<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/sidang-pauline-lumowa-Ridwan.jpg" alt="Maria Pauline Lumowa menjalani sidang pembacaan tuntutan JPU di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (10/5)." width="100%">
<figcaption>Maria Pauline Lumowa menjalani sidang pembacaan tuntutan JPU di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (10/5).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembobol kas BNI cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Maria Pauline Lumowa dituntut 20 tahun pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan. Maria diyakini memperkaya diri sebesar Rp 1,2 triliun dalam mengajukan pencairan berupa letter of credit (LC)  dengan melampirkan dokumen ekspor fiktif BNI 46 cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.  "Jaksa penuntut umum menuntut majelis hakim yang mengadili perkara memutuskan, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah secara berlanjut melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung, Sumidi membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (10/5).  Selain itu, Maria yang sempat menjadi daftar pencarian orang (DPO) Kejaksaan Agung selama 17 tahun ini dituntut membayar uang pengganti senilai Rp 185 miliar. Apabila tidak dibayarkan, maka diganti dengan kurungan penjara selama 10 tahun.  "Membayar uang pengganti Rp 185.822.422.331,43 jika tidak membayar uang pengganti paling lama sesudah putusan yang peroleh hukum tetap maka harta bendanya disita jaksa dan dilelang untuk emnutup uang pengganti. Dalam hal terpidana tak punya harta maka diganti pidana 10 tahun," ucap Jaksa Sumidi.  Dalam menjatuhkan tuntutan, Jaksa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, Maria dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. "Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa berlaku sopan selama persidangan, aset perusahaan milik terdakwa dibawah Gramindo Group dan PT. Sagared Team telah dilakukan penyitaan," ungkap Jaksa Sumidi.  Jaksa meyakini, Maria terbukti melakukan perbuatan merugikan negara kasus ini sebesar Rp 1.214.648.422.331,43, atau Rp 1,2 triliun. Perbuatannya diyakini memperkaya diri karena beberapa uang LC kredit masuk ke rekening peibadinya dan rekening perusahaan miliknya yang dinilai sebagai rekening fiktif.  Maria dituntut melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.  Selain itu melanggar Pasal 3 ayat 1 huruf a UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU sebagaimana diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pencegahan dan pemberantasan TPPU. (*)

Bobol Kas BNI Rp 1,2 Triliun, Maria Lumowa Dituntut 20 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/buronan.jpg" alt="Buronan pelaku pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa saat di Tunjukkan kepada wartawan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (10/7/2020). Tersangka pelaku pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif sebesar Rp1" width="100%">
<figcaption>Buronan pelaku pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa saat di Tunjukkan kepada wartawan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Jumat (10/7/2020). Tersangka pelaku pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif sebesar Rp1</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus korupsi dengan tersangka Maria Pauline Lumowa memasuki babak baru. Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta telah meyatakan lengkap berkas perkara Maria.  "Berkas perkara Maria Pauline Lumowa tersangka kasus Korupsi L/C fiktif Rp 1,2 T dinyatakan lengkap oleh JPU," kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Helmy Santika kepada wartawan, Jumat (6/11).  Selanjutnya Bareskrim Polri akan melakukan pelimpahan tahap dua pada hari ini. Pada agenda ini akan diserahkan barang bukti dan tersangka kepada jaksa untuk segera disidangkan.  "Bareskrim limpahkan ke Kejati DKI. Jam 10 dilimpahkan ke Kejati," jelas Helmy.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/29/07/2020/telusuri-aliran-dana-maria-lumowa-polri-akan-periksa-3-bank-swasta/">Telusuri Aliran Dana Maria Lumowa, Polri Akan Periksa 3 Bank Swasta</a>  Diketahui, Maria Pauline yang menjadi buronan selama 17 tahun. Dia merupakan Bos PT Gramarindo Mega Indonesia yang lahir di Paleloan, Sulawesi Utara, 27 Juli 1958. Dia ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif.  Pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003, Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai USD 136 juta dan 56 juta Euro atau sama dengan Rp 1,2 triliun dengan kurs saat itu, kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu.  Maria akhirnya bisa ditangkap oleh NCB Interpol Serbia pada 16 Juli 2019. Dia kemudian di ekstradisi dari Serbia ke Indonesia setelah menjadi buronan 17 tahun.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=xs2xIECNB4o

