<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/25/acd87ed6-9418-4757-b80b-76a323c716ca-2353343982.jpg" alt="Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu. (Istimewa) " width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu. (Istimewa) </figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Indonesia ternyata punya sejarah mentereng saat berhadapan dengan raksasa ekonomi dunia, Amerika Serikat (AS). Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu menceritakan kembali momen kemenangan Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait blokir rokok kretek. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa Indonesia mampu melawan kebijakan diskriminatif negara besar di panggung diplomasi ekonomi global. Awal perselisihan ini bermula ketika Amerika Serikat melarang peredaran rokok kretek asal Indonesia dengan alasan kesehatan. Namun anehnya, AS tetap mengizinkan peredaran rokok mentol yang secara karakteristik serupa. Mari Elka menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar prinsip fundamental WTO, yaitu non-diskriminasi. &rdquo;Waktu itu Amerika melarang ekspor kretek dari Indonesia dengan alasan kesehatan, tapi mentol tidak dilarang. Padahal sama-sama rokok berperasa. Ini jelas diskriminatif,&rdquo; ujar Mari Elka. <h3>Debat Ilmiah: Cengkeh vs Mentol</h3> Dalam persidangan di WTO, pihak Amerika Serikat berdalih bahwa cengkeh dalam rokok kretek jauh lebih berbahaya dan memicu kecanduan pada anak muda. Namun, klaim tersebut rontok karena tidak didasari bukti riset yang kuat. &rdquo;Kami minta Amerika membuktikan bahwa cengkeh lebih membuat adiktif dibanding mentol. Mereka tidak bisa membuktikan. Dalam WTO, larangan seperti itu harus disertai pembuktian. Karena tidak bisa, Indonesia menang,&rdquo; jelas Mari Elka. Mari Elka menambahkan bahwa secara teknis, baik mentol maupun kretek adalah produk yang sama-sama menggunakan campuran perasa. Jadi, perlakuan berbeda terhadap keduanya dianggap tidak sah secara aturan dagang internasional. <h3>Realitas Pahit Setelah Menang</h3> Meski hukum internasional memihak Indonesia, kenyataan di lapangan tidak semanis hasil sidang. Sebagai negara superpower, Amerika Serikat tidak serta-merta tunduk dan mencabut aturan tersebut. &rdquo;Secara aturan mereka seharusnya mencabut larangan itu. Tapi karena ini negara besar, larangan tidak pernah benar-benar dicabut. Indonesia akhirnya hanya mendapat hak retaliasi dan membuat kesepakatan tertentu,&rdquo; ungkap Mari Elka. Walau begitu, dia menekankan bahwa langkah Indonesia tetap krusial. &rdquo;Bagi kami, kalah-menang itu urusan lain. Yang penting Indonesia fight untuk prinsip. Amerika jelas melanggar asas non-diskriminasi,&rdquo; tegas Mari Elka. <h3>Semangat Indonesia First dan Pelemahan WTO</h3> Kisah perjuangan rokok kretek ini disebut Mari sebagai contoh nyata implementasi semangat Indonesia First. Dia juga menyoroti kondisi WTO saat ini yang cenderung melemah akibat tekanan politik negara-negara besar. &rdquo;Dulu WTO memungkinkan negara seperti Indonesia melawan Amerika. Sekarang instrumen itu makin dilemahkan, terutama oleh Amerika sendiri,&rdquo; tutur Mari Elka. Ke depan, Mari Elka berpesan agar Indonesia tetap berani melawan jika produk unggulan nasional, seperti sawit atau kretek, diperlakukan tidak adil di pasar dunia. &rdquo;Kalau parameter internasional itu tidak adil, seperti sawit atau kretek, maka kita harus fight,&rdquo; imbuh dia.

