<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/22/Resize_20240222_180551_1988-2132311251.jpg" alt="Mantan Rektor Universitas Udayana Prof. I Nyoman Gde Antara." width="100%">
<figcaption>Mantan Rektor Universitas Udayana Prof. I Nyoman Gde Antara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mantan Rektor Universitas Udayana I Nyoman Gde Antara akhirnya divonis bebas dalam kasus dugaan korupsi sumbangan pengembangan institusi oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Denpasar, Bali, kemarin (22/2). Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Agus Akhyudi, Antara dinilai tak bersalah atas segala tuntutan yang disampaikan jaksa penuntut umum (JPU). &rdquo;Memerintahkan terdakwa Prof Dr Ir I Nyoman Gde Antara untuk dibebaskan tahanan. Memberikan kembali hak terdakwa Prof Dr Ir I Nyoman Gde Antara dalam kemampuan, kedudukan, nama baik, dan harkat serta martabatnya,&rdquo; ucap Ketua Majelis Hakim Agus Akhyudi saat membacakan putusan seperti dilansir Jawa Pos Radar Bali. Putusan tersebut sontak membuat seisi ruangan persidangan bersorak dan bertepuk tangan, yang diketahui sebagian besar audiens merupakan kolega, pegawai Universitas Udayana, dan sanak keluarga terdakwa Antara. Terdakwa pun tampak menundukkan kepala ke hadapan para majelis hakim ketika menerima putusan yang amat dia nanti tersebut. Setelah membacakan putusan, tim JPU langsung mengajukan kasasi. Kasasi itu diperkirakan paling lama 14 hari ke depan akan diajukan ke Mahkamah Agung. Sedangkan pihak penasihat hukum terdakwa mengucapkan sangat menerima putusan dengan senang hati. Pada sidang tuntutan sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Prof Antara pidana penjara hingga 6 tahun. &rdquo;Menjatuhkan pidana terhadap Prof Dr Ir I Nyoman Gde Antara MEng IPU atas kesalahannya dengan pidana penjara selama 6 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,&rdquo; kata tim JPU dalam sidang tuntutan Selasa (23/1) lalu. (ney/c6/ttg)

Mantan Rektor Universitas Udayana I Nyoman Gde Antara akhirnya divonis bebas dalam kasus dugaan korupsi sumbangan pengembangan institusi.

Mantan Rektor Udayana Divonis Bebas dalam Kasus Sumbangan Pengembangan Institusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/01/10_mantan-2835641928.jpg" alt="BANTAH DAKWAAN: I Nyoman Gde Antara di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (1/11)." width="100%">
<figcaption>BANTAH DAKWAAN: I Nyoman Gde Antara di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (1/11).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Banyaknya mahasiswa "titipan&rdquo; dari sejumlah pihak diungkap mantan Rektor Universitas Udayana (Unud) Prof DR Ir I Nyoman Gde Antara MEng saat membacakan nota eksepsi kemarin (31/10). Titipan tersebut di antaranya dari para kolega yang memaksa agar saudara atau anaknya diluluskan menjadi mahasiswa di kampus di Bali tersebut. &rsquo;&rsquo;Ada oknum calon mahasiswa, di mana akibat penekanan dari oknum aparat hukum paling tinggi di Bali, akhirnya dibantu untuk diluluskan. Tapi, begitu lolos diterima sebagai mahasiswa, masih ngeyel meminta agar uang SPI (sumbangan pengembangan institusi) digratiskan,&rdquo; katanya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar. Antara didakwa menyalahgunakan dana SPI penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri Unud. Seperti dilaporkan Jawa Pos Radar Bali, dia membacakan nota keberatan di hadapan majelis hakim yang diketuai oleh Agus Akhyudi. Antara membela diri bahwa pemungutan dana SPI memiliki dasar hukum jelas yang tercantum dalam Peraturan Menteri Ristek Dikti (Permenristekdikti) No 39 Tahun 2017. Juga, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) No 25 Tahun 2020, khususnya Pasal 10 ayat 1 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sumbangan tersebut, lanjut Antara dalam eksepsinya, sangat diperlukan PTN (perguruan tinggi negeri). Pemerintah hanya mampu membiayai 28 persen dari dana yang diperlukan PTN. Dia mengatakan bahwa pemungutan dana SPI dimulai dari kebijakan rektor yang menjabat pada periode 2017&ndash;2021, yakni Prof Dr AA Raka Sudewi yang sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran pada 2017&ndash;2021. &rsquo;&rsquo;Saya sebagai wakil rektor bidang akademik sama sekali tidak ikut serta dalam penyusunan SPI itu,&rdquo; ungkap Antara. (ney/c6/ttg)

Mantan Rektor Universitas Udayana (Unud) Prof DR Ir I Nyoman Gde Antara MEng mengungkap soal banyak mahasiswa titipan di PTN yang dipimpin.

