<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/MARKUS-NARI-DERY-RIDWANSAH-1.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP Markus Nari saat mengikuti sidang dakwaan di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (14/8/2019). Mantan anggota Komisi II DPR tersebut didakwa atas kasus dugaan korupsi e-KTP yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP Markus Nari saat mengikuti sidang dakwaan di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (14/8/2019). Mantan anggota Komisi II DPR tersebut didakwa atas kasus dugaan korupsi e-KTP yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan terpidana kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Markus Nari, ke Lembaga Pemasyarakat Klas IA Sukamiskin pada Kamis (1/10). Mantan Anggota DPR itu bakal menjalani hukuman selama 8 tahun penjara dikurangi masa tahanan.  "Memasukkan terpidana Markus Nari ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Sukamiskin untuk menjalani pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan," kata Plt juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (2/10).  Ali mengatakan, Markus Nari juga di bebani membayar denda sebesar Rp 300 ratus juta. Jika denda tersebut tidak dibayar, maka Markus dikenakan pidana pengganti berupa kurungan selama 8 bulan.  Markus juga dikenakan pidana tambahan lainnya untuk membayar uang pengganti sebesar USD 900.000. Jika Markus terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa.  "Serta akan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun," ucap Ali.  Markus juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan.  Diketahui, Markus awalnya dihukum 6 tahun penjara di tingkat pertama. Hukuman itu kemudian diperberat menjadi 7 tahun penjara di tingkat banding.  Markus pun mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Markus Nari dijatuhi hukuman 8 tahun penjara oleh MA. Markus Nari juga diwajibkan mengembalikan uang proyek e-KTP yang dikorupsinya.  Markus terbukti bersalah melanggar Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 21 UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=TNB2cQxlahI&ab_channel=JawaPos  &nbsp;

KPK Jebloskan Terpidana Korupsi e-KTP Markus Nari ke Lapas Sukamiskin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/MARKUS-NARI-DERY-RIDWANSAH-5.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP Markus Nari saat mengikuti sidang dakwaan di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (14/8/2019). Mantan anggota Komisi II DPR tersebut didakwa atas kasus dugaan korupsi e-KTP yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP Markus Nari saat mengikuti sidang dakwaan di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (14/8/2019). Mantan anggota Komisi II DPR tersebut didakwa atas kasus dugaan korupsi e-KTP yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan terdakwa mantan anggota DPR RI Markus Nari.  Markus yang terjerat kasus korupsi proyek e-KTP elektronik dinilai putusan terkait uang pengganti belum maksimal.  "KPK mengajukan banding karena kami cukup meyakini seharusnya terdakwa terbukti menerima USD 900.000 atau setara lebih dari Rp 12 miliar. Sehingga, uang tersebut diharapkan nantinya dapat masuk ke kas negara," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (3/12).  Dalam putusan pengadilan pada 11 November, tuntutan uang pengganti yang dikabulkan majelis hakim sebesar USD 400.000. Uang tersebut merupakan duit yang diduga diterima Markus dari Andi Narogong dalam pertemuan di dekat kantor TVRI Senayan, Jakarta Selatan.  Adapun dugaan penerimaan lain yang didakwakan kepada Markus senilai USD 500 ribu tidak dimasukkan dalam putusan tingkat pertama tersebut. Uang tersebut diduga diterima Markus dari Andi Narogong melalui Irvanto di ruang rapat Fraksi Golkar di parlemen. Penuntut umum KPK meyakini dugaan penerimaan tersebut terbukti di pengadilan.  "Pada prinsipnya, pertimbangan banding dilakukan agar uang hasil korupsi dapat kembali ke masyarakat secara maksimal melalui mekanisme uang pengganti," jelas Febri.  Sebelumnya, mantan anggota DPR dari Partai Golkar itu divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Dia dinyatakan bersalah memperkaya diri sendiri sebanyak USD 400.000 dari kasus korupsi proyek KTP elektronik.  Majelis hakim menyatakan, Markus terbukti melanggar Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam kasus yang merugikan negara senilai Rp 2,3 triliun itu. Dia juga mendapat hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama lima tahun terhitung sejak masa pidana selesai dijalani.

