<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/margiono-wariskan.jpg" alt="Margiono (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Margiono (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dunia pers berduka. Margiono, ketua umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) periode 2008–2018, wafat di usia 61 tahun kemarin. Sebelum dikebumikan di TPU Jelupang, Tangerang Selatan, pria kelahiran Tulungagung tersebut dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) Modular, Simprug, Jakarta. Di sana, Pemimpin Redaksi Jawa Pos 1993–1995 itu menjalani pengobatan selama sepekan.  Kerabat yang juga Direktur Rakyat Merdeka (RM) Ratna Susilawati mengatakan, sebelum wafat, almarhum sempat terpapar Covid-19. ”Beliau juga punya komorbid,” ujarnya kepada Jawa Pos. Dalam beberapa tahun terakhir, Margiono menderita penyakit komplikasi. Di antaranya, diabetes, hipertensi, dan penyakit ginjal yang memaksanya menjalani cuci darah secara rutin.  Kepergian CEO Rakyat Merdeka Group/Dirut Harian Rakyat Merdeka itu, lanjut dia, membawa duka mendalam bagi keluarga besar RM. Ratna menceritakan, almarhum bukan hanya ”bos”, melainkan juga panutan, guru, dan orang tua bagi keluarga besar RM. ”Beliau selalu mengajari kami dengan gayanya yang humoris,” kata dia.  Di mata Ratna, Margiono juga sosok pekerja keras dan detail. Dalam memproduksi koran, misalnya, almarhum sangat mengamati setiap tahap. Wartawan juga diminta hati-hati dan menjaga prinsip cover both side. ”Kata beliau, bekerja ibarat ngekepin. Mendekap,” tuturnya.  Duka juga dirasakan Ketua Umum PWI Atal Sembiring Depari. Atal menuturkan, Margiono merupakan sosok yang totalitas di PWI. Bahkan, meski menjalani pengobatan dan cuci darah dalam beberapa bulan terakhir, Margiono tetap aktif menjalani tugas sebagai ketua Dewan Penasihat PWI. Dalam berbagai kegiatan, yang bersangkutan juga tetap hadir. ”Di Zoom saya lihat tetap ada, tapi memang duduknya gak kayak dulu lagi. Kami tanya sehat? Sehat, jawabnya,” tuturnya.  Sebelum Margiono menjalani perawatan di RS, Atal sempat berkomunikasi langsung melalui sambungan telepon. Dalam kesempatan itu, dia mengonfirmasi ulang rencana kehadiran Margiono pada Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari 2022 di Kendari. ”Dia belum tetapkan kapan berangkat, tapi bulat ingin berangkat,” jelasnya.  Salah satu warisan yang ditinggalkan Margiono di PWI adalah kompetensi wartawan. Program yang diadakan sejak 2011 tersebut terus berlangsung hingga sekarang. Maklum, kata Atal, semasa hidup Margiono sangat perhatian pada kompetensi wartawan. ”Dia lihat penting untuk mengukur kompetensi wartawan kita. Di situ dia pikirannya,” imbuhnya.  Secara pribadi, Atal menilai Margiono sebagai sosok yang unik. Sebab, karakternya sebagai wartawan berbeda dengan kesehariannya. Karya jurnalistiknya dikenal berani. Namun, sebagai pribadi, yang bersangkutan santun dan menghindari untuk menyakiti orang. Selain itu, pengetahuannya luas. Tak terkecuali pengetahuan agama. ”Yang sangat membanggakan kalau ke daerah, Jumat dia menjadi imam masjid. Itu sering. Saya kaget, boleh juga nih ketua,” ujarnya.

Obituari: Margiono Wariskan Uji Kompetensi Wartawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dewan-pers-punya-pengurus-baru-ada-sosok-menteri-era-sby_m_.jpg" alt="Logo Dewan Pers" width="100%">
<figcaption>Logo Dewan Pers</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Masa kepengurusan Dewan Pers periode 2016-2019 segera berakhir. Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers telah memilih sembilan nama anggota Dewan Pers periode 2019-2022. Mendikbud era Kabinet&nbsp;Indonesia Bersatu Jilid II Mohammad Nuh masuk sebagai satu di antara sembilan anggota. Nuh bersama Hassanein Rais dan Agus Sudibyo mewakili unsur tokoh masyarakat. Kemudian, Arif Zulkifli, Hendry Ch. Bangun, dan Jamalul Insan mewakili unsur wartawan. Lalu, Ahmad Djauhar, Agung Darmajaya, dan Asep Setiawan mewakili unsur perusahaan pers. Saat dikonfirmasi tadi malam (1/12), Nuh mengaku sedang berada di Jepang. Dia menyatakan, sampai saat ini belum dilakukan pemilihan ketua Dewan Pers periode 2019-2022. "Nanti akan ada pemilihan (ketua Dewan Pers, Red)" ujarnya singkat. Dalam keterangan tertulisnya, Ketua BPPA Dewan Pers Margiono menjelaskan, awal November lalu pihaknya sudah mengumumkan 13 nama calon anggota Dewan Pers. "(Diumumkan, Red) untuk mendapatkan masukan dari publik," ucapnya. Margiono menyampaikan apresiasi atas masukan berbagai kalangan masyarakat. Menurut dia, masukan tersebut menjadi bahan pertimbangan anggota BPPA dalam memilih dan menentukan para calon. Selain sudah melalui proses seleksi, sembilan anggota Dewan Pers terpilih itu telah menandatangani pakta integritas. "Bahwa mereka berkomitmen menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab," katanya. Tanggung jawab yang tertuang dalam pakta integritas tersebut perlu demi menjaga wibawa lembaga Dewan Pers. Kemudian menegakkan kemerdekaan pers, meningkatkan profesionalisme media massa, serta mengupayakan pemenuhan hak publik atas informasi.&nbsp; ludak

