/7), sidang perdana hanya membacakan dakwaan dari jaksa penuntut umum.  Mas Bechi pun tak hadir di ruang Cakra PN Surabaya. Persidangan digelar secara daring diikuti Mas Bechi dari Lapas Medaeng.

Sidang Mas Bechi Bakal Terus Dijaga Ketat Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Weekend-TSK-tindakan-asusila-Jombang-Weekend-TSK-tindakan-asusila-Jombang-diptawahyu4-1.jpg" alt="Mas Bechi saat proses penhanan. Dipta Wahyu/JawaPos " width="100%">
<figcaption>Mas Bechi saat proses penhanan. Dipta Wahyu/JawaPos </figcaption>
</figure>JawaPos.com–Persidangan perdana terdakwa Mas Bechi atau Mas Subchi Azal Tsani (MSAT) dilakukan secara daring pada Senin (18/7) di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Putra kiai Muchtar Mu'thi, pemilik Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang itu dihadirkan secara video conference dari Lapas Klas 1 Medaeng Surabaya  Pimpinan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kepala Kejaksaan Tinggi Mia Amiati mengatakan, persidangan secara daring itu dilakukan karena majelis hakim merasa kesulitan saat harus berkoordinasi dengan Mas Bechi. ”Online karena majelis hakim kesulitan berkoordinasi dengan terdakwa,” ucap Mia ditemui pasca sidang.  Karena itu, Kuasa Hukum Mas Bechi merasa persidangan perdana yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri PN Surabaya, Senin (18/7) tidak adil. Sebab, putra kiai Muchtar Mu'thi, pemilik Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang yang didakwa atas kasus pencabulan dan pemerkosaan pada santri, itu tidak dihadirkan secara langsung.  Kuasa Hukum Mas Bechi, I Gede Pasek Swardika menilai, pengadilan dan dakwaan terasa sumir. ”Pertama, dakwaan sumir. Kami sesalkan kenapa harus online. Jadi buat apa sidang dipindahkan dari Jombang ke Surabaya kalau sidang online?” ujar I Gede Pasek Swardika saat ditemui pasca sidang.  Menurut dia, bila sidang dilaksanakan secara online, bisa dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jombang. Sebab saksi korban dan terdakwa tidak dihadirkan langsung dengan alasan pandemi Covid-19.  ”Kalau online harusnya tetap di Jombang. Kalau di Surabaya hadirkan dong biar kita sama-sama tahu keadilan. Apakah peristiwa yang didakwakan fakta atau peristiwa yang didakwakan fiktif kan bisa diuji,” tegas I Gede Pasek Swardika.  Selain itu, kata dia, Mas Bechi juga merasa terzalimi atas kasus itu. I Gede Pasek Swardika menyayangkan tidak ada saksi dan korban yang dihadirkan. Sebab Mas Bechi membantah adanya pencabulan pada belasan santri.  ”Mas Bechi merasa terzalimi. Apalagi yang dikatakan ada belasan santri jadi korban itu salah. Yang benar hanya 1. Itu pun sudah dewasa,” ujar I Gede Pasek Swardika.  Apakah berarti Mas Bechi telah mengakui kesalahannya? Gede menggeleng. Menurut dia, kliennya menegaskan tidak ada tindak pemerkosaan. Bantahan itu dibuktikan dari dakwaan  ”Dakwaannya lucu. Karena menurut pengakuan, peristiwa terjadi pada 2017. Lalu laporan dibuat pada 2019. Visumnya juga 2019. Itu kan lucu,” ungkap I Gede Pasek Swardika.