KPK Ajukan Banding Terhadap Putusan Markus Nari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/MARKUS-NARI-DERY-RIDWANSAH-5.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP Markus Nari saat mengikuti sidang dakwaan di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (14/8/2019). Mantan anggota Komisi II DPR tersebut didakwa atas kasus dugaan korupsi e-KTP yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP Markus Nari saat mengikuti sidang dakwaan di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (14/8/2019). Mantan anggota Komisi II DPR tersebut didakwa atas kasus dugaan korupsi e-KTP yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan anggota DPR Markus Nari divonis enam tahun penjara serta denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Majelis hakim meyakini, politikus Partai Golkar itu menerima uang sebesar USD 400 ribu atau setara dengan Rp 4 miliar terkait proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).  "Mengadili, menyatakan terdakwa Markus Nari telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu alternatif kedua dan dakwaan kedua alternatif pertama," kata Ketua Majelis Hakim Franky Tambuwun membacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta, Senin (11/11).  Selain itu, Majelis hakim juga meminta agar Markus membayar uang pengganti sebesar USD 400 ribu. Uang ini terkait dengan penerimaan Markus Nari dari proyek pengadaan e-KTP.  "Apabila Markus Nari tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya disita dan dilelang. Apabila harta yang disita tidak mencukupi membayar uang pengganti, Markus dipidana penjara selama dua tahun," tegas Frangky.  Perbuatan Markus selaku anggota Badan Anggaran (Banggar) ikut membahas pengusulan anggaran proyek e-KTP sebesar Rp 1,045 triliun. Kemudian Markus Nari menemui pejabat Kemendagri Irman selaku Dirjen Dukcapil saat itu dengan meminta fee proyek e-KTP sebesar Rp 5 miliar.  "Markus Nari menerima USD 400 ribu atau setara Rp 4 miliar diungkap Sugiharto dalam persidangan. Markus Nari bermula mengunjungi Kemendagri, uang yang diterima terdakwa berasal dari Andi Narogong yang sebagai pengumpul uang fee proyek," ucap Frangky.  Hakim menyebut Markus Nari tidak pernah menerima USD 1.000.000 bersama Melchias Mekeng sebagai Ketua Banggar DPR dari Andi Narogong melalui Irvanto Hendra Pambudi saat berada di ruang kerja Setya Novanto yang menjabat Ketua Fraksi Golkar di DPR. Dalam persidangan, hakim mengatakan Irvanto hanya menyerahkan kepada Mekeng.  "Uang USD 500 ribu diberikan dari Irvanto yang dikatakan Andi Narogong yang memintanya, majelis hakim tidak sependapat karena diungkap Andi Narogong tidak pernah memerintahkan Irvanto untuk memberikan uang," terang Frangky.  Selain itu, Markus juga dinilai bersalah merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Markus sengaja mencegah atau merintangi pemeriksaan terhadap Miryam S Haryani yang saat itu berstatus sebagai saksi dan Sugiharto yang kala itu berstatus sebagai terdakwa.  Markus meminta pengacara Anton Tofik dan Robinson untuk memantau perkembangan perkara korupsi proyek e-KTP. Anton yang menerima SGD 10 ribu dari Markus berhasil mendapatkan berita acara pemeriksaan (BAP) atas nama Miryam S Haryani dan Markus.  Kemudian, Markus memerintahkan Anton untuk membujuk Miryam agar tidak menyebut namanya dalam persidangan. Anton meminta pengacara Miryam S Haryani, Elza Syarief, agar mencabut keterangan yang menyebut nama Markus Nari.  "Atas permintaan tersebut, Amran Hi Mustary meneruskan pesan terdakwa kepada Sugiharto. Tapi Sugiharto menolak dengan mengatakan, 'Tidak Pak, saya mau jujur terus terang saja. Apa adanya yang saya alami'. Sehingga dengan demikian, dapat disimpulkan terdakwa dengan sengaja meminta Miryam S Haryani dan Sugiharto untuk memberikan keterangan Irman dan Sugiharto agar tidak menyebut nama Markus Nari," ungkap Frangky.  Markus terbukti bersalah melanggar Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 21 UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Markus Nari Divonis 6 Tahun Penjara, Nama Mekeng Disebut Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/MARKUS-NARI-DERY-RIDWANSAH-2.