<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/08/Screenshot_2024-11-08-19-43-44-264_comgoogleandroidgm-edit-1658824192.jpg" alt="Sekda DKI Jakarta Marullah Matali memberikan keterangan usai pelantikan di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (8/11/2024). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekda DKI Jakarta Marullah Matali memberikan keterangan usai pelantikan di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (8/11/2024). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Sekretaris Daerah (Sekda) Jakarta Marullah Matali menyebut bahwa antusiasme kurban tahun ini meningkat. Banyak pihak, mulai dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta hingga jajaran ASN ikut serta dalam kurban yang dikoordinasikan Pemprov DKI Jakarta.</p> <p>&ldquo;Kelihatannya banyak orang yang berkurban. Alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat,&rdquo; ujar Marullah saat ditemui usai salat Iduladha di Balai Kota Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (6/6).</p> <p>Menurutnya, daging kurban akan disalurkan secara merata ke seluruh wilayah Jakarta dan diprioritaskan bagi warga yang membutuhkan. Ia berharap pembagian daging ini bisa menyentuh masyarakat yang jarang menikmati lauk istimewa seperti daging.</p> <p>&ldquo;Nanti ada daging kurban yang akan dibagikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi warga yang membutuhkan daging kurban, yang jarang-jarang makan daging,&rdquo; ucap Marullah.</p> <p>Pemotongan hewan kurban dilakukan secara higienis dan profesional di Rumah Potong Hewan (RPH) milik BUMD Dharma Jaya.</p> <p>Marullah menyebutkan, selain di Balai Kota, Gubernur Pramono dan Wagub Rano juga menyerahkan hewan kurban untuk disembelih di lingkungan masyarakat.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Pak gubernur dan wakil gubernur kemarin sudah menyerahkan langsung,&rdquo; katanya.</p> <p>Di tengah suasana libur panjang, perayaan Iduladha di ibu kota berlangsung meriah. Ribuan warga Jakarta memadati masjid-masjid untuk salat Id bersama.</p> <p>&ldquo;Hari ini semarak, ramai sekali. Orang pada salat id. Ini kan juga pas hari Jumat dan alhamdulillah hampir seluruh dunia Iduladhanya bareng dan di Jakarta tadi saya lihat semarak sekali, masjid-masjid diramaikan oleh jemaah,&rdquo; tuturnya.</p>

Sekda Jakarta Marullah Matali menyatakan antusiasme kurban meningkat, daging kurban akan disalurkan ke warga yang membutuhkan.

Antusiasme Kurban di Jakarta Meningkat, Sekda Marullah: Untuk yang Jarang Makan Daging, Semoga Bermanfaat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/08/Screenshot_2024-11-08-19-43-44-264_comgoogleandroidgm-edit-1658824192.jpg" alt="Sekda DKI Jakarta Marullah Matali memberikan keterangan usai pelantikan di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (8/11/2024). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekda DKI Jakarta Marullah Matali memberikan keterangan usai pelantikan di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (8/11/2024). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;&ndash; Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Marullah Matali resmi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan tindak pidana korupsi. Laporan itu memicu sorotan tajam, terutama karena menyeret nama anak kandungnya sendiri.</p> <p>Dalam pantauan JawaPos.com, Marullah tampak menghindari awak media saat dicecar pertanyaan di Balai Kota, Rabu (14/5). Ia memilih bungkam dan menunjukkan gestur tak biasa: menutup mulutnya dengan tangan.</p> <p>&ldquo;Shut saya gak (ngomong). Cukup ya,&rdquo; ujar Marullah singkat, sambil tetap menutup mulut dengan tangan.</p> <p>Tak hanya itu, Marullah juga enggan menjawab terkait pengangkatan anaknya, Muhammad Fikri Makarim (Kiky), sebagai Tenaga Ahli Sekda. Lagi-lagi, ia hanya membalas dengan aksi tutup mulut.</p> <p>Sebelumnya, laporan terhadap Marullah dilayangkan oleh ASN Pemprov DKI, Wahyu Handoko, yang menuding sang sekda menyalahgunakan wewenang.</p> <p>Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan tersebut dan akan segera melakukan telaah mendalam.</p> <p>&ldquo;KPK secara umum akan melakukan telaah kepada setiap pengaduan masyarakat yang masuk untuk melihat validitas informasi dan keterangan yang disampaikan dalam laporan tersebut,&rdquo; kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.</p> <p>Langkah awal KPK adalah melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) demi memastikan ada tidaknya unsur pidana dalam laporan tersebut.</p> <p>&ldquo;KPK selanjutnya akan proaktif melakukan pulbaket untuk mendukung informasi awal yang telah disampaikan,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Jika laporan dianggap valid dan substansial, maka proses bisa dilanjutkan ke tahap penyelidikan. Meski demikian, KPK menegaskan bahwa proses ini bersifat tertutup demi menjaga efektivitas penyelidikan awal.</p> <p>&ldquo;Tentunya, seluruh rangkaian proses di pengaduan masyarakat merupakan informasi yang dikecualikan sehingga secara detil tidak bisa disampaikan ke masyarakat,&rdquo; jelas Budi.</p> <p>Ia menambahkan, perkembangan hanya akan diberikan kepada pelapor sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi internal.</p> <p class="class-paragraph">&ldquo;KPK hanya melakukan update kepada pihak pelapor,&rdquo; ucapnya.</p> <p>&ldquo;KPK juga tentu akan berkomunikasi dengan pelapor jika ada hal-hal atau informasi lain yang dibutuhkan,&rdquo; terangnya.</p>