Berkas Lengkap, Kasus Korupsi LC Fiktif Rp 1,2 T Segera Disidangkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/buron-bni.jpg" alt="Maria Pauline Lumowa (rompi oranye), buronan pelaku pembobolan Bank BNI tiba di gedung VIP Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (9/7/2020). Tersangka pelaku pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter o" width="100%">
<figcaption>Maria Pauline Lumowa (rompi oranye), buronan pelaku pembobolan Bank BNI tiba di gedung VIP Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (9/7/2020). Tersangka pelaku pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter o</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bareskrim Polri masih mendalami kasus pembobolan bank BNI oleh Maria Pauline Lumowa. Polisi tengah menelusuri aliran dana kasus tersebut.  "Penyidik juga akan melakukan pemeriksan terhadap tiga bank swasta terkait dengan aliran dana dengan LC fiktif tersebut," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Awi Setyono kepada wartawan, Rabu (29/7).  Kendati demikian, Awi tak menyebut bank apa saja yang akan diperiksa dalam perkara ini. Dia hanya memastikan aliran dana dari pembobolan bank BNI akan diusut tuntas.  "Yang jelas Polri akan follow the money. Penyidik akan mengikuti kemana aliran uangnya, semua uang itu akan diperiksa," imbuhnya.  Diketahui, Maria Pauline Lumowa yang menjadi buronan selama 17 tahun. Bos PT Gramarindo Mega Indonesia ini ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif.  Pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003, Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai USD 136 juta dan 56 juta Euro atau sama dengan Rp 1,7 triliun dengan kurs saat itu, kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu.  Maria akhirnya bisa ditangkap oleh NCB Interpol Serbia pada 16 Juli 2019. Dia kemudian di ekstradisi dari Serbia ke Indonesia setelah menjadi buronan 17 tahun.

Telusuri Aliran Dana Maria Lumowa, Polri Akan Periksa 3 Bank Swasta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/buron-bni.jpg" alt="Maria Pauline Lumowa (rompi oranye), buronan pelaku pembobolan Bank BNI tiba di gedung VIP Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (9/7/2020). Tersangka pelaku pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter o" width="100%">
<figcaption>Maria Pauline Lumowa (rompi oranye), buronan pelaku pembobolan Bank BNI tiba di gedung VIP Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (9/7/2020). Tersangka pelaku pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter o</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kedutaan Besar Belanda dipastikan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada pelaku pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa. Kedutaan hanya memberikan daftar pengacara yang bisa digunakan. Selebihnya, Maria diminta mengurusnya sendiri.  "Kemudian terakhir sampai tadi malam sudah ada kepastikan bahwa Kedubes Belanda tidak akan memberikan bantuan hukum, cuma memberikan list selama ini pengacara-pengacara yang dipakai Kedubes Belanda," kata Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Awi Setiyono kepada wartawan, Sabtu (18/7).  Respon Maria sendiri masih mempertimbangkan pengacara yang akam ditunjuk. Apabila penunjukan telah dilakukan, maka proses pemeriksaan mendalam bisa dilakukan penyidik. "Kalaupun nanti tidak ada pilihan lain, tentunya opsi terakhir ya kita penyidik punya kewajiban untuk menyediakan pengacara," jelas Awi.  Diketahui, penangkapan terhadap Maria Pauline dilakukan oleh NCB Interpol Serbia pada 16 Juli 2019. Dia kemudian di ekstradisi dari Serbia ke Indonesia setelah menjadi buronan 17 tahun.  Maria Pauline yang menjadi buronan selama 17 tahun, merupakan Bos PT Gramarindo Mega Indonesia yang lahir di Paleloan, Sulawesi Utara, 27 Juli 1958. Dia ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif.  Pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003, Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai USD 136 juta dan 56 juta Euro atau sama dengan Rp 1,7 triliun dengan kurs saat itu, kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu.

