<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/22/JKT-1-SIDANG-PLEDOI-HASBI-HASAN-FED-5JPG-1085007886.jpg" alt="Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan menyampaikan pleidoi atau nota pembelaan dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana uang (TPPU) di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan menyampaikan pleidoi atau nota pembelaan dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana uang (TPPU) di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Sekretaris nonaktif Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan divonis enam tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hasbi Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap penanganan perkara kasasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana yang bergulir di MA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasbi Hasan dengan pidana penjara selama enam tahun, dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider pidana kurungan selama enam bulan," kata Ketua Majelis Hakim Toni Irfan membacakan amar putusan di PN Jakarta Pusat, Rabu (3/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasbi Hasan juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 3.880.844.000.400 yang dibayarkan selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Apabila tidak dibayarkan maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014511930/babak-belur-dan-sempat-kritis-eti-korban-kdrt-asal-sukabumi-kini-sadarkan-diri-dan-mulai-membaik-keadaannya">Babak Belur dan Sempat Kritis, Eti Korban KDRT Asal Sukabumi Kini Sadarkan diri dan Mulai Membaik Keadaannya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam hal terdakwa saat itu terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 3 tahun,&rdquo; ucap Hakim Toni.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam pertimbangannya, Hasbi Hasan terbukti menerima jatah Rp 3,2 miliar untuk mengkondisikan perkara kasasi KSP Intidana. Suap itu diberikan oleh Debitur KSP Intidana Heryanto Tanaka.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Suap dimaksud agar Hasbi bersama Dadan Tri Yudianto mengupayakan pengurusan perkara kasasi Nomor: 326K/Pid/2022 atas nama Budiman Gandi Suparman dapat dikabulkan oleh hakim agung yang memeriksa dan mengadili perkara serta agar perkara kepailitan KSP Intidana yang berproses di MA dapat diputus sesuai keinginan Heryanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/wisata-kuliner/014509430/enak-pol-resep-dimsum-goreng-yang-mudah-dibuat-dan-cocok-dijadikan-menu-takjil-buka-puasa">Enak Pol! Resep Dimsum Goreng yang Mudah Dibuat dan Cocok Dijadikan Menu Takjil Buka Puasa</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasbi Hasan terbukti Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 UU Tipikor jo 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu alternatif pertama. Kemudian, Pasal 12 B jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan kumulatif kedua.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, vonis hukum ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Dalam hal ini, Jaksa KPK sebelumnya menuntut Hasbi Hasan dengan pidana 13 tahun dan 8 bulan penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain pidana badan, Hasbi Hasan juga dituntut membayar pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan. Hasbi Hasan juga dituntut membayar uang pengganti senilai Rp 3,88 miliar subsider tiga tahun kurungan.&nbsp;</div>

Hasbi Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap penanganan perkara kasasi KSP Intidana yang bergulir di MA.