Mari Elka Pangestu ungkap sejarah Indonesia lawan Amerika di WTO soal rokok kretek. Bukti nyata RI berani lawan diskriminasi dagang

Mari Elka Pangestu Bongkar Rahasia Indonesia Pernah Tekuk Amerika di WTO Soal Rokok Kretek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/18/mari-elka-759174147.jpg" alt="Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Industri Hasil Tembakau (IHT) dipercaya memiliki peran penting terhadap ketahanan ekonomi nasional, terlebih bagi kebijakan ekonomi ala Prabowo yang dikenal dengan jargon Prabowonomics. IHT bahkan diharapkan menjadi salah satu sektor yang dapat mendongkrak target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu menyampaikan komitmennya untuk memperkuat arah kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil serta memberdayakan berbagai industri dalam negeri. Salah satunya dengan menjaga industri tembakau sebagai salah satu sektor strategis yang berpengaruh terhadap pemasukan negara. "Kita harus melindungi kepentingan nasional, jadi apapun interaksi kita dengan global dan internasional pasti yang harus dikedepankan adalah kepentingan nasional," kata Mari, dikutip Selasa (10/2). Menurutnya, selama ini IHT menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi masyarakat. Hal ini tak lepas dari perannya sebagai sumber pendapatan bagi petani, sektor padat karya yang menyediakan jutaan lapangan kerja, hingga kontributor utama pendapatan negara dari cukai. Di tengah kondisi yang tidak stabil saat ini, lanjut dia, pemerintah diimbau untuk tidak menekan&nbsp;IHT di dalam negeri. Berkaca dari kasus sebelumnya, Amerika Serikat (AS) pernah melakukan tekanan terhadap industri hasil tembakau nasional dan melanggar azas yang paling fundamental di World Trade Organization (WTO), yaitu diskriminasi. "Waktu itu AS melarang ekspor tembakau dari Indonesia dengan alasan kretek itu menciptakan rasa yang manis atau yang enak sehingga anak muda itu menjadi addicted kepada rokok,&rdquo; tuturnya. Sayangnya, larangan tersebut hanya berfokus pada kretek dan dinilai sebagai tindakan yang diskriminatif. Indonesia pun terus memperjuangkan kepentingan nasional dan mendorong kemakmuran industri tembakau. Berkat kegigihannya, Indonesia berhasil melawan AS, lantaran negeri Paman Sam itu tak mampu membuktikan tudingannya. Produktivitas industri tembakau di Indonesia tercatat meningkat signifikan dan masih berkontribusi terhadap pemasukan negara. Merujuk 'Buku Outlook Komoditas Perkebunan Tembakau' yang dirilis Kementerian Pertanian (Kementan), dalam sepuluh tahun terakhir (2015-2024) produksi tembakau nasional menunjukkan tren positif dengan rata-rata peningkatan sebesar 4,57 persen per tahun. Sementara itu, berdasarkan kesepakatan Direktorat Jenderal Perkebunan, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Pusdatin, produksi tembakau 2023-2027 diperkirakan mencapai 234.139 ton per tahun. Adapun ketersediaan tembakau di Indonesia untuk 2026 sampai dengan 2027 diproyeksi sebanyak 661.709 ton. Seluruh tembakau lokal diserap untuk memenuhi kebutuhan IHT. Hal ini menunjukkan adanya potensi besar dari sektor IHT terhadap perekonomian nasional.

Adapun ketersediaan tembakau di Indonesia untuk tahun 2026 sampai dengan 2027 diproyeksi sebanyak 661.709 ton.

