<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/13/IMG-20260213-WA0000-1581721197.jpg" alt="Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Budi Prasodjo. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Budi Prasodjo. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="ltr">JawaPos.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Budi Prasodjo menolak kriminalisasi terhadap profesi penilai. Menurutnya, profesi penilai bekerja di bawah peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, hingga keputusan menteri.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Hal itu dia sampaikan dalam acara Peningkatan Kompetensi Penilai Pertanahan untuk Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Upaya Perlindungan Keuangan Negara di Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Budi mengatakan, Penilai Publik di Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) merupakan tugas negara. Seharusnya, profesi ini dilindungi selama bertugas.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Budi memastikan, para penilai tidak memiliki keinginan atau kemauan untuk terlibat dalam kegiatan yang berujung pada perkara hukum. Namun, profesi ini pasti dilibatkan dalam banyak proyek pemerintah.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">&ldquo;Bagaimana tidak turut serta wong kita menjadi salah satu unsur penunjang profesi untuk sektor pertanahan. Dan ini yang perlu kita perhatikan. Karena ini masalah hukum, ya kita melawan secara hukum juga,&rdquo; ujar Budi, Jumat (13/2).</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/017191062/transjakarta-tanggung-seluruh-biaya-santunan-korban-kecelakaan-di-jalan-margasatwa-pramudi-dibebastugaskan">Transjakarta Tanggung Seluruh Biaya Santunan Korban Kecelakaan di Jalan Margasatwa, Pramudi Dibebastugaskan</a></div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Budi mengutarakan, profesi penilai memiliki peran strategis di luar sektor pertanahan, seperti sektor keuangan dan profesi penunjang lainnya, seperti penentuan lelang, harta gono-gini, hingga laporan keuangan.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Setiap tahun nilai yang dicatatkan oleh Penilai Publik dari KJPP yang berada di bawah MAPPI mencapai antara Rp 10 ribu triliun hingga Rp 12 ribu triliun per tahun. Nilai yang sangat besar untuk berkontribusi kepada negara.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">&ldquo;Artinya 80 persen peran Penilai Publik di KJPP ini sangat signifikan,&rdquo; jelasnya.</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Ia menyebut seluruh langkah DPN dilakukan secara bertahap dan persuasif, baik secara verbal maupun administratif. Diantaranya bertemu dengan Wakil Menteri ATR/BPN, Wakil Menteri Keuangan, audiensi dengan Kementerian Hukum dan Kementerian Ekonomi Kreatif, hingga DPR RI Komisi XI untuk mendorong percepatan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penilai.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">&ldquo;Menteri Ekraf mendukung kita dan beliau berjanji untuk berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan Menteri Keuangan untuk segera meluncurkan UU tentang Penilai,&rdquo; kata Budi.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">Selain itu, DPN akan mengajukan judicial review terhadap UU KUHP pasal 20; UU No.2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pasal 32 dan 38 agar proses pemeriksaan administrasi terhadap Profesi Penilai didahulukan dibandingkan proses pidananya, serta POJK 40/2019 dan POJK 3/2022 terkait batasan penilai internal sebesar Rp 10 miliar.&nbsp;</div> <div dir="ltr">&nbsp;</div> <div dir="ltr">&ldquo;Agar semua langkah yang kita lakukan tercatat oleh negara bahwa kita ini punya peran strategis dalam kemajuan ekonomi,&rdquo; tandasnya.</div>

Budi mengatakan, Penilai Publik di Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) merupakan tugas negara. Seharusnya, profesi ini dilindungi.

