<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/31/IMG-20240730-WA0005-4097949267.jpg" alt="Komjen Pol (Purn) Syafruddin Kambo menggelar pertemuan dengan kelompok pembebasan Palestina, Fatah, yang diwakili oleh Syeikh Thaher. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Komjen Pol (Purn) Syafruddin Kambo menggelar pertemuan dengan kelompok pembebasan Palestina, Fatah, yang diwakili oleh Syeikh Thaher. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua ASFA Foundation Komjen Pol (Purn) Syafruddin Kambo menggelar pertemuan dengan kelompok pembebasan Palestina, Fatah, yang diwakili oleh Syeikh Thaher. Mantan Wakapolri ini menegaskan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. "Keprihatinan kita kepada negara Palestina yang diserang, terjadi peperangan, baik di Jalur Gaza maupun sebagian di Tepi Barat," ujar Syafruddin di Kantor ASFA Foundation, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (30/7). Syafruddin mendukung penuh persatuan kelompok di Palestina demi mewujudkan kemerdekaan. Palestina diyakini bisa menjadi negara yang aman dan diakui oleh bangsa-bangsa di dunia. Ia menjelaskan, bentuk nyata dukungan dari ASFA Foundation memberikan bantuan ke para pengungsi di Palestina. "Kami ASFA foundation sudah punya kerja sama dengan memberikan kontribusi walaupun nilai kecil. Baik itu melalui Jalur Gaza maupun melalui pengungsi Palestina yang berada di jalur Yordania," imbuhnya. Sementara itu, Syeikh Thaher mengucapkan terima kasih atas dukungan dari mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia itu. "Sahabat kami Syafruddin mengajak rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia, pimpinan Indonesia terus mendukung simpati kepada Palestina, dan khususnya yang terakhir adalah perang genosida terhadap saudara-saudari kita di Gaza," ujar Thaher. Tidak lupa, ia juga menyampaikan terima kasih atas kepedulian masyarakat Indonesia kepada Palestina. Sebagai Perwakilan Fatah, pihaknya berharap hubungan kedua negara itu tetap solid. "Kami sangat-sangat berterima kasih atas kebaikan rakyat Indonesia atas simpati dan dukungannya untuk Palestina. Semoga Tuhan memberkati solidaritas dan simpati antara Indonesia dan Palestina," jelasnya. Selain itu, Thaher pun mengecam tindakan genosida yang dilakukan oleh Zionis Israel kepada rakyat Palestina serta berbuat kejahatan di Masjid Al-Aqsa. "Orang Israel, mereka tidak membuat perbedaan antara gereja, masjid, sekolah, dan universitas, yang menyebabkan genosida," ungkapnya.

Mantan Wakapolri Syafruddin mendukung penuh persatuan kelompok di Palestina demi mewujudkan kemerdekaan.