Sekda DKI Jakarta Marullah Matali dilaporkan ke KPK atas dugaan korupsi yang melibatkan anaknya, Muhammad Fikri Makarim.

Sekda DKI Marullah Matali Ogah Beri Komentar Usai Dilaporkan ke KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/08/Screenshot_2024-11-08-19-43-44-264_comgoogleandroidgm-edit-1658824192.jpg" alt="Sekda DKI Jakarta Marullah Matali memberikan keterangan usai pelantikan di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (8/11/2024). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekda DKI Jakarta Marullah Matali memberikan keterangan usai pelantikan di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (8/11/2024). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui telah menerima laporan dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret nama Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah Matali. Pelaporan terhadap Marullah Matali dilayangkan oleh ASN Pemprov DKI, Wahyu Handoko.</p> <p>Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan akan melakukan penelaahan terhadap laporan yang diterima tersebut. Pasalnya, Marullah diduga melakukan penyalahgunaan jabatan dengan mengangkat anaknya menjadi tenaga ahli Sekda.</p> <p>"KPK secara umum akan melakukan telaah kepada setiap pengaduan masyarakat yang masuk untuk melihat validitas informasi dan keterangan yang disampaikan dalam laporan tersebut," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (14/5).</p> <p>Menurut Budi, langkah pertama yang dilakukan KPK adalah menelaah seluruh informasi awal yang disampaikan dalam laporan tersebut. Setelah itu, KPK akan mengambil langkah proaktif guna menindaklanjuti dugaan tersebut.&nbsp;</p> <p>"KPK selanjutnya akan proaktif melakukan pulbaket untuk mendukung informasi awal yang telah disampaikan," tegasnya.</p> <p>Budi menyatakan, pihaknya juga akan melakukan pengumpulan bahan keterangan untuk menentukan apakah informasi yang diterima memiliki dasar yang cukup untuk dilanjutkan ke tahap penyelidikan. Dalam proses ini, KPK akan mencari bukti tambahan maupun klarifikasi dari pihak-pihak terkait.</p> <p>"KPK kemudian akan melakukan verifikasi apakah laporan tersebut substansinya, termasuk dalam delik tindak pidana korupsi, dan jadi kewenangan KPK atau tidak," ujar Budi.</p> <p>Namun, Budi menegaskan bahwa proses ini bersifat tertutup dan tidak bisa serta-merta diungkap ke publik. Hal ini untuk menjaga kerahasiaan serta efektivitas proses awal penanganan laporan.&nbsp;</p> <p>"Tentunya, seluruh rangkaian proses di pengaduan masyarakat merupakan informasi yang dikecualikan sehingga secara detil tidak bisa disampaikan ke masyarakat," jelasnya.</p> <p>KPK, tambah Budi, hanya akan memberikan perkembangan informasi kepada pihak pelapor sebagai bentuk akuntabilitas internal. "KPK hanya melakukan update kepada pihak pelapor," ucapnya.</p> <p>Ia juga menambahkan bahwa komunikasi antara KPK dan pelapor akan terus dilakukan apabila dibutuhkan. "KPK juga tentu akan berkomunikasi dengan pelapor jika ada hal-hal atau informasi lain yang dibutuhkan," pungkasnya.</p>

KPK terima laporan dugaan korupsi Sekda DKI Jakarta, Marullah Matali, terkait pengangkatan anak sebagai tenaga ahli.