Cegah Kriminalisasi Profesi Penilai, MAPPI Akan Ajukan Judicial Review ke MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/31/IMG-20260131-WA0010-2922842726.jpg" alt="Ketua Umum DPN MAPPI, Budi Prasodjo. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum DPN MAPPI, Budi Prasodjo. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Dewan Pimpinan Nasional Masyarakat&nbsp;Profesi Penilai&nbsp;Indonesia (DPN&nbsp;MAPPI) menolak profesi penilai dibawa ke ranah pidana. Langkah ini dianggap tidak tepat karena profesi penilai bukan sebagai penentu kebijakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum DPN MAPPI, Budi Prasodjo mengatakan, posisi penilai dalam proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagai tenaga ahli independen. Mereka hanya bertugas memberikan opini profesional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Penilai adalah tenaga ahli independen, bukan pengambil keputusan. Penilai tidak menentukan siapa pemilik tanah, tidak menetapkan luas bidang tanah, dan tidak memutuskan besaran realisasi pembayaran ganti kerugian,&rdquo; ujar Budi melalui keterangan tertulis, Sabtu (31/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, kata Budi, profesi penilai memberikan dampak ekonomi nasional. Setiap tahunnya, para Penilai menerbitkan opini nilai dengan total mencapai Rp 12.000 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/017136711/ojk-angkat-pejabat-pengganti-adk-untuk-perkuat-pengawasan-keuangan-berikut-sosoknya">OJK Angkat Pejabat Pengganti ADK untuk Perkuat Pengawasan Keuangan, Berikut Sosoknya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi menjelaskan, seorang penilai sudah jelas bekerja sesuai mandat undang-undang untuk mendukung pembangunan di berbagai sektor, mulai dari keuangan, infrastruktur, hingga kekayaan intelektual. Oleh karena itu, harus lebih bijak dalam menyeret penilai ke ranah hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menilai persoalan yang timbul dalam hal ini sebaiknya dibawa lewat jalur administratif, perdata, atau audit. Langkah ini dinilai menjadi lebih bijak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Menyeret Penilai ke ranah pidana berpotensi menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum dan kepastian berusaha. Hukum pidana harus ditempatkan sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium, bukan instrumen utama dalam menyikapi perbedaan pendapat profesional,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi berharap pemerintah dan aparat penegak hukum dapat bertindak adil serta proporsional dalam melihat posisi profesi ini. Ia menekankan bahwa perlindungan terhadap profesi ini sangat krusial untuk menjaga objektivitas pembangunan nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Melindungi Profesi Penilai berarti menjaga agar hukum tetap adil, bukan diadili,&rdquo; pungkas Budi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

DPN MAPPI menolak profesi penilai dibawa ke ranah pidana. Langkah ini dianggap tidak tepat, karena penilai bukan pengambil kebijakan.