Mantan Wakapolri Syafruddin Tegaskan Dukungan untuk Kemerdekaan Palestina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/djoko-tjandra-prasetijo.jpg" alt="Djoko Tjandra-Brigjen Prasetijo Utomo (Dok. Jawa Pos/Sumut Pos)" width="100%">
<figcaption>Djoko Tjandra-Brigjen Prasetijo Utomo (Dok. Jawa Pos/Sumut Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aparat penegak hukum seakan kecolongan oleh buronan kelas kakap Djoko Tjandra yang dengan mudahnya mondar mandir masuk ke Indonesia. Padahal dia statusnya adalah seorang buronan. Hal ini lantaran ada 'karpet merah' dari oknum Jenderal Polri untuk Djoko Tjandra.  Menanggapi hal tersebut, mantan Wakapolri Adang Darajadtun mengeluhkan kasus ini bisa terjadi. Apalagi masuknya Djoko Tjandra ke Indonesia dengan bantuan dari oknum jenderal Polri.  "Kalau untuk saya bahwa sangat memalukan bahwa telah terjadi kasus yang menyangkut anggota Polri yang sekarang sudah ditindak oleh Kapolri," ujar Adang dalam diskusi secara virtual di Jakarta, Sabtu (18/7).  Adang berharap kasus yang melibatkan jenderal Polri untuk masuknya Djoko Tjandra ke Indonesia adalah orang perorangan saja. Bukan terorganisir.  Menurutnya, kasus tersebut terorganisir dan sangat mencoreng instutusi Korps Bhayangkara. "Saya takut kalau ini bagian dari kegiatan yang paling terorganisir ini yang paling saya takuti. Kalau ini sudah terjadi dalam kasus seperti ini," katanya.  Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap bahwa Polri transparan dalam mengusut kasus yang berkaitan dengan Djoko Tjandra ini. Sehingga masyarakat bisa mengetahuinya kenapa aparat penegak hukum bisa sampai kebobolan. ‎"Karena kalau itu sudah terjadi ya saya bilang itu sadis penegakan hukum," tambahnya.  ‎"Masyarakat kita sudah kritis,masyarakat kita sudah bisa berbicara. Jadi kalau kepolisian masih juga menutup diri terhadap keterbukaan maka akan terpuruk di ujungnya nanti," ungkapnya.  Adang berujar, suatu bangsa bisa berjalan dengan baik dilihat dari penyelenggara ‎negaranya. Jika masih ada banyak oknum yang berbuat seenaknya. Maka sudah pasti akan menimbulkan citra negatif. "Kalau penyelenggara negara moralnya seperti ini. Kelakuannya seperti ini maka akan terjadi hal-hal yang negatif," pungkasnya.  Diketahui, ‎tersangka kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra saat ini telah memiliki e-KTP. Adapun informasi e-KTP tersebut dibuat pada 8 Juni lalu di kantor dengan dibantu oleh Lurah Grogol Selatan Asep Subhan. Asep Subhan juga sudah dicopot dari jabatannya sebagai lurah.  Dari kasus tersebut, sudah ada tiga jenderal di kepolisian yang dicopot oleh Kapolri Jenderal Idham Azis. Itu karena melanggar etik.  Pertama kali Kapolri Idham Azis mencopot Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Pol Brigadir Jenderal Pasetijo Utomo Dari Jabatanya karena terbukti menandatangani surat jalan untuk Djoko melintas dari Jakarta ke Pontianak Juni lalu.  Kemudian, dia pun membantu Djoko Tjandra untuk membuat surat keterangan bebas Covid-19 sehingga berpergian. Diketahui, dia membantu dengan medampingi dan memanggil dokter dari Pusdokkes Polri untuk memeriksa orang yang mengaku sebagai Djoko Tjandra.  Kapolri juga mencopot dua perwira tinggi lain di Korps Bhayangkara karena terlibat dalam sengkarut penghapusan red notice atas nama buronan itu dari data Interpol sejak 2014 lalu. Mereka adalah Kepala Divisi Hubungan Internasional Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte, dan Sekretaris NCB Interpol Indonesia‎ Brigatir Jenderal Nugroho Slamet Wibowo.  Adapun, Djoko Tjandra merupakan terdakwa kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali senilai Rp 904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung. Pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000, Kejaksaan pernah menahan Djoko. Namun hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan ia bebas dari tuntutan karena perbuatan itu bukan perbuatan pidana melainkan perdata.  Pada Oktober 2008, Kejaksaan mengajukan peninjauan kembali atau PK terhadap kasus ini ke Mahkamah Agung (MA). Pada 11 Juni 2009, MA menerima PK yang diajukan jaksa. Majelis hakim memvonis Joko 2 tahun penjara dan harus membayar Rp 15 juta. Uang milik Djoko di Bank Bali sebesar Rp 546,166 miliar dirampas untuk negara. Imigrasi juga mencekal Djoko.  Djoko Tjandra kabur dari Indonesia ke Port Moresby, Papua Nugini pada 10 Juni 2009, sehari sebelum MA mengeluarkan putusan perkaranya. Kejaksaan menetapkan Joko sebagai buronan. Belakangan, Djoko diketahui kembali masuk ke Indonesia untuk mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

3 Jenderal Ikut Bantu Djoko Tjandra, Mantan Wakapolri: Ini Memalukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/01/mantan-wakapolri-lantik-pengurus-hdci-jateng-harapannya_m_104199.jpeg" alt="Pelantikan Pengurus HDCI Jateng." width="100%">
<figcaption>Pelantikan Pengurus HDCI Jateng.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) merupakan salah satu organisasi klub sepeda motor gede terbesar di Indonesia. Anggotanya kebanyakan para kaum berada yang tersebar di sejumlah wilayah. Hari ini, berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Ketum HDCI Komjen (purn) Nanan Soekarna melantik sejumlah pengurus di wilayah Jawa Tengah. Di antaranya pengurus daerah (pengda) HDCI Jateng, lalu ada empat pengurus cabang (pengcab) yakni Surakarta, Boyolali, Pekalongan, dan Karesidenan Pati. "Kita ingin mengaplikasikan perubahan dari klub yang awalnya hobi menjadi sebuah organisasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung program-progam pemerintah dengan mengutamakan soliditas serta integritas dengan azas kebersamaan, kekeluargaan dan persaudaraan," kata Nanan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/1). Dia yang juga mantan Wakapolri ini berpesan kepada para pengurus yang baru dilantik untuk bia membawa nama besar bikers Indonesia agar mendunia melalui kegiatan yang besar.&nbsp; Di pelantikan itu juga hadir Kapolda Jateng, Irjen Condro Kirono. Dia berharap, para anggota HDCI untuk mengedepankan keselamatan berlalu lintas. "Saya harap juga untuk meningkatkan keahlian pengendara dalam mengendalikan kendaraannya, serta bersama- sama selalu tetap menjadi pelopor keselamatan berlalulintas," ucap mantan Kakorlantas Polri ini. (elf/JPG)

Mantan Wakapolri Lantik Pengurus HDCI Jateng, Harapannya...

mantan wakapolri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mantan wakapolri

Berita Terkini

Mantan Wakapolri Syafruddin Tegaskan Dukungan untuk Kemerdekaan Palestina

3 Jenderal Ikut Bantu Djoko Tjandra, Mantan Wakapolri: Ini Memalukan

Mantan Wakapolri Lantik Pengurus HDCI Jateng, Harapannya...

Download Aplikasi JawaPos.com