<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/09/komisi-viiii-3156904513.jpg" alt="Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang (dua dari kiri) dalam pembukaan Mudzakarah Perhajian 2024 di Bandung (7/11) malam. (Hilmi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang (dua dari kiri) dalam pembukaan Mudzakarah Perhajian 2024 di Bandung (7/11) malam. (Hilmi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;- Kinerja investasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mendapat perhatian dari Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang. Politisi PKB itu berharap BPKH bisa meningkatkan keuntungan investasinya. Sehingga bisa lebih maksimal untuk membantu pembiayaan jamaah haji.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Harapan tersebut disampaikan Marwan dalam pembukaan Mudzakarah Perhajian 2024 di Bandung pada Kamis (7/11) malam. Marwan mengungkapkan saat ini dana haji yang dikelola BPKH sekitar Rp 135 triliun sampai Rp 150 triliun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hasil investasinya baru Rp 10 triliun sampai Rp 11 triliun setiap tahun," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Marwan menuturkan dari hasil investasi tersebut, sebanyak Rp 8,5 triliun untuk penyelenggaraan haji. Kemudian sisanya sekitar Rp 4 triliun dibagikan kepada virtual account seluruh calon jamaah haji yang antre.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Marwan berharap BPKH bisa meningkatkan hasil investasinya. Syukur-syukur bisa memperoleh keuntungan investasi mencapai Rp 15 triliun dalam setahun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Supaya bisa meningkatkan hasil investasi dana haji, Marwan mengatakan BPKH harus terus meningkatkan porsi investasi langsung.&nbsp;Misalnya bekerja sama dengan mitra di Saudi, untuk mengelola hotel di Makkah atau Madinah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain digunakan untuk jamaah haji, juga bisa disewakan kepada jamaah umrah. Investasi dana haji juga bisa diwujudkan dengan pembelian pesawat terbang. Di luar musim haji, pesawat itu disewakan ke maskapai nasional.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Marwan mengatakan, kampanye BPKH supaya masyarakat daftar haji saat usia muda, hanya membuat antrian semakin panjang. Dia lebih sepakat BPKH fokus meningkatkan hasil investasinya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Supaya keberadaan BPKH benar-benar dirasakan manfaatnya oleh calon jamaah haji.&nbsp;Soal biaya haji 2025, Marwan menegaskan masih menunggu usulan dari Kemenag. Kemudian dibahas dalam Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Marwan berharap biaya haji tahun depan yang menjadi tanggungan jamaah tetap di kisaran Rp 50 juta. Jika beban biaya haji jamaah mencapai Rp 60 juta bahkan lebih, akan memberatkan jamaah. Serta membuat potensi pembatalan haji meningkat.</div>

Marwan Dasopang mengungkapkan saat ini dana haji yang dikelola BPKH sekitar Rp 135 triliun sampai Rp 150 triliun.

Ringankan Beban Jamaah Haji, Ketua Komisi VIII DPR Harap BPKH Bukukan Hasil Investasi Rp 15 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/11/72AA6A32-FDB8-493E-8665-E7C8C165A8F7-4205686149.jpeg" alt="Polwan saat membantu jamaah haji Indonesia yang kepanasan di Masjid Nabawi" width="100%">
<figcaption>Polwan saat membantu jamaah haji Indonesia yang kepanasan di Masjid Nabawi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pembentukan pansus haji masih menuai menuai polemik. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menegaskan bahwa Pansus Angket Haji dibuat karena Kementerian Agama (Kemenag) tidak memberikan data dan keterangan memadai terkait pelaksanaan haji. "Dalam rapat antara Komisi VIII dan Kemenag terjadi kebuntuan. Komisi VIII tidak mendapatkan data dan keterangan yang memadai," ujar Marwan kepada wartawan, Senin (28/7). Anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara itu menyampaikan, ketertutupan Kemenag membuat Komisi VIII bersepakat membentuk pansus. Dengan harapan bisa memberikan transparansi kepada publik. "Ketertutupan kemenag, membuat Komisi VIII bersepakat membongkat data yang tertutup itu melalui Pansus Angket, terutama penggunaan visa hak jamaah haji reguler yang tidak diberikan kepada jamaah yang sudah antre berpuluh tahun," ujar Marwan. Marwan menegaskan, Pansus Angket Haji murni urusan pekerjaan. Pansus dibentuk bukan atas sentimen pribadi anggota DPR. "Tidak ada urusannya dengan pribadi-pribadi. Sekali lagi saya tegaskan ini murni pekerjaan," ucapnya. Marwan menambahkan, Pansus Angket Haji fokus pada masalah-masalah yang dipertanyakan masyakarat seperti, dugaan terjadi penyelewengan penggunaan visa haji. "Nggak ada urusanya dengan PKB atau PBNU. Jangan kebakaran jenggot. Ini murni urusan Kementerian Agama. Bukan urusan PKB atau PBNU," tutupnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menegaskan bahwa Pansus Angket Haji dibuat karena Kemenag tidak transparan.

