<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/09/IMG-20250209-WA0008-2436821410.jpg" alt="Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Syuhud (tengah) dalam peringatan Pekan Kerukunan Antar Umat Beragama Dunia di Jakarta (9/2). (Dok. MUI)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Syuhud (tengah) dalam peringatan Pekan Kerukunan Antar Umat Beragama Dunia di Jakarta (9/2). (Dok. MUI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Indonesia menjadi salah satu negara dengan bermacam agama yang hubungan antar umat beragamanya berjalan dengan baik. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Syuhud menekankan pentingnya saling memberi, bukan saling memaksakan.&nbsp; Pesan tersebut disampaikan Marsudi dalam Perayaan Persaudaraan dan Kemanusiaan Dunia dan Pekan Kerukunan Antar Umat Beragama Dunia di Jakarta pada Minggu (9/2). Perayaan itu digelar oleh Center for Dialogue and Cooperation among Civilization (CDCC) dan Inter Religious Council (IRC) Indonesia, bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).&nbsp; Kiai Marsudi menyampaikan, kegiatan ini sangat bagus dan baik sebagai pelaksanaan secara nyata dari Bhineka Tunggal Ika di Indonesia. "Implementasi dari yang ada di bumi nusantara Indonesia. Kita bisa saling menjaga, saling menghormati, dan saling memberi," kata Marsudi. Tokoh ulama dari Nahdlatul Ulama (NU) itu menekankan, semangat saling memberi di antara umat beragama bisa menjadi kunci persatuan. "Memberi apa saja (seperti) ruang untuk berdiskusi, memberi pertolongan kalau membutuhkan pertolongan dari yang berbeda-beda. Ini saling memberi, selesai itu. Bukan saling meminta," jelas dia.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/015624835/lima-tips-hidup-sehat-bugar-ala-cristiano-ronaldo-dan-lionel-messi-agar-usia-emas-atlet-bisa-lebih-panjang">Lima Tips Hidup Sehat Bugar ala Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, Agar Usia Emas Atlet Bisa Lebih Panjang</a> Baginya semangat saling memberi bisa memperkuat persatuan. Asalkan, bukan saling meminta atau memaksa di antara umat beragama. Sehingga, kesadaran untuk saling memberi di antara umat beragama diperlukan. Dia menerangkan, dalam semangat saling memberi itu, jika ada kekurangan sedikit di antara umat beragama, maka perlu diberikan ruang untuk melengkapi.&nbsp; "Semangat memberi, jika ada kekurangan sedikit-sedikit antar kita yang berbeda agama dan keyakinan, berilah ruang untuk dialog untuk bisa melengkapi, ruang dialog untuk memperbaiki," ungkapnya. Marsudi mengajak semua umat beragama untuk membuat program bersama dalam aktivitas sosial demi semangat saling memberi kepada sesama.&nbsp; MUI memandang semangat saling memberi merupakan salah satu inti dari ajaran agama. "Itulah inti ajaran agama kita, yaitu perdamaian, persamaan pemikiran, kenyamanan&nbsp; bertindak dalam kehidupan sosial, membutuhkan satu sama lain," ungkapnya. Menurutnya, kegiatan semacam ini harus dilakukan secara rutin untuk memperkuat persatuan di antara umat beragama.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/015624810/hasil-ufc-312-dricus-du-plessis-hantam-sean-strickland-hingga-patah-hidung-pertahankan-gelar-juara-middleweight">Hasil UFC 312: Dricus du Plessis Hantam Sean Strickland hingga Patah Hidung, Pertahankan Gelar Juara Middleweight</a> <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 186px; top: 1109.85px;">&nbsp;</div>

Indonesia menjadi salah satu negara dengan bermacam agama. Meskipun begitu sampai saat ini, hubungan antar umat beragama di Indonesia berjal