DEN Soroti Peran IHT demi Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen ala Prabowonomics

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/18/mari-elka-759174147.jpg" alt="Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan lampu hijau untuk memprioritaskan pembuatan&nbsp;digital single&nbsp;ID (ID digital tunggal) sesegera mungkin. &ldquo;Presiden telah memberikan lampu hijau untuk memprioritaskan pembuatan ID tunggal digital sesegera mungkin, dan kita akan memanfaatkannya secara bertahap. Jadi itu salah satu program utama yang kami harap akan membantu kita untuk juga mendukung pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) pada tahun 2030,&rdquo; katanya dalam SDGs Lecture 2025 dikutip Sabtu (18/1). Dalam kesempatan itu, dia menegaskan bahwa fokus DEN ke depan ingin memajukan digitalisasi pemerintah yang dinilai menjadi inti dari upaya Indonesia meningkatkan tata kelola dan mengurangi ketimpangan. Upaya ini dilakukan dalam rangka mempercepat transformasi digital di tingkat pemerintah dan akan menjadi arus utama dalam perekonomian secara keseluruhan. Pemanfaatan ID digital tunggal merupakan salah satu bagian dari usaha membangun infrastruktur digital publik. Dua bagian lainnya perihal pembayaran digital dan pertukaran data. Kebutuhan atas infrastruktur digital dipenuhi dalam rangka mengembangkan struktur pemerintahan digital yang memberikan layanan lebih baik lagi bagi bisnis, seperti&nbsp;Online Single Submission&nbsp;(OSS) sebagai sebuah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan seluruh kementerian/lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah (pemda) di Indonesia. Selain membangun struktur pemerintahan digital, ada tiga pilar layanan digital nasional lainnya. Pertama adalah pengumpulan pendapatan (revenue&nbsp;collection) yang dimulai dari Coretax, sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak hingga Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA). Dengan menggunakan sarana digital, lanjutnya, dapat diketahui dengan pasti berapa banyak batu bara dan minyak kelapa sawit yang diekspor dan perlu dibayarkan kepada pemerintah. Kedua, efisien pengeluaran seperti melalui e-procurement (proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik) yang dinilai relatif berhasil semenjak peluncuran program tersebut dua tahun lalu. &ldquo;Kami juga telah memperkenalkan standar hijau (yang harus dimiliki industri) untuk produk dan layanan pemerintah. Ini juga tentang upaya mendorong konten lokal dalam pengadaan pemerintah,&rdquo; ucap Mari Elka. Pilar terakhir ialah berkait dengan layanan publik kepada masyarakat dari lahir sampai meninggal, termasuk soal kesehatan hingga pendidikan. &ldquo;Mudah-mudahan ini berarti tidak akan ada yang tertinggal (no one left behind),&rdquo; ujar Wakil Ketua DEN.

“Presiden telah memberikan lampu hijau untuk memprioritaskan pembuatan ID tunggal digital sesegera mungkin," kata Mari Elka.

Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu: Presiden Beri Lampu Hijau Prioritaskan Pembuatan ID Digital Tunggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/12/Mari-elka-3081174082.jpg" alt="Managing Director World Bank Mari Elka Pangestu menganggap penting sekali bagi Indonesia untuk melakukan sejumlah langkah guna mengantisipasi situasi tidak menguntungkan di masa depan." width="100%">
<figcaption>Managing Director World Bank Mari Elka Pangestu menganggap penting sekali bagi Indonesia untuk melakukan sejumlah langkah guna mengantisipasi situasi tidak menguntungkan di masa depan.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ekonom Mari Elka Pangestu dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja sama Multilateral di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa. Jabatan utusan khusus ini diatur lewat Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024. Mari melaksanakan tugas khusus di bidang perdagangan yang diberikan langsung oleh Presiden, namun di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya. Penunjukan Mari Elka sesuai dengan latar belakang dan pengalamannya sebagai seorang ekonom, ahli moneter dan dosen. Wanita kelahiran 23 Oktober 1956 ini, pernah menjabat dalam beberapa posisi penting di dunia akademik dan pemerintahan. Pada 2020 hingga Maret 2023, Mari Elka menjabat sebagai&nbsp;managing director of development policy&nbsp;dan&nbsp;partnerships&nbsp;di Bank Dunia, karena dedikasi dan keahliannya dalam mendorong pembangunan ekonomi. Ia pernah menduduki kursi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2011-2014 menggantikan Jero Wacik. Sebelumnya Mari Elka juga pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada 2004-2011. Dalam periode yang sama, Mari Elka menjadi Menteri Negara Koperasi dan UKM Indonesia Ad-Interim pada 1 Oktober 2008 hingga 20 Oktober 2009. Mari mengenyam pendidikan di Australian National University dan mendapat gelar&nbsp;Bachelor dan Master of Economics. Ia kemudian mendapatkan Doktor dari Universitas California, Davis. Ia juga mendapat gelar Ph.D. dalam bidang Perdagangan Internasional, Keuangan dan Ekonomi Moneter di Amerika Serikat. Di bidang pendidikan, Mari menjabat sebagai profesor di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Penelitian dan kontribusinya dalam bidang perdagangan internasional dan ekonomi pembangunan, membuatnya mendapatkan pengakuan di kalangan akademisi dalam dan luar negeri. Anak dari ekonom Indonesia, J.Panglaykim ini, juga aktif dalam berbagai forum perdagangan seperti Dewan Kerja Sama Ekonomi Pasifik atau&nbsp;Pacific Economic Cooperation&nbsp;Council (PECC) dan&nbsp;Centre for Strategic and International Studies&nbsp;(CSIS).

