<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/image-7.jpg" alt="Menparekraf Sandiaga Uno meresmikan Animation and Film Factory serta Content Garage di KEK Singhasari, Malang. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Menparekraf Sandiaga Uno meresmikan Animation and Film Factory serta Content Garage di KEK Singhasari, Malang. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pondok Pesantren Shiddiqiyyah Ploso Jombang, Jawa Timur sempat menjadi sorotan publik sepanjang 2022. Pasalnya, Moch Subchi At Tsani alias Mas Bechi, 42, selaku anak Kiai Jombang Kiai Mukhtar Mukti pimpinan pondok pesantren tersebut dikabarkan melakukan pelecehan seksual kepada beberapa santri putri.  Setelah ditetapkan sebagai tersangka, polisi sempat menemui kendala saat hendak menangkap Bechi. Sebab, dia memiliki simpatisan yang melindunginya.  Setelah melalui drama pengepungan Ponpes Shiddiqiyyah selama 15 jam lamanya, Bechi akhirnya diamankan. Dia ditangkap pada Kamis (7/7) malam sekitar pukul 23.45 WIB. Anak Kiai Mukhtar Mukti Jombang itu keluar melalui pintu samping Ponpes Shiddiqiyah. Usai ditangkap anak kiai Jombang itu langsung dikeler ke Mapolda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan lanjut dan proses hukum yang berlaku.  Kapolda Jatim saat itu Irjen Pol Nico Afinta menyatakan, penyidik akan melimpahkan Moch Subchi At Tsani alis Mas Bechi anak Kiai Jombang Kiai Mukhtar Mukti ke Kejati untuk proses tahap dua. “Kami akan koordinasi dengan kejaksaan untuk diproses ke pengadilan,” ujar Nico, di Jombang.  Nico juga menyatakan Mas Bechi akan diberikan haknya untuk membela diri. Akan tetapi untuk urusan benar atau tidaknya akan dibuktikan dalam persidangan. “Penentuan salah atau tidak adalah melalui pengadilan. Tersangka bisa membela diri di depan sidang pengadilan nanti,” tegasnya.  Atas perbuatan tersangka atas nama MSA alias Mas Bechi disangkakan Pasal 285 KUHP dan Pasal 294 ayat 2 kedua huruf e KUHP dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.  Akibat polemik ini, pemerintah sempat mencabut izin operasi ponpes Shiddiqiyyah. Namun, tak lama setelah itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko) yang saat itu menjabat Menteri Agama Ad Interim, Muhadjir Effendy membatalkan pencabutan izin tersebut.  "Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah yang berada di Jombang, Jawa Timur dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Saya sudah meminta pak Aqil Irham, Plh Sekjen Kemenag, untuk membatalkan rencana pencabutan izin operasionalnya," kata Muhadjir kepada wartawan, Senin (11/7).  Muhadjir mengatakan, pembatalan ini diputuskan untuk memberikan kepastian kepada para santri dan orang tuanya. Sehingga proses belajar mengajar bisa kembali berjalan seperti sediakala.  "Di Ponpes itu ada ribuan santri yang perlu dijamin kelangsungan belajarnya. Saya berharap masyarakat dapat memahami keputusan tersebut," jelasnya.  Selain itu, kasus ini dianggap tidak melibatkan lembaga. Melainkan hanya oknum tertentu. Sehingga penyelesaian kasusnya hanya kepada pelaku.  Kementerian juga menyerahkan penyelesaian kasus ini kepada Polri. Mengingat Mas Bechi sudah menyerahkan diri. Kemudian para simpatisannya yang ikut menghalang-halangi penangkapan juga telah diamankan.  Setelah melalui banyak proses hukum, Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) akhirnya divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Dari tuntutan 16 tahun, hakim memvonis Mas Bechi terdakwa kasus pencabulan santri itu, 7 tahun penjara. Berkurang cukup banyak 9 tahun.  Awalnya, putra pendiri dan pemilik Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang itu dituntut JPU penjara 16 tahun dengan dakwaan pasal berlapis. Namun dalam sidang pembacaan vonis pada Kamis (17/11), di Pengadilan Negeri Surabaya, Ketua Hakim Sutrisno memutuskan untuk memotong masa tahanan menjadi hanya 7 tahun penjara.  ”Pasal 289 KUHP juncto pasal 65 ayat 1 KUHP dan UU 8 Tahun 1981. MSAT terbukti secara sah bersalah. Menjatuhkan vonis pada MSAT dengan pidana penjara 7 tahun,” tutur Sutrisno membacakan amar putusan.  Hakim beralasan karena putra tunggal kiai Muchtar Muthi itu memiliki anak kecil. Selain itu, Bapak 4 anak ini juga disebut sebagai sosok yang paham agama.  ”Terdakwa masih muda dan masih punya kesempatan. Sebagai tulang punggung dan punya anak kecil-kecil. Mereka masih butuh kasih sayang ayah,” ungkap Sutrisno.  