Terbukti Terima Suap Pengurusan Perkara, Sekretaris MA Hasbi Hasan Divonis 6 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Nurhadi-Ali-2.jpg" alt="Eks Sekretaris MA Nurhadi saat digelandang ke gedung KPK, Selasa (2/6). (Muhamad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Eks Sekretaris MA Nurhadi saat digelandang ke gedung KPK, Selasa (2/6). (Muhamad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung mengajukan upaya hukum banding setelah mendengar mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, hanya divonis enam tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan penjara.  "Atas putusan yang dibacakan majelis hakim kami menyatakan banding," kata Jaksa Wawan Yunarwanto di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (10/3).  Wawan menyampaikan, alasannya mengajukan upaya hukum banding karena tidak seluruhnya dakwaan hingga tuntutan jaksa terbukti sebagaimana amar putusan hakim. Jaksa menyesalkan, hakim hanya menilai Nurhadi terbukti menerima suap sebesar Rp 35.726.955.000 dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/10/03/2021/eks-sekretaris-ma-nurhadi-dan-menantunya-hanya-divonis-6-tahun-penjara/">Eks Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya Divonis 6 Tahun Penjara</a>  Padahal sebagaimana dakwaan dan surat tuntutan, Nurhadi dan Rezky diyakinu menerima suap sebesar Rp 45.726.955.000. Uang suap tersebut diberikan agar memuluskan pengurusan perkara antara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer.  Selain itu, Nurhadi dan Rezky dinilai majelis hakim hanya terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp 13.787.000.000. Penerimaan gratifikasi itu lebih rendah dari dakwaan dan juga tuntutan Jaksa. Karena Jaksa meyakini, Nurhadi dan Rezky terbukti menerima gratifikasi senilai Rp 37.287.000.000 dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali (PK).  "Jadi itu yang jadi salah satu pertimbangan kita banding," tegas Jaksa Wawan.  Jaksa Wawan juga menyesalkan majelis gakim tidak menjatuhkan hukuman uang pengganti kepada Nurhadi dan Rezky. Padahal dalam tuntutan, kedua terdakwa dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 83.013.955.000.  "Namun, dalam putusan tadi, hakim tidak mengabulkan uang pengganti," sesal Jaksa Wawan.  Jaksa Wawan juga menyebut, hukuman yang dijatuhkan hakim jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa. Padahal oleh Jaksa, Nurhadi dituntut hukuman 12 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan. Sementara Rezky Herbiyono, dituntut 11 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.  "Itu juga jadi pertimbangan kami, karena penjatuhan pidana kurang dari 2/3 dari tuntutan yang kami ajukan," tegas Jaksa Wawan.  Meski lebih rendah dari tuntutan Jaksa, Nurhadi dan Rezky Herbiyoni terbukti menerima suap dan melanggar Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.  Keduanya juga terbukti menerima gratifikasi melanggar Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/7qZbHbjbnu8

Nurhadi Hanya Divonis 6 Tahun Penjara, Jaksa KPK Ajukan Banding

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Nurhadi-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta kembali menggelar sidang kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) yang menyeret mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono. Jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan seorang saksi dalam sidang tersebut.  Mantan karyawan Rezky Herbiyono, Calvin Pratama pada perusahaan PT Herbiyono Energi Industri mengakui, adanya aliran uang miliaran rupiah yang masuk ke rekeningnya. Uang miliaran rupiah itu diduga berasal dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT), Hiendra Soenjoto untuk Rezky Herbiyono.  "Iya ada empat kali masuk rekening, yang banyak ternyata tarik setor tunai," kata Calvin saat bersaksi untuk terhadap Nurhadi dan Rezky Herbiyono di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (4/11).  