Sidang Daring, Pengacara Mas Bechi Menyayangkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG20220718102513.jpg" alt="Persidangan Mas Bechi secara tertutup di ruang Cakra PN Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Persidangan Mas Bechi secara tertutup di ruang Cakra PN Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Agenda persidangan Mas Bechi atau Mas Subchi Azal Tsani (MSAT), putra kiai Muchtar Mu'thi, pemilik Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang berlangsung tertutup. Sidang digelar di ruang Cakra Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.  Persidangan dilakukan pada Senin (18/7) pukul 10.15 WIB, berlangsung selama 45 menit. Mas Bechi dihadirkan secara daring dari Lapas Klas 1 Medaeng Surabaya.  Salah satu Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang juga Kepala Kejaksaan Tinggi Mia Amiati mengatakan, agenda persidangan hari ini (18/7) hanya untuk membacakan dakwaan. Dia memastikan persidangan berjalan lancar.  ”Tadi agendanya baca dakwaan. Tugas kami selaku JPU adalah melaksanakan ketentuan UU dan penuntutan. Jadi tidak ada arogansi dari semua pihak. Dilakukan secara humanis sesuai ketentuan UU,” tegas Mia saat ditemui pasca sidang.  Isi dakwaan berisi pasal berlapis dengan dakwaan alternatif. Mas Bechi didakwa dengan pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan ancaman pidana 12 tahun.  Pasal kedua, lanjut Mia, adalah 289 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun. ”Ketiga adalah pasal 294 KUHP ayat 2 dengan ancaman pidana 7 tahun juncto pasal 65 ayat 1 KUHP,” imbuh dia.  Agenda kedua sidang adalah pembacaan eksepsi. Rencananya, agenda sidang itu akan dilangsungkan pada Senin (24/7).  ”Agenda kedua majelis hakim dilanjutkan Senin depan (24/7) dengan agenda eksepsi dari kuasa hukum,” ucap Mia.  Sementara itu, Kuasa Hukum Mas Bechi, I Gede Pasek Swardika mengatakan, saat ini kondisi kliennya baik-baik saja di dalam lapas. Meski demikian, dia mengakui, Mas Bechi dalam kondisi mental yang kurang baik.  ”Mas Bechi baik tapi merasa terzalimi,” terang I Gede Pasek Swardika.

Sidang Perdana di PN Surabaya, Mas Bechi Didakwa Pasal Berlapis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG20220718102520.jpg" alt="Suasana persidangan perdana terdakwa kasus pencabulan Mas Bechi atau Mas Subchi Azal Tsani. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Suasana persidangan perdana terdakwa kasus pencabulan Mas Bechi atau Mas Subchi Azal Tsani. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Hari ini, Senin (18/7), anak kiai Muchtar Mu'thi yang mencabuli santri, Mas Subchi Azal Tsani atau Mas Bechi mulai menjalani sidang pertama. Persidangan dilaksanakan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.  Meski dilaksanakan secara daring, persidangan tetap dikawal ratusan polisi. Berdasar pantauan tim JawaPos.com, 11 orang jaksa penuntut umum hadir dalam persidangan tersebut.  Mas Bechi hadir secara virtual. Dia diadili dari Lapas Klas 1 Medaeng Surabaya. Persidangan dimulai pukul 10.15 WIB. Sesuai jadwal, seharusnya persidangan dimulai pada pukul 09.00 WIB.  Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jatim Fathur Rahman mengatakan, berkas persidangan perkara MSAT tersebut sudah dilimpahkan ke PN Surabaya sejak Jumat (8/7).  Pihaknya juga telah menyiapkan jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejati Jatim dan Kejaksaan Negeri Jombang untuk menyidang perkara tersebut. ”JPU-nya sebelas orang,” kata Fathur.  Sementara itu, Humas PN Surabaya, Suparno mengatakan, pihaknya telah menetapkan majelis hakim. ”(Ketua majelis) hakimnya Pak Sutrisno,” terang Suparno.

Mas Bechi, Terdakwa Pencabulan Jalani Sidang Perdana Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG-20220714-WA00331.png" alt="Kegiatan siswa Ponpes Shiddiqiyah. Riza/Radar Jombang/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Kegiatan siswa Ponpes Shiddiqiyah. Riza/Radar Jombang/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kamis (14/7), ratusan santri di Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang kembali masuk melaksanakan kegiatan. Ponpes tersebut sempat dicabut izin operasionalnya karena putra pengasuh dan pemilik ponpes, Mas Bechi atau Mas Subchi Azal Tsani (MSAT) ditangkap polisi karena mencabuli 5 santri.  Kepala Sekolah Shiddiqiyah Nur Hadi mengatakan, siswa dan wali murid tidak terpengaruh dengan tertangkapnya putra Kiai Muchtar Mu’thi akibat pencabulan dan pemerkosaan itu. Hari ini (14/7), kegiatan belajar mengajar untuk siswa SD, SMP, dan SMA, berjalan normal dan lancar.  ”Nggak ada (pengaruh),” kata Nur Hadi.  Nur menyebut seluruh wali murid menginginkan putra-putrinya tetap bersekolah di Ponpes Shiddiqiyah. Nur mengkau sudah menanyai seluruh orang tua terkait hal itu.  ”Kami sampaikan ke wali murid. Ternyata anak-anak dan orang tua ingin (bersekolah) di sini terus,” ucap Nur.  Keputusan itu, kata Nur, karena wali murid yakin dengan sistem pendidikan pondok pesantren. Tidak hanya anak-anaknya, wali murid dan seluruh keluarga siswa. ”Murid dan wali murid semua yakin,” tutur Nur.  Total terdapat 297 siswa yang menempuh pendidikan di Ploso, Jombang itu. Ditanya apakah ada siswa yang mengundurkan diri, dia menggeleng. ”Nggak ada (siswa mundur),” terang Nur.  Nur mengatakan, seluruh siswa sempat libur selama seminggu untuk Idul Adha. Sekolah menggunakan penanggalan hijriyah untuk menghitung waktu masuk dan libur sekolah.  ”Anak-anak di Pesantren Shiddiqiyah ini hari (14/7) pertama masuk lagi setelah libur. Kemarin libur Idul Adha 6 hari sudah masuk kalender pendidikan. Ini masuk pertama habis Idul Adha,” ujar Nur.