KPK Terima Laporan Dugaan Korupsi Sekda DKI Jakarta Marullah Matali, Diadukan Pegawai Karena Angkat Anak jadi Tenaga Ahli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/27/img-6655-1400933853.jpeg" alt="Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, di TPS 010, Kelurahan Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, di TPS 010, Kelurahan Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan.</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <div class=""> <div id=":1sx" class="ii gt"> <div id=":1sy" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp; Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali berharap Pilkada DKI Jakarta dapat menghasilkan pemimpin yang membawa kemajuan bagi warga Jakarta. Apalagi, kata Marullah, kedepan, Jakarta akan menjadi kota global setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan bahagia, gegap gempita, kita menyongsong Jakarta sebagai kota global. Dan itu insya Allah juga ditandai dengan hasil pesta demokrasi yang kita laksanakan hari ini," ujar Marullah usai mencoblos di TPS 010, Kelurahan Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, pada Rabu (27/11/2024).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Marullah optimis, siapapun Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta yang terpilih, pastilah merupakan yang terbaik bagi warga Jakarta. Serta dapat mempercepat Jakarta menjadi kota gobal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/015360558/dprd-surabaya-apresiasi-pelaksanaan-pilkada-berjalan-lancar">DPRD Surabaya Apresiasi Pelaksanaan Pilkada Berjalan Lancar</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketika Jakarta memiliki pemimpin yang baru, insya Allah Jakarta akan lari kencang bersama-sama dengan masyarakat menuju kota global yang tentu sangat diharapkan oleh seluruh warga Jakarta," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun ketiga paslon yang ikut kontestasi di Pilkada DKI Jakarta ialah nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/015360520/polda-sumut-kerahkan-personel-bantu-warga-terdampak-banjir-di-medan-tiga-korban-tewas-akibat-longsor">Polda Sumut Kerahkan Personel Bantu Warga Terdampak Banjir di Medan, Tiga Korban Tewas akibat Longsor </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sekda Marullah menyampaikan rasa terima kasih kepada warga Jakarta yang telah menggunakan hak suaranya pada pesta demokrasi tahun ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Allhamdulilah semua bisa mengikuti dengan pilihan masing-masing, aspirasi kita masing-masing, dan insya Allah terpilih pemimpin yang demokratis," imbuhnya.</div> </div> </div> </div> </div>

Sekda DKI Jakarta Marullah Matali berharap Pilkada DKI Jakarta dapat menghasilkan pemimpin yang membawa kemajuan bagi warga Jakarta.

Sekda DKI Sebut Siapapun Cagub Terpilih Bisa Bawa Jakarta Lari Kencang

<div id="m#msg-f:1815157564156318544" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/08/Screenshot_2024-11-08-19-43-44-264_comgoogleandroidgm-edit-1658824192.jpg" alt="Sekda DKI Jakarta Marullah Matali memberikan keterangan usai pelantikan di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (8/11/2024). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekda DKI Jakarta Marullah Matali memberikan keterangan usai pelantikan di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (8/11/2024). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div id="m#msg-f:1815157564156318544-content" class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Marullah Matali kembali dilantik sebagai sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI Jakarta menggantikan Joko Agus Setyono. Pelantikan sendiri dilakukan di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat (8/11/2024) sore.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015291215/begini-tahap-demi-tahapan-produksi-maung-pindad-untuk-kendaraan-operasional-menteri-kabinet-merah-putih">Begini Tahap Demi Tahapan Produksi Maung Pindad untuk Kendaraan Operasional Menteri Kabinet Merah Putih</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, Marullah pernah jabatan sebagai Sekretaris Daerah DKI sejak Januari 2021 pada era Gubernur Anies Baswedan. Marullah menggantikan Sekda DKI sebelumnya, Saefullah, yang meninggal dunia akibat COVID-19.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Marullah dicopot saat kepemimpinan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan dilantik sebagai Deputi Gubernur DKI Bidang Budaya dan Pariwisata pada 2 Desember 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia digantikan oleh Joko Agus Setyono yang diangkat menjadi Sekda oleh Heru.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kini, Joko dirotasi dari jabatan Sekda menjadi Deputi Gubernur DKI Bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu saja, saya menyampaikan selamat bertugas, kepada Bapak Marullah Matali sebagai Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Bapak Joko Agus Setyono sebagai Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi," ujar Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi saat pelantikan di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (8/11/2024).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pj Teguh mengungkapkan, rotasi dan mutasi jabatan dalam institusi pemerintahan merupakan hal yang lumrah. Ia berharap, pejabat yang telah dilantik dapat bekerja membenahi kota Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mari kita jadikan momen ini sebagai upaya bersama untuk membangun dan membenahi Jakarta sebagai kota yang berkelanjutan, inklusif, dan tentu saja kita berharap bisa bersaing," ungkap Pj Teguh. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Marullah Matali kembali dilantik sebagai sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI Jakarta menggantikan Joko Agus Setyono. Pelantikan se

