<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/1628234585152_copy_800x450.jpg" alt="Kepala BNPB Ganip Warsito di tempat isolasi terpusat (isoter) Gedung Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Medan, Jumat (6/8). Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala BNPB Ganip Warsito di tempat isolasi terpusat (isoter) Gedung Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Medan, Jumat (6/8). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Nasional, Letjen TNI Ganip Warsito, meminta masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat meski telah terjadi tren penunuran kasus baru Covid-19. "Jangan kendor, terus terapkan prokes untuk mencegah penularan Covid-19. Kalau kita lengah, nanti jumlah orang yang terinfeksi bisa banyak lagi," kata Ganip seusai melepas keberangkatan 36 mobil 'serbu masker', bersama Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri, Jendral Listyo Sigit Prabowo di Malang, Sabtu (11/9).  Ganip Warsito bersama Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri, Jendral Listyo Sigit Prabowo hari ini berkujung ke Malang untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Di sela-sela kegiatan tersebut dilakukan pelepasan keberangkatan 36 mobil 'serbu masker' yang mengangkut sebanyak 500 ribu masker.  Masker tersebut didistribusikan ke wilayah Malang Raya meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Program 'serbu masker' yang dimaksudkan untuk mempercepat penyaluran masker itu mendapat respon positif dari komunitas masyarakat daerah, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, dan ornagisasi keagamaan.  Ganip yang juga mejabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu menekankan petingnya penerapan protocol kesehatan untuk menghambat penularan Covid-19. Ia meminta masayarakat tidak lengah setelah belakangan terjadi penurunan jumlah kasus baru Covid-19.  "Pakai masker itu wajib. Jangan sampai lupa. Ayo lindungi diri kita dan juga orang lain dari paparan Covid-19," ujarnya.  Ganip juga mengapresiasi masyarakat Malang Raya yang sejauh ini disiplin dan patuh melaksanakan PPKM sehingga wilayah tersebut tingkat PPKM-nya turun dari level 4 ke level 3.

Meski Kasus Covid-19 Turun, Masyarakat Diminta Tak Lupakan Masker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Panglima-TNI-Marsekal-Hadi-Tjahjanto-2.jpg" alt="Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Foto: Dok Pemberitaan Parlemen" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Foto: Dok Pemberitaan Parlemen</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para politisi di DPR mulai mengeluarkan pendapatnya soal siapa jenderal yang bakal menjadi calon Panglima TNI. Terbaru, Anggota Fraksi PDIP DPR Effendi Simbolon. Dia menyebut calon suksesor Marsekal Hadi Tjahjanto adalah Jenderal Andika Perkasa yang kini menjabat kepala staf angkatan darat (KSAD).  Pendapat calon panglima TNI itu disentil oleh mantan politikus Partai Demokrat Ferdinan Hutahean. Menurut dia, dukungan Effendi Simbolon kepada KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI adalah hal yang biasa dalam politik. Belum tentu mewakili institusi tertentu.  "Jika pernyataan Effendi Simbolon sebagai anggota Komisi I DPR atau mewakili PDIP tentu tidak boleh. Karena, Komisi I DPR terdiri atas berbagai fraksi atau partai," ujar Ferdinan di Jakarta, Senin (6/9).  Ferdinan yang kini lebih banyak bergiat di media sosial (medsos) itu menduga pernyataan Effendi Simbolon mendukung Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI hanya sebatas dukungan pribadi. Bukan mewakili PDIP.  "Jika bicara sikap lembaga Komisi I DPR maupun PDIP, maka Effendi Simbolon tidak bisa mewakili lembaga itu. Saya lihat itu hanya pernyataan pribadi. Jadi ya sah-sah saja. Namanya dukung mendukung," paparnya.  