Mantan Rektor Universitas Udayana Ungkap Mahasiswa "Titipan"

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/IMG20210821123038.jpg" alt="Hananto Widodo, putra bungsu Budi Darma, menunjukkan foto ayahnya di kediamannya. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Hananto Widodo, putra bungsu Budi Darma, menunjukkan foto ayahnya di kediamannya. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sastrawan dan akademisi Budi Darma berpulang pada Sabtu (21/8). Sosok penulis yang berperan dalam dunia sastra Indonesia itu berpulang setelah menjalani perawatan karena Covid-19 selama 20 hari.  Hananto Widodo, putra bungsu Budi mengatakan, bapaknya berpulang pada pukul 06.00. Budi dirawat di RSI Ahmad Yani.  ”Bapak (Budi) berpulang karena Covid-19. Masuk ke RSI Ahmad Yani pada 20 Juli,” tutur Hananto di kediamannya pada Sabtu (21/8) siang.  Sebelumnya, lanjut Hananto, pada 23–29 Mei 2021, Budi sempat dirawat di RS Darmo. Pria kelahiran Rembang, 25 April 1937, itu dirawat karena pneumonia atau infeksi paru-paru.  ”Bisa jadi darah liver naik. Bisa jadi Covid-19 akibat dari pneumonia itu. Untungnya Bapak sudah vaksin pada Maret,” terang Hananto.  Setelah itu, pada 29 Mei pulang tidak ada apa-apa. Kemudian awal Budi Darma terpapar Covid-19 adalah ketika hari raya Idul Adha, 20 Juli.  ”Ada petugas pengantar daging kurban yang datang ke rumah,” jelas Hananto yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya tersebut.  Hananto mengaku sempat melepas masker karena sedang di rumah. Petugas itu datang sekaligus untuk menanyakan alamat.  ”Saya mendekat. Setelah itu badan saya nggak enak. Badan Bapak juga lemas dan nggak enak. Keesokan harinya Bapak jatuh di kamar mandi,” beber Hananto.  Dua hari Kemudian, pada 21 Juli, Budi yang dikenal sebagai penulis buku Orang-orang Bloomington itu menjalani swab. Lalu Hananto mengonfirmasi kepada sekretaris RT.  ”Ternyata petugas daging kurban habis isoman (isolasi mandiri karena Covid-19). Saya minta petugas itu untuk di-tracing. Ternyata perangkat RT menolak karena sudah sembuh. Padahal harusnya tetap di-tracing karena saat membagikan (daging), baru selesai isoman,” tutur Hananto.  Kemudian, Budi Darma yang pernah menjabat sebagai rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) itu dirawat sejak 23 Juli.  ”Saya nggak bisa mengurus Bapak karena saya sakit. Saya Positif Covid-19. Saya di RSI Jemursari. Bapak dan ibu di RSI Ahmad Yani. Kakak saya yang dapat informasi terus. Saturasi oksigen dan tensi. Karena memang itu yang bisa dilakukan perawat. Dokternya lihat di CCTV,” terang Hananto.  Kemudian Budi dinyatakan meninggal pada Sabtu (21/8) pagi. Karena berada di ruang perawatan isolasi Covid-19, kabar baru diterima pukul 08.00.  ”Tadi pagi jam 05.50 kakak saya kirim WA bahwa kesadaran turun dan tensi drop. Jam 07.30 diminta perawat ke sana. Dokternya bilang jam 06.00 pagi bapak meninggal. Lalu telepon ke rumah,” beber Hananto.  Sosok ayah dari 3 anak dan 1 cucu itu dimakamkan di TPU Keputih pada Sabtu (20/8) siang. ”Bapak langsung dimakamkan tanpa menunggu lama. Prosesnya cepat,” ucap Hananto.

