<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/29/Kapuspen-TNI-Laksamana-Muda-TNI-Julius-Widjojono-Salman-ToyibiJPG-2190015836.jpg" alt="Kapuspen TNI Laksamana Muda TNI Julius Widjojono" width="100%">
<figcaption>Kapuspen TNI Laksamana Muda TNI Julius Widjojono</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI memutuskan menahan Mayor Chk Dedi Hasibuan. Penahanan itu buntut dari kasus penggerudukan Markas Polrestabes (Mapolrestabes) Medan beberapa hari lalu. Saat ini proses pemeriksaan Dedi masih berlangsung. "Sudah ditahan. Tersangka kan harus dengan proses penyelidikan, penyidikan. Juga seperti kasus kemarin, tiba-tiba tersangka tanpa adanya proses hukum. Tegakkan hukum, namun jangan melanggar hukum," kata Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono saat dikonfirmasi JawaPos.com, Selasa (8/8). Meski begitu, Julius belum merinci ihwal pelanggaran Dedi, termasuk adanya dugaan pelanggaran pidana atau tidak. "Masih proses (pemeriksaan)," jelas Julius. Sebelumnya, sejumlah anggota TNI mendatangi Mapolrestabes Medan. Diduga kedatangannya untuk melakukan intervensi hukum. Rombongan itu dipimpin Mayor Dedi Hasibuan. Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono mengatakan, Kodam I/Bukti Barisan (Kodam I/BB) sedang mendalami peristiwa ini. Sebagai satuan wilayah, Kodam I/Bukit Barisan akan menyelesaikan perkara ini. "Masih didalami Kodam I BB. Masalah kewilayahan, agar selesaikan sesuai ranah nya," kata Julius saat dihubungi, Senin (7/8). Sementara itu, Kapendam I/BB Kolonel Rico Siagian membenarkan ada anggotanya yang mendatangi Satreskrim Polrestabes Medan. Rico mengatakan kedatangan Dedi untuk menjumpai Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teuku Fathir Mustafa. Dedi ingin membicarakan soal penangguhan penahanan keluarganya berinisial ARH, tersangka pemalsuan tanda tangan sertifikat tanah. "Intinya dari Mayor Dedi ingin menanyakan surat penangguhan yang mereka buat sudah sampai mana. Nah, setelah dijelaskan, ya mereka memahami bahwa surat itu baru diterima hari ini sekitar pukul 14.00 WIB," kata Rico.

Puspom TNI memutuskan menahan Mayor Chk Dedi Hasibuan. Penahanan itu buntut dari kasus penggerudukan Mapolrestabes Medan.

Setelah Geruduk Mapolrestabes Medan, Mayor Dedi Hasibuan Ditahan Puspom TNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/11/Panglima-TNI-Laksamana-Yudo-Margono-Dery-Ridwansah-1140908284.jpg" alt="Panglima TNI Laksamana Yudo Margono" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Laksamana Yudo Margono</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Panglima TNI Laksamana Yudo Margono telah meminta Pusat Polisi Militer memeriksa Mayor Dedi Hasibuan. Tindakan penasihat hukum dari Kesatuan Hukum Militer Kodam I/Bukit Barisan itu bersama sejumlah