Kegiatan Belajar di Ponpes Shiddiqiyah Jombang Kembali Normal Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG-20220707-WA0033.jpg" alt="Ponpes Shiddiqiyah Jombang. Riza/Radar Jombang/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ponpes Shiddiqiyah Jombang. Riza/Radar Jombang/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jaringan Islam Anti Diskriminasi (JIAD) menduga korban pencabulan dan pemerkosaan Mas Bechi atau Mas Subchi Azal Tsani (MSAT) masih ada yang belum berani bersuara. Karena itu, JIAD minta pemerintah membuka layanan pelaporan untuk para santri Pondok Pesantren Shiddiqiyyah yang kemungkinan menjadi korban MSAT.  ”Harusnya pemerintah (buka) hotline bagi santriwati atau santriwan atau wali murid yang anaknya atau dirinya pernah menjadi korban maka dia bisa lapor,” kata Koordinator JIAD Aan Anshori pada Kamis (14/7).  Dengan adanya hotline itu, menurut Aan, pemerintah bisa mendesak Mas Bechi untuk mengatakan jumlah korban. Pemerintah harus memikirkan kondisi para santri di Pondok Pesantren Shiddiqiyyah. Yakni dengan memastikan bahwa mereka dalam keadaan aman.  ”Sejauh mana (langkah) pemerintah terhadap pondoknya MSAT ini juga bisa memastikan bahwa santriwati dan santriwan ini save (aman) atau tidak,” papar Aan.  Dia berharap pemerintah dapat menciptakan kondisi pesantren yang ramah anak. Sehingga kasus serupa tak lagi terulang.  ”Atau jangan-jangan pemerintah, kemenag tidak memiliki bagaimana format pesantren yang ramah anak dan ramah perempuan dan anti terhadap kekerasan seksual,” ucap Aan.  Aan mengungkapkan, pembinaan dan pengawasan terhadap pondok pesantren harus dilakukan. Dia khawatir ke depannya para orang tua menjadi takut untuk memasukan anaknya ke pondok pesantren.  ”Pembinaan dan pengawasanya kayak apa, jangan sampai kemudian para santri, orang tua santri, yang menitipkan anaknya belajar di sana itu kemudian waswas,” ujar Aan.