Hakim lantas membeberkan rincian aliran uang dari Hiendra untuk Rezky yang masuk melalui rekening Calvin. Terdapat empat kali aliran uang yang masuk ke rekening Calvin dari Hiendra. Pada 16 Oktober 2015 sebesar Rp 1,5 miliar; pada 28 Desember 2015 sebesar Rp 2,5 miliar; pada 29 Desember 2015 sebesar Rp 1,8 miliar; dan pada 22 Januari 2016 sebesar Rp 5 miliar.  Majelis hakim lantas mengonfirmasi dugaan aliran uang dari Hiendra ke Calvin. Kemudian Calvin mengakui adanya empat kali uang masuk dari Hiendra untuk Rezky Herbiyono. "Betul yang mulia," cetus Calvin.  Seluruh uang dari Hiendra kemudian ditarik tunai oleh Calvin atas perintah Rezky. Dia pun mengungkapkan, Rezky memerintahkan agar uang tersebut disetorkan langsung secara tunai ke rekening.  "Oh iya, waktu itu saya tanya kenapa. Kata dia kamu jangan transfer, kamu harus tarik, setor tunai," pungkas Calvin.  Dalam perkara ini, Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono didakwa menerima gratifikasi sejumlah Rp 37.287.000.000 dari sejumlah pihak yang berperkara di lingkungan pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali.  Selain itu, Nurhadi dan menantunya juga turut didakwa menerima suap Rp 45.726.955.00 dari Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto. Uang suap tersebut diberikan agar memuluskan pengurusan perkara antara PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo kontainer.  Atas perbuatannya, Nurhadi dan Rezky didakwa melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=2Td_lu0UmtM

Saksi Akui Mantu Nurhadi Terima Miliaran Rupiah dari Hiendra Soenjoto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/IMG-20200813-WA0060.jpg" alt="Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita lahan kebun kelapa sawit di Padang Lawas, Sumatera Utara (Sumut) seluas 530,8 hektare, Kamis (13/8). Foto: Dokumen KPK" width="100%">
<figcaption>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita lahan kebun kelapa sawit di Padang Lawas, Sumatera Utara (Sumut) seluas 530,8 hektare, Kamis (13/8). Foto: Dokumen KPK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita lahan kebun kelapa sawit di Padang Lawas, Sumatera Utara (Sumut) seluas 530,8 hektare. Lahan kebun sawit ratusan hektare itu disita lantaran diduga berkaitan dengan kasus suap dan gratifikasi yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi.  "Penyidik KPK melakukan penyitaan aset yang diduga terkait dengan tersangka NHD berupa lahan kebun sawit kurang lebih sekitar 530,8 hektare dan dokumen pendukungnya yang terletak di beberapa kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Sumut," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (13/8).  Penyitaan tersebut, lanjut Ali, disaksikan oleh notaris/PPAT, perangkat desa setempat, pengelola sawit dan pihak yang menguasai dan mengetahui terkait aset tersebut. Kehadiran mereka untuk memastikan legalitas dan lokasi atas kebun sawit yang dimaksud.  Saat ini, di atas lahan sawit seluas 530,8 hektare telah dipasang tanda papan penyitaan oleh KPK. Karenanya, KPK mengingatkan agar siapapun dilarang memasuki areal lahan dengan tujuan mengambil dan memanfaatkan hasil sawit tersebut untuk kepentingan pribadi.  "Sekalipun saat ini dalam penyitaan penyidik KPK, operasional perkebunan yang melibatkan masyarakat setempat masih tetap berjalan normal seperti biasa," tegas Ali.  Dalam perkara ini, penyidik KPK juga pernah mengonfirmasi keterangan dari tiga saksi terkait kebun kelapa sawit milik Nurhadi, pada akhir Juli 2020 lalu. Berdasarkan data yang dimiliki ICW dan Lokataru, Nurhadi diduga memiliki kekayaan yang tidak wajar atau tak berbanding lurus dengan penghasilan resminya. Patut diduga harta kekayaan tersebut diperoleh dari hasil tindak kejahatan korupsi.  Beberapa aset yang diduga milik Nurhadi, diantaranya; tujuh aset tanah dan bangunan dengan nilai ratusan miliar rupiah; empat lahan usaha kelapa sawit; delapan badan hukum, baik dalam bentuk PT maupun UD; dua belas mobil mewah; dan dua belas jam tangan mewah.  KPK telah menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA. Ketiga tersangka itu yakni, mantan Sekretaris MA Nurhadi, serta menantunya Rezky Herbiono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto.  