prajurit TNI lain mendatangi Mapolrestabes Medan dinilai tidak etis. Bukan hanya kurang etis, tindakan Mayor Dedi juga terindikasi keluar dari koridor aturan yang berlaku. Pemeriksaan, kata Yudo, telah dilakukan. &rdquo;Sudah saya perintahkan nanti kami periksa mereka yang kemarin ke polres itu. Akan kami periksa dulu apa masalahnya,&rdquo; ungkap dia saat diwawancarai di Jakarta kemarin (7/8). Pemeriksaan bisa dilakukan lantaran sudah ada bukti awal. Yakni, peristiwa yang terjadi pada Sabtu (5/8) lalu. &rdquo;Saya kira kurang etis prajurit TNI seperti itu,&rdquo; tegas Yudo. Dia memastikan bahwa TNI sudah berkali-kali menekankan agar para prajurit bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Mereka tidak boleh melanggar hukum. Seperti dilaporkan Sumut Pos, Dedi bersama puluhan prajurit TNI menggeruduk Mapolrestabes Medan untuk menanyakan penahanan ARH, kerabat Dedi yang tersandung kasus tanah, Sabtu (5/8) lalu. Sempat beredar luas video ketegangan antara Dedi dan Kasatreskrim Polrestabes Medan Kompol Teuku Fathir Mustafa. Penahanan ARH akhirnya ditangguhkan. Kapolrestabes Medan Kombespol Valentino Alfa Tatareda membenarkan adanya permohonan penangguhan penahanan ARH tersebut. &rdquo;Iya benar dan itu merupakan kewenangan penyidik. Selain itu, ada jaminan dan penjamin bahwa tersangka tidak akan kabur setelah penahanannya ditangguhkan,&rdquo; ujarnya di Medan seperti dilansir Sumut Pos kemarin (7/8). Penggerudukan itu dikecam Lembaga Bantuan Hukum Medan. Direktur LBH Medan Irvan Saputra meminta Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen M. Hasan Hasibuan menindak tegas mereka yang terlibat. &rdquo;Karena seyogianya tidak ada kewenangan dari Mayor (Dedi Hasibuan) yang diduga memaksa melakukan penangguhan penahanan,&rdquo; ujarnya kepada Sumut Pos. Kapendam Bukit Barisan Kolonel Inf Rico Siagian membantah adanya penggerudukan. Dia menyebut Dedi hanya menanyakan soal surat permohonan penangguhan penahanan. Namun, dia juga menyayangkan keikutsertaan para prajurit lain. Sebagai pucuk pimpinan TNI, Yudo memastikan yang dilakukan Dedi tidak mewakili institusi mana pun dalam organisasi TNI. &rdquo;Itu kan oknum, bukan nama institusi. Termasuk bukan atas nama Pangdam, bukan atas nama institusi kodam,&rdquo; imbuhnya. Oleh Laksamana Yudo, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen M. Hasan Hasibuan diminta memeriksa Mayor Dedi. &rdquo;Saya perintahkan Pangdam untuk segera periksa dan Danpuspom TNI juga mem-back up untuk memeriksa,&rdquo; imbuhnya. Dia memastikan tidak ada impunitas untuk setiap personel TNI yang melanggar aturan. &rdquo;Tidak ada menutup-nutupi, tidak ada. Saya sudah sampaikan, kami tegas kalau ada prajurit-prajurit yang melakukan pelanggaran,&rdquo; kata dia. (syn/dwi/c19/ttg)