Dewan Pers Punya Pengurus Baru, Ada Sosok Menteri Era SBY

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/meski-berstatus-tersangka-kpk-syahri-tetap-bisa-dilantik-jadi-bupati_m_223683.jpeg" alt="Bupati Tulungagung Syahri Mulyo masih bisa dilantik menjadi Bupati terpilih meksi saat ini mendekam di Rutan KPK." width="100%">
<figcaption>Bupati Tulungagung Syahri Mulyo masih bisa dilantik menjadi Bupati terpilih meksi saat ini mendekam di Rutan KPK.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pasangan petahana calon Bupati Tulungagung Syahri Mulyo-Maryoto Bhirowo unggul berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan KPU Tulungagung. Meskipun Syahri sendiri merupakan tersangka kasus korupsi dan saat ini sedang mendekam di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syahri diduga tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap sebesar Rp 1 miliar dari pengusaha terkait proyek infrastruktur peningkatan jalan pada Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Menanggapi hal ini, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen Kemendagri) Bahtiar menyatakan, Syahri tetap bisa dilantik jika terpilih. Pasalnya, belum ada keputusan hukum tetap terkait kasus yang menjerat Syahri. "Ya tetap dilantik, kan masih proses hukum, orang tersangka kan belum inkrah, tetap dilantik," kata Bahtiar di Kemendagri, Jakarta, Kamis (27/6). Namun Bachtiar juga mengatakan, hasil kemenangan Syahri saat ini tersebut masih berdasarkan hitung cepat (quick count) lembaga survei dan belum ada keputusan resmi dari penghitungan manual KPU. "Ini kan baru versi quick count, andai menang setelah penetapan calon oleh KPU, maka yang bersangkutan tetap dilantik sebagai bupati, dipinjam saja sama nanti petugas (tahanan)," ujarnya. Terkait pelantikan, Bachtiar menjelaskan, nantinya jika KPU telah menetapkan Syahri sebagai Bupati terpilih Tulungagung, maka proses pelantikan akan segera dilakukan dengan prosedur tersendiri. "Ini kan bupati nanti dipinjam, nanti dibalikan ke tahanan kalau misalnya&nbsp;masih proses sebagai tahanan. Dulu sudah pernah kita lakukan, jadi nggak ada masalah," urainya. Namun, jika pengadilan sudah memvonis Syahri atas kasusnya, Kemendagri akan melakukan tindakan administrasi pemerintahan dengan mengganti calon bupati terpilih tersebut berdasarkan Undang-undang nomor 23&nbsp; tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah&nbsp; dan Undang-undang nomor 10 tahun&nbsp; 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Kalau nanti sudah inkracht dan diputuskan sekian tahun, maka baru dilakukan tindakan adminstrasi pemerintahan. Selanjutnya apakah lalu wakil bupatinya naik jadi bupati, lalu wakilnya kemudian diisi dari partai pengusung. "Jadi sudah diatur di UU nomor 23&nbsp; tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah&nbsp;dan UU nomor 10 tahun&nbsp; 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Dipastikan&nbsp; pemerintahan&nbsp; tetap berjalan," pungkasnya. Untuk diketahui, pasangan calon petahana Syahri Mulyo-Maryoto Bhirowo sementara unggul (menang) telak atas pesaingnya, Margiono-Eko Prisdianto (Mardiko). Syahri Mulyo saat ini terjerat kasus korupsi dan mendekam di tahanan KPK, sejak dua pekan menjelang pencoblosan lalu. Nilai prosentase 61 : 29 persen berdasar hasil real count yang dilakukan KPUTulungagung maupun Desk Pilkada Pemkab Tulungagung.

Meski Berstatus Tersangka KPK, Syahri Tetap Bisa Dilantik Jadi Bupati

margiono

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#margiono

Berita Terkini

Obituari: Margiono Wariskan Uji Kompetensi Wartawan

Dewan Pers Punya Pengurus Baru, Ada Sosok Menteri Era SBY

Meski Berstatus Tersangka KPK, Syahri Tetap Bisa Dilantik Jadi Bupati

Download Aplikasi JawaPos.com