Bukan Pengambil Kebijakan, MAPPI Tolak Profesi Penilai Dibawa ke Ranah Pidana

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/24/IIVC-3841654289.jpg" alt="Pembukaan Indonesia International Valuation Conference (IIVC) di ICE BSD City, Tangerang Selatan, Banten, pada Rabu (23/4). (dok. MAPPI)" width="100%">
<figcaption>Pembukaan Indonesia International Valuation Conference (IIVC) di ICE BSD City, Tangerang Selatan, Banten, pada Rabu (23/4). (dok. MAPPI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Profesi Penilai ke depan dihadapkan pada tantangan di era kondisi perekonomian global yang tidak pasti. Satu-satunya cara agar dapat bertahan pada era tersebut yakni Penilai harus beradaptasi dengan tantangan zaman agar bisnis valuasi dapat bertahan dan berkelanjutan. Pernyataan tersebut terungkap dalam pembukaan Indonesia International Valuation Conference (IIVC) di ICE BSD City Jakarta pada Rabu (23/4) kemarin. Ketua Umum Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Budi Prasodjo mengungkapkan bahwa Penilai di Indonesia harus tetap tangkas dan berpikiran maju. Terutama saat menghadapi tantangan baru dalam lanskap penilaian, mulai dari kemajuan teknologi yang pesat hingga semakin pentingnya hak kekayaan intelektual, serta tanggung jawab etika dan sosial yang melekat dalam akuisisi tanah. Berkaitan dengan hal tersebut, sambung Budi, maka MAPPI bersama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf), dan International Valuation Standards Council (IVSC) menyelenggarakan konferensi internasional bertajuk 'Navigating Valuation in the Industrial Revolution 5.0 Era: Integrating Technology, Embracing the Creative Economy, and Upholding Social Responsibility'. "IIVC 2025 ini bertujuan untuk mengatasi tantangan dan peluang yang terus berkembang dalam lanskap penilaian global dengan berfokus pada tiga tema utama," ujar Budi, dalam keterangannya Kamis (24/4). Tema pertama yakni membahas Revolusi Industri 5.0 yang berupaya mengolaborasikan antara kecerdasan manusia dan teknologi canggih. Dalam penilaian, Penilai dituntut untuk dapat beradaptasi dengan memanfaatkan perangkat digital, analisis data, kecerdasan buatan dan otomatisasi agar tetap relevan di era digital yang berubah dengan cepat. Kedua, seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi kreatif, kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, paten, merek dagang, rahasia dagang, dan konten digital, telah menjadi aset yang vital. Pergeseran ini mengharuskan para Penilai untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang aset tak berwujud dan perannya dalam penilaian bisnis dan industri kreatif. "Penilaian kekayaan intelektual yang tepat tidak hanya membuka peluang pembiayaan baru, tetapi juga memungkinkan akses yang lebih adil dan transparan terhadap modal untuk bisnis yang inovatif," kata Budi. Tema ketiga menekankan tanggung jawab etis dalam penilaian, khususnya dalam konteks Penilaian Tanah yang Tidak Terdaftar dan Pengadaan Tanah. Tema ini menggabungkan penilaian dampak sosial dan memastikan bahwa praktik pengadaan tanah tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kewajaran, dan transparansi. Penilai memainkan peran penting dalam menjembatani kepentingan pemerintah, bisnis dan masyarakat yang terdampak. "MAPPI memiliki komitmen untuk memajukan Profesi Penilai dengan memastikan bahwa praktik tersebut selaras dengan standar global, bahkan di tengah ketidakpastian global," paparnya. Ketua Dewan Pembina IVSC, Lim Hwee Hwa mengatakan bahwa di seluruh dunia, penilaian memainkan peran penting dalam mendukung pasar agar berfungsi dengan baik, pengambilan keputusan yang tepat serta kepercayaan publik. Lim menyebut Profesi Penilai adalah profesi dengan disiplin ilmu yang mendukung investasi, pinjaman, asuransi, perpajakan, pelaporan keuangan dan yang lebih penting lagi yakni pengembangan kebijakan. Dalam kondisi terbaiknya, kata Lim, Penilai tidak hanya dibutuhkan dalam keterampilan teknis, tetapi juga penilaian profesional yang baik, integritas, dan komitmen bersama terhadap standar tinggi yang berbasis prinsip, diterima secara internasional dan dikembangkan melalui konsultasi yang luas. "IVSC baru-baru ini memperkenalkan panduan dengan menggunakan data dan teknologi dalam penilaian. Artinya kami mengakui pengaruh kecerdasan buatan, otomatisasi, dan analisis data yang semakin meningkat, tetapi alat-alat tersebut bukanlah pengganti penilaian profesional. Seorang penilai yang berkualifikasi harus selalu menilai, menafsirkan, dan menerapkan informasi tersebut dalam kerangka analisis yang kuat," papar Lim. Ketua IIVC Komite Asia, Rd. Mohammad Marty Muliana Natalegawa menuturkan bahwa penilaian sangat berkontribusi penting dalam merumuskan kebijakan dan entitas negara seperti perpajakan, kebijakan pada kementerian, pengadilan serta komisi sekuritas seperti OJK di Indonesia yang peduli dengan ketahanan dan integritas pasar keuangan. "Sebagai seorang pelayan publik, saya merasa gembira melihat konvergensi antara tujuan kebijakan publik dan tujuan bisnis swasta yang terlibat dalam penilaian. Saya melihat bahwa Standar menyediakan kerangka kerja untuk penerapan terbaik teknik-teknik tersebut," jelas Marty.&nbsp; Sementara dalam sambutannya, Wakil Menteri Keuangan RI, Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono memaparkan tentang bagaimana menavigasi masa depan penilaian. Pria yang akrab disapa Tommy ini mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi global saat ini dalam masa ketidakpastian. Salah satu faktornya adalah kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat terhadap Tiongkok. Kendati demikian, ia menyebut beberapa sektor dalam negeri masih menunjukkan dinamika yang cenderung menguat.&nbsp; Dan saat ini, imbuh Thomas, pemerintah Republik Indonesia tengah fokus pada dua hal yakni investasi pada sumber daya manusia (SDM) yang meliputi bidang pendidikan dan kesehatan, serta ketahanan negara yang meliputi bidang pangan, energi dan perairan. Gelaran IIVC 2025 selama dua hari pada Rabu-Kamis (23-24/4) yang diselenggarakan oleh MAPPI ini diikuti oleh lebih dari 300 peserta yang terdiri dari para penilai profesional dari dalam negeri dan luar negeri.&nbsp;Menghadirkan 30 narasumber praktisi internasional pada bidang penilaian kekayaan intelektual, digital data scientist dan pertanahan dari Tiongkok, Singapura, India, Korea, dan Prancis.