Dicopot saat Heru Jadi Pj, Marullah Matali kembali Jabat Sekda DKI Jakarta di era Pj Teguh Setyabudi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ikuti-jokowi-ahok-anies-akan-lelang-jabatan-eselon-ii_m_.jpg" alt="LELANG JABATAN (JAWA POS GROUP)" width="100%">
<figcaption>LELANG JABATAN (JAWA POS GROUP)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Calon Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta sudah mengerucut hingga tiga nama. Hal itu tercantum dalam dokumen Pengumuman Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hasil Akhir Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekda Provinsi DKI Jakarta.<br /> <br /> Adapun tiga nama yang lolos di tahap terakhir itu adalah Dhany Sukma (Wali Kota Jakarta Pusat), Joko Agus Setyono (Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali), dan Michael Rolandi Cesnanta Brata (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI Jakarta).<br /> <br /> Adapun tiga nama yang tak lolos tersebut adalah Benni Aguscandra (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu DKI Jakarta), Isnawa Adji (Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah), dan Syaefuloh Hidayat (Inspektur DKI Jakarta).<br /> <br /> "Keputusan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat," ujar Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Suhanjar Diantoro dalam dokumen pengumuman tersebut, dikutip Senin (30/1).<br /> <br /> Tiga nama pejabat yang lolos dalam seleksi tahap akhir itu selanjutnya akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nantinya, Jokowi memiliki hak prerogatif untuk memilih sendiri dari tiga nama yang diserahkan.<br /> <br /> Setelah itu, nama yang sudah terpilih akan ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menggantikan Sekda DKI definif sebelumnya, yaitu Marullah Matali.<br /> <br /> Sebelumnya, nama baru Sekda DKI definitif yang akan mendampingi Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono itu ditargetkan sudah ada awal bulan Februari 2023. "Untuk target sekitar awal Februari, ya," ujar Kepala Bidang Pengembangan Eti Cahyaningsih saat dihubungi <em>JawaPos.com</em>, Senin (9/1).<br /> <br /> Ia mengakui bahwa proses pemilihan Sekda DKI pengganti Marullah Matali itu cukup lama. Pasalnya, memang ada serangkaian tes dan perlu seleksi yang ketat untuk sampai pada tiga nama yang kemudian akan dipilih oleh presiden. "Karena prosesnya sampai ke presiden. Jadi memang agak lama," jelas Eti.