Pada 2020 hingga Maret 2023, Mari Elka menjabat sebagai managing director of development policy dan partnerships di Bank Dunia.

Mari Elka Pangestu Bantu Prabowo sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja sama Multilateral

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/12/Mari-elka-3081174082.jpg" alt="Managing Director World Bank Mari Elka Pangestu menganggap penting sekali bagi Indonesia untuk melakukan sejumlah langkah guna mengantisipasi situasi tidak menguntungkan di masa depan." width="100%">
<figcaption>Managing Director World Bank Mari Elka Pangestu menganggap penting sekali bagi Indonesia untuk melakukan sejumlah langkah guna mengantisipasi situasi tidak menguntungkan di masa depan.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Managing Director World Bank Mari Elka Pangestu menganggap penting sekali bagi Indonesia untuk melakukan sejumlah langkah guna mengantisipasi situasi tidak menguntungkan di masa depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menteri Perdagangan (Mendag) Indonesia di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganggap perlu adanya diversifikasi perdagangan dan investasi supaya dapat bertahan di tengah situasi yang kurang menguntungkan akibat situasi dunia yang sedang tidak baik-baik saja.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk bisa resilien, kita perlu diversifikasi dalam banyak hal di perdagangan dan investasi. Kita perlu diversifikasi mitra dagang maupun investor yang bisa masuk ke Indonesia," kata Mari Elka Pangestu dalam acara The Futurist Summit 2023 di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (12/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mari Elka Pangestu menerangkan, ada beberapa hal berpotensi tidak baik yang bisa mengancam Indonesia di masa depan. Yaitu adanya perang dagang Amerika- Tiongkok, perang Rusia-Ukraina, perang Palestina-Israel, hingga permasalahan iklim.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam hal perang dagang Amerika- Tiongkok, Mari Elka Pangestu melihat pentingnya Indonesia menjaga hubungan baik dengan kedua belah pihak. Dia pun berharap Indonesia harus dapat bermain cantik dalam pola relasi dengan kedua negara tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita jangan sampai terdampak dan terdampar karena ada perang dagang Amerika- Tiongkok. Kita harus bisa memainkan peran dengan baik," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam penilaian Mari Elka Pangestu, Indonesia cukup baik memainkan peran dalam pergelaran G20 dimana event tersebut dihadiri oleh negara-negara kuat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Posisi kita di G20, kita berhasil mengadakan pertemuan (dihadiri negara bertikai), semuanya ada di dalam ruangan," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mari Elka Pangestu menambahkan, Indonesia perlu berkolaborasi dalam menangani perubahan iklim dan menekan emisi. Dia yakin betul masalah ini tidak akan dapat ditangani oleh satu negara saja tanpa adanya partisipasi aktif dari negara-negara lain terutama negara tetangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perubahan iklim tidak mungkin bisa diselesaikan kalau tidak ada kerjasama antar negara. Karena polusi tidak mengenal negara. Bagaimana kita berkolaborasi agar kita bisa resilien," tuturnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kebijakan pemerintah yang tepat diyakini oleh Mari Elka Pangestu tidak hanya dapat menjaga pertumbuhan ekonomi. Tapi juga akan mampu mengantisipasi dampak negatif di masa depan seperti menekan emisi dan perubahan iklim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita tetap bisa bertumbuh dengan emisi berkurang. Pertumbuhan tetap naik tapi emisi berkurang. Ketika kita melakukan moratorium pembukaan hutan,itu terasa dampaknya. Kita bisa bertumbuh tanpa mengorbankan iklim," tuturnya.</div>