Kini, kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, paten, merek dagang, rahasia dagang, dan konten digital, telah menjadi aset yang vital.

MAPPI: Revolusi Industri 5.0 hingga Intellectual Property Rights jadi Tantangan Baru Profesi Penilai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/27/KPK-27-A-2745624850.jpg" alt="Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana (kanan) memberikan kuliah umum antikorupsi di STIH Caritas Papua, Manokwari, Papua Barat, Jumat (26/5/2023) sore. ANTARA" width="100%">
<figcaption>Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana (kanan) memberikan kuliah umum antikorupsi di STIH Caritas Papua, Manokwari, Papua Barat, Jumat (26/5/2023) sore. ANTARA</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Mei 2023 mencatat telah menindak 1.515 pelaku korupsi, dan sebanyak 371 orang di antaranya adalah pengusaha. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwijanto Sudjadi melihat perlu adanya kesadaran kolektif di masyarakat tentang bahayanya korupsi. Karena jika dunia usaha dijadikan ladang tindak pidana korupsi, maka hasil atau kualitas layanan yang didapatkan tak akan maksimal. Pada akhirnya, lagi dan lagi masyarakat sebagai penerima layanan yang akan menjadi korban. &ldquo;KPK berkomitmen untuk mendorong pelaku dunia usaha dan asosiasi, agar tidak terlibat dalam praktik tindak pidana korupsi bagi pelaku dunia usaha dengan tujuan mendorong komitmen antikorupsi pada sektor dunia usaha melalui kolaborasi multisektoral,&rdquo; ujar Kumbul dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Jumat (26/5). &nbsp; Pada sisi lain, seiring angka pelaku tindak pidana korupsi pelaku usaha yang terus meningkat mengindikasikan bahwa pendekatan penindakan yang selama ini dilakukan perlu dibarengi dengan pendekatan pendidikan dan pencegahan. Dua pendekatan yang terakhir disebut, menurut Kumbul, diharapkan mampu memberikan awareness kepada pelaku usaha untuk menjalankan usahanya dengan memegang teguh integritas. Kumbul menjelaskan, modus operandi yang paling banyak dilakukan oleh para pelaku adalah penyuapan dan pemberian gratifikasi kepada penyelenggara negara. Hal ini dapat terjadi karena adanya keinginan para pelaku usaha, agar bisa dimenangkan dalam tender yang diikutinya dalam konteks pengadaan barang dan jasa. &ldquo;Mereka (pelaku) usaha ingin memonopoli proyek-proyek yang ada di suatu daerah dan ingin mendapatkan prioritas tanpa mengikuti prosedur aturan yang berlaku seperti misalnya pengurusan perizinan,&rdquo; kata Kumbul. Sementara itu, Ketua MAPPI Dewi Smragdina berharap melalui bimtek kali ini, seluruh peserta bisa mendapatkan pemahaman terkait kaidah-kaidah umum dunia usaha yang berlaku dan sesuai dengan peraturan perundangan. Termasuk pula pemahaman pencegahan korupsi yang dinilai dari kerugian negara, implementasi antikorupsi dan risiko tidak pidana kepada peserta yang berprofesi sebagai penilai. Senada, Plt Ketua Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) Kementerian Keuangan Muhammad Sigit mengapresiasi kehadiran KPK sebagai mitra. Kolaborasi ini diharapkan dapat menciptakan sinergi, memberikan pemahaman tentang antikorupsi sehingga dapat membantu dalam mengambil kesimpulan yang benar terkait hasil penilaian.

Jika dunia usaha dijadikan ladang tindak pidana korupsi, maka hasil atau kualitas layanan yang didapatkan tak akan maksimal.

