<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/19/380aa8fc-1ff0-4a43-83b6-1f946b55c213-1-335216097.jpg" alt="Mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol. (Al-Jazeera)" width="100%">
<figcaption>Mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol. (Al-Jazeera)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pengadilan Korea Selatan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada mantan presiden Yoon Suk Yeol pada Kamis (waktu setempat). Putusan itu disebut sebagai salah satu vonis paling bersejarah dalam politik modern negeri ginseng itu. Yoon dinyatakan bersalah atas tuduhan makar setelah berupaya memberlakukan darurat militer dan mengerahkan tentara ke parlemen pada Desember 2024. Mengutip sumber lokal, majelis hakim di Pengadilan Distrik Pusat Seoul menyimpulkan bahwa tindakan Yoon mengirim pasukan bersenjata ke Majelis Nasional merupakan upaya melumpuhkan fungsi legislatif dan merusak tatanan konstitusional. Sebagai informasi, dalam hukum pidana Korea Selatan, makar dapat dijatuhi hukuman hingga mati. Hakim Ji Gwi-yeon dalam pembacaan putusan menyatakan bahwa Yoon secara langsung merencanakan langkah tersebut, termasuk dugaan rencana penangkapan sejumlah politisi senior dan Ketua Majelis Nasional. &ldquo;Terdapat alasan yang cukup untuk menyimpulkan bahwa tujuannya adalah melumpuhkan aktivitas parlemen,&rdquo; ujar hakim. Jaksa sebelumnya menuntut hukuman mati bagi Yoon. Namun pengadilan menjatuhkan penjara seumur hidup, dengan mempertimbangkan bahwa rencana tersebut tidak sepenuhnya terlaksana dan sebagian besar gagal. Meski demikian, hakim menegaskan bahwa tindakan tersebut telah menimbulkan biaya sosial dan politik yang sangat besar. <h2>Presiden Pertama yang Ditangkap Saat Menjabat</h2> Kasus ini mencatat sejarah baru. Yoon menjadi presiden pertama dalam sejarah Korea Selatan yang ditangkap dan dipenjara saat masih menjabat. Ia ditahan pada Januari 2025 di kediaman resmi presiden setelah konfrontasi berhari-hari dengan aparat keamanan presiden. Sebelumnya, ia juga telah divonis lima tahun penjara dalam perkara terpisah terkait upaya menghalangi penyidikan.&nbsp; Yoon dapat mengajukan banding atas putusan tersebut.&nbsp;Tim kuasa hukumnya menyatakan tidak ada dasar hukum yang cukup untuk mendukung dakwaan makar dan menyebut putusan tersebut mengabaikan prinsip pembuktian. Mundur ke belakang, krisis bermula pada malam 3 Desember 2024 ketika Yoon mengumumkan darurat militer dalam pidato televisi nasional. Ia mengirim pasukan dan helikopter militer ke gedung parlemen yang saat itu dikuasai oposisi. Komando darurat militer bahkan sempat menyatakan akan melarang aktivitas legislatif dan mengendalikan media. Langkah tersebut memicu kekacauan politik. Anggota parlemen dari berbagai partai bergegas menuju gedung Majelis Nasional untuk membatalkan kebijakan tersebut, bahkan terjadi ketegangan dengan tentara yang berjaga. Beberapa jam kemudian, menjelang dini hari, Yoon mencabut deklarasi darurat militer setelah parlemen secara resmi menolaknya. Dalam perkembangan berikutnya, parlemen memakzulkan Yoon. Mahkamah Konstitusi akhirnya mengesahkan pencopotannya dari jabatan pada April tahun lalu. Pemilu presiden yang digelar Juni lalu dimenangkan oleh kandidat oposisi, Lee Jae Myung, yang kini berupaya memulihkan stabilitas politik dan memperbaiki citra internasional Korea Selatan. <h2>Luka Politik yang Masih Membekas</h2> Dalam pertimbangannya, hakim menyebut krisis darurat militer telah merusak reputasi Korea Selatan sebagai negara demokrasi dan memperdalam polarisasi politik. Kepercayaan terhadap netralitas militer dan kepolisian disebut ikut terdampak. Meski demikian, Yoon masih memiliki basis pendukung yang menilai tindakannya sah demi melindungi negara dari apa yang ia sebut sebagai &ldquo;kekuatan anti-negara.&rdquo; Putusan ini diperkirakan akan menjadi preseden penting dalam sejarah hukum dan demokrasi Korea Selatan, menegaskan bahwa bahkan kepala negara sekalipun dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dianggap mengancam konstitusi. &nbsp;

