<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/05/IMG-20241205-WA0060-3979409746.jpg" alt="Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara saat meninjau kesiapan relokasi warga penghuni kolong jembatan Taman Sari di Bandung Jawa Barat pada Kamis (5/12). (dok. Kementerian PKP)" width="100%">
<figcaption>Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara saat meninjau kesiapan relokasi warga penghuni kolong jembatan Taman Sari di Bandung Jawa Barat pada Kamis (5/12). (dok. Kementerian PKP)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bakal memindahkan warga kolong jembatan Bandung, Jawa Barat ke Rumah Susun (Rusun) Rancaekek dan Rusun Solokan Jeruk.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara saat meninjau kesiapan relokasi warga penghuni kolong jembatan Taman Sari di Bandung Jawa Barat pada Kamis (5/12) didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat dan Walikota Bandung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Ara berharap dengan pemindahan ini dapat membuat warga Bandung dapat hidup lebih layak. Dengan begitu, pemerintah bekerja sama dengan BUMN dan Pemda nantinya akan mempercantik kolong jembatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/015391740/pilkada-jakarta-diyakini-2-putaran-pendukung-prabowo-gibran-diharapkan-bergerak-menangkan-rido">Pilkada Jakarta Diyakini 2 Putaran, Pendukung Prabowo-Gibran Diharapkan Bergerak Menangkan RIDO</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya berharap dengan dilaksanakannya relokasi ini warganya dapat hidup lebih layak dan juga kotanya jadi lebih indah. Kami juga dalam pembahasan dengan Menteri BUMN dan Pemda dalam membuat desain yang baik untuk kolong jembatan ini," kata Ara dalam keterangannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Ara mengatakan ada sekitar 100 Kepala Keluarga (KK) yang rencananya akan direlokasi ke rusun Rancaekek dan Solokan Jeruk pada sekitar tanggal 20 Desember 2024 nanti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya mengapresiasi kinerja Walikota dan Sekda yang bergerak cepat dan bekerja sama secara substansial menangani hal ini dan bisa menjadi contoh untuk daerah-daerah lain," lanjut Menteri Ara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya memindahkan warga kolong jembatan ke rusun, Menteri Ara memastikan bahwa pemerintah ke depan akan membantu pemberdayaan kepada para penghuni russun. Salah satunya dengan membantu menambah penghasilan keluarga dengan kegiatan merajut baju dan membuat souvenir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015391730/detik-detik-satpol-pp-gagalkan-tawuran-remaja-di-tengah-kota-surabaya">Detik-Detik Satpol PP Gagalkan Tawuran Remaja di Tengah Kota Surabaya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga ke depan, kata Ara, warga yang direlokasi dari kolong jembatan dapat mempunyai kemandirian secara ekonomi. Apalagi, setelah disewakan gratis, masyarakat yang tinggal di rusun akan dikenakan biaya sewa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga saat biaya sewa gratis habis, sewa ditahun berikutnya tidak memberatkan dan penghuni sudah memiliki pekerjaan tetap dan kegiatan yang dapat menopang kehidupan mereka. Tujuannya agar penghuni mempunyai perubahan dalam peningkatan kesejahteraan dibanding tinggal di permukiman sebelumnya," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi kawasan Rusun Rancaekek yang disebut apartemen transit ini berlokasi di Jalan Cipanas Rancaekek Kabupaten Bandung dengan total 7 tower dengan rata-rata 98 unit hunian tipe 27 lengkap dengan fasilitas meubelair.</div>

Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara saat meninjau kesiapan relokasi warga penghuni kolong jembatan Taman Sari di Bandung Jawa Barat.

Menteri PKP Maruarar Bakal Pindahkan Warga Kolong Jembatan di Bandung ke Rusun Rancaekek dan Solokan Jeruk