KPK Catat 371 Pengusaha Terjerat Kasus Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/berebut-wanita-penghibur-2-wartawan-bonyok-di-tangan-oknum-tni_m_.jpg" alt="Ilustrasi. Dua wartawan lokal di Papua dikeroyok oknum TNI lantaran berebut wanita penghibur" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Dua wartawan lokal di Papua dikeroyok oknum TNI lantaran berebut wanita penghibur</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Prajurit TNI-AD kembali terseret masalah di Papua. Kali ini, persoalan yang muncul adalah dugaan penganiayaan hingga mengakibatkan seorang korban meninggal dunia. Kodam XVII/Cenderawasih memastikan bahwa mereka langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pendalaman di lokasi kejadian.  Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Letkol Kav Herman Taryaman menyampaikan, instansinya sudah mendapat kabar ada seorang warga bernama Bruno Amenin Kimko yang meninggal di Distrik Edera, Kabupaten Mappi. Pihaknya juga sudah memperoleh informasi yang menyebutkan dugaan keterlibatan seorang personel TNI-AD dalam penganiayaan Bruno. ”Masih dilakukan pengecekan kebenaran kejadian tersebut,” imbuhnya.  Informasi yang diterima Kodam XVII/Cenderawasih, prajurit yang diduga terlibat dalam peristiwa itu berasal dari Batalyon Infanteri Raider 600/Modang. Peristiwa penganiayaan Bruno terjadi pada Rabu (31/8). Korban merupakan seorang pria berusia 29 tahun yang berasal dari suku Muyu Mandobo. Yang bersangkutan tinggal di Kampung Mememu, Distrik Edera, Kabupaten Mappi.  Berkaitan dengan kasus dugaan pembunuhan dan mutilasi di Mimika, kemarin (1/9) Kodam XVII/Cenderawasih menerima kunjungan Komnas HAM Papua. Perwakilan Komnas HAM Papua Frits B. Ramandey menyampaikan, pihaknya datang untuk mendapat informasi terkait proses hukum yang sedang berjalan. ”Sekaligus meminta akses untuk melakukan investigasi di lokasi kejadian di Mimika,” imbuhnya.  Kasdam XVII/Cenderawasih Brigjen TNI R. Sidharta Wisnu Graha mengatakan bahwa pihaknya tidak menutup diri bila Komnas HAM Papua ingin melakukan pengawasan. ”Jangan ragu-ragu, kami pasti membantu Komnas HAM," tegas dia.

Prajurit TNI Diduga Aniaya Warga Mappi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lps-awasi-tren-kenaikan-suku-bunga-yang-masih-terus-berlanjut_m_.jpg" alt="Ilustrasi aktivitas perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin dana nasabah yang disimpan di perbankan Indonesia" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aktivitas perbankan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin dana nasabah yang disimpan di perbankan Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bekerja sama dengan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) menyusun Standar Penilaian Indonesia (SPI 207). Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas resolusi perbankan.  SPI adalah pedoman bagi penilai independen, dalam hal ini Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), yang ditunjuk LPS untuk melakukan persiapan penanganan dan penyelesaian bank yang mengalami permasalahan solvabilitas.  Kepala Eksekutif LPS Lana Soelistianingsih menjelaskan, penilaian tersebut dilakukan pada pelaksanaan penilaian aset dan atau kewajiban bank, dalam rangka menentukan cara penanganan atau penyelesaian bank sampai dengan penilaian pada saat proses pengakhiran resolusi.  “Semoga kerja sama ini mampu menjawab tantangan dan juga mampu memberikan kemudahan serta menjadi pedoman dalam melaksanakan penilaian aset dan kewajiban bank yang mengalami masalah solvabilitas, sehingga seluruh prosedur penilaian dapat berjalan lancar dan sesuai target,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (3/6).  Ia melanjutkan lebih jauhC SPI yang disusun memuat prosedur dan prinsip dasar dalam penilaian untuk kepentingan resolusi bank dengan memperhatikan waktu yang terbatas, data atau informasi atau aset yang banyak dan bervariasi, serta sebaran aset bank yang secara geografis cukup luas. Disamping itu, SPI ini juga dilengkapi dengan Pedoman Penilaian Indonesia (PPI) untuk mengatur hal yang berhubungan dengan teknis penilaian.  Dalam implementasinya, kata dia, memang terdapat beberapa tantangan yang dihadapi terutama pada proses pelaksanaan penilaian aset dan kewajiban bank. Hal itu karena status bank yang dinilai masuk dalam kategori Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) atau Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK).  “Sehingga pelaksanaan penilaian pada saat uji tuntas harus dilakukan dalam waktu yang terbatas, melingkupi cakupan data, informasi, dan aset yang banyak serta beragam, dan sebaran aset bank yang secara geografis cukup luas. Disinilah pentingnya SPI sebagai pedoman kami dalam proses pelaksanaan resolusi bank demi menjaga stabilitas sistem perbankan,” imbuhnya.  Nantinya, penilaian aset bank antara lain berupa aset kredit dan aset jaminan wajib mengacu pada SPI 207 ini.  Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPN MAPPI Muhammad Amin juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang sedari awal telah terlibat dalam penyusunan hingga penetapan SPI 207 ini.  “Dengan adanya SPI 207 ini merupakan pedoman bagi seluruh penilai se-Indonesia dalam melaksanakan tugasnya. Dan ini merupakan kerja luar biasa, kami sangat apresiasi kepada tim LPS dan juga MAPPI,” pungkasnya.