Terpapar Covid-19, Sastrawan Budi Darma Berpulang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/cari-keadilan-hukuman-mantan-rektor-ini-makin-bertambah_m_129038.jpeg" alt="Mantan Rektor Unja, Aulia Tasman." width="100%">
<figcaption>Mantan Rektor Unja, Aulia Tasman.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Upaya Aulia Tasman, mantan rektor Universitas Jambi (Unja) untuk mendapatkan keadailan atas hukuman yang diterima dari kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) untuk RS pendidikan Unja kembali mental. Bukannya mendapatkan keringanan, profesor itu malah mendapatkan hukuman lebih berat dua bulan, sebagaimana yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jambi. Sebelumnya di Pengadilan Tipikor Jambi Aulia Tasman divonis hukuman 22 bulan penjara. Dengan adanya vonis PT Jambi ini, maka genap sudah kurungan untuk Aulia menjadi 24 bulan atau dua tahun. Sebagaimana diketahui, Aulia Tasman, terjerat kasus korupsi pengadaan alkes untuk RS pendidikan Unja bersama satu terpidana lainnya, Masrial, selaku rekanan proyek tersebut. Dugaan korupsi proyek ini mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 3,9 Miliar. Adapun amar putusan di PT Jambi ini dibacakan oleh majelis hakim yang yang diketuai Januarso Rahardjo. "Putusannya adalah memperbaiki putusan pengadilan Tipikor Jambi nomor 23/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb tanggal 26 Januari 2017," kata Humas Pengadilan Tipikor Jambi Makaroda Hafat seperti dilansir Jambi Ekspres (Jawa Pos Group), Rabu (10/5). Lebih lanjut Makaroda mengatakan, amar putusan itu mnyatakan terdakwa Aulia Tasman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsider. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana selama 2 tahun. Di samping itu, majelis hakim PT juga menetapkan agar Aulia Tasman membayar denda sebesar Rp 50 juta subsider 1 bulan penjara. "Dalam amarnya juga disebut agar Aulia Tasman tetap ditahan dengan jenis tahanan kota. Sementara untuk Masrial selaku rekanan, kata Makaroda, majelis hakim PT hanya menguatkan putusan pengadilan tipikor Jambi. Dimana, Masrial sebelumnya divonis hakim selama 4 tahun. "Untuk Masrial hakim PT hanya menguatkan putusan pengadilan Tipikor Jambi nomor nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb tanggal 26 Januari 2017. Selain itu hakim juga memerintahkan agar Masrial tetap berada di dalam tahanan," tandasnya.  Ditambahkannya, dengan putusan itu, terdakwa Masrial sudah menyatakan akan menempuh proses hukum selanjutnya. "Masrial sudah nyatakan kasasi," tegasnya. Putusan banding ini ditetapkan oleh majelis hakim dalam&nbsp; rapat permusyawaratan pada 17 April 2017. (wsn/iil/JPG)

Cari Keadilan, Hukuman Mantan Rektor Ini Makin Bertambah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/4897_22068_MAKSUM-MUKHTAR.jpg" alt="VONIS: Mantan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon Maksum Muchtar didampingi kuasa hukumnya saat menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor, Bandung, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>VONIS: Mantan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon Maksum Muchtar didampingi kuasa hukumnya saat menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor, Bandung, Jawa Barat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Mantan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Cirebon Profesor Maksum Muchtar dijatuhi hukuman satu tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat. &nbsp; Vonis hakim yang dilangsungkan Rabu (23/9),&nbsp; Maksum terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam perkara korupsi pengadaan tanah seluas 6,7 hektare. Majelis hakim menyatakan, terdakwa yang saat itu menjabat Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon terbukti melanggar Pasal 3 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. &quot;Menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun serta denda Rp 200 juta yang bila tidak dibayar, diganti kurungan dua bulan,&rdquo; ucap Hakim Ketua Barita Lumban Gaol seperti yang dikutip Bandung Ekspres (Jawa Pos Group).&nbsp; Vonis tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa, yaitu dua tahun penjara dengan denda Rp 500 juta. Basari menjelaskan, unsur kerugian negara dalam dakwaan subsider telah terpenuhi. Maksum telah melanggar UU No 2/2012 tentang Tanah untuk Kepentingan Umum. Kemudian Maksum juga melanggar Perpres 71/2012 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Peraturan BPN RI No 5/2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanan Pengadaan Tanah. Pembelian lahan yang dilakukan Maksum dilaksanakan secara langsung. Yaitu negosiasi dengan pemilik lahan tanpa dokumen perencanaan dan tahapan seperti yang diatur dalam undang-undang. (vil/JPG) &nbsp;

Hakim Vonis 1 Tahun Penjara Mantan Rektor IAIN Cirebon

mantan rektor

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#mantan rektor

Berita Terkini

Mantan Rektor Udayana Divonis Bebas dalam Kasus Sumbangan Pengembangan Institusi

Mantan Rektor Universitas Udayana Ungkap Mahasiswa "Titipan"

Terpapar Covid-19, Sastrawan Budi Darma Berpulang

Cari Keadilan, Hukuman Mantan Rektor Ini Makin Bertambah

Hakim Vonis 1 Tahun Penjara Mantan Rektor IAIN Cirebon

Download Aplikasi JawaPos.com