3 Calon Sekda DKI: Walkot Jakpus, Kepala BPK Bali, dan Kepala BPKD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/1berik20230103143051.jpeg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyidak Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Balai Kota DKI Jakarta.(Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyidak Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Balai Kota DKI Jakarta.(Istimewa)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak muluk-muluk mengenai kriteria calon Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta pilihannya. Ia mengatakan, selama calon sekda itu mengerti soal proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Ibu Kota, siapa saja bisa bersanding dengannya.<br /> <br /> "Yang penting tau anggaran, yang penting paham terkait dengan proses APBD DKI, gitu aja," kata Heru kepada wartawan, Jumat (27/1).<br /> <br /> Namun begitu, ia mengatakan bahwa dalam proses seleksi Sekda DKI yang tengah berlangsung, dirinya tak ikut campur soal itu. Eks Wali Kota Jakarta Utara itu menyerahkan sepenuhnya hasil tes kepada Panitia Seleksi.<br /> <br /> "Saya serahkan ke pansel siapa, seleksinya saya ngga ikut-ikut," ucap Heru.<br /> <br /> Hingga sejauh ini, Kepala Sekretariat Presiden itu mengatakan sudah tersaring enam nama yang telah mengikuti tahapan seleksi terakhir, yaitu wawancara.<br /> <br /> "Cuman yang terbaik aja, berarti masih 6 nama akan jadi 3 (diserahkan ke istana), 3 itu belum tau siapa," pungkasnya.<br /> <br /> Sebelumnya, seleksi Calon Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta pengganti Marullah Matali terus berlangsung. Terbaru, dari tujuh nama calon Sekda DKI yang lolos tes kompetensi, saat ini tersisa enam nama yang mampu melewati tes manajerial dan sosio kultural.<br /> <br /> Enam nama tersebut adalah Benni Aguscandra (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu DKI Jakarta), Dhany Sukma (Wali Kota Jakarta Pusat), Isnawa Adji (Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Joko Agus Setyono (Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali), Michael Rolandi Cesnanta Brata (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI Jakarta), dan Syaefuloh Hidayat (Inspektur DKI Jakarta).<br /> <br /> "Panitia Seleksi Terbuka telah menetapkan bahwa nama-nama yang dinyatakan Lulus Tes Manajerial dan Sosio Kultural (Assesment) dan berhak untuk mengikuti tahapan Wawancara Pansel," ujar Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Suhajar Diantoro dalam dokumen tersebut, Kamis (26/1).<br /> <br /> Nama-nama tersebut selanjutnya telah mengikuti seleksi berikutnya, yaitu wawancara panitia seleksi pada hari Kamis, (26/1) di Ruang Sidang Utama ( RSU ) Gedung A Lantai 3 , Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat 3.

Kata Heru Budi Soal Kriteria Calon Sekda DKI Pengganti Marullah Matali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Marullah-Matali-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Seleksi Calon Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta di tahap tes manajerial dan sosio kultural menanggalkan satu nama, yaitu Bayu Meghantara (Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda DKI Jakarta). Ia otomatis gugur karena tak lolos dalam tahap itu.<br /> <br /> "Iya (Bayu) otomatis gugur," kata Kepala Bidang Pengembangan Eti Cahyaningsih saat dikonfirmasi JawaPos.com, Kamis (26/1).<br /> <br /> Sebelumnya, tiga nama lain sudah gugur terlebih dahulu di tahap tes kompetensi bidang, yaitu Junaedi (Bupati Kepulauan Seribu); Sigit Wijatmoko (Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta); dan Wahyu Haryadi (Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta).<br /> <br /> Sementara itu, tersisa enam nama yang mampu melewati tes manajerial dan sosiol kultural, yaitu Benni Aguscandra (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu DKI Jakarta), Dhany Sukma (Wali Kota Jakarta Pusat), Isnawa Adji (Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Joko Agus Setyono (Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali), Michael Rolandi Cesnanta Brata (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI Jakarta), dan Syaefuloh Hidayat (Inspektur DKI Jakarta).<br /> <br /> "Panitia Seleksi Terbuka telah menetapkan bahwa nama-nama yang dinyatakan Lulus Tes Manajerial dan Sosio Kultural (Assesment) dan berhak untuk mengikuti tahapan Wawancara Pansel," ujar Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Suhajar Diantoro dalam dokumen tersebut, Kamis (26/1).<br /> <br /> Nama-nama tersebut selanjutnya akan mengikuti seleksi berikutnya, yaitu wawancara panitia seleksi pada hari ini, Kamis (26/1) di Ruang Sidang Utama ( RSU ) Gedung A Lantai 3 , Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat 3.<br /> <br /> Untuk diketahui, rangkaian seleksi wawancara ini adalah rangkaian terakhir sebelum diputuskan tiga nama yang akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk dipilih menjadi Sekda DKI definitif pengganti Marullah Matali.