Masa tahanan itu juga berkurang karena menurut majelis hakim, suami dari Durrotun Mahsunnah itu mempermudah persidangan. ”Terdakwa belum pernah dihukum,” ucap Sutrisno.  Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tengku Firdaus mengatakan, pihaknya masih memiliki waktu 7 hari untuk pikir-pikir. ”Ya, kita hormati putusan majelis hakim hari ini (17/11),” ungkap Tengku Firdaus.  Sebab berdasar ketentuan pasal 67 KUHAP, JPU dan terdakwa diberikan hak yang sama untuk langkah hukum selanjutnya. ”Hak kami sama untuk menyikapi putusan hakim. Ketentuan pasal 233 ayat 2 KUHAP ada waktu 7 hari untuk pikir-pikir atas putusan ini,” papar Tengku Firdaus.  Ditanya soal masa tahanan yang berkurang karena MSAT memiliki anak kecil, Firdaus menyebut pihaknya akan mempelajari vonis tersebut. ”Kita akan pelajari dulu putusannya, masih ada waktu 7 hari ke depan kita akan mengambil sikap,” tutur Tengku Firdaus.

Kaleidoskop 2022: Terbukti Cabuli Santriwati Mas Bechi Divonis 7 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/image-7.jpg" alt="Menparekraf Sandiaga Uno meresmikan Animation and Film Factory serta Content Garage di KEK Singhasari, Malang. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Menparekraf Sandiaga Uno meresmikan Animation and Film Factory serta Content Garage di KEK Singhasari, Malang. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kasus pelecehan seksual yang terjadi pada 2017 di Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang berakhir tahun ini. Penyelesaian dan penangkapan pelaku pencabulan yang tak lain adalah putra tunggal dari pemilik ponpes, Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) itu berlangsung dramatis.  Mas Bechi, sapaan Moch Subchi Azal Tsani, awalnya dilaporkan sejak 2017. Namun dia tak juga memenuhi panggilan polisi. Baru pada 2022, dia dijemput paksa di Pondok Pesantren Shiddiqiyah.  Pemanggilan dan penahanan Bechi terjadi dengan penuh drama. Sebab seluruh santri, apalagi pemilik dan pendiri, Kiai Muchtar Mu’thi sangat melindungi Bechi.  Sebanyak 320 orang diamankan Polda Jatim karena terbukti menghalang-halangi polisi dalam proses pencarian MSAT. MSAT merupakan terduga tersangka pelecehan seksual santri di Ponpes Shiddiqiyah, Jombang, Jawa Timur.  Ratusan orang itu diamankan Polda Jatim dalam proses pencarian pada Kamis (7/7). Kabidhumas Polda Jatim KombespPol Dirmanto mengonfirmasi hal itu.  ”Polisi berupaya mencari keberadaan MSAT. Di dalam banyak simpatisan. Kami upaya mengamankan simpatisan ke Polres Jombang, ada 320 orang,” kata Dirmanto.  Pada persidangan perdana di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (18/7), sebanyak 405 personel gabungan bersiaga. Berdasar pantauan JawaPos.com, polisi telah berjaga sejak pagi. Belasan truk berisi anggota kepolisian berjaga di berbagai titik PN Surabaya.  Sejumlah personel pun terus bersiaga di halaman PN Surabaya. Puluhan tameng dan mobil barracuda juga bersiaga di depan gerbang. Kabag Ops Polrestabes Surabaya AKBP Toni Kasmiri mengatakan, sejumlah personel tersebut berasal dari personel gabungan. Di antaranya berasal dari Ditsamapta hingga rayon polsek setempat. Pengamanan bahkan menjadi 3 ring.  ”Walaupun ini virtual tetap kita antispasi. Tersangkanya ada di Lapas Medaeng,” ujar Toni.  Total terdapat lebih dari 45 sidang. Terdakwa awalnya dituntut penjara selama 16 tahun. Namun dalam sidang putusan pada 17 November, Bechi diputus penjara selama 7 tahun.  Jumlah vonis itu dirasa cukup oleh majelis hakim. Dalam sidang pembacaan vonis pada Kamis (17/11), di Pengadilan Negeri Surabaya ketua majelis hakim Sutrisno memutuskan untuk menghukum terdakwa kasus pencabulan itu hanya 7 tahun penjara.  ”Pasal 289 KUHP juncto pasal 65 ayat 1 KUHP dan UU 8 Tahun 1981. MSAT terbukti secara sah bersalah. Menjatuhkan vonis pada MSAT dengan pidana penjara 7 tahun,” tutur Sutrisno membacakan amar putusan.  Hakim beralasan karena putra tunggal Kiai Muchtar Muthi itu memiliki anak kecil. Selain itu, bapak 4 anak ini juga disebut sebagai sosok yang paham agama.  ”Terdakwa masih muda dan masih punya kesempatan. Sebagai tulang punggung dan punya anak kecil-kecil. Mereka masih butuh kasih sayang ayah,” ungkap Sutrisno.  Masa tahanan itu juga berkurang karena menurut majelis hakim, suami dari Durrotun Mahsunnah itu mempermudah persidangan. ”Terdakwa juga belum pernah dihukum,” ucap Sutrisno.