Mari Elka Pangestu mengatakan, ada beberapa hal berpotensi tak baik yang bisa mengancam Indonesia di masa depan. Yaitu adanya perang dagang.

Mari Elka Pangestu: Ada Hal yang Tak Baik dan Mengancam Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG_20220719_211854_1.jpg" alt="Managing Director Bank Dunia Marie Elka Pangestu. (ANtara)" width="100%">
<figcaption>Managing Director Bank Dunia Marie Elka Pangestu. (ANtara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Managing Director Bank Dunia Mari Elka Pengestu menyebutkan Bank dunia telah menyumbang USD 26 miliar untuk mendanai pengentasan perubahan iklim di negara-negara berkembang pada 2021.  "Pada tahun fiskal terakhir di 2021 kami telah menyumbang USD 26 miliar untuk pendanaan iklim bagi negara-negara berkembang dan kami bekerja dengan negara-negara berkembang untuk mendukung mereka," katanya dalam Talkshow Summit Y20 Jakarta, Selasa (20/7).  Dukungan yang diberikan berupa pengembangan platform dan strategi khusus tiap negara untuk melakukan pembangunan rendah karbon. Ia menyebutkan sejak Mei 2021 Bank Dunia telah mengembangkan rencana aksi untuk meningkatkan komitmen pembiayaan iklim menjadi berkisar 30 sampai 40 persen dari total pembiayaan yang disalurkan.  Sebesar 50 persen dari pembiayaan iklim tersebut akan digunakan untuk negara-negara berkembang beradaptasi dalam penerapan kebijakan pengurangan emisi karbon mereka. "Tapi kami tidak bisa melakukan pendanaan pengentasan perubahan iklim sendirian. Itu harus dilakukan dengan yang lain, dengan pemerintah, dengan bank pembangunan lainnya, dan yang paling penting juga penggalangan dana dari sektor swasta," katanya.  Ia memandang saat ini lembaga-lembaga keuangan juga telah memiliki komitmen untuk mencapai target nol emisi karbon, tetapi kerapkali kesulitan menyalurkan pendanaannya. "Diperlukan kebijakan terkait dimana pipa proyeknya dan dapatkan pendanaan mereka diukur untuk menunjukkan mereka betul-betul berinvestasi dalam pembangunan rendah karbon dan bukan sekadar greenwashing," ucapnya dikutip dari Antara.