Untuk diketahui, anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon pada Jumat (3/9) lalu menyebut bahwa Andika Perkasa akan menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.  Nantinya, jabatan KSAD yang ditinggalkan oleh menantu Hendropriyono itu diisi oleh Pangkostrad Letnan Jenderal (Letjen) Dudung Abdurachman.  “Insyaallah semua akan terjadi dalam waktu dekat. Jenderal Dudung Abdurachman menjadi KSAD dan Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI,” ujar Effendi Simbolon pada Jumat (3/8).  Berbeda dengan Effendi, Anggota Komisi I DPR Syarief Hasan menegaskan bahwa DPR masih menunggu nama yang diserahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).  Sebagaimana diketahui, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mulai memasuki masa pensiun pada November 2021 mendatang. Sebagai penggantinya saat ini terdapat tiga orang jenderal bintang empat. Mereka adalah kepala staf di masing-masing angkatan. Yakni, KSAD Jenderal Andika Perkasa, KSAL Laksamana TNI Yudo Margono, dan KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.  Lantas, siapa yang dipilih? Semua tergantung nama yang diajukan Presiden Jokowi ke DPR. Hingga kini DPR belum menerima surpres calon panglima TNI.  Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut sampai saat ini pihaknya belum menerima Surat Presiden (Surpres) dari Presiden Jokowi terkait dengan nama calon Panglima TNI. “Sampai dengan saat ini Surpresnya belum sampai ke DPR,” ujar Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/9).  Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini menambahkan, jika DPR sudah menerima surpres dari Presiden Jokowi tentang calon Panglima TNI, maka langkah selanjutnya dibawa ke Badan Musyarawarah (Bamus). Setelah itu dibawa ke rapat paripurna dan diserahkan ke Komisi I DPR untuk melakukan fit and proper test.

Suara-Suara DPR Menjelang Surpres Jokowi tentang Calon Panglima TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/IMG-20210717-WA0043.jpg" alt="Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, memberangkatkan bantuan sembako di wilayah Kabupaten Sidoarjo, Jatim. Indra Setiawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, memberangkatkan bantuan sembako di wilayah Kabupaten Sidoarjo, Jatim. Indra Setiawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan, pemerintah menggunakan strategi ofensif dan defensif sebagai upaya menangani permasalahan Covid-19.  ”Hari ini (17/7) kami menyaksikan distribusi obat-obatan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 dan terdampak darurat sebagai upaya kami menurunkan status Covid-19,” kata Panglima Hadi Tjahjanto seperti dilansir dari Antara di sela peluncuran bantuan sembako di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sidoarjo, Jatim, Sabtu (17/7).  Dia mengatakan, pemerintah menggunakan strategi ofensif dan defensif supaya bertahan terhadap serangan Covid-19 yang sudah memasuki varian ketiga yaitu varian delta. ”Strategi defensif bisa dilaksanakan perorangan yakni dengan menggunakan masker jaga jarak, cuci tangan, adalah paling mudah dilaksanakan,” ujar Hadi.  Selain itu, lanjut dia, pemberian vaksinasi merupakan strategi yang dilaksanakan serta harus diikuti seluruh komponen lapisan masyarakat tanpa terkecuali. ”Untuk memenangkan pertempuran lawan Covid-19, juga dilakukan strategi ofensif, laksanakan testing, tracing, dan treatment,” terang Hadi.  Menurut dia, strategi defensif dan ofensif harus dilakukan bersama supaya bisa menang lawan Covid-19. ”Mari bersama bersatu padu lawan Covid-19 dimulai diri sendiri dan ajak rekan-rekan,” tutur Hadi.  Pada kesempatan itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Indonesia pasti bisa bangkit dari pandemi. ”Indonesia banyak mengalami cobaan. Kami yakin Indonesia bisa menghadapi kalau bekerja sama, saling mendukung dan gotong-royong,” ujar Budi.  Turut hadir dalam kegiatan itu Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.