Kedubes Belanda Tolak Beri Bantuan Hukum Untuk Maria Lumowa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/buron-bni.jpg" alt="Maria Pauline Lumowa (rompi oranye), buronan pelaku pembobolan Bank BNI tiba di gedung VIP Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (9/7/2020). Tersangka pelaku pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter o" width="100%">
<figcaption>Maria Pauline Lumowa (rompi oranye), buronan pelaku pembobolan Bank BNI tiba di gedung VIP Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (9/7/2020). Tersangka pelaku pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter o</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jajaran Bareskrim Polri menemui kendala dalam melakukan pemeriksaan kepada pembobol bank BNI senilai Rp 1,7 triliun, Maria Pauline Lumowa. Sebab, pemeriksaan belum bisa dilakukan karena tersangka tidak bersedia memberikan keterangan tanpa pendampingan kuasa hukum.  "Pada intinya tersangka meminta pendampingan dari penasihat hukum yang akan disediakan oleh Kedubes Belanda. Tapi, karena belum ada, jadi penyidikan dihentikan hingga tersangka mendapat bantuan hukum. Kami hormati hak tersangka," ucap Karopenmas Polri Brigjen Pol Awi Setyono kepada wartawan, Selasa (14/7).  Bareskrim sendiri telah berkirim surat kepada pihak Kedutaan Belanda terkait permintaan pendampingan hukum kepada tersangka. Namun belum ada respons.  "Kami masih menunggu jawaban resmi dari surat yang telah kami kirimkan. Itu teknis ya. Kami pastikan akan menelusuri digunakan untuk apa saja uang Rp 1,7 triliun itu," jelas Awi.  Di sisi lain, penyidik tetap bekerja menelusuri aset-aset Maria yang berasal dari pembobolan bank BNI. Pasalnya, disinyalir banyak aset tersangka yang belum terdeteksi.  Seperti diketahui, penangkapan terhadap Maria Pauline dilakukan oleh NCB Interpol Serbia pada 16 Juli 2019. Dia kemudian diekstradisi dari Serbia ke Indonesia setelah menjadi buronan selama 17 tahun. Maria Pauline yang menjadi buronan selama 17 tahun merupakan Bos PT Gramarindo Mega Indonesia yang lahir di Paleloan, Sulawesi Utara, 27 Juli 1958. Dia ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif.  Pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003, Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai USD 136 juta dan EUR 56 juta atau sama dengan Rp 1,7 triliun dengan kurs saat itu, kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu.