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP Markus Nari saat mengikuti sidang dakwaan di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (14/8/2019). Mantan anggota Komisi II DPR tersebut didakwa atas kasus dugaan korupsi e-KTP yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP Markus Nari saat mengikuti sidang dakwaan di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (14/8/2019). Mantan anggota Komisi II DPR tersebut didakwa atas kasus dugaan korupsi e-KTP yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus Partai Golkar Maskus Nari dituntut sembilan tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Markus diyakini bersalah memperkaya diri sendiri dengan menerima uang sebesar USD 900.000 dari proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).  "Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, menyatakan terdakwa Markus Nari terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Jaksa KPK Andhi Kurniawan, saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (28/10).  Selain menuntut sembilan tahun penjara, Jaksa KPK pun meminta majelis hakim dapat mencabut hak politik Markus Nari selama lima tahun. Hal ini setelah Markus usai menjalani pidana pokok.  "Menuntut juga Markus Nari membayar uang pengganti sebesar USD 900 ribu," ucap Jaksa Andhi.  Jaksa menilai, perbuatan Markus selaku anggota Badan Anggaran DPR turut serta membahas pengusulan anggaran proyek e-KTP sebesar Rp 1,045 triliun. Kemudian, Markus Nari menemui pejabat Kemendagri yakni Irman selaku Dirjen Dukcapil. Saat itu dia meminta fee proyek e-KTP sebesar Rp 5 miliar.  Dalam tuntutan jaksa, Irman memanggil Sugiharto selaku pejabat pembuat komitmen saat itu untuk memberikan uang kepada Markus Nari. Sugiharto meminta uang kepada Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana dan diserahkan USD 400.00 ribu.  Markus juga menerima uang sebesar USD 1 juta bersama Melchias Mekeng sebagai Ketua Banggar DPR dari Andi Narogong melalui Irvanto Hendra Pambudi saat berada di ruang kerja Setya Novanto yang menjabat Ketua Fraksi Golkar di DPR. Penerimaan itu saat anggaran proyek e-KTP masih dibahas di DPR.  "Dalam putusan atas nama terdakwa Setya Novanto pada halaman 100.613, dalam keterangan tersebut yang menerima yaitu Melchias Mekeng sebesar USD 500 ribu, dalam hal tersebut maka USD 1 juta, yang diterima Mekeng sebesar USD 500 ribu, sehingga jumlah uang fee yang diterima terdakwa USD 500 ribu. Dengan demikian total uang fee yang diterima oleh terdakwa adalah 900 ribu dollar Amerika Serikat," urai Jaksa.  Selain itu, Markus juga diyakini bersalah merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Markus disebut sengaja mencegah atau merintangi pemeriksaan di sidang terhadap Miryam S Haryani yang saat itu berstatus sebagai saksi dan Sugiharto yang kala itu berstatus sebagai terdakwa.  Markus meminta pengacara Anton Tofik dan Robinson untuk memantau perkembangan perkara korupsi proyek e-KTP. Anton yang menerima SGD 10 ribu dari Markus berhasil mendapatkan berita acara pemeriksaan (BAP) atas nama Miryam S Haryani dan Markus.  Jaksa meyakini, Markus bersalah melanggar Pasal 3 dan Pasal 21 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK Tuntut Markus Nari 9 Tahun Penjara dan Hak Politik Dicabut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/novel-saksi-ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terpidana memberikan keterangan palsu dalam persidangan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Miryam S Haryani mengaku pernah melakukan pertemuan dengan politisi Golkar Markus Nari. Namun, dia menampik pertemuan itu berkaitan dengan proses penyidikan kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun tersebut.  Saat memberikan keterangan sebagai saksi atas terdakwa Markus Nari di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Miryam menceritakan pertemuannya dengan Markus sekadar meminta bantuan membuat desain dan rancangan untuk kantor dan usaha Miryam di Mampang, Jakarta Selatan.  