Panglima TNI Gunakan Strategi Ofensif-Defensif Tangani Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Panglima-TNI-Hadi-antara.jpg" alt="Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat melaksanakan rapat terkait penanganan COVID-19 di Pendopo Agung Bangkalan, Jawa Timur, Sabtu (12-6-2021). (ANTARA/HO-Puspen TNI)" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat melaksanakan rapat terkait penanganan COVID-19 di Pendopo Agung Bangkalan, Jawa Timur, Sabtu (12-6-2021). (ANTARA/HO-Puspen TNI)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk mendistribusikan obat terapi Covid-19 gratis bagi masyarakat yang melakukan isolasi mandiri atau isoman. Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto pun meminta masyarakat yang sedang isoman untuk melapor kepada bidan desa atau petugas Puskesmas setempat, agar mendapatkan obat terapi Covid-19 gratis.  "Saya imbau kepada masyarakat yang ada di desa, RT, RW apabila ingin mendapatkan obat tersebut, silakan menyampaikan ke bidan desa kemudian petugas-petugas Puskesmas," ujar Hadi dalam jumpa pers yang ditayangkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (15/7).  Hadi mengatakan, setelah data masyarakat yang ingin obat terapi Covid-19 masuk, maka selanjutnya Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI akan mengirimkan obat terapi tersebut ke masyarakat yang sedang isoman. "Setelah datanya ada, maka Babinsa akan memberikan paket obat tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan, akan diantar dengan pendampingan bidan desa maupun petugas Puskesmas," katanya.  Hadi berujar, agar tidak ada penyelewengan dalam pendistribusian obat terapi Covid-19 tersebut. Maka akan diawasi oleh pihak kesehatan Kodam, Kodum, Koramil serta para Babinsa.  "Harapan kita dengan kolaborasi antar-institusi ini akan meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan isolasi mandiri," tuturnya.  Sementara Hadi menjelaskan, obat terapi Covid-19 tersebut akan disimpan di Kodim. Nantinya obat terapi Covid-19 yang keluar dan masuk akan didata oleh petugas.  "Di sana ada pengawasan dan pendataan termasuk pencatatan keluar masuk obat," ungkapnya.  Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan pemerintah saat ini menyediakan 300 ribu paket obat terapi Covid-19 bagi warga yang sedang melakukan isolasi mandiri.  Paket obat tersebut bukan hanya di Pulau Jawa dan Bali. Melainkan pemerintah menyediakan paket obat gratis tersebut di dua pulau itu.  Pria asal Surakarta, Jawa Tengah ini menambahkan, setidaknya ada tiga paket obat yang dibagikan. Paket pertama untuk warga tanpa gejala (OTG), paket kedua untuk warga dengan gejala demam dan hilang penciuman, dan paket ketiga untuk warga dengan gejala demam dan batuk kering.  "Ada tiga jenis paket obat isolasi mandiri yang akan kita bagikan masing-masing untuk tujuh hari," katanya.  Jokowi menuturkan, untuk paket pertama berisi vitamin-vitamin untuk warga dengan PCR positif tanpa gejala atau OTG. Kemudian paket kedua berisi vitamin dan obat untuk warga dengan PCR positif disertai keluhan panas dan kehilangan penciuman. Selanjutnya paket ketiga berisi vitamin dan obat untuk warga dengan PCR positif disertai keluhan panas dan batuk kering.

Ini Cara Masyarakat yang Isoman agar Dapat Obat Terapi Covid-19 Gratis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Vaksinasi-Covid-19-Dery-Ridwannsah-3-1.jpg" alt="Masyarakat saat mengikuti vaksin di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan, Jumat (25/6/2021). Kementerian Kesehatan menghapus surat domisili sebagai salah satu syarat program vaksinasi nasional di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan milik pe" width="100%">
<figcaption>Masyarakat saat mengikuti vaksin di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan, Jumat (25/6/2021). Kementerian Kesehatan menghapus surat domisili sebagai salah satu syarat program vaksinasi nasional di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan milik pe</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tingginya pertumbuhan kasus Covid-19 direspons pemerintah dengan lebih gencar melakukan vaksinasi. TNI digerakkan melalui serbuan vaksinasi kepada masyarakat.  Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memastikan bahwa TNI bersama Polri berada di garda depan mendorong pelaksanaan vaksinasi. ”Kegiatan (serbuan vaksinasi) itu akan terus kami laksanakan,” tegasnya. Tidak hanya di Jawa, daerah lain di luar Jawa pun tidak luput dari serbuan vaksinasi.  