Eks Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol divonis penjara seumur hidup terkait makar dan darurat militer Desember 2024 yang mengguncang.

Eks Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Divonis Penjara Seumur Hidup Usai Terbukti Makar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/26/Yonhap-2155102407.jpg" alt="Mantan pejabat tinggi Gereja Unifikasi Yoon hadir di Pengadilan Distrik Pusat Seoul, Rabu (30/7)" width="100%">
<figcaption>Mantan pejabat tinggi Gereja Unifikasi Yoon hadir di Pengadilan Distrik Pusat Seoul, Rabu (30/7)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Penasihat khusus yang ditunjuk untuk menyelidiki Kim Keon Hee, istri dari mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan, telah memanggil mantan ibu negara dan seorang dukun bernama Jeon Seong Bae. Jeon ditahan pada 21 Agustus sebagai bagian dari investigasi dugaan hubungan korupsi antara pasangan presiden tersebut dan Gereja Unifikasi. Federasi Keluarga untuk Perdamaian dan Persatuan Dunia, yang lebih dikenal sebagai Gereja Unifikasi, didirikan pada tahun 1954 di Seoul oleh mendiang Pendeta Moon Sun Myung. Kelompok agama ini telah berkembang pesat dan kini memiliki basis yang kuat di Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat. Menurut laporan konferensi pers tahun 2021, ada sekitar 19.000 pengikut di Korea Selatan yang secara rutin memberikan persembahan. Gereja Unifikasi saat ini dipimpin oleh Hak Ja Han Moon, istri dari pendiri mendiang Moon, yang diyakini oleh para pengikutnya sebagai Mesias sejak kematian Moon pada tahun 2012. Hubungan antara gereja dan mantan pasangan presiden mulai menarik perhatian publik ketika jaksa menyelidiki hubungan korupsi antara Kim dan Jeon. Hal ini terjadi menjelang peluncuran resmi tim penasihat khusus pada pertengahan April. Menurut laporan Korea Herald, Kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seoul sebelumnya telah menyelidiki Jeon dan mantan pejabat tinggi Gereja Unifikasi yang bermarga Yoon. Pejabat ini mengaku memberikan kalung berlian mewah dan tas tangan Chanel kepada Jeon, yang kemudian akan diberikan sebagai hadiah untuk Kim Keon Hee setelah kemenangan Presiden Yoon dalam pemilihan presiden 2022. Hadiah-hadiah ini, menurut klaim, bertujuan untuk mendapatkan dukungan proyek yang menguntungkan gereja di Kamboja, mengakuisisi saluran berita kabel Korea Selatan YTN, dan menerima undangan untuk upacara pelantikan presiden. Meskipun demikian, Gereja Unifikasi mendapat sorotan lebih lanjut setelah pemeriksaan khusus terhadap pejabat gereja Yoon pada pertengahan Juli. Ia dilaporkan bersaksi bahwa pengiriman barang-barang mewah tersebut dilakukan atas perintah pimpinan Gereja Unifikasi. Gereja Unifikasi sendiri telah menjauhkan diri dari tindakan pejabat Yoon, mengklaim bahwa pengiriman tersebut merupakan pelanggaran pribadi. Namun, tim penasihat khusus berhasil memperoleh kesaksian yang menunjukkan bahwa Hak Ja Han Moon dan pejabat gereja Yoon telah menyatakan dukungan mereka terhadap calon presiden Yoon pada Maret 2022, yang didukung oleh seluruh organisasi. Tuduhan terkait Gereja Unifikasi semakin memanas setelah Jeon dan mantan pejabat Gereja Unifikasi juga diduga campur tangan dalam pemilihan kepemimpinan Partai Kekuatan Rakyat. Mereka dituduh merekrut anggota gereja untuk bergabung dengan partai dan mendukung pencalonan Anggota DPR Partai Kekuatan Rakyat, Kweon Seong Dong, sebagai pemimpin fraksi pada tahun 2023. Setelah mengumpulkan bukti dan kesaksian dari berbagai penggeledahan dan penyitaan, tim penasihat khusus mengonfirmasi bahwa Jeon dan pejabat gereja Yoon bertukar pesan teks yang berisi pertanyaan seperti, "Berapa banyak anggota partai yang perlu kita mobilisasi untuk pemilihan kepemimpinan partai?" dan pernyataan "Dukungan Presiden Yoon masih tetap pada Kweon." Selain itu, tim penasihat khusus juga memperluas penyelidikannya terhadap dugaan tambahan terkait Gereja Unifikasi. Ditemukan bahwa pejabat gereja Yoon diduga telah menghentikan penyelidikan polisi secara ex officio terkait dugaan perjudian di luar negeri yang melibatkan Han. Hal ini diduga dilakukan dengan bantuan seorang asisten utama mantan Presiden Yoon pada tahun 2022 dan 2023. Sementara itu, mantan ibu negara Kim Keon Hee telah hadir untuk pemeriksaan keempatnya oleh tim penasihat khusus pada Senin pagi, menyusul tiga sesi sebelumnya sejak penahanannya pada 12 Agustus.