Kaleidoskop 2022: Drama Kasus Anak Kiai Berakhir Vonis 7 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/WhatsApp-Image-2022-12-07-at-16.31.37.jpg" alt="Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan Kementerian PPPA Margareth Robin Korwa (kanan). Kementerian PPPA/Antara" width="100%">
<figcaption>Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan Kementerian PPPA Margareth Robin Korwa (kanan). Kementerian PPPA/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kementerian PPPA meminta agar jaksa penuntut umum dalam kasus kekerasan seksual di Pesantren Shiddiqiyyah, Jombang, dengan terdakwa Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi melakukan banding atas putusan majelis hakim PN Surabaya.  ”Kami merekomendasikan agar JPU melakukan banding dan dalam memori bandingnya memperkuat argumentasi dan bukti-bukti tentang tindak pidana perkosaan yang dilakukan terdakwa,” ujar Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan Kementerian PPPA Margareth Robin Korwa seperti dilansir dari Antara.  Menurut dia, majelis hakim seharusnya memberikan hukuman yang lebih berat. Sebab, tindakan pelaku telah menimbulkan penderitaan bagi korban.  ”Kami memandang seharusnya hakim tidak mempertimbangkan alasan yang meringankan karena tindakan terdakwa telah menimbulkan penderitaan yang panjang bagi korban,” ujar Margareth Robin Korwa.  Selain itu, lanjut dia, pelaku juga tidak kooperatif selama menjalani persidangan. ”Selama proses hukum, terdakwa juga telah merendahkan harkat martabat perempuan melalui kuasa hukumnya. Terdakwa juga tidak kooperatif ketika ditetapkan sebagai tersangka seolah merendahkan hukum. Seharusnya majelis hakim menghukum terdakwa dengan alasan yang memberatkan,” kata Margareth Robin Korwa.  Pihaknya juga mengkritisi sikap majelis hakim yang menyebutkan identitas korban saat membacakan putusan. Sebab, hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.  ”Dalam pasal 59 ayat 2 disebutkan bahwa hakim harus merahasiakan identitas korban saat membacakan putusan yang terbuka untuk umum. Namun dalam sidang yang digelar 17 November, majelis hakim menyebutkan identitas korban,” papar Margareth Robin Korwa.  Oleh karena itu, pihaknya mengimbau agar Mahkamah Agung menyosialisasikan ketentuan pasal 59 ayat (2) UU TPKS kepada hakim yang memeriksa perkara kekerasan seksual.  ”Kementerian PPPA siap membantu MA jika diminta melakukan ini karena mandat Kementerian PPPA untuk menerapkan UU TPKS,” tambah Margareth.  Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memvonis Mas Bechi, terdakwa pemerkosaan terhadap santriwati, dengan hukuman tujuh tahun penjara.