Hadi sudah berkeliling bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ke beberapa daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Khusus TNI, personel dari tiga matra ikut ambil bagian dalam serbuan tersebut. Hari ini (28/6) rencananya serbuan vaksinasi dilakukan di Manokwari. Kodam XVIII/Kasuari memastikan hal itu setelah mendapat arahan langsung dari Presiden Joko Widodo.  Tidak hanya di level kodam, serbuan vaksinasi juga dilaksanakan sampai level kodim dan koramil. Demikian juga lanud dan lanal. Hadi sudah menginstruksikan seluruh jajaran TNI bekerja sama dengan Polri dan pemerintah daerah melaksanakan serbuan vaksinasi. ”Apabila di wilayah-wilayah tersebut ada vaksinasi, satuan-satuan TNI dan Polri, termasuk dinas kesehatan, dilaksanakan secara bersama-sama,” imbuhnya.  Salah satu target yang dikejar adalah vaksinasi terhadap 1 juta orang per hari. ”Semua berharap 1 juta (vaksin) per hari bisa terealisasi,” ungkap Hadi. Kemarin target itu tercapai dengan menyuntikkan 1.083.632 vaksin.  Sementara itu, rekor baru vaksinasi tercapai pada Sabtu (26/6), yakni 1,31 juta. ”Vaksinasi menjadi salah satu upaya penting dalam mengurangi laju persebaran virus sehingga mengurangi lonjakan kasus dan membawa kita keluar dari pandemi,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kemarin.  Kemenkes telah mengeluarkan surat edaran yang menginstruksikan seluruh pos pelayanan vaksinasi seperti kantor kesehatan pelabuhan (KKP), RS vertikal, dan poltekkes di seluruh Indonesia untuk melakukan vaksinasi kepada semua target sasaran. Bahkan, syarat vaksinasi sesuai dengan KTP dihilangkan.  Budi mengatakan, pemerintah terus mengupayakan ketersediaan vaksin, baik lewat skema multilateral maupun bilateral. Itu dilakukan demi mencukupi stok saat ini dan menjaga laju vaksinasi tetap tinggi di angka 1 juta dosis per hari.  Tercapainya 1 juta vaksin dalam sehari tersebut mendapat apresiasi dari DPR. Selanjutnya, parlemen mendorong jumlahnya bisa ditingkatkan. Hal itu mungkin dilakukan jika semua fasilitas kesehatan yang dimiliki negara dimaksimalkan untuk vaksinasi. Jumlahnya bisa menembus 2 juta vaksin per hari.  ”Indonesia memiliki lebih dari 20 ribu layanan kesehatan dari klinik pratama hingga rumah sakit. Jika semua dioptimalkan, misal per layanan kesehatan dilakukan 200 vaksinasi, bisa mencapai 2 juta vaksin per hari tanpa kerumunan berlebihan,” jelas anggota Komisi I DPR Sukamta.  Selain dari fasilitas kesehatan, Sukamta menambahkan, peran tenaga kesehatan per segmen bisa dimaksimalkan. Misalnya, pemberian kepada anak-anak dan ibu-ibu bisa dilakukan posyandu. Harapannya, itu bisa membantu target nasional 180 juta vaksin hingga akhir 2021.  Terkait dengan penanganan medis bagi pasien terpapar Covid-19, DPR mendorong inovasi layanan, khususnya bagi mereka yang menjalani isolasi mandiri. Dengan kapasitas rumah sakit yang sudah penuh, pasien sulit mendapat penanganan langsung. Di sisi lain, pasien isolasi mandiri juga butuh pengecekan oleh nakes.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/28/06/2021/di-zona-merah-fasilitas-kesehatan-overload/">Di Zona Merah, Fasilitas Kesehatan Overload</a>  Wakil Ketua Komisi IX Charles Honoris mengusulkan layanan telemedicine atau penggunaan teknologi untuk layanan kesehatan jarak jauh. Selain lebih aman bagi pasien, tenaga kesehatan tidak akan kewalahan dan risiko terpapar virus dari pasien bisa ditekan. ”Namun, di sisi lain, pemerintah harus tetap menjamin pemberian layanan kesehatan secara gratis kepada pasien isoman tersebut lewat telemedicine. Semua harus dilakukan dengan gratis kepada pasien yang tidak tertampung di faskes pemerintah,” jelas Charles.  Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ekonomi Syariah dan Halal Sholahuddin Al-Aiyub mengatakan, dalam kondisi darurat, pemakaman jenazah pasien Covid-19 bisa dilakukan secara massal. Beberapa jenazah korban Covid-19 dapat dimakamkan dalam satu liang kubur atau lahad.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/28/06/2021/di-zona-merah-fasilitas-kesehatan-overload/">Di Zona Merah, Fasilitas Kesehatan Overload</a>  Ketentuan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI 8/2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah Muslim Covid-19. Dalam butir c poin 6 dijelaskan, penguburan beberapa jenazah pasien Covid-19 dalam satu liang kubur diperbolehkan karena darurat. ”Terutama kita tujukan di daerah perkotaan seperti di Jakarta atau Surabaya,” katanya kemarin.  Dia menjelaskan, memakamkan beberapa jenazah dalam satu liang kubur merupakan sebuah rukhsah atau kemudahan. Selain bisa mengatasi keterbatasan lahan, hal itu memudahkan petugas bagian penguburan jenazah.