Belum Dapat Pengacara, Pembobol Bank BNI Rp 1,7 T Belum Diperiksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Abdul-Fickar-Fadjar-Hendra-Eka.jpg" alt="Abdul Fickar Hadjar. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Abdul Fickar Hadjar. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai, ekstradisi terhadap buronan pembobol Bank BNI, Maria Pauline Lumowa merupakan serangkaian adegan atau gimik yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly. Menurutnya, hal tersebut untuk menutupi lolosnya buronan Harun Masiku dan Djoko Tjandra yang diklaim tak terdeteksi Ditjen Imigrasi.  "Bisa jadi yang dilakukan Menkumham meski itu suatu keberhasilan, tapi juga bisa jadi menutupi kekurangannya, terutama lembaga Imigrasi yang sering kebobolan seperti Harun Masiku yang sampai kini belum juga tertangkap. Gajah depan mata sering tak sengaja tak ditampakkan," kata Fickar dikonfirmasi, Jumat (10/7).  Akademisi Universitas Trisakti ini memandang, buronan yang berhasil diringkus pemerintah maupun aparat penegak hukum bukan kategori kelas kakap. Dia meminta tak pandang bulu dalam menangani kasus hukum.  "Buronan yang dapat ditangkap umumnya yang tidak terlalu kuat di back up pendanaan maupun jaringannya di Indonesia. Bagi buronan yang kuat financialnya seperti Djoko Tjandra tentu bisa, bahkan aparat Indonesia sebagai buron bolak balik lenggang kangkung tanpa ditangkap, bahkan bisa buat e-KTP dan Paspor," ucap Fickar.  Kendati demikian, Fickar mengapresiasi Yasonna yang berhasil mengekstradisi Maria yang telah menjadi buronan selama 17 tahun. Lantaran, kerjasama bantuan hukum antar negara semakin efektif.  "Dari sudut perkembangan penanganan kasus pidana terhadap para buronan, ini sebuah perstiwa yang menggembirakan," pungkasnya.   Terpisah, Menkumham Yasonna Laoly berdalih, kedatangan Djoko Tjandra tak terekam dalam data perlintasan sistem keimigrasian. Dia mengklaim, pihaknya bersama Kejagung tengah memburu Djoko Tjandra yang merupakan Direktur PT Era Giat Prima (EGP).  "Tentang Djoko Tjandra, Kejaksaan sedang memburu, kita bekerja sama. Kemarin ada info masuk di Indonesia, kita cek data perlintasan sama sekali enggak ada. Biar jadi penelitian selanjutnya," cetus Yasonna di Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (9/7).  Sementara terkait Harun Masiku, Yasonna pernah menyampaikan jika saat itu terjadi perbaikan sistem keimigrasian ketika Harun Masiku tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada awal Januari 2020 lalu. Namun, hingga kini aparat penegak hukum, khususnya KPK belum berhasil meringkus kader PDI Perjuangan itu.

Buron Pembobol BNI Diekstradisi, Pakar Hukum: Bukan Kelas Kakap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/pembobol-bni.jpg" alt="Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly berhasil menyelesaikan ekstradisi terhadap pembobol Bank BNI Maria Pauline Lumowa dari Serbia. (Dok Kemenkum Ham)" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly berhasil menyelesaikan ekstradisi terhadap pembobol Bank BNI Maria Pauline Lumowa dari Serbia. (Dok Kemenkum Ham)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bareskrim Polri menerapkan pasal berlapis kepada tersangka kasus pembobolan bank BNI Maria Pauline Lumowa. Pasal yang diterapkan yakni tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).  Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan, khusus pasal TPPU,n penyidik akan membuat laporan polisi tersendiri. Sehingga akan ada 2 LP sekaligus untuk menjerat Maria.  "Rencana kami terapkan Pasal 2 ayat 1 UU nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor ancaman pidana seumur hidup. Dan Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2003 Tentang TPPU, ini (TPPU) akan kami buat dalam laporan polisi tersendiri," kata Listyo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (10/7).  Namun, Listyo belum menjabarkan ihwal adanya TPPU yang dilakukan Maria. Penyidik akan terlebih dahulu menelusuri keberadaan aset-aset yang dimiliki oleh tersangka.  Di sisi lain, Listyo memastikan, meskipun kasus pembobolan ini sudah berlalu sekitar 17 tahun, namun proses penuntutan masih berlaku kepada Maria. Oleh karena itu, penyidik tidak akan menghentikan proses pengusutan.  "Untuk MPL karena ancaman hukumannya seumur hidup jadi terkait kasus ini masih berlaku. Kemudian juga kita akan siapkan juga pasal baru terkait TPPU," pungkasnya.  Diketahui, penangkapan terhadap Maria Pauline dilakukan oleh NCB Interpol Serbia pada 16 Juli 2019. Dia kemudian di ekstradisi dari Serbia ke Indonesia setelah menjadi buronan 17 tahun. Maria Pauline yang menjadi buronan selama 17 tahun, merupakan Bos PT Gramarindo Mega Indonesia yang lahir di Paleloan, Sulawesi Utara, 27 Juli 1958. Dia ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif.  Pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003, Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai USD 136 juta dan 56 juta Euro atau sama dengan Rp 1,7 triliun dengan kurs saat itu, kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=RdXVJOUGoD4  https://www.youtube.com/watch?v=sWI3SvfFOz8  https://www.youtube.com/watch?v=hICI2WdzC8c