Kementerian PPPA Dorong JPU Kasus Mas Bechi Banding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/WhatsApp-Image-2022-11-17-at-18.50.08-1.jpg" alt="Terdakwa kasus pencabulan Mas Bechi dibawa ke ruang sidang. Alex Qomarulla/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pencabulan Mas Bechi dibawa ke ruang sidang. Alex Qomarulla/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Ada enam santriwati yang mengaku diperkosa Moch. Subchi Azal Tsani alias Mas Bechi. Keterangan mereka berkaitan satu dengan yang lain. Hal itulah yang menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim menjatuhkan vonis 7 tahun penjara kepada Mas Bechi.  Majelis hakim menyatakan Bechi bersalah melanggar Pasal 289 KUHP juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP. Terdakwa dianggap telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan terhadap santriwatinya yang menjadi korban.  Dalam putusan majelis hakim yang diketuai Sutrisno terungkap, ada enam santriwati yang mengaku diperkosa Bechi. Selain santriwati berinisial ME yang menjadi pelapor dalam perkara tersebut, lima santriwati yang dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi mengaku telah diperkosa terdakwa Bechi. Para santriwati itu mengungkap modus pemerkosaan yang hampir sama. Terdakwa Bechi meminta para korbannya mandi kemben, merokok, dan minum wine sebelum diperkosa.  Kesaksian para santriwati itu terungkap dalam putusan yang dibacakan majelis hakim secara bergantian di Pengadilan Negeri Surabaya kemarin (17/11). Santriwati berinisial IP bahkan mengungkapkan sempat diajak berhubungan badan bertiga atau threesome bersama seorang perempuan lain berinisial R oleh terdakwa Bechi di sebuah hotel di kawasan Jombang.  Selain ME dan IP, santriwati yang juga mengungkapkan pernah diperkosa Bechi adalah SAM, HM, SN, dan FD. Pemerkosaan itu dilakukan Bechi di Gubuk Cokro Kembang dengan dalih akan memberikan materi dan pembekalan untuk diperbantukan di Rumah Sehat Tentrem Medical Center (RSTMC). Para santriwati itu diwawancarai secara tertutup satu per satu.  Para santriwati itu sempat menolak saat diajak bersetubuh oleh Bechi. Namun, mereka akhirnya terpaksa menuruti kemauan gurunya tersebut karena ketakutan. ”Karena lokasi Gubuk Cokro di tengah hutan, saksi ketakutan sehingga mulai mengikuti perintah terdakwa,” kata hakim anggota Khadwanto saat membacakan kesaksian santriwati berinisial SN.  Vonis tujuh tahun yang diterima Bechi itu lebih ringan daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Sebelumnya, jaksa meminta hakim menjatuhkan hukuman pidana 16 tahun penjara. Majelis berpendapat bahwa Bechi memiliki tanggungan keluarga. Pria 42 tahun itu juga dianggap masih muda sehingga masih bisa memperbaiki diri.  JPU Tengku Firdaus menyatakan pikir-pikir atas putusan hakim tersebut.  Sementara itu, pengacara korban, Anna Abdillah, berharap jaksa mengajukan banding. ”Di sini hakim dalam permasalahan kekerasan seksual belum pada orientasi memenuhi hak korban. Terdakwa yang tidak kooperatif ternyata tidak bisa menjadi pertimbangan putusan majelis,” kata Anna.  Di sisi lain, Gede Pasek Suardika, kuasa hukum Mas Bechi, juga belum bersikap. Meski begitu, dia menghormati putusan hakim.  &nbsp;

Modus Bechi Perkosa Santriwati: Mandi Kemben, Merokok, dan Minum Wine

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/WhatsApp-Image-2022-11-17-at-18.50.08-1.jpg" alt="Terdakwa kasus pencabulan Mas Bechi dibawa ke ruang sidang. Alex Qomarulla/JawaPos" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pencabulan Mas Bechi dibawa ke ruang sidang. Alex Qomarulla/JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kuasa hukum terdakwa pencabulan santri, I Gede Pasek Suardika mempermasalahkan pasal yang menjerat kliennya, Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi.  Dalam sidang pembacaan vonis pada Kamis (17/11), Bechi dinilai melanggar pasal 289 KUHP juncto pasal 65 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang 8 Tahun 1981.  ”Bagi masyarakat yang tengah lapor sekarang lapor lagi nggak usah praperadilan. Karena kasus ini sudah SP3 tapi lanjut, untuk korban sama, untuk kasus sama, alat bukti sama,” ungkap I Gede Pasek Suardika pasca sidang.  Gede mempermasalahkan hal itu. Sebab, dalam laporan awal, Bechi kena pasal 284 KUHP. Kemudian dituntut di persidangan pasal 285 KUHP. Namun vonis final adalah pasal 289 KUHP.  ”SP3 itu harusnya. Undang-undang mengatur harusnya kasus sudah dihentikan. Kalau maju harusnya mengajukan permohonan dulu agar pengadilan tetap dilanjutkan,” papar Gede.  Dia juga ngotot bahwa pencabulan dam pemerkosaan yang dilakukan Bechi tidak pernah terjadi.  