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono telah meminta Pusat Polisi Militer memeriksa Mayor Dedi Hasibuan. Tindakan penasihat hukum dari Kesatuan

Soal Tentara Datangi Mapolrestabes Medan, Panglima TNI Pastikan Mayor Dedi Hasibuan Telah Diperiksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/07/lbh-medan-4110745033.jpg" alt="BERI KETERANGAN: Dari kiri, Kapolrestabes Medan Kombespol Valentino Alf Tatareda, Kabidhumas Polda Sumut Kombespol Hadi Wahyudi, dan Kapendam I Bukit Barisan Kolonel Inf Riko Siagian." width="100%">
<figcaption>BERI KETERANGAN: Dari kiri, Kapolrestabes Medan Kombespol Valentino Alf Tatareda, Kabidhumas Polda Sumut Kombespol Hadi Wahyudi, dan Kapendam I Bukit Barisan Kolonel Inf Riko Siagian.</figcaption>
</figure> Desak Penangguhan Penahanan Kerabat Penasihat Kodam Bukit Barisan JawaPos.com &ndash; Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menyayangkan tindakan puluhan anggota TNI yang menggeruduk Mapolrestabes Medan dan meminta paksa penangguhan penahanan tersangka dugaan kasus tanah berinisial ARH. Karena itu, Direktur LBH Medan Irvan Saputra meminta Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen M. Hasan Hasibuan menindak tegas mereka yang terlibat. &rdquo;Karena seyogianya tidak ada kewenangan dari Mayor (Dedi Hasibuan) yang diduga memaksa melakukan penangguhan penahanan,&rdquo; ujarnya kepada Sumut Pos kemarin (6/8). Dilaporkan Sumut Pos, insiden tersebut terjadi pada Sabtu (5/8) sekitar pukul 14.00. Begitu datang di Mapolrestabes Medan, para tentara itu langsung menuju ruangan Satreskrim Polrestabes Medan. Penasihat hukum Kodam I/Bukit Barisan Mayor Dedi Hasibuan dan para tentara lain itu meminta penangguhan penahanan ARH yang ditangkap karena kasus pemalsuan surat tanah. Sempat terjadi perdebatan antara Kasatreskrim Polrestabes Medan Kompol Teuku Fathir Mustafa dan prajurit TNI yang mendatangi ruangannya. Video itu lantas beredar luas. Menanggapi kabar tersebut, Kabidhumas Polda Sumut Kombespol Hadi Wahyudi membenarkan bahwa Mayor Dedi mendatangi Mapolrestabes Medan pada Sabtu lalu. Dia menjelaskan, kedatangan Dedi bertujuan mengetahui seberapa jauh proses hukum terhadap ARH dalam perkara dugaan pemalsuan surat keterangan tanah yang menjeratnya. Dedi diketahui merupakan kerabat ARH. &rdquo;Semua ini dalam koridor koordinasi terkait dengan persoalan hukum. Pada prinsipnya, kepolisian profesional dalam menegakkan hukum berdasar aturan yang berlaku,&rdquo; tegasnya pada Sabtu malam lalu. Hal senada disampaikan Kapendam I/Bukit Barisan Kolonel Inf Rico Siagian bahwa Dedi bertindak sebagai penasihat hukum ARH. &rdquo;Intinya, Mayor Dedi ingin menanyakan surat penangguhan yang mereka buat sudah sampai mana,&rdquo; kata Rico di Mako Polrestabes Medan Sabtu malam lalu. Setelah dijelaskan, lanjut Rico, mereka memahami bahwa surat itu baru diterima hari itu (Sabtu). &rdquo;Sekitar pukul 14.00,&rdquo; sambungnya di Mapolrestabes Medan. Rico juga menyesali sikap Dedi yang membawa anggota TNI saat mendatangi Kasatreskrim. &rdquo;Kodam I/Bukit Barisan dan Polda Sumut solid dan berkomitmen terhadap setiap persoalan hukum serta memercayakan semua prosesnya kepada kepolisian, khususnya kepada Polrestabes Medan,&rdquo; ujarnya. Rico menjelaskan, penangguhan penahanan terhadap ARH kini telah ditindaklanjuti. ARH dilepaskan dari sel tahanan Polrestabes Medan. Dia berkilah, tidak ada pengerahan personel. Hanya, Dedi ingin penahanan ARH ditangguhkan dan akhirnya diwujudkan Polrestabes Medan. &rdquo;Makanya, setelah surat hard copy-nya kami terima dan pertimbangan polres bisa ditangguhkan, ya selesai,&rdquo; tuturnya. Menurut Irvan, penangguhan penahanan merupakan hak penyidik Polri sebagaimana Pasal 31 ayat 1 KUHAP. Jadi, lanjutnya, tindakan Dedi bersama puluhan anggota TNI yang mendatangi Mapolrestabes Medan adalah wujud ketidaktaatan hukum. LBH Medan meminta Pangdam dan Kapolda menindak tegas jika anggotanya melakukan kesalahan. Dia menyatakan, ditangguhkannya penahanan ARH akan menjadi preseden buruk. &rdquo;Ini akan melukai perasaan masyarakat. Kami minta supaya penangguhan tersebut dicabut sebagaimana amanat Pasal 31 ayat 1 KUHAP,&rdquo; tegasnya. Selain itu, kata Irvan, ada kejanggalan dalam penangguhan penahanan tersebut. &rdquo;Kenapa? Kalau sipil, bagaimana pengacaranya merupakan anggota TNI. Ini gak masuk di akal dan ini terlihat dengan datangnya puluhan personel itu,&rdquo; katanya. (dwi/man/ila/c14/ttg)

LBH Medan menyayangkan tindakan puluhan anggota TNI yang menggeruduk Mapolrestabes Medan dan meminta paksa penangguhan penahanan  tersangka.