LPS Gandeng MAPPI Susun Standar Penilaian Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/RAKERNAS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi Covid-19 telah menghantam seluruh sendi kehidupan masyarakat, tak terkecuali profesi penilai. Profesi penilai harus menguatkan barisan, menggalang soliditas, kekompakan dan persatuan guna menghadapi tantangan ke depan yang semakin kompleks.  Firmansyah N. Nazaroedin, Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan mengingatkan pentingnya memberikan kepercataan kepada pimpinan orranisasi MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia) dalam membangun solidaritas guna menghadapi tantangan ke depan.  "Semua pihak harus bekerja keras melahirkan para penilai yang solid, profesional dan berintegritas," ucap Firmansyah dalam acara Rakernas MAPPI bertema  "Bergerak Bersama Mengembangkan Profesi Penilai" di Pullman Hotel Central Park Jakarta, Selasa (23/2).  Menurutnya sejumlah tantangan dihadapi MAPPI ke depan. Dia mengajak organisasi penilai Indonesia memberikan sumbangsih besar pada pembangunan nasional lewat refleksi diri atas apa yang menjadi kekurangan dan mengoptimalkan apa yang menjadi kelebihan penilai. “Saat kita menatap sebuah cermin, akan terpampang bayangan diri kita apa adanya. Cermin selalu memberikan perspektif jujur kepada benda yang hadir di hadapannya,” kata dia.  Firmansyah mengajak penilai fokus dengan perkembangan dunia dengan memperluas hubungan eksternal, penguatan kondisi internal, benchmanking perang dan inovasi profesi, meninjau Standar Penilaian Indonesia (SPI) secara rutin, pemberian jasa penilai harus lebih prudent, dan menjaga kesetaraannya di kancah regional dan global.  Firmansyah mengapresiasi perkembangan E-KJPP yang telah dikembangkan oleh MAPPI beserta E-Valuation didalamnya. Dia mendorong agar aplikasi ini terus dikembangkan untuk kemajuan profesi.  Firmansyah menegaskan agar para penilai di dalam MAPPI untuk terus bekerja keras menghadapi setiap tantangan yang ada. Dia mengibaratkan MAPPI saat ini seperti kapal besar yang berisi berisi 8.000-an profesional yang bekerja sama mengemban misi mulia. “Ombak yang tenang tidak akan melahirkan pelaut yang tangguh,” katanya menyitir sebuah peribahasa.  Turut hadir dalam acara Rakernas ini, Kurniawan Nizar, direktur DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara). Dia menegaskan komitmennya untuk membangun profesi penilai publik dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari RUU RKN agar penilai memiliki payung hukum. “Kita perlu bersama menjalankan terbitnya PP penilai, agar para penilai memiliki payung hukum yang kuat,” kata dia.  Sementara itu, ketua umum MAPPI, Muhammad Amin menekankan dua hal yang dianggap urgen yaitu program kerja DPN, DPD, DP, DPK, dan IKJPN. Kemudian yang kedua adalah rencana strategis sampai tahun 2024. “Marilah kita berkomitmen melaksanakan program kerja dengan bersungguh-sungguh, dengan tulus demi untuk kemajuan profesi penilai di masa depan guna mendukung pembangunan nasional,” pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=84glOvUudvY