Padahal dalam amar putusan, hakim menjelaskan bahwa pencabulan terjadi lebih dari satu kali.  Karena itu, Gede menyatakan, pihaknya tidak dapat menerima putusan hakim. Hanya saja, dia mengaku tetap hormat pada putusan majelis hakim yang dipimpin hakim ketua Sutrisno.  ”Majelis hakim mengambil jalan tengah, tapi itu keyakinan hakim kita hormati. Ketika orang tidak melakukan, hukuman itu sesat,” ucap Gede.  Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tengku Firdaus mengatakan, pihaknya masih memiliki waktu 7 hari untuk pikir-pikir. ”Ya, kita hormati putusan majelis hakim hari ini (17/11),” ungkap Tengku Firdaus.  Sebab berdasar ketentuan pasal 67 KUHAP, JPU dan terdakwa diberikan hak yang sama untuk langkah hukum selanjutnya. ”Hak kami sama untuk menyikapi putusan hakim. Ketentuan pasal 233 ayat 2 KUHAP ada waktu 7 hari untuk pikir-pikir atas putusan ini,” papar Tengku Firdaus.  Ditanya soal masa tahanan yang berkurang karena MSAT memiliki anak kecil, Firdaus menyebut pihaknya akan mempelajari vonis tersebut. ”Kita akan pelajari dulu putusannya, masih ada waktu 7 hari ke depan kita akan mengambil sikap,” tutur Tengku Firdaus.  Anna Abdillah, kuasa hukum korban pencabulan dari terdakwa Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi, menyayangkan vonis yang dibacakan hari ini, Kamis (17/11). Dia menyayangkan pengurangan vonis penjara MSAT atau Mas Bechi tersebut. Sebab menurut dia, vonis 7 tahun penjara sangat ringan.  ”Vonisnya sangat jauh dari tuntutan JPU (Jaksa Penuntut Umum). Sangat jauh dari apa yang dituntut,” kata Anna.  Dengan vonis itu, Anna melihat hakim belum maksimal dalam melindungi korban kekerasan seksual.  ”Itu sangat disayangkan. Artinya di sini hakim dalam permasalahan kekerasan seksual belum orientasi pada pemenuhan hak korban,” tutur Anna.  Dia memastikan akan mendampingi JPU untuk proses banding. Anna meminta seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal kasus tersebut.  ”Dengan harapan bisa diputus tuntutan jaksa jadi harus dikawal terus sidangnya. Artinya putusan sidang pertama ini belum final. Jadi masih ada upaya hukum yang harus kita pantau bersama,” ucap Anna.

Hakim Sebut Terbukti Cabuli Santri, Kuasa Hukum Ngotot Tak Pernah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/WhatsApp-Image-2022-11-17-at-18.27.53.jpg" alt="Terdakwa kasus pencabulan pada santri Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) divonis hukuman 7 tahun. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus pencabulan pada santri Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) divonis hukuman 7 tahun. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anna Abdillah, kuasa hukum korban pencabulan dari terdakwa Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi, menyayangkan vonis yang dibacakan hari ini, Kamis (17/11). Dia menyayangkan pengurangan vonis penjara MSAT atau Mas Bechi tersebut. Sebab menurut dia, vonis 7 tahun penjara sangat ringan.  ”Vonisnya sangat jauh dari tuntutan JPU (Jaksa Penuntut Umum). Sangat jauh dari apa yang dituntut,” kata Anna.  Dengan vonis itu, Anna melihat hakim belum maksimal dalam melindungi korban kekerasan seksual.  ”Itu sangat disayangkan. Artinya di sini hakim dalam permasalahan kekerasan seksual belum orientasi pada pemenuhan hak korban,” tutur Anna.  Dalam proses hukum tersebut, ditambah dengan upaya yang tidak kooperatif dari terdakwa, membuat Anna melihat hakim tidak pro pada kasus kekerasan seksual. Di sisi lain, penyebutan nama korban yang jelas membuat Anna merasa kecewa.  ”Pada proses persidangan hakim menyebut jelas nama korban dan saksi ini sangat tragis padahal tahu korban dan saksi yang kasih keterangan itu di bawah LPSK. Kami sepenuhnya mendukung JPU untuk banding,” papar Anna.  Dia memastikan akan mendampingi JPU untuk proses banding. Anna meminta seluruh pihak untuk bersama-sama mengawal kasus tersebut.  ”Dengan harapan bisa diputus tuntutan jaksa jadi harus dikawal terus sidangnya. Artinya putusan sidang pertama ini belum final. Jadi masih ada upaya hukum yang harus kita pantau bersama,” ucap Anna.  Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tengku Firdaus mengatakan, pihaknya masih memiliki waktu 7 hari untuk pikir-pikir. ”Ya, kita hormati putusan majelis hakim hari ini (17/11),” ungkap Tengku Firdaus.  Sebab berdasar ketentuan pasal 67 KUHAP, JPU dan terdakwa diberikan hak yang sama untuk langkah hukum selanjutnya. ”Hak kami sama untuk menyikapi putusan hakim. Ketentuan pasal 233 ayat 2 KUHAP ada waktu 7 hari untuk pikir-pikir atas putusan ini,” papar Tengku Firdaus.  