Vaksinasi Sudah Tembus 1 Juta Suntikan Per Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/vaksinasi-krl.jpg" alt="MASSAL: Vaksinasi Covid-19 untuk petugas stasiun dan penumpang kereta di Stasiun Bogor, Jawa Barat, kemarin (17/6). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MASSAL: Vaksinasi Covid-19 untuk petugas stasiun dan penumpang kereta di Stasiun Bogor, Jawa Barat, kemarin (17/6). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Perkembangan kasus Covid-19 secara nasional kian mengkhawatirkan. Data Satgas Covid-19 menunjukkan, kemarin (17/6) pertambahan kasus mencapai 12.624 orang.  Kondisi itu memacu pemerintah untuk dapat merealisasikan target vaksinasi 1 juta orang per hari mulai Juli. Dengan begitu, herd immunity atau kekebalan kelompok bisa segera tercapai.  TNI dan Polri siap mem-back up agar target tersebut terpenuhi. Saat meninjau serbuan vaksinasi di Kabupaten Bandung kemarin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa pihaknya bersama Polri telah menggelar 100 titik vaksinasi di seluruh Indonesia. ”Harapan kami semua, program vaksinasi nasional 1 juta per hari dapat terselenggara dengan baik,” kata dia.  Kemarin tidak kurang dari 5 ribu orang divaksin dalam serbuan vaksinasi di Kabupaten Bandung yang turut dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Dengan jumlah penerima vaksin yang mencapai ribuan orang di setiap lokasi, Hadi yakin target 1 juta orang per hari segera tercapai.  Bukan hanya vaksinasi, TNI juga turut berpartisipasi menyiapkan lebih banyak ruang isolasi. Itu menyikapi meningkatnya grafik pertumbuhan pasien Covid-19 beberapa hari terakhir. Salah satu ruang isolasi itu disiapkan TNI-AL di Gedung Dolos Pangkalan Marinir Jakarta. Gedung dengan luas bangunan 2.156 meter persegi itu bisa menampung 100 pasien.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/15/06/2021/vaksinasi-covid-19-anies-diyakini-mampu-jawab-tantangan-jokowi/">Vaksinasi Covid-19, Anies Diyakini Mampu Jawab Tantangan Jokowi</a>  Rencananya, kapasitas tersebut ditambah menjadi 200 pasien. ”Saya melihat kesiapan Gedung Dolos untuk mengantisipasi lonjakan Covid-19 sudah berjalan dengan baik, dapat dilihat dari sarana dan prasarananya,” ungkap Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono. Selain Gedung Dolos, Wakasal memastikan kesiapan RS TNI-AL dr Mintohardjo. Total ada 130 kasur untuk pasien di rumah sakit tersebut.  Sementara itu, saat meninjau vaksinasi massal di Bogor kemarin, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa herd immunity harus segera tercapai. Dia meminta ada percepatan vaksinasi. Vaksinasi massal untuk guru, lansia, dan masyarakat rentan harus terus digeber. Begitu juga untuk pelaku pariwisata. ”Kita membutuhkan percepatan. Kecepatan vaksinasi ini dalam rangka mencapai kekebalan komunal, yang kita harapkan persebaran Covid-19 bisa kita hambat,” tuturnya.