Sepengetahuan Miryam, Markus memiliki latar belakang pendidikan teknik sipil, sehingga dirasa cocok dimintai referensi. Jaksa KPK kemudian mengonfirmasi waktu pertemuan apakah dilakukan sebelum atau sesudah Miryam memberikan keterangan saksi di persidangan Irman dan Sugiharto, terpidana korupsi e-KTP. Namun, bekas politikus Hanura itu mengaku lupa   "Kedatangan terdakwa (Markus Nari) itu sebelum atau sesudah (Miryam) jadi saksi Irman?" tanya jaksa, Selasa (9/10).  "Lupa," jawab singkat Miryam.  Jawaban serupa diucapkan Miryam saat jaksa penuntut umum menanyakan apakah pernah bertemu Markus di kantor advokat Elza Syarief. Miryam tak menampik sering mendatangi kantor Elza, hanya saja ia mengaku lupa ada tidaknya Markus di sana.   "Lupa," ujarnya.  Diketahui, Markus Nari didakwa merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Jaksa KPK menyebut Markus sengaja mencegah atau merintangi pemeriksaan di sidang terhadap Miryam S Haryani yang saat itu berstatus sebagai saksi dan Sugiharto yang kala itu berstatus sebagai terdakwa.  Selain itu, Markus didakwa memperkaya diri sendiri USD 1.400.000 dari proyek e-KTP. Perbuatan Markus juga memperkaya orang lain dan korporasi, akibatnya, negara mengalami kerugian Rp 2,3 triliun dari perbuatan Markus.  Sementara itu, Miryam telah berkekuatan hukum tetap sebagai terpidana karena dinilai terbukti memberikan keterangan palsi selama proses persidangan. Miryam mencabut keterangannya yang tertuang dalam BAP dengan alasan adanya tekanan dari penyidik senior KPK Novel Baswedan.  Kini, Miryam tengah menjalani masa hukumannya penjara selama 5 tahun di Lapas Perempuan Klas IIA Pondok Bambu.

Lagi, Miryam Mengaku Lupa dan Bantah Bahas e-KTP dengan Markus Nari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/novel-saksi-ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menjadi saksi dalam sidang kasus korupsi mega proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dengan terdakwa Markus Nari, Rabu (9/10). Selain Novel, mantan anggota DPR Fraksi Hanura, Miryam dan Jaksa KPK Ariawan turut dihadirkan sebagai saksi.  Dalam persidangan, Novel mengatakan, ada sekitar enam orang anggota DPR RI yang menekan atau mengintimidasi Miryam S Hariani terkait kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP. Novel memberikan keterangan tersebut untuk menjawab pertanyaan dari ketua majelis hakim, Franky Tambun.  "Pada waktu itu, saksi meminta keterangan apakah saksi Miryam ada rencana mengembalikan uang pada waktu meminta keterangan saksi Miryam ada tidak dia menyebut ada tekanan dari anggota dewan?" tanya ketua majelis hakim, Franky Tambun, di persidangan.  "Dia (Miryam S Hariyani) menyampaikan itu," jawab Novel.  "Siapa?" tanya Franky Tambun.  "Ada beberapa orang, seingat saya lima sampai enam orang. Saya pernah menyampaikan keterangan ini di persidangan sebelumnya," kata Novel.  Namun, Novel tidak mengungkapkan nama-nama yang menekan Miryam S Hariyani tersebut. Di persidangan itu, Novel mengaku bertindak sebagai koordinator penyidikan kasus KTP-elektronik. Adapun, Iwan Susanto merupakan penyidik yang memeriksa Miryam S Hariyani.  Di awal pemeriksaan untuk kepentingan pembuatan BAP, Novel mengungkapkan Miryam menceritakan secara detail mengenai kasus korupsi KTP-elektronik.  Selain itu, Miryam cukup kooperatif dengan penyidik KPK. Dia menulis di kertas mengenai poin-poin keterangan. Lalu, penyidik mengonfirmasi keterangan di pemeriksaan kedua dan ketiga.  Pada pemeriksaan keempat, Novel mengklaim Miryam meminta dirinya untuk memeriksa. Pemeriksaan berlangsung di ruang penyidik KPK, Jakarta Selatan.  "Di tengah penyidikan, Miryam ingin bertemu saya. Di pemeriksaan keempat, saya menanyakan fokus mengenai uang (aliran korupsi e-KTP)," pungkasnya.  Dalam perkara ini, Markus Nari didakwa merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Jaksa KPK menyebut Markus sengaja mencegah atau merintangi pemeriksaan di sidang terhadap Miryam S Haryani yang saat itu berstatus sebagai saksi dan Sugiharto yang kala itu berstatus sebagai terdakwa.  Selain itu, Markus didakwa memperkaya diri sendiri USD 1.400.000 dari proyek e-KTP. Perbuatan Markus juga memperkaya orang lain dan korporasi, akibatnya, negara mengalami kerugian Rp 2,3 miliar dari perbuatan Markus.