Sedikitnya ada tiga perkara yang bersumber dari kasus mantan Sekretaris MA ini. Pertama perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, kedua sengketa saham di PT MIT, dan ketiga gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.  Melalui menantunya, Rezky Herbiono yang juga tersangka dan telah ditangkap, Nurhadi menerima uang dengan total Rp 46 miliar dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto yang juga berstatus tersangka dan masih buron sejak Februari 2020. Namun hingga kini, Hiendra masih menjadi buronan KPK.  Nurhadi dan Rezky Herbiyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.  Sementara itu, Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=utPX8kQA2IQ  &nbsp;

Penampakan Lahan Sawit Milik Mantan Sekertaris MA yang Disita KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Nurhadi-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mendalami sosok berinisial BG dalam pelarian mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurrachman. Pasalnya, tersirat kabar berinisial BG saat Nurhadi mencoba mencari perlindungan.  "Ada dugaan Nurhadi pernah meminta perlindungan dengan orang yang berinisial BG. Pertama siapa orang ini dan bagaimana keterlibatan orang ini bisa diduga melindungi daripada Nurhadi," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam diskusi virtual bertema 'Akhir Pelarian Nurhadi: Apa yang Harus KPK Lakukan?', Jumat (5/6).  Kurnia memandang, KPK perlu mendalami siapa orang yang terlibat selama Nurhadi menjadi buronan. Menurutnya, KPK perlu menerapkan Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi. Karena mencoba menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice.  Kurnia pun membeberkan KPK sebelumnya telah menjerat dengan Pasal 21 terhadap orang-orang yang mencegah proses penyidikan KPK. Di antaranya, mantan pengacara Setya Novanto dan Lucas yang membantu pelarian Eddy Sindoro.  "Lucas terbukti secara sah dan meyakinkan, dia membantu Eddy Sindoro untuk melarikan diri ke Singapura dan meminta Eddy Sindoro untuk berganti kewarganegaraan. Itu pola yang terjadi di kasus-kasus lain, penting juga bagi KPK untuk melihat lebih untuk perkara Nurhadi," tegas Kurnia.  Oleh karena itu, Kurnia mengharapkan KPK tidak terlalu euforia terkait penangkapan Nurhadi beserta menantunya, Rezky Herbiyono. Karena KPK harus mendalami siapa sosok yang membantu dalam pelarian Nurhadi.  Selain itu, Kurnia mengharapkan KPK dapat menjerat Nurhadi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait aliran hasil korupsi dan gratifikasi yang telah diperbelanjakan.  "KPK bisa mengembangkan perkara ini tidak hanya pada dugaan suap dan gratifikasi, masuk di instrumen pencucian uang operasional dan bagaimana persoalan mereka mengkritik harta harta kekayaan yang saya rasa sudah banyak dipublikasikan media jumlahnya sangat fantastis itu," tegas Kurnia.  Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri memastikan pihaknya tengah mendalami siapa yang turut membantu dalam pelarian Nurhadi sejak ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) pada Februari 2020. Terlebih penerapan Pasal 21 terhadap orang yang turut membantu melindungi Nurhadi.  "Semua informasi kita kumpulkan dan kita telaah, tentu ini akan memerlukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Karena kita harus sajikan di pengadilan berdasarkan alat bukti yang cukup," tegas Firli.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=JwBHdc9wMWY  https://www.youtube.com/watch?v=USVHmjIeKnw  https://www.youtube.com/watch?v=6XoWjuIdtfs

KPK Diminta Dalami Sosok Diduga Berinisial BG dalam Pelarian Nurhadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Nurhadi-Ali-2.jpg" alt="Eks Sekretaris MA Nurhadi saat digelandang ke gedung KPK, Selasa (2/6). (Muhamad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Eks Sekretaris MA Nurhadi saat digelandang ke gedung KPK, Selasa (2/6). (Muhamad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus suap dan gratifikasi mantan Sekertaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Setelah memeriksa pegawai Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Hari Hutomo dan Rekan, KPK tengah menelusuri aset kelapa sawit.  Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri menyampaikan, penyidik KPK tengah menelusuri adanya dugaan rekayasa penilaian aset kelapa sawit di Padang Lawas Sumatera Utara milik Nurhadi. Rekayasa itu dilakukan dengan seolah dijual kepada Direktur PT. Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto yang juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama.  "Penyidik mengungkap melalui keterangan kedua saksi tersebut mengenai adanya dugaan rekayasa penilaian aset sawit di Padang Lawas Sumut milik tersangka NHD yang seolah-olah dijual sebagai pengembalian uang tersangka HS," kata Ali dalam keterangannya, Jumat (5/6).  KPK sendiri tengah menelusuri aset kekayaan milik mafia peradilan itu. Tak menuntup kemungkinan, KPK akan menjerat Nurhadi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal ini pun telah diungkapkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat konferensi pers penangkapan Nurhadi beserta menantunya Rezky Herbiyono pada Selasa (2/6).  "Sangat terbuka untuk dikembangkan ke TPPU. Kalau ternyata dugaan hasil tindak pidana korupsinya kemudian dilakukan proses penyamaran, penyembunyian atau apapun caranya yang dilakukan untuk menyamarkan asal-usul hartanya yang berasal dari tindak pidana korupsi kemudian diproses supaya tidak kelihatan, maka itu bagian dari tindak pidana pencucian uang yang akan kami terus dalami berdasarkan hasil tangkapan terhadap DPO tersebut," kata Wakil Ketua KPK, Nurup Ghufron di Gedung KPK, Selasa (2/6).  KPK telah menyegel sejumlah kendaraan mewah yang diduga milik Nurhadi saat menggeledah sebuah villa di kawasan Ciawi, Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. Penyegelan itu dilakukan karena diduga milik buronan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.  Sejumlah aset kekayaan yang disegel tersebut diantaranya beberapa motor gede, empat mobil mewah dan villa di Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Selain itu, KPK juga telah telah memblokir rekening milik Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono.  Dalam perkara ini, Nurhadi dan menantunya Rezky diduga menerima suap dan gratifikasi dengan total Rp 46 miliar terkait pengurusan perkara di MA tahun 2011-2016. Terkait kasus suap, Nurhadi dan menantunya diduga menerima uang dari dua pengurusan perkara perdata di MA.  Pertama, melibatkan PT Multicon Indrajaya Terminal melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero). Kemudian, terkait pengurusan perkara perdata sengketa saham di PT MIT dengan menerima Rp 33,1 miliar.  Adapun terkait gratifikasi, tersangka Nurhadi melalui menantunya Rezky dalam rentang Oktober 2014–Agustus 2016 diduga menerima sejumlah uang dengan total sekitar Rp 12,9 miliar. Hal itu terkait dengan penanganan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK di MA dan permohonan perwalian.  Kendati demikian, hingga kini seorang tersangka yakni, Direktur PT MIT Hiendra Soenjoto masih menjadi buronan KPK. Lembaga antirasuah mengultimatum agar Hiendra segera menyerahkan diri.  "Kepada tersangka HS dan seluruh tersangka KPK yang masih dalam status DPO saat ini, kami ingatkan untuk segera menyerahkan diri kepada KPK," tukas Ghufron.  KPK telah menahan Nurhadi dan Rezky di rumah tahanan (Rutan) Kavling C1, Gedung KPK lama setelah menjalani pemeriksaan intensif sejak pagi tadi. Keduanya bakal mendekam di jeruji besi selama 20 hari ke depan terhitung sejak hari ini.  Nurhadi dan Rezky Herbiyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsidair Pasal 5 ayat (2) lebih subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=JwBHdc9wMWY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=USVHmjIeKnw  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=6XoWjuIdtfs

KPK Telusuri Dugaan Rekayasa Aset Kelapa Sawit Milik Nurhadi di Sumut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69624_88839_MA-NURHADI-DIPERIKSA-KPK_Miftah_Jawa-Pos.jpg" alt="Mantan Sekjen MA Nurhadi Abdurrahman" width="100%">