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/25/OTT-Gubernur-Maluku-Fedrik-Tarigan-2JPG-4029293720.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tetap mencari daftar pencarian orang (DPO) Harun Masiku. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata tidak mempermasalahkan terkait sayembara yang dilakukan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang menggelar sayembara dengan hadiah Rp 8 miliar, jika berhasil menangkap Harun Masiku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alexander Marwata menyatakan pihaknya tidak merasa didahului terkait adanya sayembara dalam menemukan Harun Masiku. Menurutnya, itu langkah yang baik dalam membantu kinerja KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Apanya yang mendahului? KPK kan tetap mencari HM hanya sampai dengan saat ini kan belum dapat. Kalau ada masyarakat yang mau membantu kan baik," kata Alex kepada wartawan, Jumat (29/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menegaskan, peran serta masyarakat sangat penting bagi kerja-kerja pemberantasan korupsi. Karena itu, pihaknya mengapresiasi langkah Maruarar Sirait yang akan memberikan hadiah uang Rp 8 miliar bagi pihak yang menemukan Harun Masiku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Peran serta masyarakat sangat penting dalam pemberantasan korupsi," tegas Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait alias Ara sebelumnya mengakui, akan memberikan hadiah Rp 8 miliar kepada mereka yang berhasil menemukan Harun Masiku, yang merupakan salah satu buronan&nbsp;KPK. Ara menyebut hal itu menjadi salah satu bentuk partisipasi publik agar di negara ini tidak ada orang yang kebal hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya dong, kita kan partisipasi publik. Kita kan berharap negara ini tidak ada (yang) kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?" ucap Ara disela kunjungan kerjanya di Stasiun Manggarai, Jakarta, Rabu (27/11).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Ia menduga, Harun Masiku yang tak kunjung ditangkap telah melibat orang besar di dalamnya. Sehingga, kata dia, dirinya tertarik untuk berpartisipasi dalam pengungkapannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dengan begitu, lanjut Ara, hukum di negara Indonesia tidak boleh kalah dengan koruptor. Sehingga dipastikan tidak ada orang yang kebal hukum di negara ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menurut saya pasti ini kan melibatkan kasus besar, melibatkan orang besar. Ya, kita partisipasi dong. Sebagai warga negara, saya diberkati sama Tuhan, saya ada rezeki," ujar Ara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015363210/kpk-apresiasi-sikap-maruarar-sirat-yang-gelar-sayembara-penemu-harun-masiku-dapat-rp-8-miliar">KPK Apresiasi Sikap Maruarar Sirat yang Gelar Sayembara Penemu Harun Masiku Dapat Rp 8 Miliar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Kita&nbsp;<em>pengen</em>&nbsp;negara ini tidak kalah dengan koruptor. Orang tanah koruptor saja kita jadikan rumah buat rakyat. Jadi nggak boleh ada orang yang kebal hukum di negara ini," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menilai, soal kasus yang menjerat Harun Masiku itu sudah lama tidak ada perkembangan. Oleh sebabnya, dia mengambil inisiatif sebagai orang pribadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena sudah lama-lama nggak ada perkembangannya, saya mengambil inisiatif sebagai pribadi boleh dong, untuk memberikan semangat kepada masyarakat. Dan saya dapat respons positif. Jadi, banyak yang semangat untuk bisa memberikan informasi, mencari Harun Masiku," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Alexander Marwata menyatakan pihaknya tidak merasa didahului terkait adanya sayembara dalam menemukan Harun Masiku.

KPK Tak Merasa Dilangkahi Menteri PKP Maruarar Sirait Terkait Pencarian Harun Masiku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/02/JKT_MENTERI-PKP-RESMIKAN-PERUMAHAN-MBR_HANUNG-HAMBARA_01112024-2-4126418693.jpg" alt="Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meresmikan pembangunan rumah gratis program tiga juga rumah di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (01/11/2024). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meresmikan pembangunan rumah gratis program tiga juga rumah di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (01/11/2024). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara, mengusulkan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp48,4 triliun. Tambahan dana ini salah satunya untuk memenuhi kebutuhan dana Program 3 Juta Rumah untuk masyarakat.</p> <p dir="ltr">Ara menyampaikan, saat ini Kementerian Perumahan yang dipimpinnya hanya diberi anggaran sebesar Rp 5,1 triliun. Padahal, kata Ara, menurut hitung-hitungan satuan tugas perumahan era Presiden Prabowo Subianto, anggaran untuk program 3 juta rumah mencapai Rp 53,6 triliun.</p> <p dir="ltr">"Saat ini jumlah anggaran yang tersedia untuk 2025 hanya Rp 5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah Rp 53,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp 48,4 triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu dalam penganggaran Kementerian PKP," kata Menteri Ara dalam keterangannya, ditulis Minggu (17/11).</p> <p dir="ltr">Dia menjelaskan, pihaknya sangat mengharapkan dukungan dan masukan dari Kementerian Keuangan terkait dengan usulan program dan kebutuhan anggaran Kementerian PKP. Pada kesempatan itu, Ara juga meminta agar Kemenkeu mengirimkan pegawai serta pejabat yang berkompeten untuk membantu serta menduduki jabatan di Kementerian PKP.</p> <p dir="ltr">"Hal itu dilakukan agar pelaksanaan program perumahan yang sudah direncanakan dapat terkoordinasi dengan baik serta mendapatkan dukungan pengawasan dari Kementerian Keuangan," jelasnya.</p> <p dir="ltr">Lebih lanjut, Ara membeberkan bahwa Kementerian PKP juga akan mendorong skema pembiayaan perumahan yang mudah diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini, koordinasi dengan sejumlah bank penyalur subsidi perumahan juga akan terus ditingkatkan.</p> <p dir="ltr">Sehingga, kata dia, target dan jumlah rumah bersubsidi bisa lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, Kementerian PKP juga telah merencanakan peningkatan target dan perubahan proporsi dukungan pembiayaan perumahan.</p> <p dir="ltr">Hal itu diperlukan agar pembiayaan perumahan tidak selalu mengandalkan anggaran APBN tapi juga dari pendanaan perbankan. "Kami menargetkan rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 menjadi 800.000. Selain itu juga mendorong pendanaan KPR FLPP dan SBUM serta perubahan proporsi APBN dan Bank yang sebelumnya 75 : 50 menjadi 50:50 sehingga akan menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mengakses rumah subsidi," pungkas Menteri Ara.</p> <p dir="ltr">&nbsp;</p>