Kejar Herd Immunity, TNI Bangun 100 Sentra Vaksinasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Screenshot_2021-03-18-17-30-17-00.png" alt="Kepala Dinas Kesehatan Surabaya Febria Rachmanita mendampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Puskesmas Gayungan. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Kesehatan Surabaya Febria Rachmanita mendampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Puskesmas Gayungan. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Peserta vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Gayungan, Kota Surabaya, mendapat kejutan dengan kehadiran Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Kehadiran panglima sebagai bagian dari kunjungan kerja untuk memantau pelaksanaan vaksinasi bagi lansia dan pedagang.  Dalam kunjungannya, Hadi Tjahjanto memberi pesan bagi para lansia untuk tetap menjaga diri dan imunitas tubuh meski sudah mendapatkan vaksinasi.  ”Memang imunitas akan naik. Daya tahan tubuh naik supaya kuat menghadapi Covid-19. Kuat tapi bukan kebal,” tutur Hadi.  Meski telah divaksin, lanjut Hadi, protokol kesehatan harus tetap dijaga dan dilaksanakan. Dia mengingatkan untuk tidak lengah supaya penyebaran Covid-19 bisa terus ditekan.  ”Senjata yang paling tepat untuk menghadapi Covid-19 walaupun sudah vaksin dua kali adalah masker, 3M yang sekarang ada 5M. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan atau menggunakan sanitizer,” papar Hadi.  Terkait kunjungan itu, Kepala Dinas Kesehatan Surabaya Febria Rachmanita menyampaikan terima kasih. Dia mengaku bangga dan senang.  ”Hari ini (18/3) kami ditinjau secara langsung di Puskesmas Gayungan. Kami bangga dan senang dapat kunjungan dari Kapolri dan Panglima TNI. Ini jadi semangat untuk lansia agar lebih giat divaksin,” ujar Febria Rachmanita.  Dia menjelaskan, kunjungan itu dilakukan untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi yang memang tiap hari dilakukan. Hari ini (18/3) terdapat 300 warga yang akan divaksin.  ”Sekitar 300 penerima vaksin dari SWK (sentra wisata kuliner), lansia, dan lain-lain. Untuk warga Gayungan, kita tiap hari ada vaksinasi,” tutur Febria Rachmanita.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/L06B3NAZ-Rk

Panglima TNI Tinjau Vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Gayungan Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Panglima-TNI-Marsekal-TNI-Hadi-Tjahjanto-3.jpg" alt="Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat memimpin upacara pemulangan Jenazah Pembantu Letnan Dua (Pelda) Anumerta Rama Wahyudi dipulangkan ke pihak keluarga di Pekanbaru, Riau dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (3/7/2020). Komandan Satga" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat memimpin upacara pemulangan Jenazah Pembantu Letnan Dua (Pelda) Anumerta Rama Wahyudi dipulangkan ke pihak keluarga di Pekanbaru, Riau dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (3/7/2020). Komandan Satga</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto merespons keras peristiwa pembantaian yang diduga dilakukan oleh kelompok teroris Mujahid Indonesia Timur (MIT). TNI berkomitmen akan menuntaskan kasus ini bersama Polri.  "TNI akan menindak tegas atas pelaku yang dilaksanakan oleh MIT," kata Hadi di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (30/11).  Hadi mengatakan, TNI akan mengirimkan pasukan khusus dari Jakarta ke Sulawesi Tengah. Pasukan tersebut akan membantu proses pengejaran yang dilakukan oleh Polri. Namun, Hadi tidak menyebut berapa banyak pasukan yang dikirim.  "TNI akan mendukung Polri, besok pagi akan diberangkatkan pasukan khusus dari Halim menuju ke Palu dan ditugaskan di Poso," jelasnya.  Pasukan khusus ini akan memperkuat pasukan yang sudah dikerahkan di Sulawesi Tengah. Dengan penambahan pasukan ini diharapkan para kelompok MIT bisa segera ditangkap. Supaya tidak lagi meresahkan masyarakat.  "Dukungan-dukungan untuk operasi sudah kita kirim secara bertahap, dengan dukungan operasi tersebut, saya yakin kelompok MIT yang melakukan kejahatan atas penduduk yang tidak berdosa segera tertangkap," pungkas Hadi.  