Novel Baswedan Sebut Ada 6 Anggota DPR yang Mengancam Miryam S Hariani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/sidang-markus-nari.jpg" alt="Terdakwa kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Markus Nari mengajukan nota keberatan (eksepsi) di PN Tipikor Jakarta, Rabu (21/8). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Markus Nari mengajukan nota keberatan (eksepsi) di PN Tipikor Jakarta, Rabu (21/8). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdakwa kasus korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) Markus Nari mengajukan nota keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tommy Sihotang, selaku pengacara Markus Nari menyebut, dakwaan Jaksa KPK tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dalam menguraikan perbuatan-perbuatan terdakwa.  "Tidak dijelaskan bagaimana terdakwa mempengaruhi proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa paket penerapan KTP elektronik tersebut, jabatan apa yang dimilikinya, sehingga proses penganggaran bisa terjadi, siapa saja yang dipengaruhinya, mengapa bisa terpengaruh, dan sebagainya," kata Tommy, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (21/8).  Jaksa pada KPK mendakwa mantan anggota Komisi II DPR RI itu telah memperkaya diri sendiri sebesar USD 1,4 juta. Jaksa pada KPK juga mendakwa Markus Nari memperkaya beberapa orang lainnya yang berdampak pada kerugian keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun.  Tommy pun mempertanyakan bagaimana cara Markus Nari memperkaya orang lain. Sedangkan kliennya hanya disebut menerima USD 1,4 juta.  "Bagaimana mungkin terdakwa yang hanya menerima USD 1,4 juta bisa memperkaya beberapa orang yang lain hingga negara dirugikan Rp 2,3 triliun? Darimana dasar perhitungannya? tanya dia.  Selain itu, dia mempertanyakan tudingan Jaksa pada KPK soal peran Markus Nari merintangi proses hukum perkara korupsi proyek pengadaan e-KTP tahun 2011-2012. Dia menilai JPU pada KPK sama sekali tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, apalagi mengatakan terdakwa sudah menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pemeriksaan di sidang pengadilan.  Mengenai peran merintangi proses hukum, kata dia, JPU pada KPK hanya menyatakan yang dilakukan terdakwa menemui Miryam S Haryani dan menyampaikan apabila Miryam mau mencabut keterangan di sidang pengadilan, maka terdakwa akan menjamin keluarga Miryam.  "Jika dikaitkan dengan bunyi Pasal 22 tersebut yaitu 'Terdakwa tidak memberikan keterangan yang benar', lalu siapakah yang memberikan keterangan yang tidak benar dalam perkara a quo? Karena sepanjang dakwaan yang diuraikan oleh JPU dalam surat dakwaan, maka yang tidak memberikan keterangan yang benar, quad-non, adalah saksi Miryam S Haryani, bukan terdakwa," jelasnya.  Sebelumnya, JPU pada KPK mendakwa Markus Nari melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi USD 1,4 juta terkait proyek pengadaan pengadaan barang/jasa paket e-KTP Tahun Anggaran 2011-2013.  Menurut JPU pada KPK, terdakwa menggunakan jabatan sebagai anggota Badan Anggaran DPR RI guna membahas pengusulan penganggaran kembali proyek e-KTP. Terdakwa mempengaruhi proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa paket e-KTP Tahun Anggaran 2011-2013.  "Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun," ungkap Jaksa pada KPK.  Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  Selain itu, Markus Nari, didakwa merintangi proses hukum perkara korupsi proyek e-KTP Tahun Anggaran 2011-2012. Pperbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 22 juncto Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Ajukan Eksepsi, Markus Nari Keberatan Disebut Memperkaya Orang Lain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Markus-Nari-Fedrik.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan anggota Komisi II DPR RI Markus Nari didakwa memperkaya diri dari pengadaan proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang merugikan negara Rp 2,3 triliun. Politikus Golkar itu disebut telah meraup sebesar USD 1,4 juta.  "Terdakwa Markus Nari melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Terdakwa mendapat 1,4 juta dollar Amerika dari proyek itu," kata jaksa KPK Ahmad Burhanudin membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (14/8).  