Dijerat Pasal Korupsi dan TPPU, Maria Terancam Pidana Seumur Hidup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/buron-bni.jpg" alt="Maria Pauline Lumowa (rompi oranye), buronan pelaku pembobolan Bank BNI tiba di gedung VIP Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (9/7/2020). Tersangka pelaku pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter o" width="100%">
<figcaption>Maria Pauline Lumowa (rompi oranye), buronan pelaku pembobolan Bank BNI tiba di gedung VIP Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (9/7/2020). Tersangka pelaku pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter o</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jajaran Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka pembobolan bank BNI Maria Pauline Lumowa. Hasilnya, tersangka dinyatakan sehat dan tidak terpapar Covid-19.  Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan, usai tes kesehatan tersebut didapat, penyidik segera melakukan pemeriksaan kepada Maria. Sebab, sejak diekstradisi dari Serbia Montenegro, penyidik belum mengambil keterangan Maria.  "Saat ini MPL sudah diperiksa baik rapid test maupun swab, dan tadi pagi keluar hasilnya negatif. Oleh karena itu kita bisa melakukan pemeriksaan lanjutan," kata Listyo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (10/7).  Dia menyampaikan, sehubungan dengan status Maria sebagai Warga Negara Belanda, Bareskrim pun telah berkirim surat kepada pemerintah Belanda untuk memberitahukan jika ada wargany yang ditahan dan tengah menjalani proses hukum di Indonesia.  "Kita minta kedutaaan Belanda memberikan pendampingan hukum untuk pemeriksaan tersangka," ucap Listyo.  Lebih lanjut, mantan Kadiv Propam Polri itu menuturkan, penyidik telah memeriksa 11 saksi yang juga berstatus terpidana dalam kasus pembobolan bank BNI ini. "Kita akan melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi tentang keterlibatan tersangka, kita tracing aset terhadap aliran dana yang masuk ke MPL," pungkas Listyo.  Diketahui, penangkapan terhadap Maria Pauline dilakukan oleh NCB Interpol Serbia pada 16 Juli 2019. Dia kemudian di ekstradisi dari Serbia ke Indonesia setelah menjadi buronan 17 tahun.  Maria Pauline yang menjadi buronan selama 17 tahun, merupakan Bos PT Gramarindo Mega Indonesia yang lahir di Paleloan, Sulawesi Utara, 27 Juli 1958. Dia ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif.  Pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003, Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai USD 136 juta dan 56 juta Euro atau sama dengan Rp 1,7 triliun dengan kurs saat itu, kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu.