Seleksi Calon Sekda DKI Masuk Tahap Tes Manajerial, Satu Nama Gugur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/1pj-gu20221110123508.jpeg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melantik 11 Pejabat Tinggi Pratama atau eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono melantik 11 Pejabat Tinggi Pratama atau eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat. (Istimewa)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pemprov DKI Jakarta sudah menghimpun tujuh nama bakal calon Sekretaris Daerah (Sekda) DKI pengganti Marullah Matali.<br /> <br /> Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan ada beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah terdaftar di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta. "Tujuh orang sudah mendaftar," ucapnya di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (28/12).<br /> <br /> Eks Wali Kota Jakarta Utara itu menyebut kandidat Sekda DKI yang sudah mendaftar itu berasal dari berbagai institusi, dari dalam Pemprov DKI maupun di luar. "Ada satu-dua dari luar (Pemprov DKI)," teragnya.<br /> <br /> Diketahui bahwa tujuh kandidat ini nantinya bakal mengisi jabatan yang ditinggalkan Marullah Matali yang digeser Heru Budi jadi Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Budaya.<br /> <br /> Walau demikian, Heru tak mau membeberkan lebih lanjut terkait siapa saja kandidat Sekda DKI yang sudah mendaftar.<br /> <br /> Sebelumnya, pendaftaran lelang jabatan Sekda DKI telah dibuka sejak 21-27 Desember 2022. Kemudian untuk seleksi administrasi digelar mulai 21-28 Desember 2022. Sementara hasilnya bakal diumumkan pada awal tahun depan, tepatnya di tanggal 2 Januari 2023.

Heru Sebut 7 Nama Daftar Menjadi Sekda Pengganti Marullah Matali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/Kepala-Sekretariat-Presiden-Kasetpres-Heru-Budi-Hartono.jpg" alt="Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (Foto: Handout Biro Pers Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (Foto: Handout Biro Pers Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Direktur Eksekutif Yayasan Kebijakan Publik Indonesia (Publika) Teguh Nugroho menduga ada potensi maladmintrasi yang dilakukan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta dalam merotasi jabatan Marullah Matali menjadi Deputi Bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan.<br /> <br /> Teguh mengungkapkan, seharusnya Pj tidak memiliki kewenangan untuk merotasi pejabat di jajaran pemerintahan. Hal itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 132 A Ayat (1) dan (2).<br /> <br /> Dalam aturan itu disebutkan bahwa Pj Gubernur dilarang melakukan mutasi pegawai, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya, dan/atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya dan surat edaran sifatnya hanya mengikat secara internal.<br /> <br /> "Ketentuan dalam PP tersebut untuk mencegah terjadinya abuse of power para Pj yang diangkat Kemendagri dan tidak memiliki legitimasi dari rakyat pemilih. Apalagi Heru menjadi PJ dalam rentang waktu yang lama, 2 tahun," kata Teguh.<br /> <br /> Atas hal itu, ia mengatakan bahwa seharusnya Ombudsman selaku lembaga pengawas pelayanan publik melakukan pembuktian terjadi atau tidaknya maladmintrasi tersebut.<br /> <br /> "Harus turun tangan. Dengan kewenangan mereka untuk melakukan investigasi atas prakarsa sendiri," kata eks Ombudsman Jakarta itu.<br /> <br /> Jika terbukti ada maladmintrasi, Teguh mengatakan bahwa Ombudsman dapat meminta Heru untuk membatalkan keputusannya.<br /> <br /> "Jika Pj menolak, sesuai perintah UU, Ombudsman dapat meminta Mendagri untuk memberikan sanksi mendidik kembali Pj atau bahkan sampai mengganti PJ," tegasnya.<br /> <br /> Diizinkan Kemendagri<br /> <br /> Pada 14 September 2022 lalu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 821/5492/SJ tentang Persetujuan Menteri Dalam Negeri Kepada Pelaksana Tugas/Pejabat/Penjabat Sementara Kepala Daerah dalam Aspek Kepegawaian Perangkat Daerah.<br /> <br /> Dalam edaran tersebut, Pj memiliki hak dan kewenangan untuk memutasi pejabat di lingkungannya setelah melalui persetujuan Kemendagri. Merujuk pada aturan itulah Heru kemudian merotasi jabatan Marullah yang semula Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta menjadi Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Kepariwisataan.<br /> <br /> Atas hal itu, menurut Teguh Kemendagri juga berpotensi menjadi pihak yang melakukan maladmintrasi. Ia mengatakan bahwa hal itu pernah terjadi. Ombudsman menemukan potensi maladministrasi pada keputusan Kemendagri yang saat itu memperbolehkan pengangkatan Pj yang berasal dari Polri atau TNI aktif.<br /> <br /> "Kalau Mendagri tidak mengindahkan, ya Ombudsman menyerahkan hasil LAHP (Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan)-nya ke Presiden dan ke Komisi 2 DPR sebagai mitra Mendagri," tandasnya.

Soal Sekda, Publika Duga Heru Lakukan Maladmintrasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#marullah matali

Berita Terkini