Jaga Kerukunan Umat Beragama, Majelis Ulama Indonesia Tekankan Pentingnya Saling Menjaga, Menghormati, dan Memberi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/05/IMG-20241205-WA0046-2164541946.jpg" alt="Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Syuhud (dua dari kanan) dalam Silatnas LPBKI MUI di Jakarta (5/12). (Foto: Humas MUI)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Syuhud (dua dari kanan) dalam Silatnas LPBKI MUI di Jakarta (5/12). (Foto: Humas MUI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Syuhud mengungkap tanggung jawab besar ulama dalam mengawal persatuan bangsa. Menurut dia, Pancasila adalah bagian dari nilai-nilai Al-Qur'an dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pancasila menyatakan negara berdasarkan musyawarah. &ldquo;Negara yang sudah disepakati oleh para kiai zaman dulu ayo kita jaga," kata Marsudi Syuhud di Gedung MUI, Jakarta, Kamis (5/12). Dalam kesempatan itu Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman Majelis Ulama Indonesia (LPBKI) MUI menyelenggarakan Silaturahmi Nasional (Silatnas) yang bertajuk Workshop Peran Ulama dalam Perjuangan Kebangsaan. Acara itu menyoroti pentingnya kontribusi ulama dalam menjaga keutuhan NKRI melalui nilai-nilai keislaman. Marsudi mengaku bersyukur bisa berdakwah di LPBKI MUI. Maka dari itu, ulama harus menjaga keutuhan NKRI di negara yang bermusyawarah dan negara yang memiliki kesepakatan. Marsudi mengatakan ulama harus memahami adab dalam kepemimpinan serta peran strategis dalam menjaga nilai musyawarah yang menjadi dasar negara ini. Dia menekankan pentingnya sinergi antara ulama, santri, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional. Di samping itu, kritik yang konstruktif diperlukan untuk memastikan kebijakan negara tetap sejalan dengan nilai-nilai agama. &ldquo;Majelis Ulama Indonesia juga di sini untuk melihat dan mengawasi tentang nizom (pemerintahan),&rdquo; ucapnya. Ketua MUI Bidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan MUI Utang Ranuwijaya mengingatkan, MUI punya peran sebagai mitra pemerintah (shadiqul hukuma) dan pelayan umat (khadimul ummah). MUI berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi positif kepada umat. Saat ini, MUI punya lembaga khusus untuk melayani mualaf. Terkait LPBKI, Utang berharap lembaga pentashih buku tersebut bisa bekerja sama dengan pihak-pihak terkait&mdash;Kemenag dan pesantren- untuk mengembangkan literasi Islam. Ke depan, LPBKI akan memberikan ruang bagi para dai untuk terus berkembang di dunia media sosial. Plt. Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenag Ahmad Zayadi menyoroti kontribusi syariah dalam mendukung kemajuan bangsa. Dalam pandangannya, syariah adalah nilai universal yang tidak hanya mencakup aspek moral dan etika, tetapi juga kesejahteraan nasional. Zayadi juga menekankan pentingnya pengembangan ekonomi berbasis syariah, seperti zakat, wakaf, dan keuangan syariah, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi dia, implementasi kebijakan berbasis syariah harus didukung dengan regulasi yang kuat, seperti sertifikasi halal dan pengawasan produk halal. Dia menambahkan, Kemenag telah meluncurkan Perpustakaan Islam Digital yang menyediakan berbagai literatur keislaman, seperti buku, naskah khutbah Jumat, hingga layanan berbasis digital lainnya. Platform ini bertujuan memberikan akses pengetahuan Islam yang lebih luas kepada masyarakat. Narasumber lainnya, Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Husein Muhammad, menggarisbawahi peran metodologi modern dalam memahami teks-teks keagamaan klasik. Teks agama sudah selesai, sedangkan realitas baru terus bermunculan. &ldquo;Saya berharap Majelis Ulama Indonesia dapat mengembangkan metodologinya,&rdquo; ujarnya. Menyoal tentang adab ulama sebagaimana yang disinggung Marsudi, beberapa hari ini viral soal sikap penceramah atau ulama Miftah Maulana Habiburrahman yang berkata-kata kasar yang seakan-akan merendahkan seorang penjual es teh bernama Sunhaji. Sikap Miftah mendapat kecaman dari banyak pihak. Sehingga ulama yang juga menjabat utusan khusus Presiden itu harus minta maaf kepada publik dan Sunhaji secara langsung. Kritikan datang dari berbagai kalangan, termasuk dari DPR.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Syuhud mengungkap tanggung jawab besar ulama dalam mengawal persatuan bangsa.