Gereja Unifikasi, kelompok agama yang menjadi pusat skandal pasangan mantan presiden Korea Selatan  Yoon Suk Yeol dan Kim Keon Hee.

Penyelidikan Korupsi Kim Keon Hee Meluas, Libatkan Dugaan Hubungan dengan Gereja Unifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/07/putri-mantan-presiden-korsel-1206463985.jpg" alt="Moon Da Hye (tengah), putri mantan Presiden Korea Selatan Moon Jae In. (Yonhap via The Koreantimes)" width="100%">
<figcaption>Moon Da Hye (tengah), putri mantan Presiden Korea Selatan Moon Jae In. (Yonhap via The Koreantimes)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Polisi Korea Selatan menyatakan telah menahan Moon Da Hye, putri mantan Presiden Moon Jae In, pada Senin (4/11). Moon Da Hye dicurigai mengoperasikan bisnis dengan sewa rumah secara ilegal. Moon Da Hye ditengaraimenjalankan bisnis Airbnb di sebuah apartemen studio di distrik Yeongdeungpo, Seoul. Usaha itu tidak memiliki izin resmi dan dianggap melanggar Undang-Undang Pengawasan Kesehatan Masyarakat. Penahanan itu diperkuat dengan pernyatan para saksi, yakni tamu yang menginap di apartemen tersebut. Komisioner Badan Kepolisian Metropolitan Seoul Kim Bong Sik menyatakan sedang memverifikasi fakta-fakta yang ada. Polisi pun meminta kerja sama Airbnb dalam penyelidikan, seperti yang diberitakan The Korea Times. Moon Da Hye juga dicurigai menjalankan bisnis Airbnb, di sebuah rumah di pulau Jeju bagian Selatan. Secara terpisah, Moon Da Hye sedang diselidiki atas dugaan mengemudi dalam keadaan mabuk setelah mobilnya bertabrakan dengan taksi, saat berpindah jalur di distrik Itaewon, Seoul, pada awal Oktober. Kim mengatakan penyelidikan sedang berlangsung dan polisi sedang menyelidiki kemungkinan untuk mendakwa Moon dengan tuduhan telah menyebabkan cedera. Kepolisian menggerebek sebuah klinik pengobatan oriental bulan lalu, dalam upaya untuk mengamankan catatan perawatan yang diterima oleh pengemudi taksi. Namun saat diperiksa, ternyata tidak ada dokumen yang dikeluarkan klinik tentang kondisi pengemudi taksi yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Konsentrasi alkohol dalam darah Moon diukur sebesar 0,14 persen pada malam kecelakaan, melebihi ambang batas 0,08 persen untuk pencabutan SIM. &nbsp; &nbsp;

Moon Da Hye, putri mantan Presiden Korea Selatan, ditahan kepolisian Seoul atas dugaan menyewakan rumah secara ilegal.