<figcaption>Mantan Sekjen MA Nurhadi Abdurrahman</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim kuasa hukum mantan Sekertaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Maqdir Ismail menyesalkan pernyataan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane. Pasalnya, Neta menyebut keberadaan Nurhadi yang sempat salat duha di lima titik yang berbeda tidak dapat dibuktikan kebenarannya.  Menurutnya, jika Neta tidak bisa membuktikan foto Nurhadi sedang salat duha, maka patut dipertanyakan informasi tersesebut bisa dikategorikan sebagai berita bohong atau hoax. "Saya tidak tahu kebenaran informasi itu," kata Maqdir dikonfirmasi, Senin (4/5).  Maqdir menyebut, dirinya tidak mengetahui kebenaran informasi yang disampaikan Neta. Dia berdalih, sudah tidak berkomunikasi dengan Nurhadi sejak menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Yang pasti kami tidak bisa berhubungan dengan Pak Nurhadi sejak Akhir Januari," ujar Maqdir.  Maqdir menyebut, jika Neta mempunyai informasi tentang keberadaan kliennya, tak mempermasalahkan untuk melaporkannya ke KPK, bukan membeberkannya ke publik. Karena, lembaga antirasuah hingga kini masih mengejar buronan mafia kasus di MA itu. "Sebaiknya tidak disampaikan kepada publik, cukup sampaikan saja kepada KPK," sesal Maqdir.  Diketahui, Ketua Presidium IPW Neta S Pane menyebut mantan Sekertaris MA, Nuhardi sempat terlacak lima kali saat melakukan shalat duha. Namun buronan KPK itu berhasil meloloskan diri saat hendak dilakukan penangkapan.  Neta menyatakan, KPK dibantu Polri terus berupaya menangkap Nurhadi. Dia menyebut, Nurhadi selalu berpindah-pindah masjid saat melakukan shalat duha. "Setidaknya sudah ada lima masjid yang terus dipantau," kata Neta dalam keterangan tertulisnya, Minggu (3/5).  Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri tak henti-hentinya mengumbar janji untuk meringkus mantan Seketris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan mantan calon legislatif (Caleg) PDI Perjuangan, Harun Masiku. Sebab, kedunya hingga kini menjadi buronan dan belum juga berhasil ditangkap KPK. "Kita berkomitmen untuk menyelesaikan perkara korupsi termasuk para DPO yang terus kita cari," kata Firli dikonfirmasi, Minggu (3/5).  Polisi jenderal bintang tiga ini menyebut, setiap informasi yang diterima terkait keberadaan dua buronan tersebut langsung ditindaklanjuti. Namun, sudah hitungan bulan, kedua buronan itu belum juga berhasil diringkus. "Saya tegaskan semua info terkait dugaan keberadaan para DPO, kita lacak dan kejar," klaimnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=x73OgCyx3XU  https://www.youtube.com/watch?v=OkFJxvqBXlU  https://www.youtube.com/watch?v=ocX59aSNg6g

Nurhadi Disebut Terlacak di Lima Titik, Maqdir: Informasinya Hoax

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/tak-ada-masukan-publik-istri-nurhadi-jadi-staf-ahli-di-kemen-panrb_m_173941.jpeg" alt="Mantan Sekretaris MA Nurhadi. (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Sekretaris MA Nurhadi. (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal meringkus mantan Sekertaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Padahal pada Kamis (27/2) malam, tim penyidik telah melakukan penggeledahan di sebuah kantor, kawasan Senopati, Jakarta.  Lembaga antirasuah masih memburu Nurhadi beserta menantunya Rezky Herbiyono dan Direktur Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto. Ketiganya merupakan tersangka pengurusan kasus suap dan gratufikasi perkara di Mahkamah Agung (MA) yang masih menjadi buronan.  "Tadi malam Penyidik KPK melakukan kegiatan penggeledahan di sebuah kantor di bilangan Senopati di Jakarta Selatan. Adapun keberadaan para DPO tidak ditemukan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Jumat (28/2).  Kendati demikian, dari hasil penggeledahan itu penyidik KPK berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Penyidik mengamankan dokumen terkait pengurusan perkara yang ada hubungannya dengan kasus Nurhadi Cs. "Penyidik KPK menemukan dokumen terkait perkara," ucap Ali.  Juru bicara KPK berlatar belakang Jaksa ini memastikan, pihaknya bakal terus mencari keberadaan Nurhadi. Merupakan tanggung jawab KPK untuk meringkus Nurhadi dan dua tersangka lainnya. "Penyidik KPK akan tetap terus berusaha mencari dan menangkap para DPO," tegas Ali.  