MUI Tekankan Ulama Harus Memiliki Adab Serta Komitmen Menjaga Keutuhan NKRI, Sentil Miftah?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/26/waketum-mui-3055130159.jpg" alt="Wakil Ketua MUI K.H. Marsudi Syuhud saat ditemui usai acara buka bersama di Kantor Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Jakarta, Selasa (26/3/2024)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MUI K.H. Marsudi Syuhud saat ditemui usai acara buka bersama di Kantor Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Jakarta, Selasa (26/3/2024)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Marsudi Syuhud menyebut bahwa film atau tontonan hendaknya menjadi tuntunan bagi masyarakat. Sementara itu, Wakil Ketua Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam (LSBPI) MUI Erick Yusuf menyebut adanya film horor yang menggunakan judul dengan istilah-istilah Islam dapat menyebabkan masyarakat menjadi takut untuk beribadah. Polemik tentang film Kiblat juga sempat menimbulkan sejumlah pro dan kontra di media sosial, termasuk adanya ajakan boikot yang viral di medsos Instagram. (*)

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Marsudi Syuhud menyebut bahwa film atau tontonan hendaknya menjadi tuntunan

Tanggapi Kontroversi Film Kiblat yang Panen Kritikan Pedas, Waketum MUI Bilang Tontonan Harus Jadi Tuntunan