Ditanya soal masa tahanan yang berkurang karena MSAT memiliki anak kecil, Firdaus menyebut pihaknya akan mempelajari vonis tersebut. ”Kita akan pelajari dulu putusannya, masih ada waktu 7 hari ke depan kita akan mengambil sikap,” tutur Tengku Firdaus.  Sebelumnya, dakwaan pasal 285 KUHP tidak digunakan hakim karena persetubuhan tidak terbukti. Namun, majelis hakim memvonis Bechi dengan pasal 289 karena pencabulan terbukti.  Terdakwa kasus pencabulan pada santri Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) divonis hukuman 7 tahun penjara. Vonis itu dibacakan Ketua Majelis Hakim Sutrisno, Kamis (17/11) di Pengadilan Negeri Surabaya.  ”MSAT terbukti secara sah bersalah. Menjatuhkan vonis pada MSAT dengan pidana penjara 7 tahun,” tutur Sutrisno membacakan amar putusan.  Hakim beralasan karena putra tunggal kiai Muchtar Muthi itu memiliki anak kecil. Selain itu, bapak 4 anak ini juga disebut sebagai sosok yang paham agama.  ”Terdakwa masih muda dan masih punya kesempatan. Sebagai tulang punggung dan punya anak kecil-kecil. Mereka masih butuh kasih sayang ayah,” ungkap Sutrisno.  Masa tahanan itu juga berkurang karena menurut majelis hakim, suami dari Durrotun Mahsunnah itu mempermudah persidangan. ”Terdakwa belum pernah dihukum,” ucap Sutrisno.

Kuasa Hukum Korban Pencabulan Mas Bechi Minta JPU Ajukan Banding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/WhatsApp-Image-2022-11-17-at-18.13.41.jpg" alt="Kericuhan di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya usai pembacaan vonis terhadap terdakwa kasus pencabulan mas Bechi. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kericuhan di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya usai pembacaan vonis terhadap terdakwa kasus pencabulan mas Bechi. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Keluarga, simpatisan, dan pendukung terdakwa kasus pencabulan santri Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi menyerang wartawan yang meliput sidang pembacaan vonis di Ruang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (17/11).  Bentuk penyerangan yang dilakukan beragam. Di antara mereka memarahi wartawan karena mengambil gambar Durrotun Mahsunnah, istri MSAT, dan Shofwatul Ummah, ibunda MSAT. ”Mau apalagi? Mau ambil apalagi?” tanya Sunnah, panggilan Durrotun Mahsunnah, sambil berteriak pada wartawan.  Ponsel dan kamera wartawan juga sempat dihalau simpatisan. Beberapa wartawan pun mundur. ”Cukup! Media tidak fair! Ini semua zalim!” teriak para simpatisan.  Tim JawaPos.com yang sedang meliput pun terkena pukulan ibu-ibu simpatisan. ”Lapo maneh? Opo sing mbok goleki?” (Apalagi? Apa yang kamu cari lagi?) tanya dia sambil memukul bagian dada wartawan.  Anak KH Muchtar Muthi yang juga pemilik Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang itu divonis penjara 7 tahun. Vonis terhadap Moch Subchi Azal Tsani (MSAT), terdakwa kasus pencabulan santri itu berkurang cukup banyak dari tuntutan JPU.  Awalnya, putra pendiri dan pemilik Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang itu dituntut JPU penjara 16 tahun dengan dakwaan pasal berlapis. Namun dalam sidang pembacaan vonis pada Kamis (17/11), di Pengadilan Negeri Surabaya, Ketua Hakim Sutrisno memutuskan untuk memotong masa tahanan menjadi hanya 7 tahun penjara.  ”Pasal 289 KUHP juncto pasal 65 ayat 1 KUHP dan UU 8 Tahun 1981. MSAT terbukti secara sah bersalah. Menjatuhkan vonis pada MSAT dengan pidana penjara 7 tahun,” tutur Sutrisno membacakan amar putusan.  Hakim beralasan karena putra tunggal kiai Muchtar Muthi itu memiliki anak kecil. Selain itu, Bapak 4 anak ini juga disebut sebagai sosok yang paham agama.  ”Terdakwa masih muda dan masih punya kesempatan. Sebagai tulang punggung dan punya anak kecil-kecil. Mereka masih butuh kasih sayang ayah,” ungkap Sutrisno.  Masa tahanan itu juga berkurang karena menurut majelis hakim, suami dari Durrotun Mahsunnah itu mempermudah persidangan. ”Terdakwa belum pernah dihukum,” ucap Sutrisno.  Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tengku Firdaus mengatakan, pihaknya masih memiliki waktu 7 hari untuk pikir-pikir. ”Ya, kita hormati putusan majelis hakim hari ini (17/11),” ungkap Tengku Firdaus.  Sebab berdasar ketentuan pasal 67 KUHAP, JPU dan terdakwa diberikan hak yang sama untuk langkah hukum selanjutnya. ”Hak kami sama untuk menyikapi putusan hakim. Ketentuan pasal 233 ayat 2 KUHAP ada waktu 7 hari untuk pikir-pikir atas putusan ini,” papar Tengku Firdaus.  Ditanya soal masa tahanan yang berkurang karena MSAT memiliki anak kecil, Firdaus menyebut pihaknya akan mempelajari vonis tersebut. ”Kita akan pelajari dulu putusannya, masih ada waktu 7 hari ke depan kita akan mengambil sikap,” tutur Tengku Firdaus.