Dalam surat dakwaan dijelaskan, Markus ikut memengaruhi proses penganggaran dan pengadaan paket penerapan e-KTP secara nasional tahun anggaran 2011-2013. Pada awal 2012, Markus selaku anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR ikut dalam pembahasan pengusulan penganggaran kembali proyek e-KTP, yaitu Rp 1,04 triliun.  Kemudian, Markus menemui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat itu, yakni Irman. Pada awalnya, Markus meminta fee proyek e-KTP sebesar Rp 5 miliar.  Irman kemudian menghubungi pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemendagri, Sugiharto agar segera memenuhi permintaan tersebut. Setelah tiga hari pertemuan tersebut, Sugiharto meminta salah satu anggota konsorsium proyek, Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo, untuk bertemu. Sugiharto meminta uang Rp 5 miliar kepada Anang.  "Beberapa hari kemudian, Anang Sugiana Sudiharjo menemui Sugiharto dan menyerahkan uang sebesar USD 400.000," ucap jaksa.  Selain itu, politikus Golkar itu juga didakwa merintangi penyidikan kasus korupsi e-KTP. Jaksa menilai, Markus meminta Miryam S Haryani selaku mantan anggota Komisi II DPR RI memberikan keterangan yang tidak benar dalam sidang kasus e-KTP.  "Terdakwa sengaja membujuk orang lain untuk tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar sebagai saksi," ucap Jaksa Burhanudin.  Terdakwa meminta Anton Tofik selaku orang kepercayaan Markus untuk datang ke kantor Elza Syarif yang merupakan pengacara dari Miryam S Haryani. Sebab dalam BAP Miryam, Markus disebut menerima USD 400 ribu.  Pada  17 Maret 2017 sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa menemui Miryam S Haryani di kantor PT Mata Group di Gedung Multika Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu Markus meminta agar Miryam dapat mencabut keterangannya di sidang pengadilan yang menyatakan terdakwa menerima sejumlah uang dalam perkara e-KTP.  Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 22 Jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Main dari Awal di Proyek e-KTP, Markus Terima USD 1,4 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Markus-Nari-Fedrik.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus Partai Golkar, Markus Nari bakal segera diadili atas kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan kasus dugaan merintangi penyidikan yang menjeratnya. Hal ini seiring telah rampungnya berkas penyidikan kasus e-KTP yang melilit Markus Nari.  "Hari ini dilakukan pelimpahan berkas barang bukti dan tersangka MN (Markus Nari) ke tahap penuntutan tahap 2," kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/7).  Dengan pelimpahan ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK memiliki waktu 14 hari untuk menyusun surat dakwaan terhadap Markus Nari. Nantinya surat dakwaan tersebut akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) untuk disidangkan.   "Rencana sidang akan dilakukan di PN Jakarta Pusat," ucap Yuyuk.   Dalam menuntaskan penyidikan kasus E-KTP Markus Nari, tim penyidik telah memeriksa sekitar 129 saksi. Ratusan saksi itu berasal dari unsur mantan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo; mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi; Ketua DPR Marzuki Alie; Sekjen DPR; sejumlah anggota dan mantan anggota DPR; mantan Dirjen Dukcapil Kemdagri; mantan Sekjen Kemdagri; Direktur Utama PT. Quadra Solution; PNS Ditjen Dukcapil Kemendagri; Kepala Departemen Akuntansi Keuangan Umum Perum PNRI; Anggota atau pengurus DPP Partai Golkar; penyidik KPK; PNS BPPT; Pegawai BPKP; Pegawai PNRI; Pengacara hingga pihak swasta.  Sebelumnya, tim penyidik telah merampungkan dan melimpahkan berkas penyidikan kasus dugaan merintangi penyidikan e-KTP yang juga menjerat Markus Nari sebagai tersangka. Nantinya, surat dakwaan perkara merintangi penyidikan ini akan digabungkan dengan surat dakwaan perkara korupsi e-KTP.   "Jadi kedua surat dakwaan akan dibacakan di persidangan," ucap Yuyuk.  Diketahui, KPK menetapkan politisi Partai Golkar, Markus Nari sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP pada Juli 2017 lalu. Markus diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dalam pengadaan paket e-KTP tahun 2011-2013 yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 triliun dari total anggaran Rp 5,9 triliun.  