Mari Elka Pangestu: Bank Dunia Salurkan USD 26 M untuk Perubahan Iklim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Mari-Elka-antara.jpg" alt="antara" width="100%">
<figcaption>antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Pelaksana Bank Dunia Mari Elka Pangestu berharap konflik Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung tak akan memengaruhi agenda perubahan iklim. Hal itu penting karena menekan terjadinya perubahan iklim diharapkan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di masa mendatang.  "Tetapi memang kenyataannya bahwa ruang fiskal menjadi jauh lebih terbatas," ujar mantan menteri perdagangan itu dalam ketrangannya.  Selain itu, kata Mari, dalam jangka pendek, beberapa negara maju dan banyak negara lain kemungkinan akan menunda langkah untuk keluar dari bahan bakar fosil hanya karena masalah keamanan energi yang disebabkan oleh perang kedua negara.  "Saat ini terdapat isu ketahanan energi yang bercampur antara argumen penundaan baru transisi kepada energi terbarukan dengan percepatan transisi energi terbarukan yang lebih besar. Ini menjadi semacam salah satu ketegangan," ungkap dia.  Oleh karenanya, Mari berpendapat pentingnya memiliki ketahanan energi, serta aksesibilitas, keterjangkauan, dan keandalan melalui diversifikasi seluruh sumber energi, termasuk energi terbarukan.  "Saat ini banyak dunia berfokus pada transisi energi dalam agenda perubahan iklim lantaran sektor tersebut merupakan penyumbang emisi karbondioksida terbesar," ujar Mari.  Di sisi lain, lanjutnya, penghasil emisi karbondioksida terbesar adalah negara maju dan beberapa grup negara berpenghasilan menengah. Namun di saat bersamaan, lanjut dia, beberapa negara masih menangani akses energi di negara-negara termiskin.  Apalagi, saat ini ada sekitar 760 juta orang di dunia yang tidak memiliki listrik serta satu miliar orang tak memiliki akses ke listrik yang andal. "Jadi ini menjadi pertanyaan besar. Bagaimana kita bisa melakukannya dengan benar? Bagaimana kita bisa sampai di sana," pungkas Mari.  Sementara Lead Co-Chair T20 Indonesia Bambang Brodjonegoro mengatakan, dunia membutuhkan investasi terkait iklim sebesar 125 triliun dolar AS untuk mencapai emisi nol bersih pada 2050, jika mengutip data The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).  "Ini termasuk investasi tahunan sebesar 32 triliun dolar AS di enam sektor utama yang menyumbang sepertiga dari produk domestik bruto (PDB) dunia tahun 2021," ungkapnya.  Adapun keenam sektor yang dimaksud adalah listrik yang membutuhkan 16 triliun dolar AS, transportasi sebesar 5,4 triliun dolar AS, dan gedung sebanyak 5,2 triliun dolar AS.  Kemudian, sektor industri yang membutuhkan investasi sebesar 2,2 triliun dolar AS, bahan bakar emisi rendah senilai 1,5 triliun dolar AS, serta agrikultur, kehutanan, dan penggunaan lahan lainnya sebanyak 1,5 triliun dolar AS.  Kendati begitu, Bambang berpendapat terdapat permasalahan mengenai kesenjangan yang lebar antara kapasitas pembiayaan ekonomi hijau negara berkembang dengan negara maju.  "Kapasitas ekonomi negara berkembang secara alami lebih rendah daripada negara maju. Tidak mengherankan bahwa mereka memiliki kapasitas fiskal dan moneter yang lebih kecil," ungkapnya.  Menurut dia, hal tersebut diperburuk dengan pandemi yang telah mengambil ruang pembiayaan dan membutuhkan tindakan transisi iklim yang lebih besar.  Banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah yang memiliki komitmen terhadap dekarbonisasi, sering terhambat oleh ruang fiskal yang terbatas dan kendala pembiayaan eksternal yang mengikat.  Bahkan sebelum covid-19, lanjut dia upaya dekarbonisasi skala besar di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah mengorbankan anggaran lainnya yang penting untuk agenda pembangunan ekonomi jangka panjang seperti infrastruktur dasar, sekolah, dan rumah sakit.  "Covid-19 semakin memperparah kendala fiskal yang dihadapi negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah," ujarnya.  Maka dari itu, ia berharap kolaborasi antar negara sangat diperlukan untuk menjawab tantangan yang ada untuk mengatasi perubahan iklim.

Mari Elka: Dunia Harus Kembali Fokus Tangani Perubahan Iklim

Mari Elka Pangestu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Mari Elka Pangestu

Berita Terkini