Jaringan Islam Menduga Masih Ada Korban Mas Bechi yang Belum Lapor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG-20220714-WA0032.jpg" alt="Edi Setiawan diperiksa polisi. Riza/Radar Jombang/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Edi Setiawan diperiksa polisi. Riza/Radar Jombang/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Edi Setiawan, pendukung Mas Bechi atau Mas Subchi Azal Tsani (MSAT), anak kiai pimpinan Ponpes Shiddiqiyah mencuat usai menggelorakan Perang Badar. Ajakan untuk Perang Badar itu disampaikan kepada ratusan pendukung pasca Mas Bechi diamankan.  Polres Jombang pun memanggil Edi Setiawan untuk dimintai keterangan. Edi dipanggil sejak Rabu (13/7) dan Kamis (14/7). Da menjalani pemeriksaan lebih dari 5 jam di kantor polisi pada Rabu (13/7).  Kamis (14/7) Edi datang ke Mapolres Jombang sejak pukul 09.00. Dia datang sendirian dengan setelan batik dan celana krem. Pria berkacamata itu langsung menuju ruang penyidik di dalam kantor Satreskrim Polres Jombang.  Dia terlihat sendirian di depan penyidik. Edi, sempat keluar ruangan sekitar pukul 15.00 untuk melaksanakan salat ashar. Namun, hingga kembali ke dalam ruangan penyidik, Edi tak melontarkan sepatah katapun. Dia memilih diam dan tak berkomentar.  Saat ditanya soal pemanggilannya itu, dia hanya melambaikan tangan dan mengisyaratkan minta maaf. Hingga pukul 16.00, pemeriksaan terlihat masih terus dilakukan. Edi masih di dalam ruangan.  ”Kemarin diperiksa sampai sore,” terang Kasatreskrim Polres Jombang AKP Giadi Nugraha pada Kamis (14/7).  Giadi menjelaskan, sesuai agenda Rabu (13/7), pihaknya kembali memanggil Edi untuk diklarifikasi. Pemanggilan itu, berkaitan dengan video viral berisi orasi saat menyambut kedatangan ratusan simpatisan MSAT yang baru dipulangkan dari Mapolres Jombang pada Jumat (8/7).  ”Hari ini (14/7) kita agendakan panggilan kepada Edi Setiawan, dia salah satu pengurus organisasi Ponpes Shiddiqiyyah, ini terkait dengan video viral, ajakan Perang Badar, yang digelorakan saudara Edi,” tutur Giadi.  Kasatreskrim membenarkan, Edi datang sendirian tak didampingi siapapun. Pemeriksaan itu, dilakukan untuk mendalami maksud Edi melontarkan kata-kata yang menyamakan penghadangan polisi dengan Perang Badar.  ”Status dia masih saksi. Setelah pemeriksaan ini, kita akan laporkan dulu ke pimpinan,” terang Giadi.  Giadi menyebut, setelah memeriksa Edi, pihaknya masih akan menjadwalkan meminta keterangan ahli bahasa. ”Kami juga akan libatkan ahli bahasa, terkait kata-kata yang dilontarkan saudara Edi, apakah akan memenuhi unsur di sejumlah pasal hukum,” ucap Giadi.  Sebelumnya, video orasi pengurus Pondok Shiddiqiyyah viral di media sosial. Dalam video itu, orator yang sedang berbicara di depan jamaah sempat melontarkan kalimat yang menyamakan penghadangan yang dilakukan jamaah kepada petugas yang menangkap MSAT laiknya Perang Badar, ada juga ajakan kembali berperang.  Pihak Pesantren Shiddiqiyyah, mengakui adanya video itu. Pihak Shiddiqiyyah memberikan klarifikasi adanya kesalahan maksud dalam orasi yang dilakukan saat itu.

Pencetus Perang Badar dari Penangkapan Mas Bechi Diperiksa Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Weekend-TSK-tindakan-asusila-Jombang-diptawahyu9.jpg" alt="Mas Bechi dibawa ke lapas. Dipta Wahyu/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Mas Bechi dibawa ke lapas. Dipta Wahyu/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dalam persidangan Mas Bechi atau Mas Subchi Azal Tsani (MSAT) pada 18 Juli, 5 orang saksi korban akan hadir. Rencananya, sidang dilaksanakan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.  Kuasa Hukum korban Nun Sayuti dan Yaritza Mutiaraningtyas memastikan hal itu. Seluruh saksi korban akan hadir. ”Saksi korban yang sudah di BAP (berita acara pemeriksaan) ada lima orang dan akan kami hadirkan semua (di persidangan),” ujar Nun pada Selasa (12/7).  Saat ini, 5 saksi korban masih mengikuti perkembangan berita penangkapan Mas Bechi. Nun memastikan seluruh saksi korban tetap berupaya untuk melanjutkan laporan.  ”Tidak ada yang menarik laporan dan pengakuan pencabulan yang dilakukan anak Kiai Muchtar Mu'thi, pengurus dan pemilik Ponpes Shiddiqiyah Jombang itu,” ucap Nun.  ”Sampai dengan saat ini tidak ada yang menarik diri. Sampai saat ini mereka tetap kepada keterangan,” tegas dia.  Yaritza Mutiaraningtyas, pendamping korban, memastikan seluruh korban diupayakan tidak menerima intimidasi dan tekanan dari keluarga tersangka. Seluruh korban, kini telah mendapat perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK (LPSK).  ”Mereka diberi perlindungan LPSK, kami usahakan lima orang memberi kesaksian di pengadilan,” kata Yaritza Mutiaraningtyas.  Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) Mia Amiati memastikan ada saksi korban yang hadir. Hal itu diungkapkan pada Senin (11/7).

5 Saksi Korban Bakal Hadir di Persidangan Kasus Pencabulan Mas Bechi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Mas Subchi Azal Tsani

Berita Terkini