Markus diduga berperan memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran proyek e-KTP di DPR. Berdasar fakta persidangan, Markus bersama sejumlah pihak lain meminta uang kepada Irman sebanyak Rp 5 miliar pada 2012. KPK menduga, dari Rp 5 miliar yang dimintanya Markus telah menerima uang sebesar Rp 4 miliar. Uang ini diduga untuk memuluskan pembahasan anggaran perpanjangan proyek e-KTP tahun 2013 sebesar Rp 1,49 triliun.  Kasus dugaan korupsi proyek e-KTP ini merupakan kasus kedua yang menjerat Markus. Sebelumnya, Markus telah menyandang status tersangka kasus dugaan menghalangi, merintangi, atau menggagalkan penyidikan dan penuntutan perkara e-KTP yang dilakukan KPK.  Terkait korupsi e-KTP, KPK telah menjerat delapan orang, termasuk Markus Nari. Tujuh orang lainnya yang sudah dijerat KPK, yakni, dua pejabat Kemdagri, Irman, dan Sugiharto; bos Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo; pengusaha pengatur tender proyek e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong.  Selain itu juga mantan Ketua DPR sekaligus mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan keponakannya Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, serta pengusaha Made Oka Masagung. Saat ini, tinggal Markus Nari yang masih dalam proses penyidikan KPK, sementara tujuh orang lainnya sudah divonis bersalah dan sedang menjalani masa hukuman.

Politikus Golkar Markus Nari Segera Jalani Sidang Kasus Korupsi e-KTP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/ri-swiss-teken-mla-soal-recovery-asset-korupsi-hingga-kejahatan-pajak_m_.jpg" alt="Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly (kanan). Yasonna baru saja mewakili Indonesia menandatangani kerja sama Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Swiss." width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly (kanan). Yasonna baru saja mewakili Indonesia menandatangani kerja sama Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Swiss.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly. Dia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus proyek Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).  "Yasonna kami periksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka MN (Markus Nari)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (25/6).  Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai mantan anggota Komisi II DPR RI. Ia direncanakan akan diperiksa untuk melengkapi berkas perkara tersangka politikus Golkar, Markus Nari.  Yasonna yang mengenakan kemeja berwarna putih telah tiba di gedung KPK sekitar pukul 10.00 WIB. Kepada awak media, Yasonna enggan membeberkan terkait pemeriksaannya, dan memilih langsung berjalan menuju lobi lembaga antirasuah.  "Nantilah pas kembali ya," singkat Yasonna.  Nama Yasonna sempat muncul dalam surat dakwaan mantan dua pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yakni Irman dan Sugiharto. Yasonna disebut sebagai pihak yang diduga diperkaya dalam proyek yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu. Namun, hingga saat ini, Yasonna masih berstatus saksi.  Dalam kasus ini Markus Nari ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap proyek e-KTP sebesar Rp 4 miliar. Sementara itu di surat dakwaan kasus e-KTP yang disusun jaksa KPK, nama Markus tercantum sebagai penerima duit Rp 5 miliar pada pertengahan Maret 2012.  Markus Nari juga menjadi tersangka dalam kasus merintangi penyidikan KPK. Sebab ia diduga mengintimidasi saksi kasus e-KTP, Miryam Haryani, agar memberikan keterangan yang tidak benar saat bersaksi dalam persidangan.  Dalam kasus megakorupsi e-KTP ini, setidaknya delapan orang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mulai dari kalangan politisi, pihak swasta, dan pejabat Kemendagri. Seluruh tersangka itu sudah menjalani persidangan kasus korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.  Delapan tersangka itu ialah Irman selaku Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan bawahannya Sugiharto, Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku pihak swasta, Anang Sugiana Sudihardjo selaku eks Direktur Utama PT Quadra Solutions, serta politikus Partai Golkar Markus Nari.  Kemudian, Setya Novanto selaku mantan Ketua DPR RI, Irvanto Hendra Pambudi selaku mantan Direktur PT Murakabi Sejahtera, dan Made Oka Masagung selaku pihak swasta yang dekat dengan Setya Novanto.

KPK Panggil Menkumham Yasonna Laoly Terkait Kasus e-KTP

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#markus nari

Berita Terkini