Pandemi, MAPPI Didorong Kuatkan Barisan Penilai Solid Berintegritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/disebut-ngawur-rizal-ramli-tkn-jokowi-jelaskan-soal-infrastruktur_m_.jpg" alt="Ilustrasi pembangunan kontruksi di Indonesia" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembangunan kontruksi di Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) berkomitmen terus meningkatkan kemampuan dan wawasan Penilai di Indonesia lewat berbagai pendidikan, pelatihan dan seminar, baik skala nasional maupun skala international kepada anggotanya.  Guna meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang praktik penilaian pengadaan tanah terkait pembangunan infrastruktur yang berlaku di berbagai negara, MAPPI menggelar webinar internasional dengan menghadirkan nara sumber dari berbagai negara seperti negara Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, China, Malaysia, India di Jakarta, Kamis (18/2).  Ketua Umum MAPPI Muhamad Amin mengungkapkan MAPPI yang berdiri sejak tahun 1981 merupakan satu-satunya asosiasi penilai di Indonesia yang diakui pemerintah telah banyak berperan dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Indonesia.  "Beberapa Proyek Strategis Nasional yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo tidak terlepas dari peran Penilai, yaitu pada tahap awal dalam proses pengadaan tanahnya," ujar Muhamad Amin.  Menurutnya, Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak terlepas dari Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum telah banyak membawa kemajuan pembangunan infrastruktur dalam menunjang ekonomi nasional.  Sejumlah proyek terkait progress pendanaan pengadaan lahan dari tahun 2016 hingga 2020 pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dikerjakan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).  Diantaranya, 47 proyek jalan tol senilai Rp 76,545 triliun, 28 bendungan senilai Rp 8,156 triliun, 8 jalur Kereta Api senilai Rp 4,749 triliun, satu pelabuhan senilai 900 miliar, 4 irigasi Rp 853 miliar.  Sementara itu hingga 2020, KJPP telah menyelesaikan sebanyak 47 ruas tol, 32 bendungan, 1 pelabuhan, dan 7 kereta api. Pencapaian ini senilai total 64,783 triliun, dan membebaskan sebanyak 96.460 bidang tanah seluas 150.841.779 meter persegi.  Amin menyebut capaian itu merupakan suatu prestasi dalam mendukung pembangunan nasional. Namun di sisi lain, keberhasilan dan kesuksesan ini harus dibayar mahal oleh profesi penilai.  "Tak sedikit penilai masuk penjara karena beban penentuan besaran ganti rugi ditugaskan kepada profesi penilai," keluh Amin.  Amin mengungkapkan bahwa dalam melaksanakan profesinya, penilai tidak diberi sarana payung hukum. "Tak heran bila banyak penilai yang dijerat kasus sampai dengan terpenjara. Hanya di Indonesia seorang penilai bisa dianggap sebagai tindak pidana karena opininya," tegas Amin.  Untuk itu, demi tercapainya pembangunan nasional yang berkesinambungan serta mengembangkan profesi jasa penilai, dia berharap DPR dan pemerintah membuat peraturan perundang-undangannya sehingga bisa singkron dengan peraturan yang ada.