Diduga Terlibat Penyewaan Rumah secara Ilegal, Putri Mantan Presiden Korea Selatan Moon Jae In Ditahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/harmonis-jokowi-pegang-payung-dan-presiden-korsel-ayunkan-sekop_m_167723.jpeg" alt="Presiden Jokowi dan Presiden Moon Jae-In di Istana Bogor" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi dan Presiden Moon Jae-In di Istana Bogor</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Jaksa Di Korea Selatan (Korsel), tengah mengintensifkan penyelidikan mereka terhadap tuduhan penyuapan yang melibatkan mantan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in. Mantan Presiden Korsel itu jadi tersangka setelah disinyalir melakukan suap untuk mencarikan pekerjaan untuk menantunya. Menantu yang kini sudah jadi mantan menantu itu diangkat sebagai eksekutif maskapai penerbangan lokal sebagai imbalan atas bantuan yang diberikan kepada pendiri perusahaan. Dilansir dari KoreaTimes, sebagai bagian dari investigasi yang ditingkatkan, jaksa menggerebek kediaman putri satu-satunya Moon Jae-in yakni Moon Da-hye. Penggerebekan dilakukan untuk menilai besarnya dukungan finansial yang mungkin diberikan mantan presiden dan istrinya kepada keluarga putri mereka selama masa kepresidenannya. Penggerebekan itu terjadi pada hari Jumat pekan lalu, dan surat perintah dilaporkan menyebut mantan Presiden itu sebagai tersangka dalam penyelidikan penyuapan. Kasus tersebut sekaligus menandai kali pertama Moon Da-hye terlibat langsung dalam penyelidikan yang sedang berlangsung, yang berpusat pada mantan suaminya yang diketahui bermarga Seo. Mantan suaminya diangkat sebagai eksekutif Thai Eastar Jet pada tahun 2018 selama masa kepresidenan Moon Jae-in. Seo, yang bercerai dengan Moon Da-hye pada tahun 2021, telah diperiksa sebagai saksi tiga kali di awal tahun ini. Penyelidikan difokuskan pada dugaan bahwa pengangkatan Seo di maskapai berbiaya rendah yang didirikan oleh mantan anggota parlemen Lee Sang-jik itu, merupakan imbalan atas bantuan yang diberikan kepada Lee.&nbsp; Seo dipekerjakan tak lama setelah Lee menjadi kepala Badan UKM dan Startup Korea pada Maret 2018, selama masa kepresidenan Moon Jae-in. Mengingat minimnya pengalaman Seo di industri penerbangan, perekrutannya menimbulkan skeptisisme yang cukup besar saat itu. Sebelumnya, laman Straits Times memberitakan Moon Jae-in jadi tersangka dalam kasus penyuapan. Dengan tuduhan bahwa mantan menantunya menerima perlakuan istimewa dengan mendapatkan pekerjaan di sebuah maskapai penerbangan. Kasus itu ditangani oleh Divisi Kriminal 3 Kantor Kejaksaan Distrik Jeonju. Yang memimpin penyelidikan atas kemungkinan keterlibatan Moon Jae-in, sebagaimana dirinci dalam surat perintah penggeledahan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus di rumah putrinya, Moon Da-hye. Kasus tersebut bermula dari pengaduan yang diajukan empat tahun lalu. Mengenai perekrutan menantu laki-laki Moon Jae-in yang diidentifikasi hanya dengan nama belakangnya Seo, di Thai Eastar Jet.

Jaksa Di Korea Selatan tengah mengintensifkan penyelidikan terhadap tuduhan penyuapan yang melibatkan mantan Presiden Korsel Moon Jae-in.