"Kami menargetkan rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 menjadi 800.000. Selain itu juga mendorong pendanaan KPR FLPP dan SBUM," kata Ara.

Realisasikan Program 3 Juta Rumah, Menteri PKP Maruarar Usul Tambah Anggaran ke Kemenkeu sebesar Rp 48,4 Triliun 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/usai-pemilu-2019-pdip-yakin-gerindra-akan-merapat-ke-jokowi_m_.jpg" alt="Politikus PDIP sekaligus Influencer Tim Kemenangan Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma" width="100%">
<figcaption>Politikus PDIP sekaligus Influencer Tim Kemenangan Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma</figcaption>
</figure><p></p><br /> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Politikus PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengatakan, usai Pemilu 2019 Gerindra kemungkinan tidak akan lagi menjadi partai oposisi. Karena pasangan Jokowi - Ma'ruf akan menang di Pilpres.</p><br /> <p>"Tentu keyakinan kami menang, tentu saja Gerindra sangat mungkin masuk ke dalam pemerintahan, itu pandangan saya dan harapan kita ingin mempersatukan semuanya," kata Maruarar di kantor SMRC, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/3).</p><br /> <p>Calom legislatif dapil Bogor, Jawa Barat ini menjelaskan, Jokowi itu selera publik, karena faktanya belum pernah kalah dalam kompetisi politik apa pun.</p><br /> <p>"Jokowi dalam dunia politik telah tercatat semenjak menjabat sebagai Wali Kota Solo selama dua periode. Kemudian pada 2012 Jokowi memenangkan Pilkada DKI Jakarta, kemudian memenangkan Pilpres 2014," paparnya.</p><br /> <p>Sementara itu, lanjut Ara, capres 02 Prabowo Subianto disebut kurang mendapat kepercayaan publik. Karena pada 2009 dan 2014 Prabowo kalah dalam Pilpres.</p><br /> <p>"Kenyataannya Pak Prabowo belum mampu merebut kepercayaan rakyat. Itu fakta-faktanya," tegas Ara.</p><br /> <p>Selain itu, Ara menyebut elektabilitas paling tinggi di Indonesia menurut lembaga survei sampai saat ini masih di duduki oleh Jokowi dan Prabowo.</p><br /> <p>"Kalau kita kaji dengan cermat dan objektif, memang politik Indonesia hari ini dari segi elektabilitas dan kepercayaan publik memang yang paling dipercaya Jokowi dan Prabowo," pungkasnya.</p><br /> <p>Sebelumnya, lembaga survei Saiful Muzani Research and Consulting (SMRC) menyebut elektabilitas Jokowi-Ma'ruf unggul 23 persen dari Prabowo-Sandi. Jika Pilpres digelar saat survei berlangsung, Jokowi-Maruf akan meraih suara 54,9 persen. Sedangkan Prabowo-Sandiaga 32,1 persen dan&nbsp;undecided voters&nbsp;atau yang belum menentukan pilihan tinggal 13 persen.&nbsp;</p><br /> <p>"Undecided voters&nbsp;13 persen kalaupun ditambahkan untuk paslon Prabowo-Sandi tetap masih selisihnya 10 persen. Angka ini lebih besar dari selisih Pilpres 2014 yang sekitar 6 persen," kata Direktur Riset SMRC, Deni Irvani di&nbsp;Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/3).</p><br /> <p></p><br /> <p></p>

Usai Pemilu 2019, PDIP Yakin Gerindra Akan Merapat ke Jokowi

marurar sirait

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#marurar sirait

Berita Terkini

Menteri PKP Maruarar Bakal Pindahkan Warga Kolong Jembatan di Bandung ke Rusun Rancaekek dan Solokan Jeruk

KPK Tak Merasa Dilangkahi Menteri PKP Maruarar Sirait Terkait Pencarian Harun Masiku

Realisasikan Program 3 Juta Rumah, Menteri PKP Maruarar Usul Tambah Anggaran ke Kemenkeu sebesar Rp 48,4 Triliun

Usai Pemilu 2019, PDIP Yakin Gerindra Akan Merapat ke Jokowi

Download Aplikasi JawaPos.com