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/1659006326354.jpg" alt="Ilustrasi NU. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi NU. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Hari ini (28/1) warga NU di Indonesia dan penjuru dunia merayakan hari lahir (Harlah) yang ke-101 tahun. Momen ulang tahun yang seabad lebih ini, jadi momentum untuk memperkuat dan menjaga warisan-warisan luhur untuk Indonesia dan dunia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tokoh NU yang juga Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Syuhud menjelaskan Harlah NU diperingati setiap 16 Rajab kalender Hijriyah. Jika menggunakan kalender Masehi, tahun ini Harlah NU yang ke-101 tahun jatuh pada 28 Januari 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan momentun harlah kali ini, harus menjadi pendorong bagi seluruh pengurus dan warganya untuk jangan sampai terputus meninggalkan legacy besar yang berkesinambungan sampai saat ini. Menurut dia legacy atau warisan dari NU, terus diharapkan tidak hanya oleh Bangsa Indonesia namun sampai Bangsa di Dunia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Marsudi mengatakan, warisan NU yang pertama adalah ajaran keagamaan Ahlussunnah Waljama'ah (Aswaja). Baginya ajaran atau paham keagamaan Aswaja itu adalah paham keagamaan pemersatu bangsa. Muatan Aswaja itu pahamnya adalah Tawasuth (moderat), Tasamuh (tolelan), dan Tawazun (seimbang). Ajaran Aswaja bersifat toleran tidak terlalu tathoruf ke kanan dan ke kiri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga ajaran Aswaja NU itu bisa diterima oleh seluruh kalangan. Kemudian juga hidup bersama coexisting satu sama lain. Baik satu agama atau hidup berdampingan dengan masyarakat yang beraneka ragam agamanya, suku, bangsa dan negaranya. "Terus membumikan faham Aswaja, yang kemudian menjadi budaya kebangsaan yang mulai beberapa periode kepemimpinan NU ke belakang sudah menjadi rujukan," tutur Marsudi pada Minggu (28/1).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Warisan yang kedua adalah aspek Keorganisasian NU yang terus berkembang tahun demi tahun, periode demi periode. Dia menjelaskan sekarang NU tidak hanya mempunyai Pengurus dari tingkatan PBNU sebagai Pusat Pimpinan, Wilayah di Propinsi, Cabang di Kabupaten/Kota, Anak Cabang di Kecamatan, Ranting di Kelurahan, Anak Ranting di RT/RW. Dalam perkembangannya yang telah dilakukan oleh Pengurus NU terdahulu sudah sampai pengurus di tingkatan Internasional. Dia berharap ke depan Pengurus sekarang terus mengembangkan bagaimana NU diterima di negara-negara yang warga negara aslinya yang jadi anggota dan pimpinan NU di negara setempat. Dari sini silaturahim atau network terbentuk dan Islam Rahmatan Lil'alamin bisa dirasakan oleh Penduduk Dunia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"(Warisan) yang ketiga, dalam hal pendidikan dan kesehatan," katanya. Marsudi mengatakan pendidikan para sesepuh dan para Kiai NU peletak dasar utama lembaga pendidikan di nusantara, adalah pendidikan pesantren Salafiyah. Pendidikan ini mengajarkan ilmu-ilmu kehidupan melalui kitab kitab Turost (kitab kuning). Kitab kuning ini, sampai sekarang masih digunakan. Mulai dari kitab soal tauhid, fiqih, akhlak, dari ubudiyah sampai ekonomi, hukum-hukum sampai astronomi dan lain sebagainya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keberadaan pesantren itu terus berkembang sampai sekarang menjadi lebih dari 27 ribu unit pesantren. Dengan jumlah santri tujuh jutaan orang. Marsudi memaparkan, pesantren NU terutama di Indonesia yang terus berkembang. Keberadaannya berangkat dari desa sudah sampai ke kota.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014008484/dinonaktifkan-sebagai-ketum-muslimat-nu-usai-nyatakan-dukung-prabowo-gibran-khofifah-ya-aturannya-begitu">Dinonaktifkan sebagai Ketum Muslimat NU Usai Nyatakan Dukung Prabowo-Gibran, Khofifah: Ya Aturannya Begitu</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk hal Kesehatan betapapun belum banyak dengan nama yang berbeda beda sudah ratusan rumah sakit, yang menurut saya sektor kesehatan ini hari ini yang harus dikembangkan," katanya. Karena masih banyak kebutuhan rumah sakit yang dengan ke-khasannya masih di butuhkan. Harapannya aspek kesehatan menjadi program utama kepengurusan NU saat ini. Karena pengurus sebelumnya sudah berusaha untuk sektor pendidikan yang utama. Maka sekarang tinggal sektor kesehatan dan ekonomi yang perlu jadi prioritas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aspek yang keempat adalah politik yang di anut dan di kembangkan dan terus di jaga oleh NU&nbsp; adalah politik kebangsaan. Politik ini intinya adalah menjaga, merawat, dan terus memperkuat negara Kesepakatan (konsesus) yang di hasilkan dari musyawarah mufakat. "NU menyebutnya Almu'ahadah Alwathoniyah, atau organisasi lain, MUI menyebut Darul mitsaq, atau Muhammadiyah menyebut Darul 'Ahdi Wasyahadah," jelasnya. Yaitu sebuah negara yang berdasarkan Pancasila. Di mana memiliki nilai-nilai yang kompatibel atau dengan ajaran agama yang kita anut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budaya atau legacy NU kelima yang harus dijaga adalah silaturahmi atau kumpul-kumpul. Menurutnya budaya kumpul kumpul ini bisa menjaga persatuan bangsa. Mencegah adanya perpecahan atau konflik. Lalu warisan yang keenam adalah penguatan ekonomi umat. Upaya ini harus terus dikembangkan.&nbsp;</div>

Baginya ajaran atau paham keagamaan Aswaja itu adalah paham keagamaan pemersatu bangsa. Muatan Aswaja itu pahamnya adalah Tawasuth (moderat)