Sebelumnya, kelompok teroris Mujahid Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora diduga telah melakukan pembantaian terhadap sebuah keluarga di Pegunungan Kebun, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, pada Jumat (27/11) sekitar pukul 13.00 WITA. Dua orang dinyatakan tewas dalam peristiwa ini.  Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, peristiwa ini pertama kali dilaporkan oleh Aco, warga Lembon Tongoa, Kabupaten Sigi. Aco mendapat informasi tersebut dari Ulin, salah satu anggota keluarga yang dibantai kelompok MIT.  Saat itu Ulin mengatakan jika ayahnya, Yasa dan suaminya, Pino menjadi korban pembunuhan kelompok MIT. Beberapa orang yang diduga kelompok MIT itu mendatangi rumah Ulin di Pegunungan Kebun sekitar pukul 09.00 WITA.  "Beberapa OTK tersebut saat itu menyandera keluarganya dan terlihat telah melakukan pembunuhan terhadap Yase dan Pino," kata Argo kepada wartawan, Sabtu (28/11).  Berdasarkan keterangan Ulin, ayah dan suaminya tewas dengan cara dipenggal kepalanya. Sedangkan ibunya terlihat hanya terluka namun masih hidup. Ulin kemudian lari menyelamatkan diri ke Desa Lembontongoa dan menyampaikan kejadian tersebut kepada saksi Aco.  Dalam peristiwa ini, 4 orang dipastikan meninggal dunia secara mengenaskan. Sedangkan 7 rumah dibakar oleh para pelaku yang diduga berjumlah 10 orang.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Jcnii8YeZo8

Kelompok Ali Kalora Bantai Warga, Panglima TNI Langsung Kirim Pasukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/1605676214496_PHOTO-2020-11-18-10-31-35.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - <a href="https://www.jawapos.com/tag/panglima-tni/">Panglima TNI</a> <a href="https://www.jawapos.com/tag/marsekal-hadi-tjahjanto/">Marsekal Hadi Tjahjanto</a> menerima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 11 Perwira Tinggi (Pati) TNI di tiga matra. Kenaikan pangkat ini diberikan setelah 11 pati tersebut menerima promosi jabatan.  Adapun Laporan Korps Kenaikan Pangkat ini terdiri dari 3 Pati TNI AD, 3 Pati TNI AL, dan 5 Pati TNI AU. Acara kenaikan pangkat digelar di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Rabu (18/11).  "Laporan Korps Kenaikan Pangkat 11 Pati TNI tersebut berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/2666/XI/2020 tanggal 17 Nevember 2020," kata Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Sus Aidil.  Tiga Pati TNI AD yang naik pangkat yaitu Letjen TNI Benny Susianto (Irjenad), Brigjen TNI Saturninus Aldian (Pa Sahli Tk. II LH Sahli Bid. Wassus dan LH Panglima TNI), dan Brigjen TNI Haris Sufi Anwari (Dandenma Mabes TNI).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/1605676216428_PHOTO-2020-11-18-10-31-35.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menerima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 11 Perwira Tinggi (Pati) TNI. (Puspen TNI)  Sedangkan 3 Pati TNI AL yaitu Laksda TNI Puguh Santoso (Aslog Kasal), Laksma TNI Maman Rohman (Kadisadal), dan Laksma TNI Taufik Arief (Kadiswatpersal).  Kemudian 5 Pati TNI AU yaitu Marsdya TNI Tamsil Gustari Malik (Danjen Akademi TNI), Marsda TNI Jemi Trisonjaya (Sekretaris Bais TNI), Marsda TNI Mohamad Tony Harjono (Sesmilpres Kemensetneg), Marsma TNI Muh. Arief Damopolii (Ir III Itjen Kemhan), dan Marsma TNI Swasono (Ka RSPAU dr. S. Hardjolukito).  Turut hadir dalam acara Laporan Korps yakni KSAL Laksamana TNI Yudo Margono, Wakasad Letjen TNI Mochammad Fachrudin, Wakasau Marsdya TNI Fahru Zaini Isnanto, Kasum TNI Letjen TNI M. Herindra, dan para Asisten Panglima TNI dan Angkatan.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ynO1EDKkSCk

11 Pati TNI Resmi Dapat Kenaikan Pangkat, Ini Daftarnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Panglima-TNI-Dan-Kapolri-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Pasukan TNI saat apel di lapangan Graha Jala Puspita, Jl RE Martadinata, Jakarta Pusat (Jakpus), Minggu (20/10/2019). Kesiapan pasukan tersebut dalam rangka pengamanan acara pelantikan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya, Ma" width="100%">