Dalam upaya pencarian tiga tersangka itu, lembaga antirasuah telah menggeledah sejumlah lokasi. Beberapa lokasi tersebut diantaranya di wilayah Surabaya dan Tulungagung, Jawa Timur. Namun, pencarian buronan mafia pengurusan kasus di MA itu belum membuahkan hasil.  KPK menerapkan tiga orang tersangka terkait pengurusan kasus di MA. Mereka adalah eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (NHD), menantunya Rezky Herbiyono (RHE) dan Hiendra Soenjoto (HS). Diduga telah terjadi adanya pengurusan perkara terkait dengan kasus perdata PT. MIT melawan PT. KBN (Persero) pada tahun 2010 silam.  Nurhadi yang ketika itu menjabat Sekretaris MA dan menantunya diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT. MIT dari tersangka Hiendra untuk mengurus perkara peninjauan kembali (PK) atas putusan Kasasi Nomor: 2570 K/Pdt/2012 antara PT MIT dan PT KBN (Persero).  Poses hukum dan pelaksanaan eksekusi lahan PT MIT di lokasi milik PT KBN (Persero) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar dapat ditangguhkan. Untuk membiayai pengurusan perkara tersebut tersangka Rezky menjaminkan delapan lembar cek dari PT. MIT dan tiga lembar cek milik Rezky untuk mendapatkan uang dengan nilai Rp 14 miliar.  Nurhadi dan Rezky lantas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KPK Lagi-lagi Gagal Tangkap Buronan Nurhadi Cs

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ali-fikri.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tegaskan penetapan tersangka terhadap mantan sekertaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono telah sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Sebab, kuasa hukum Nurhadi, Maqdir Ismail menyebut kliennya belum menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari KPK.  "Ya tentunya sesuai aturan-aturan hukum sesuai mekanisme hukum acara penyidik selalu hati-hati dan menjalankan seusai aturan-aturan hukum acaranya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (24/2).  Terkait ketidak hadiran tim biro hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kata Ali, pihaknya masih mempelajari gugatan kedua praperadilan Nurhadi Cs. Sebab, sebelumnya Nurhadi melakukan praperadilan dan kemudian ditolak hakim.  "Tadi dari biro hukum KPK tidak bisa hadir, karena harus mempersiapkan segala sesuatu administrasinya terkait kemudian bukti-bukti. Karena informasinya berdasarkan dari rekan-rekan biro hukum materinya itu sesungguhnya sama tetapi kemudian terkait ada satu hal SPDP tidak diterima tersangka," ucap Ali.  Untuk diketahui, PN Jakarta Selatan menunda sidang gugatan praperadilan Nurhadi Cs. Persidangan akan digelar kembali pada 9 Maret 2020. "Sidang cepat karena KPK nggak hadir. KPK kirim surat saja minta penundaan dua minggu dan penundaan dikabulkan," jelas tim kuasa hukum Nurhadi Cs, Hartanto dikonfirmasi.  Sebelumnya, tim kuasa hukum kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA), Maqdir Ismail menyatakan, kliennya Nurhadi dan Rezky Herbiyono belum menerima SPDP dari KPK. Dia mengklaim, kalau KPK salah mengirimkan alamat SPDP tersebut.  "Rezky Herbiyono sama sekali belum pernah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari KPK," kata Maqdir melalui keterangannya, Senin (24/2).  Maqdir mengklaim, kliennya baru mengetahui adanya penetapan tersangka terhadap Nurhadi setelah KPK memanggil seorang saksi pada 10 Desember 2019 serta konferensi pers.  "Itu berarti KPK tidak pernah menerbitkan SPDP kepada Rezky Herbiyono dan Nurhadi. Kalaupun KPK mengeluarkan SPDP untuk Rezky Herbiyono dan Nurhadi, itu berarti proses pemberitahuannya telah dilakukan dengan melanggar hukum acara yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 227 KUHAP," tukasnya.  Untuk diketahui, KPK menerapkan tiga orang tersangka terkait pengurusan kasus di MA. Mereka adalah eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (NHD), menantunya Rezky Herbiyono (RHE) dan Hiendra Soenjoto (HS). Diduga telah terjadi adanya pengurusan perkara terkait dengan kasus perdata PT. MIT melawan PT. KBN (Persero) pada tahun 2010 silam.  