Negatif Covid-19, Pembobol Bank BNI Rp 1,7 T Segera Diperiksa Penyidik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/maria-bni.jpg" alt="Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bersama sejumlah delegasi dari Indonesia berhasil menyelesaikan proses ekstradisi terhadap buronan pelaku pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa dari Serbia. Foto: Dokumen Kemenkumham" width="100%">
<figcaption>Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bersama sejumlah delegasi dari Indonesia berhasil menyelesaikan proses ekstradisi terhadap buronan pelaku pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa dari Serbia. Foto: Dokumen Kemenkumham</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, tersangka pembobolan bank BNI Maria Pauline Lumowa saat ini sudah berada di rutan Bareskrim Polri. Namun, karena perjalanan panjang dari Serbia, penyidik belum melakukan pemeriksaan terhadapnya.  "Karena menempuh perjalanan jauh dan panjang dari Serbia ke Indonesia itu lama dan tentunya yang bersangkutan itu mengalami jetlag," kata Argo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (9/7).  Pemeriksaan akan dilakukan setelah kondisi tersangka pulih. "Untuk saat ini yang bersangkutan istirahat. Kita berikan hak dan tentunya setelah nanti kira-kira dicek Dokkes akan kita lakukan pemeriksaan," pungkas Argo.  Seperti diketahui, penangkapan terhadap Maria Pauline dilakukan oleh NCB Interpol Serbia pada 16 Juli 2019. Dia kemudian diekstradisi dari Serbia ke Indonesia setelah menjadi buronan 17 tahun.  Maria Pauline yang menjadi buronan selama 17 tahun, merupakan Bos PT Gramarindo Mega Indonesia yang lahir di Paleloan, Sulawesi Utara, 27 Juli 1958. Dia ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif.  Pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003, Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai USD 136 juta dan 56 juta Euro atau sama dengan Rp 1,7 triliun dengan kurs saat itu kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=IuNQisNiKjs  https://www.youtube.com/watch?v=XESbpNaGQuA  https://www.youtube.com/watch?v=stALfR9D_RA

Masih Jetlag, Pembobol Bank BNI Rp 1,7 Triliun Belum Diperiksa Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/IMG-20200617-WA0009-01-1.jpg" alt="Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono. Polri/Antara" width="100%">
<figcaption>Kadiv Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono. Polri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polri mengungkap alasan Serbia bersedia menyetujui ekstradisi terhadap buronan pembobol Bank BNI, Maria Pauline Lumowa. Polri menyebut ada faktor sejarah atau histori panjang antara Indonesia dan Serbia sehingga hubungan kedua negara berjalan baik.  "Jadi zaman Pak Soekarno sudah ada komunikasi dengan Yugoslavia sebelum negara ini mengalami perpecahan," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (9/7).  Argo menjelaskan, pada masa lampau ketika Yugoslavia mengalami konflik hingga terpecah, pasukan Indonesia yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB banyak terlibat membantu mereka. Terutama menyelesaikan konflik yang dialami negara tersebut.  "Jadi secara historikal membuat negara ini tak lupa," imbuhnya.  Lebih lanjut, mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu menyampaikan, Maria sekarang sudah berada di rutan Bareskrim Polri. Namun, karena perjalanan panjang dari Serbia, penyidik belum melakukan pemeriksaan terhadapnya.  "Karena mengalami perjalanan jauh dan panjang dari Serbia ke Indonesia itu lama dan tentunya yang bersangkutan itu mengalami jetlag," kata Argo.  Pemeriksaan akan dilakukan setelah kondisi tersangka pulih. "Untuk saat ini yang bersangkutan istirahat. Kita berikan hak dan tentunya setelah nanti kira-kira dicek Dokkes akan kita lakukan pemeriksaan," pungkas Argo.  Seperti diketahui, penangkapan terhadap Maria Pauline dilakukan oleh NCB Interpol Serbia pada 16 Juli 2019. Dia kemudian diekstradisi dari Serbia ke Indonesia setelah menjadi buronan 17 tahun.  Maria Pauline yang menjadi buronan selama 17 tahun, merupakan Bos PT Gramarindo Mega Indonesia yang lahir di Paleloan, Sulawesi Utara, 27 Juli 1958. Dia ditetapkan sebagai salah satu tersangka kasus pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif.  Pada periode Oktober 2002 hingga Juli 2003, Bank BNI mengucurkan pinjaman senilai USD 136 juta dan 56 juta Euro atau sama dengan Rp 1,7 triliun dengan kurs saat itu kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=IuNQisNiKjs  https://www.youtube.com/watch?v=XESbpNaGQuA  https://www.youtube.com/watch?v=stALfR9D_RA

Polri Ungkap Alasan Serbia Setujui Ekstradisi Pembobol Bank BNI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Maria Pauline Lumowa

Berita Terkini