<figcaption>Pasukan TNI saat apel di lapangan Graha Jala Puspita, Jl RE Martadinata, Jakarta Pusat (Jakpus), Minggu (20/10/2019). Kesiapan pasukan tersebut dalam rangka pengamanan acara pelantikan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya, Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Penegakan disiplin protokol kesehatan oleh pemerintah daerah akan mendapat sokongan para bintara di seluruh Indonesia. Baik babinsa TNI-AD, babinpotmar TNI-AL, maupun babinpotdirga.  Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjelaskan, langkah itu menindaklanjuti arahan presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020. ”Kebijakan ini tentunya sangat diperlukan karena tren kasus positif di Indonesia belum melandai,” katanya kemarin (9/8).  Berdasar data pemerintah pusat, jelas Hadi, rasio angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia berada pada angka 4,65 persen. ”Seluruh pangkotama dan komandan satuan kewilayahan agar melaksanakan koordinasi yang baik dengan forkopimda,” tutur mantan inspektur jenderal Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tersebut.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01/08/2020/perhatikan-protokol-kesehatan-selama-bersepeda/">Perhatikan Protokol Kesehatan Selama Bersepeda</a>  Salah satu yang ditekankan Hadi adalah menggerakkan babinsa, babinpotmar, dan babinpotdirga. Pengerahan bintara dari tiga matra itu telah dikoordinasikan dengan Polri yang mengerahkan bhabinkamtibmas. ”Untuk menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat, khususnya di ruang publik,” terangnya. Tujuannya tidak lain untuk menekan potensi persebaran Covid-19 di semua daerah.  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menyatakan bahwa urusan Covid-19 adalah pekerjaan bersama. Sejak awal TNI juga terlibat dalam penanggulangan Covid-19.  Mahfud mengatakan, pelibatan TNI dibutuhkan. Bahkan, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa ditunjuk sebagai wakil ketua Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. ”Karena selama ini penanganan Covid-19 ini tidak cukup hanya dilaksanakan oleh komite,” bebernya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/04/08/2020/protokol-kesehatan-di-istana-tamu-presiden-wajib-rapid-dan-swab-test/">Protokol Kesehatan di Istana, Tamu Presiden Wajib Rapid dan Swab Test</a>  Dengan sumbangsih serta kemampuan TNI dalam tugas penanggulangan Covid-19, kata Mahfud, semestinya tidak ada yang mempersoalkan pelibatan TNI yang kembali ditegaskan melalui Inpres 6/2020. ”Karena serangan Covid-19 sangat masif dan harus ditangani bersama,” tutur dia.  Menurut mantan menteri pertahanan itu, tugas yang diberikan kepada TNI dalam penanggulangan Covid-19 sama dengan operasi militer selain perang atau OMSP. Kehadiran TNI dibutuhkan untuk membantu Polri menindak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.  Mahfud mencontohkan pelanggaran di ruang-ruang publik. Menurut dia, tanpa kehadiran TNI bersama Polri, sulit menertibkan masyarakat. Karena itu, pemerintah memaksimalkan kemampuan yang dimiliki dua institusi tersebut untuk menindak pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan. ”Di situlah kami lalu menarik tenaga Polri dan TNI,” imbuhnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/06/08/2020/jokowi-minta-pemda-sanksi-pelanggar-protokol-kesehatan/">Jokowi Minta Pemda Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan</a>  Setelah terbit Inpres 6/2020, pemerintah memang akan bertindak lebih tegas kepada pelanggar protokol kesehatan. Menurut Mahfud, bukan hanya tindakan persuasif, sanksi pidana juga bakal diberikan kepada pelanggar aturan yang ngotot dan terus melawan petugas. ”Misalnya, sudah disuruh membubarkan (diri), kok diteruskan juga,” tegasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=zKtmnIQuWsE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Wo5BiizygtM  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Nkz8JXQOiIM

Tentara Tiga Matra Bantu Penegakan Protokol Kesehatan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#marsekal hadi tjahjanto

Berita Terkini