Nurhadi yang ketika itu menjabat Sekretaris MA dan menantunya diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT. MIT dari tersangka Hiendra untuk mengurus perkara peninjauan kembali (PK) atas putusan Kasasi Nomor: 2570 K/Pdt/2012 antara PT MIT dan PT KBN (Persero).  Poses hukum dan pelaksanaan eksekusi lahan PT MIT di lokasi milik PT KBN (Persero) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar dapat ditangguhkan. Untuk membiayai pengurusan perkara tersebut tersangka Rezky menjaminkan delapan lembar cek dari PT. MIT dan tiga lembar cek milik Rezky untuk mendapatkan uang dengan nilai Rp 14 miliar.  Nurhadi dan Rezky lantas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KPK Tegaskan Penetapan Tersangka Nurhadi Cs Sesuai Mekanisme Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/tak-ada-masukan-publik-istri-nurhadi-jadi-staf-ahli-di-kemen-panrb_m_173941.jpeg" alt="Mantan Sekretaris MA Nurhadi. (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Sekretaris MA Nurhadi. (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau kepada pengacara Maqdir Ismail untuk segera menyerahkan tersangka pengurusan kasus di Mahkamah Agung (MA), Nurhadi. Sebab saat ini, KPK telah memasukan nama Nurhadi ke dalam daftar pencarian orang (DPO).  Imbauan ini dikeluarkan karena Maqdir menyebut kliennya masih berada di Jakarta. Penetapan DPO terhadap Nurhadi dan dua tersangka lainnya yakni, Rezky Herbiyono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal, Hiendra Soejanto lantaran tidak kooperatif mendatangi Gedung KPK.  "Silakan Pak Maqdir datang ke KPK dan laporkan serta infokan kepada kami (KPK) di mana posisi tersangka yang disampaikan katanya ada di Jakarta," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (17/2) malam.  Juru bicara KPK berlatar belakang Jaksa ini pun mempertanyakan kapasitas Maqdir yang mengungkapkan, Nurhadi masih berada di Jakarta. Menurutnya, Maqdir Ismail diketahui hanya kuasa hukum Nurhadi saat menjalani praperadilan.  "Kami tidak mengetahui posisi dari Pak Maqdir sebagai kuasa hukum dari para tersangka kah? Memang yang kami tahu hanyalah sebagai kuasa hukum dari praperadilan," ungkap dia.  Oleh karena itu, Ali menyebut jika terdapat yang menyembunyikan Nurhadi beserta dua orang lainnya sama saja menghalang-halangi upaya penyidikan KPK. Bisa dijerat pasal obstruction of justice sesuai Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).  "Sekali lagi kami ingatkan ke semua pihak, sembunyikan orang-orang yang kami cari itu masuk DPO (daftar pencarian orang) dengan sengaja tentunya dilarang oleh ketentuan UU bahwa yang merintangi penyidikan itu diancam UU dengan Pasal 21 UU Tipikor," tegasnya.  KPK menerapkan tiga orang tersangka terkait pengurusan kasus di MA. Mereka adalah eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi (NHD), menantunya Rezky Herbiyono (RHE) dan Hiendra Soenjoto (HS). Diduga telah terjadi adanya pengurusan perkara terkait dengan kasus perdata PT. MIT melawan PT. KBN (Persero) pada tahun 2010 silam.  Nurhadi yang ketika itu menjabat Sekretaris MA dan menantunya diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT. MIT dari tersangka Hiendra untuk mengurus perkara peninjauan kembali (PK) atas putusan Kasasi Nomor: 2570 K/Pdt/2012 antara PT MIT dan PT KBN (Persero).  Poses hukum dan pelaksanaan eksekusi lahan PT MIT di lokasi milik PT KBN (Persero) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar dapat ditangguhkan. Untuk membiayai pengurusan perkara tersebut tersangka Rezky menjaminkan delapan lembar cek dari PT. MIT dan tiga lembar cek milik Rezky untuk mendapatkan uang dengan nilai Rp 14 miliar.  Nurhadi dan Rezky lantas disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 5 ayat (2) subsider Pasal 11 dan/atau Pasal 12B Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara Hiendra disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b subsider Pasal 13 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Maqdir Ismail Diimbau Boyong Nurhadi Cs ke KPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mantan sekretaris ma

Berita Terkini