Komisi VIII DPR Klaim Pembentukan Pansus Haji Dipastikan Murni Urusan Umat, Bukan Kepentingan Pribadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/JKT-1-MARUF-BERTEMU-CAK-IMIN-FED-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyoroti meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Kalimantan Tengah dan Riau. Untuk itu PKB mengeluarkan tujuh poin pernyataan sikap.  Ketua DPP PKB, Marwan Dasopang mengatakan, poin pertama adalah mendorong dilakukannya langkah-langkah pemadaman karhutla secara efeksi. Pemadaman karhutla perlu kerja sama banyak pihak.  "Dilakukannya langkah-langkah secara efektif dan sistematis dengan melibatkan multistakeholder," ujar Marwan dalam konferensi persnya di di Gedung DPR, Jakarta‎, Senin (23/9).  Kedua, lanjut Marwan, perlu adanya sinergi penanganan yang khusus dalam memadamkan karhutla ini. Sehingga tidak lagi timbul jatuhnya korban jiwa.  "Karena ini menyebabkan jatuhnya korban dan kerugian pada banyak aspek, ekonomi, sosial, kesehatan juga pendidikan," katanya.  Ketiga, pemerintah juga perlu memberikan pelayanan sebaik-baiknya untuk para korban karhutla. Hal ini juga termasuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mengatasi kebakaran ini.  Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini menambahkan, poin keempat adalah meminta pemilik lahan ‎yang terbakar bertanggungjawab. "Harus bertanggung jawab untuk menanggulangi bencana kebakaran dengan upaya pemadaman dan juga pencegahan," tuturnya.  "Ini kan kebakaran karena dibakar. Jadi, kalau ada orang mau tebang-tebang lahan ditunggui saja. Karena, nanti akan dibakar," tambahnya.  Poin kelima, PKB mendorong pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan dan optimalisasi program pencegahan karhutla. "Keenam, dalam rangka efektivitas dan mencegah peristiwa karhutla, DPP PKB merekomendasikan didirikannya lembaga penanganan bencana menjadi setingkat kementerian," katanya.  Ketujuh, mengimbau kader-kader PKB untuk membantu memadamkan karhutla. Hal ini sejalan dengan instruksi Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar.  "Mengajak untuk bahu membahu saling tolong-menolong pada masyarakat dan korban," pungkasnya.

Cak Imin Instruksikan Kader PKB Bantu Korban Karhutla dan Padamkan Api

Marwan Dasopang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Marwan Dasopang

Berita Terkini

Ringankan Beban Jamaah Haji, Ketua Komisi VIII DPR Harap BPKH Bukukan Hasil Investasi Rp 15 Triliun

Komisi VIII DPR Klaim Pembentukan Pansus Haji Dipastikan Murni Urusan Umat, Bukan Kepentingan Pribadi

Cak Imin Instruksikan Kader PKB Bantu Korban Karhutla dan Padamkan Api

Download Aplikasi JawaPos.com