LBH Minta Pangdam Tindak Para Oknum TNI Penggeruduk Mapolrestabes Medan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Mahfud-MD_MIFTAHULHAYAT-7.jpg" alt="Menko Polhukam Mahfud MD (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Mahfud MD (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti aksi teror yang terjadi di Mapolrestabes Medan pada Rabu (13/11). Mahfud meyakini, jajaran aparat kepolisian akan membongkar jaringan teroris tersebut.  "Pastilah, itu tidak perlu ditanyakan begitu ada bom ditangkap satu dicari jaringannya. Mencari jaringannya, ini pelakunya si A, temannya siapa, organisasinya apa. Seperti yang menusuk Pak Wiranto, makanya yang menusuk Pak Wiranto itu akhirnya 51 orang," kata Mahfud ditemui JawaPos.com di kantornya, Rabu (13/11) malam.  "Kita tahu pelakunya kan satu Abu Rara, begitu dia tertangkap (Abu Rara) ketemu jaringannya, ambil semua. Sama ini polanya nanti begitu, ya diambil jaringannya itu keharusan ya," sambungnya.  Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini pun tidak mengherankan, jika Polri bersama jajarannya akan segera menangkap jaringan teror yang terjadi di Medan. "Sehingga tidak usah ditanyakan, apa mau dibongkar, memang tugasnya dibongkar," ucap Mahfud.  Mahfud menyatakan, jika belum ada peristiwa teror sulit untuk menangkap terduga teroris. Karena, tidak bisa sembarangan menangkap terduga teroris, sehingga gerak-geriknya hanya bisa diawasi. "Enggak boleh sembarang menangkap orang, kalau enggak ada peristiwa diawasi saja. Kalau sudah ada peristiwa itu baru. Nah ini, enggak ada orang bilang melanggar HAM kalau orang ngebom. Malah disuarain usut sampai ketemu," jelas Mahfud.  Sebelumnya, Polri berhasil melakukan identifikasi pelaku bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara pada Rabu (13/11). Hasil penelusuran tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System, pelaku berinisial RMN yang berstatus mahasiswa. Dugaan sementara di lapangan, pelaku melakukan aktivitasnya seorang diri (lone wolf).  "Dugaan sementara pelaku adalah lone wolf. Pengembangan nanti akan sangat ditentukan oleh tim di lapangan. Hasil olah TKP masih didalami Labfor dan Densus 88," kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (13/11)  Selain itu, Polri juga menemukan beberapa barang bukti yang digunakan sebagai bahan peledak. Sejumlah barang bukti akan ditelusuri untuk mencari motif pelaku melakukan bom bunuh diri.  "Ada sejumlah paku cukup banyak dalam berbagai ukuran. Kemudian ada irisan kabel, nanti akan didalami. Ada potongan kabel juga cukup besar kemudian ada tombol switch on-off," ujar Dedi.  Terkait potongan tubuh dari pelaku, kata Dedi, masih akan terus didalami untuk memperkuat identifikasi pelaku. Polisi pun akan turut memeriksa kedua orang tua pelaku. "Pengungkapan sidik jari nanti dikuatkan lagi dengan tes DNA. Akan disandingkan dengan kedua orang tua pelaku," pungkas Dedi.

Mahfud MD: Jaringan Teror Bom Medan Pasti Dibongkar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/pelaku-teror-bom-sumeks.jpeg" alt="Terduga pelaku bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan terekam kamera CCTV. (Muhammad Idris/ Sumatera Ekspres/Jawa Pos Group)" width="100%">
<figcaption>Terduga pelaku bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan terekam kamera CCTV. (Muhammad Idris/ Sumatera Ekspres/Jawa Pos Group)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaku bom bunuh diri di Markas Polrestabes Medan diduga seorang pria berjaket ojek online (Ojol) dengan membawa tas ransel. Terduga pelaku itu terekam kamera CCTV saat memasuki halaman gedung kantor polisi tersebut, Rabu (13/11/2019) pagi.  Seperti dilaporkan Wartawan Sumatera Ekspres (Jawa Pos Group), Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja membenarkan pelaku berjumlah satu orang dengan menggunakan jaket ojol saat hendak masuk ke Mapolrestabes Medan. "Benar pelaku satu orang (menggunakan jaket ojol)," ujar Tatan kepada wartawan.  Menurut dia, semula terduga pelaku seorang diri menggunakan jaket dan membawa tas ransel. Pria tersebut kemudian ditegur oleh anggota dan disuruh untuk melepaskan jaket ojol tersebut.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Bom-bunuh-diri-medan.jpg" alt="Polrestabes Medan menjadi sasaran bom bunuh diri, Rabu (13/11). Pelaku meledakkan diri sekitar pukul 08.45 di dekat kantin. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Polrestabes Medan menjadi sasaran bom bunuh diri, Rabu (13/11). Pelaku meledakkan diri sekitar pukul 08.45 di dekat kantin. (Istimewa)</figcaption>
</figure> Polrestabes Medan menjadi sasaran bom bunuh diri, Rabu (13/11). Pelaku meledakkan diri sekitar pukul 08.45 di dekat kantin. (Istimewa)  "Yang bersangkutan berdiri seorang diri dengan menggunakan jaket dan ransel. Lalu, ditegur oleh anggota. Dijawab pelaku, katanya mau buat SKCK," terangnya.  Petugas lalu meminta pelaku untuk membuka jaket dan memeriksa tasnya. "Dibuka jaketnya dan diperiksa tas tidak ada apa-apa, hanya buku. Dilakukan penggeledahan, juga tidak ada ditemukan (barang mencurigakan),” jelas Tatan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/infografis-bom-bunuh-diri-di-polrestabes-Medan-1-457x1024.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Pria tersebut kemudian masuk ke halaman Mapolrestabes Medan, berbaur dengan masyarakat lainnya yang hendak membuat SKCK. Namun, tak berapa lama terjadi ledakan satu dan sangat kuat. "Selang lima menit, terdengar suara ledakan di halaman parkir di dekat mobil-mobil dinas,” tukasnya.

Pelaku Bom Bunuh Diri di Mapolrestabes Medan Diduga Pria Berjaket Ojol