Pacu Percepatan Pembangunan Infrastruktur, MAPPI Butuh Payung Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/marinus-dan-osvaldo-persembahkan-gelar-untuk-korban-kebakaran-di-mappi_m_.jpg" alt="Osvaldo Haay dan Marinus Wanewar mempersembahkan gelar juara Piala AFF U-22 2019 untuk korban kebakaran di Mappi" width="100%">
<figcaption>Osvaldo Haay dan Marinus Wanewar mempersembahkan gelar juara Piala AFF U-22 2019 untuk korban kebakaran di Mappi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua pahlawan Timnas U-22 Indonesia, Osvaldo Haay dan <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola/sepak-bola-indonesia/01/03/2019/marinus-wanewar-jadi-lebih-kalem-karena-hal-ini" target="_blank">Marinus Wanewar</a>, mempersembahkan gelar juara Piala AFF U-22 2019 untuk korban kebakaran hebat di kompleks pasar Assue, Kabupaten Mappi, Papua. Mereka ingin setidaknya trofi juara bisa jadi pelipur lara para korban. Sebelumnya, Persipura Jayapura melalui akun Instagram resminya mengumumkan kalau telah terjadi kebakaran hebat di Distrik Assue, Kabupaten Mappi, Merauke, Papua. Kebakaran itu bahkan membuat 700 warga Mappi kehilangan tempat tinggal. Bencana tersebut terdengar oleh dua putra asli Papua, Osvaldo dan Marinus. Mereka turut bersimpati dan mempersembahkan gelar juara Piala AFF U-22 2019 untuk para korban. "Tentunya saya sendiri sangat sedih, semoga segera kondusif. Gelar ini buat mereka," ungkap Osvaldo Haay saat ditemui JawaPos.com. Hal senada juga disuarakan oleh Marinus. Striker yang didaulat jadi <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola/sepak-bola-indonesia/01/03/2019/dituduh-curi-umur-marinus-wanewar-masa-bodoh" target="_blank">top skorer Piala AFF U-22 2019</a> itu berdoa agar tak ada korban jiwa. "Semoga tak terjadi apa-apa. Semoga mereka di sana baik-baik saja, saya selalu mendoakan," sahut Marinus.

Marinus dan Osvaldo Persembahkan Gelar untuk Korban Kebakaran di Mappi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mappi-pertanyakan-kredibilitas-kpud-papua_m_189657.jpeg" alt="Komisi Pemilihan Umum (KPU)" width="100%">
<figcaption>Komisi Pemilihan Umum (KPU)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Koordinator Masyarakat Pemantau Pemilu Indonesia (MAPPI) Provinsi Papua, Jeck Peyon menduga banyak kejanggalan dalam verifikasi faktual terhadap parpol peserta Pemilu 2019. Terutama berkaitan kepengurusan parpol di tingkatan DPC.&nbsp; Akuntabiitas dan kredibilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah pun dipertanyakan. Terutama dalam melakukan proses penelitian administrasi dan verifikasi kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili kantor, serta keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu 2019. "Seperti dengan Partai Gerindra Kabupaten Yalimo yang sudah dinyatakan lolos setelah verifikasi oleh KPU Papua. Namun menuai dugaan kejanggalan-kejanggalan," kata Jeck melalui keterangan tertulis pada JawaPos.com, Minggu (18/2). Pasalnya, kata Jeck, pengurus sah Partai Gerindra Kabupaten Yalimo diketuai Niko Mabel. Hal itu sesuai dengan SK pengangkatan kepengurusan nomor 06-0725 /KPTS/DPP Gerindra /2011 tentang susunan personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Yalimo Provinsi Papua, yang ditandatangani oleh Ketua Umum Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderalnya, Ahmad Muzani. Namun, ungkap Jeck, yang didaftarkan ke KPU Papua justru bukan atas nama Niko Mabel melainkan nama lain yang sebenarnya bukan warga Yalimo. Untuk itu, ia mendesak KPU Pusat mengambil langkah terkait persolan verifikasi ini. &ldquo;Saya pikir ini jelas merupakan pelanggaran yang sangat serius," tegasnya. Dieketahui, nama yang tertera sebagai ketua DPC Kabupaten Yalimo di KPU Papua yaitu Erol Manuweri, dia diketahui penduduk yang tinggal di Jayapura. Sekretaris DPC-nya Gedod Mabel. Jeck kembali menegaskan, bahwa penetapan Erol Manuweri dan Gedod Mabel ini telah melanggar PKPU RI tahun 2018 tentang tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah. "Di mana&nbsp; BAB III verifikasi partai politik calon peserta Pemilu bagian ke satu verifikasi dokumen persyaratan pasal 18 D berbunyi; surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik tingkat pusat tentang susunan kepengurusan dan alamat kantor partai politik tingkat provinsi, kabupaten/ kota dan kecamatan," terangnya.

MAPPI Pertanyakan Kredibilitas KPUD Papua

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mappi

Berita Terkini