Marah Divonis 7 Tahun, Pendukung Mas Bechi Serang Wartawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/WhatsApp-Image-2022-11-17-at-17.39.41.png" alt="Kericuhan di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya usai pembacaan vonis terdakwa kasus pencabulan Moch Subchi Azal Tsani. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kericuhan di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya usai pembacaan vonis terdakwa kasus pencabulan Moch Subchi Azal Tsani. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Masa tahanan Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) berdasar vonis hakim berkurang cukup banyak dari tuntutan jaksa penuntut umum. Dari tuntutan 16 tahun, hakim memvonis Mas Bechi terdakwa kasus pencabulan santri itu, 7 tahun penjara. Berkurang cukup banyak 9 tahun.  Awalnya, putra pendiri dan pemilik Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang itu dituntut JPU penjara 16 tahun dengan dakwaan pasal berlapis. Namun dalam sidang pembacaan vonis pada Kamis (17/11), di Pengadilan Negeri Surabaya, Ketua Hakim Sutrisno memutuskan untuk memotong masa tahanan menjadi hanya 7 tahun penjara.  ”Pasal 289 KUHP juncto pasal 65 ayat 1 KUHP dan UU 8 Tahun 1981. MSAT terbukti secara sah bersalah. Menjatuhkan vonis pada MSAT dengan pidana penjara 7 tahun,” tutur Sutrisno membacakan amar putusan.  Hakim beralasan karena putra tunggal kiai Muchtar Muthi itu memiliki anak kecil. Selain itu, Bapak 4 anak ini juga disebut sebagai sosok yang paham agama.  ”Terdakwa masih muda dan masih punya kesempatan. Sebagai tulang punggung dan punya anak kecil-kecil. Mereka masih butuh kasih sayang ayah,” ungkap Sutrisno.  Masa tahanan itu juga berkurang karena menurut majelis hakim, suami dari Durrotun Mahsunnah itu mempermudah persidangan. ”Terdakwa belum pernah dihukum,” ucap Sutrisno.  Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tengku Firdaus mengatakan, pihaknya masih memiliki waktu 7 hari untuk pikir-pikir. ”Ya, kita hormati putusan majelis hakim hari ini (17/11),” ungkap Tengku Firdaus.  Sebab berdasar ketentuan pasal 67 KUHAP, JPU dan terdakwa diberikan hak yang sama untuk langkah hukum selanjutnya. ”Hak kami sama untuk menyikapi putusan hakim. Ketentuan pasal 233 ayat 2 KUHAP ada waktu 7 hari untuk pikir-pikir atas putusan ini,” papar Tengku Firdaus.  Ditanya soal masa tahanan yang berkurang karena MSAT memiliki anak kecil, Firdaus menyebut pihaknya akan mempelajari vonis tersebut. ”Kita akan pelajari dulu putusannya, masih ada waktu 7 hari ke depan kita akan mengambil sikap,” tutur Tengku Firdaus.