Harlah 101 Tahun NU, Momentum Perkuat Enam Warisan untuk Indonesia dan Dunia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/ANTREAN-SPBU-MIFTAHULHAYAT-9.jpg" alt="Warga antre mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Kawasan Jakarta, Rabu (31/8/2022). FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Warga antre mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Kawasan Jakarta, Rabu (31/8/2022). FOTO:MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Akademisi Universitas Negeri Semarang yang juga Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Syuhud mendukung rencana pemerintah penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Sebab, itu dinilai sebagai langkah  untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi rakyat. Apalagi, subsidi yang tidak tepat sasaran ikut dinikmati oleh orang mampu.  Marsudi menyebut penyesuaian harga BBM mewakili dua aspek. Untuk kebaikan masyarakat dan negara. “Sasaran dari penyesuaian harga BBM adalah kemaslahatan dan kebaikan bagi rakyat. Terutama yang paling membutuhkan. Sehingga kondisi bahwa BBM bersubsidi yang masih banyak digunakan oleh konsumen tidak berhak, dapat dihindarkan,” kata Marsudi dalam suatu acara.  Lebih lanjut dia mengatakan, keputusan yang diambil pemerintah adalah yang  terbaik. Sebab, untuk tetap menjaga kestabilan dan kemaslahatan bangsa di tengah kondisi ekonomi global yang saat ini tengah mengalami turbulensi. Seperti diketahui, pandemi Covid-19 dan krisis global menyebabkan harga minyak dunia ikut meningkat.  Hal itu berimbas pada kenaikan harga minyak di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah mengambil kebijakan untuk mengalihkan subsidi sebagai plihan yang terbaik. “Ketika subsidi BBM dinikmati oleh kelompok orang yang mampu, sementara ada masyarakat kurang mampu yang semakin terdampak oleh krisis global, tentu pemimpin harus memprioritaskan menolong masyarakat kurang mampu,” terang Marsudi.  Marsudi berpandangan Inti dari ekonomi Pancasila adalah kemaslahatan. “Dengan adanya pandemi Covid-19 dan krisis global, harga minyak dunia meningkat. Hal ini menyebabkan harga minyak di Indonesia juga meningkat. Maka jika pemerintah mengambil kebijakan untuk mengalihkan subsidi, itulah yang terbaik. Inti dari ekonomi Pancasila adalah kemaslahatan.”ujarnya.  Marsudi juga memandang bahwa prinsip dari keadilan tidak harus sama. Namun terkait kemaslahatan umat, dapat dikatakan adil ketika subsidi diberikan hanya kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah juga akan memperkuat fungsi pengawasan terkait skala prioritas dalam pemberian subsidi agar tepat sasaran dan terhindar dari bentuk-bentuk praktik korupsi oleh oknum tertentu.  Apalagi, sampai saat ini masih terjadi ketidaksinkronan antara data di pusat dengan daerah. Sehingga perlu dilakukan ekstra pengawasan dan pengawalan distribusi bantuan sosial pemerintah agar benar-benar tepat sasaran. "Menjaga termasuk menyatukan dua kepentingan atau kemaslahatan, yaitu kemaslahatan umum untuk publik dan kemaslahatan khusus untuk keinginan public policy pemerintah,” urainya.