Punya Anak Kecil dan Paham Agama, Hakim Vonis Bechi 7 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/WhatsApp-Image-2022-11-17-at-17.26.48.jpg" alt="Massa pendukung Mas Bechi ricuh tak puas atas vonis 7 tahun penjara yang dijatuhkan hakim PN Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Massa pendukung Mas Bechi ricuh tak puas atas vonis 7 tahun penjara yang dijatuhkan hakim PN Surabaya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Zalim! Durrotun Mahsunnah atau Elin Rianda berteriak kencang. Dia adalah istri dari Moch Subchi Azal Tsani, terdakwa pencabulan santri Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang.  Sunnah, sapaannya, berteriak karena tak terima suaminya divonis penjara selama 7 tahun. Dia menangis kencang dan kembali berteriak.  ”Zalim! Hakim zalim! (Minta) Banding!” teriak dia.  Suasana ruang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya pun makin tak terkendali. Ratusan simpatisan merangsek masuk ke dalam ruangan.  ”Ini zalim! Mana ada (hubungan) suka sama suka tapi dipenjara!” teriak simpatisan.  Moch Bechi, sapaan MSAT, langsung dibawa ke Lapas Klas 1 Medaeng Surabaya lewat pintu lain. Sunnah bersama ibu mertuanya, Shofwatul Ummah, meminta untuk bertemu Mas Bechi.  ”Saya istrinya! Saya mau ketemu suami saya!” teriak Durrotun Mahsunnah.  Namun hakim tak mengabulkan keinginan Sunnah. Bechi sudah dibawa keluar dari pintu samping Ruang Cakra.  Puluhan simpatisan yang sudah memadati ruangan pun ikut berdiri dan berteriak pada hakim.  Dalam pembacaan amar putusannya, ketua hakim Sutrisno membacakan salah satu kesimpulan. Yakni bahwa putra tunggal kiai kondang Muchtar Muthi itu menyetubuhi santri lebih dari 1 kali.  Namun saat itu, MSAT atau Mas Bechi memiliki hubungan spesial dengan MNK, korban yang juga menjadi santrinya.

Mas Bechi Divonis 7 Tahun, Sidang Kasus Pencabulan Berakhir Ricuh

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221117-WA0068.jpg" alt="Suasana sidang dengan terdakwa Moch Subchi Azal Tsani. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Suasana sidang dengan terdakwa Moch Subchi Azal Tsani. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Terdakwa kasus pencabulan pada santri Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Mas Bechi divonis hukuman 7 tahun penjara. Vonis itu dibacakan Ketua Majelis Hakim Sutrisno, Kamis (17/11), di Pengadilan Negeri Surabaya.  ”Pasal 289 KUHP juncto pasal 65 ayat 1 KUHP dan UU 8 Tahun 1981. Mengadili MSAT terbukti sah bersalah. Menjatuhkan pidana pada MSAT dengan pidana penjara 7 tahun,” papar Sutrisno.  Masa pidana itu berkurang dari tuntutan awal, yakni 16 tahun. Alasannya karena putra tunggal kiai kondang Muchtar Muthi itu memiliki tanggungan keluarga.  ”Terdakwa masih muda dan masih punya kesempatan. Sebagai tulang punggung dan punya anak kecil-kecil. Mereka masih butuh kasih sayang ayah,” ungkap Sutrisno.  Masa tahanan itu juga berkurang karena ayah dari 4 anak itu disebut hakim mempermudah persidangan. ”Terdakwa belum pernah dihukum,” ujar Sutrisno.  Sebelumnya, Nyai Shofwatul Ummah, ibunda terdakwa kasus pencabulan santri, Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) alias Bechi, mengatakan bahwa kasus yang menimpa anaknya adalah ulah jin Tomang.  Bu Nyai, sapaannya, merupakan istri Kiai Muchtar Muthi, pendiri dan pemilik Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang.  Hari ini, Kamis (17/11), dia hadir di Pengadilan Negeri Surabaya bersama menantu yang juga istri Mas Bechi, Erlian Rinda atau Durrotun Mahsunnah. Keduanya memberikan dukungan kepada Mas Bechi. Sebab hari ini (17/11) merupakan penentuan atas kasus Mas Bechi.  Hadir pada pukul 09.35 WIB, Nyai Shofwatul menemui ribuan simpatisan . Dia mengenakan pakaian serba kuning dan berjalan di belakang mantunya.  ”Semuanya jangan sedih ya, jangan sedih apapun putusannya,” ujar Bu Nyai di ruang tunggu pengadilan, Kamis (17/11).  Kepada massa simpatisan dari berbagai wilayah di Indonesia itu, dia memastikan bahwa putranya tak bersalah. Dia juga mengklaim bahwa putra tunggalnya itu tak pernah mencabuli santri.  "Di balik semua ini adalah ulahnya Jin Tomang,” ucap Bu Nyai.  Shofwatul juga bergabung bersama para simpatisan menyambut Bechi. Saat Bechi datang, seluruh massa saling berteriak. ”Mas Bechi bebas, Mas Bechi bebas,” seru massa.  Bechi laku masuk ke dalam ruang sidang. Di saat yang sama, massa menggelar doa bersama di luar gedung Pengadilan Negeri Surabaya. ”Mari kita doakan supaya mas Bechi bebas,” ujar mereka.

Terbukti Cabuli Santri, Mas Bechi Divonis 7 Tahun Penjara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mas bechi

Berita Terkini