Marsudi Syuhud Sebut Penyesuaian Harga BBM untuk Kemaslahatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/nu-tak-pakai-istilah-kafir-maruf-amin-bilang-begini_m_.jpg" alt="ILUSTRASI Bendera Nahdlatul Ulama. Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2019 sepakat tidak ada lagi penggunaan istilah kafir untuk menyebut nonmuslim." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Bendera Nahdlatul Ulama. Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2019 sepakat tidak ada lagi penggunaan istilah kafir untuk menyebut nonmuslim.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) Marsudi Syuhud, menegaskan pemerintah tidak anti-Islam meski telah membubarkan organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI).  ’’Kalau anti-Islam, organisasi-organisasi (Islam) lainnya ya tidak akan ada. Kan masih banyak organisasi, ada 80-an organisasi Islam masih tetap jalan,’’ kata dia, dalam pernyataannya, di Jakarta, Minggu (1/3), seperti dikutip dari Antara.  Menurut dia, FPI dibubarkan pemerintah karena tidak memiliki kedudukan hukum sebagai ormas. Pada sisi lain, dia menyatakan seandainya FPI mempunyai kedudukan hukum, dia yakin ormas itu tidak akan sampai dibubarkan.  Ia juga sepakat dengan alasan pemerintah membubarkan FPI karena dinilai berseberangan dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Jadi, kata dia, pembubaran FPI bukan karena organisasi yang dipimpin Rizieq Shihab itu berbasis Islam. ’’Kalau karena Islam atau tidak, yang lain bubar juga dong. Ada banyak ormas Islam yang umurnya dengan Indonesia sama, ada yang berdirinya sudah lebih dulu,’’ ujar dia.  Ia meminta pemerintah ke depan perlu berdialog dengan semua ormas agar berjalan sesuai ideologi bangsa. ’’Mengetengahkan yang di ujung kanan dan mengetengahkan yang di ujung kiri. Itu disebut tawassuth atau tawajul, tawassuthiyah, semuanya ke tengah,’’ kata dia.  Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan bahwa FPI sebagai organisasi terlarang berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) enam menteri dan lembaga. ’’Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang akan dilakukan karena FPI tak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa,’’ kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM, Mahfud MD, saat jumpa pers di Kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM Polhukam, Jakarta, Rabu lalu (30/12/2020).  Sejak 20 Juni 2019 FPI secara de jure telah bubar sebagai ormas, namun sebagai organisasi, FPI tetap berkegiatan yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum, di antaranya tindak kekerasan, sweeping secara sepihak segala sesuatu yang menurut mereka salah, provokasi, dan lain-lain.  Mahfud menyebut berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai putusan MK tertanggal 23 Desember 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan FPI. ’’Kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, dianggap tidak ada dan harus ditolak, terhitung hari ini,’’ tegas Mahfud.  Selain tidak bisa memenuhi surat keterangan terdaftar sebagai ormas, pemerintah mencatat FPI banyak melanggar hukum, yakni 35 anggota/pengurus FPI terlibat terorisme, 206 anggota/FPI terlibat tindak pidana umum lain.  Pemerintah juga mengantongi bukti FPI mendukung ISIS sebagaimana dalam video yang ditayangkan saat konferensi pers, Kamis, 31 Desember lalu, saat tokoh FPI, Rizieq Shihab, di dalam video itu menggebu-gebu mengajak pengikutnya mendukung ISIS.  Padahal, ISIS secara global sudah berkali-kali bertindak di luar batas kemanusiaan, di antaranya menyembelih dan membakar manusia lain yang mereka tuduh berada di luar atau bertentangan dengan garisan kelompok itu. ISIS juga sudah berkali-kali merusak secara total warisan-warisan buaya dunia dengan cara meledakkan mereka.  Menurut Shihab, ISIS punya cita-cita mulia, dan juga menuduh ada pihak yang ingin mengadu domba FPI dengan ISIS. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/NcLC6uxznyI

PB NU: Pemerintah Tidak Anti-Ormas Islam dengan Bubarkan FPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/2556_19545_mantan-kejagung-syamsu.jpg" alt="Mantan Jaksa Agung Muda Intel Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal." width="100%">
<figcaption>Mantan Jaksa Agung Muda Intel Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wacana penempatan Polri di bawah kementerian kembali mengemuka. Hal tersebut terkait bentrokan antara anggota Polri dan TNI yang sering terjadi di sejumlah tempat. &nbsp; Wacana yang diusung Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tersebut pun mendapat banyak sorotan. Menurut Mantan Jaksa Agung Muda Intel Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal, wacana penempatan Polri di bawah kementerian sebenarnya isu lawas.&nbsp; &nbsp; &nbsp; Syamsu menyebutkan, era 1960-an terdapat Kementerian Keamanan Nasional yang membawahi segala lembaga negara yang berhubungan dengan keamanan. Termasuk di antaranya Kejaksaan Agung, Imigrasi serta Kepolisian. Menurutnya, sejak TNI dipisahkan dengan Polri memiliki banyak tantangan. &quot;Hal ini secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kecemburuan,&quot; kata pria lulusan SMA Muhammadiyah Cirebon ini saat mengisi acara Solusi Publik di Radar Cirebon TV (JawaPos.com Group), Rabu (2/9). Karena itu menurutnya, para pimpinan harus waspada dan hati-hati menyikapi persoalan tersebut. &ldquo;Di seluruh dunia, tidak ada polisi di bawah presiden. Jangan sampai kewenangan Polri menjadi lebih besar,&rdquo; kata dia. (wb/hsn/JPG) &nbsp;

Syamsu Djalal: di Seluruh Dunia, Tidak Ada Polisi di Bawah Presiden

marsudi syuhud

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#marsudi syuhud

Berita Terkini